PROSEDUR PENGADAAN BARANG (PERALATAN UJI SAMPLE LINGKUNGAN) DI BADAN LINGKUNGAN HIDUP

Transcription

perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
PROSEDUR PENGADAAN BARANG (PERALATAN UJI
SAMPLE LINGKUNGAN) DI BADAN LINGKUNGAN HIDUP
KOTA SURAKARTA
TUGAS AKHIR
Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Dalam Memperoleh Sebutan
Vokasi Ahli Madya (A.Md.) Dalam Bidang
Manajemen Administrasi
Oleh :
TRI WAHYU SANTOSO
D1508073
PROGRAM DIPLOMA III MANAJEMEN ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2011
commit to user
i
digilib.uns.ac.id
PERSETUJUAN
PROSEDUR PENGADAAN BARANG (PERALATAN UJI SAMPLE
LINGKUNGAN) DI BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA SURAKARTA
Disusun Oleh :
TRI WAHYU SANTOSO
D1508073
Disetujui Untuk Dipertahankan Di Hadapan Tim Penguji
Pada Program Studi Diploma III Manajemen Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Sebelas Maret Surakarta
Pembimbing,
Drs. H. Muchtarhadi, M.Si
NIP. 19530320 198503 1 002
commit to user
ii
digilib.uns.ac.id
PENGESAHAN
PROSEDUR PENGADAAN BARANG (PERALATAN UJI SAMPLE
LINGKUNGAN) DI BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA SURAKARTA
Disusun Oleh :
TRI WAHYU SANTOSO
D1508073
Telah diuji dan disahkan oleh Tim Penguji
Pada Program Studi Diploma III Manajemen Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Sebelas Maret Surakarta
Tim Penguji
1. Penguji 1
Pada Hari
: Selasa
Tanggal
: 7 Juni 2011
Nama
Tanda Tangan
Dra. Sri Yuliani, M. Si
NIP. 19630730 199003 2 002
2. Penguji 2
Drs. H. Muchtarhadi, M. Si
NIP. 19530320 198503 1 002
Mengetahui,
Dekan,
Ketua Program
Prof. Drs. Pawito, Ph, D
NIP. 19540805 198503 1 002
Drs. H. Sakur, MS.
NIP. 19490205 198012 1 001
commit to user
iii
digilib.uns.ac.id
PERNYATAAN
Nama : Tri Wahyu Santoso
NIM
: D1508073
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tugas akhir berjudul “ PROSEDUR
PENGADAAN BARANG (PERALATAN UJI SAMPLE LINGKUNGAN) DI
BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA SURAKARTA” adalah betul-betul
karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam tugas akhir tersebut diberi
tanda citasi dan ditunjukan dalam daftar pustaka
Apabila dikemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia
menerima sanksi akademik berupa pencabutan tugas akhir saya dan gelar yang
saya peroleh dari tugas akhir tersebut.
Surakarta,
Juni 2011
Yang membuat pernyataan,
Tri Wahyu Santoso
commit to user
iv
digilib.uns.ac.id
MOTTO
“Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati
dan mengatasi dari satu kegagalan ke kegagalan
berikutnya tanpa kehilangan semangat.”
(Winston Chuchill)
“Kejujuran adalah batu penjuru dari segala
kesuksesan, Pengakuan adalah motivasi terkuat”
(Aldus Huxley)
“Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan; jangan
pula lihat masa depan dengan ketakutan; tapi lihatlah
sekitar anda dengan penuh kesadaran”
(James Thurber)
“Belajarlah dari kesalahan orang lain. Anda tak dapat
hidup cukup lama untuk melakukan semua kesalahan
itu sendiri”
(Martin Vanbee)
commit to user
v
digilib.uns.ac.id
PERSEMBAHAN
Kupersembahkan karya ini untuk :
 Kedua orang tuaku tercinta, terimakasih atas kasih sayang serta
doa yang selalu menyertai keberhasilanku
 Kedua Kakakku yang selalu menyemangatiku
 Keluarga besarku yang selalau mendoakan, menyayangi dan
mendukungku.
 Pacarku yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi
 Seluruh teman-teman Manajemen Administrasi 2008
commit to user
vi
digilib.uns.ac.id
KATA PENGANTAR
Maha suci dan maha mulia Allah SWT yang telah memberikan rahmat,
hidayah dan petunjuk kepada setiap insan serta selalu memberikan pelajaran bagi
hamba-Nya. Hanya dengan karunia dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan
penulisan tugas akhir dengan judul “Prosedur Pengadaan Barang (Peralatan uji
sample lingkungan) di Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta”.
Tugas akhir ini merupakan salah satu syarat guna memperoleh sebutan
vokasi Ahli Madya (A. Md.) jurusan Manajemen Administrasi Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik. Dalam proses penyusunan tugas akhir ini penulis telah
berusaha dan berupaya dengan segala kemampuan yang ada, penulis menyadari
bahwa dalam penyelesaian tugas akhir ini banyak pihak yang telah membantu
penulis, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih
kepada :
1. Bapak Prof. Drs. Pawito, Ph, D selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Bapak Drs. H. Sakur, M.S selaku Ketua Program Diploma III Manajemen
Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas
Maret Surakarta.
3. Drs. H. Muchtarhadi, M.Si, selaku pembimbing tugas akhir yang telah
memberikan bimbingan, saran-saran dan petunjuk dalam penulisan tugas
akhir sehingga penyusunan Tugas Akhir ini dapat terselesaikan.
4. Dra. Sri Yuliani, M.Si Selaku penguji tugas akhir yang telah membantu
dalam kelancaran dalam penyusunan tugas akhir ini.
5. Bapak Drs. Sri Adhyaksa, MT. selaku Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota
Surakarta yang telah menerima penulis serta memberikan penulis izin dan
arahan sehingga dapat magang di Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta
6. Ibu Dra. Sri Sulistyawati, selaku Sekretaris Badan Lingkungan Hidup Kota
Surakarta yang telah memberikan izin selama penulis melakukan magang di
Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta.
commit to user
vii
digilib.uns.ac.id
7. Bapak Ir. Sultan Nadjamuddin, M.Si sebagai Ka. Subbid. Pengendalian
Pencemaran Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta
yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama penulis melakukan
magang dan pengamatan di Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta.
8. Ibu Ir. Indah Warniati. M.Si sebagai Ka.Subbid. Pengendalian Kerusakan LH
yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama penulis melakukan
pengamatan di Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta.
9. Segenap staf dan karyawan Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta yang
selalu memberikan petunjuk dan keramahtamahannya selam penulis
melakukan magang.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah
membantu dalam penyusunan tugas akhir ini.
Semoga Allah SWT memberikan rahmat dan karunia kepada semua
pihak yang telah memberikan bantuan selama penulisan tugas akhir ini. Penulis
menyadari bahwa tugas akhir ini masih banyak kekuranganya, oleh karena itu
penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Semoga
tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi semuanya.
Surakarta,
Penulis
Juni 2011
TRI WAHYU SANTOSO
commit to user
viii
digilib.uns.ac.id
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL
i
PERSETUJUAN
ii
PENGESAHAN
iii
PERNYATAAN
iv
MOTTO
v
PERSEMBAHAN
vi
KATA PENGANTAR
vii
DAFTAR ISI
ix
DAFTAR TABEL
xi
DAFTAR GAMBAR
xii
ABSTRAK
xiii
BAB I. PENDAHULUAN
1
A. Latar Belakang Masalah
1
B. Perumusan Masalah
6
C. Tujuan Pengamatan
6
D. Manfaat Pengamatan
6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA
7
A. Pengertian Prosedur
7
B. Pengadaan Barang
8
C. Prosedur Pengadaan
15
D. Metode Pengamatan
20
BAB III. DESKRIPSI INSTANSI
24
A. Sejarah dan Lokasi Badan Lingkungan Hidup
24
B. Dasar Hukum Badan Lingkungan Hidup
24
C. Visi dan Misi Badan Lingkungan Hidup
24
D. Tugas dan Pokok Badan Lingkungan Hidup
27
E. Uraian Tugas Badan Lingkungan Hidup
user
F. Struktur Organisasicommit
Badan to
Lingkungan
Hidup Kota
27
ix
digilib.uns.ac.id
Surakarta
46
G. Permasalahan Lingkungan Hidup di Surakarta
46
BAB IV. PEMBAHASAN
48
A. Pengadaan Barang ( Peralatan Uji Sample Lingkungan )
Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta Tahun Anggaran
2011
48
B. Prosedur Dalam Pelaksanaan pengadaan Barang Dengan
Pelelangan Sederhana Kegiatan pemantauan Kualitas
Lingkungan
Tahun
Anggaran
2011
untuk
Paket
Pekerjaan Pengadaan Peralatan Uji Sample Lingkungan
BAB V. KESIMPILAN DAN SARAN
51
69
A. Kesimpulan
69
B. Saran
70
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
commit to user
x
digilib.uns.ac.id
DAFTAR GAMBAR
Gambar 3.1
Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup Surakarta
46
Gambar 4.1
Bagan Alur Proses Terjadinya Pengadaan
53
Gambar 4.2
Bentuk Sampul Dokumen Penawaran
59
commit to user
xi
digilib.uns.ac.id
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Rencana Pengadaan Barang Atau Jasa BLH Surakarta
Tahun Anggaran 2011 .......................................................... 3
Tabel 4.1 Harga Perkiraan Sendiri Peralatan uji sample ........................ 48
Tabel 4.2 Panitia Pengadaan Peralatan Uji Sample ................................. 50
Tabel 4.3 Jadwal Pengadaan Peralatan Uji Sample Lingkungan Badan
Lingkungan Hidup Kota Surakarta ........................................ 51
Tabel 4.4 Berita Pembukaan Penawaran ................................................ 61
Tabel 4.5 Berita Acara Hasil Pelelangan ................................................ 65
commit to user
xii
digilib.uns.ac.id
ABSTRAK
TRI WAHYU SANTOSO, D1508073, PROSEDUR PENGADAAN BARANG
(PERALATAN UJI SAMPLE LINGKUNGAN) DI BADAN LINGKUNGAN
HIDUP KOTA SURAKARTA, Tugas Akhir, Program Studi Manajemen
Administrasi, Program Diploma III, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2011, 70 halaman.
Prosedur pengadaan barang adalah urutan-urutan proses pengadaan barang
yang berperan penting untuk kelancaran kinerja seluruh aktifitas yang berjalan
dari suatu instansi pemerintah atau swasta. Akan tetapi, setiap instansi memiliki
standarisasi yang berbeda dalam prosedur pengadaan barang. Tujuan dari
pengamatan ini adalah untuk mengetahui Prosedur Pengadaan Barang (Peralatan
Uji Sample Lingkungan) di Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta.
Pelaksanaan pengamatan ini, menggunakan jenis pengamatan deskriptif
dengan observasi berperan dimana penulis mengadakan pengamatan langsung
berbagai kegiatan dan aktifitas yang dilakukan pegawai terutama pada subbidang
Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Kota Surakarta. Sumber data yang
diperoleh dari pengamatan ini berdasarkan narasumber, dan dokumen. Teknik
pengumpulan data yang digunakan dari pengamatan ini adalah observasi
langsung, wawancara dan mengkaji dokumen.
Berdasarkan hasil pengamatan di Badan Lingkungan Hidup Kota
Surakarta diperoleh bahwa Prosedur Pengadaan Barang (Peralatan Uji Sample
Lingkungan) adalah dilakukan dengan pelelangan sederhana dengan
pascakualifikasi yang berdasarkan Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 pasal 1
ayat 25. Tahap-tahap pelaksanaan pengadaan barang dapat dilaksanakan mulai
dari pengumuman pelelangan, pendaftaran untuk mengenai pelelangan,
pengambilan dokumen pelelangan sederhana, penjelasan, penyusunan berita acara
penjelasan dokumen lelang dan perubahannya, pemasukan penawaran,
pembukaan penawaran, penyusunan berita acara pembukaan penawaran, evaluasi
bekas penawaran termasuk evaluasi kualifikasi, usulan hasil evaluasi penawaran
atau usulan pemenang, penetapan pemenang, pengumuman pemenang, masa
sanggah, penunjukan pemenang, penandatanganan kontrak.
Adapun kesimpulan dari tugas akhir ini yaitu prosedur pengadaan barang
(peralatan uji sample lingkungan) di Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta
dilaksanakan dengan pelelangan sederhana yang sudah sesuai dengan Peraturan
Presiden Republik Indonesia No. 54 tahun 2010, sehingga Badan Lingkungan
Hidup Kota Surakarta telah melaksanakan proyek tersebut dengan baik sesuai
prosedur yang berlaku. Akan tetapi dalam pelaksanaan pengadaan ini ada baiknya
pelaksanaan lelang ini memanfaatkan teknologi untuk mempermudah, menghemat
waktu dan menghemat biaya. Sehingga proses pengadaan dapat diselesaikan
secara efektif dan efisien, misalnya pada saat pendaftaran lelang calon peserta
tidak harus datang ke Instansi tersebut. Dengan memanfaatkan teknologi peserta
cukup dengan mendaftar lewat e-mail.
commit to user
xiii
digilib.uns.ac.id
ABSTRACT
TRI WAHYU SANTOSO, D1508073, GOODS SUPPLYING PROCEDURE (EQUPMENTS
FOR ENVIRONMENT SAMPLE TEST) AT BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA
SURAKARTA, Final Assignment, Program Studi Manajemen Administrasi, Bachelor Degree,
Faculty of Social and Political Science, Sebelas Maret University, 2011, 70 pages.
Goods supplying procedure is the sequences of the goods supplying process which have a
crucial role in the smoothness of a government or private agency’s all running activities
performance. However, each agency has different standards in goods supplying procedure. The aim
of this examination is to determine the Goods Supplying Procedure (Equipments for Environment
Sample Test) at Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta.
In the implementation of this examination, the author uses descriptive examination
technique by holding a direct observation to various activities conducted by the employees
primarily in the sub-field of Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Surakarta. The source data
obtained from this examination is based on the informants and the documents. The data collection
techniques used in this examination are direct observation, interview and document review.
Based on the examination result at Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta, it was found
that the Goods Supplying Procedure (Equipments for Environment Sample Test) is accomplished
by organizing a simple auction with post-qualification based on Peraturan Presiden No. 54 Tahun
2010 pasal 1 ayat 25. The stages of goods supplying implementation can be carried out starting
from the announcement of the auction, the registration of the auction, the retrieval of the simple
auction document, the explanation, the arrangement draft of the auction explanation document and
its modification, the tender income, the tender opening, the arrangement draft of the tender
opening, the tender report evaluation including the qualification evaluation, the proposal of the
tender evaluation or the winner, the confirmation of the winner, the announcement of the winner,
the protest period, the appointment of the winner, the signing of the contract.
The conclusion of this thesis is that the goods supplying procedure (equipments for
environment sample test) at Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta is carried out by organizing
a simple auction which is appropriate with Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 tahun
2010, so that Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta has executed the project properly without
breaking the legitimate procedures. However, in the implementation of this goods supplying, the
auction better takes advantage of technology to simplify, save time and costs. So that, the supplying
process can be completed effectively and efficiently, for instance, when registering, the prospective
auction participants do not have to come to the Instance. By taking advantages of technology, the
commit to user
participants are simply able to register via e-mail.
i
digilib.uns.ac.id
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Prosedur harus mendapat perhatian yang serius dalam manajemen
administrasi perkantoran. Setiap uraian pekerjaan harus didukung oleh
prosedur kerja yang baik. Sistem informasi manajemen dibakukan dalam
prosedur. Sistem informasi manajemen yang baik akan efektif dan efisien
jika didukung prosedur yang baik. Kegiatan administrasi perkantoran
harus mempunyai pola kerja yang baik sehingga menunjang tercapinya
tujuan organisasi yang didukung dengan pencatatan tertulis mengenai
langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mencapai tujuan yang telah
ditetapkan.
Dalam
rangka
mewujudkan
good
governance
dalam
penyelenggaraan pemerintahan negara, sejak beberapa tahun yang lalu
telah diintrodusir Reformasi Manajemen Keuangan Pemerintah. Reformasi
tersebut mendapatkan landasan hukum yang kuat dengan telah
disahkannya UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1
Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan alat utama
pemerintah untuk
mensejahterakan
rakyatnya dan
sekaligus
alat
pemerintah untuk mengelola perekonomian negara. Sebagai alat
pemerintah, APBN bukan hanya menyangkut keputusan ekonomi, namun
juga menyangkut keputusan politik.
Dalam suatu instansi
pemerintah atau perusahaan swasta
pengadaan barang atau jasa sangat mempengaruhi proses jalannya suatu
instansi swasta maupun pemerintah dan keberhasilan suatu perusahaan.
Untuk mendapatkan suatu barang atau jasa (hasil) yang maksimal harus
melalui pengadaan barangcommit
terlebih
dahulu. Keputusan Presiden No 54
to user
1
2
digilib.uns.ac.id
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah pengganti
Keputusan Presiden yang lama yaitu Keputusan Presiden No 8 Tahun 2006
tentang pedoman tata cara pengadaan barang dan jasa pemerintah,
merupakan upaya untuk membangun kembali landasan implementasi
kebijakan pengadaan barang pemerintah
sebagai untuk meningkatkan
efisiensi, semangat berkompetisi serta pemberdayaan masyarakat yang
profesional.
Dalam suatu instansi baik di pemerintahan atau swasta pasti
memiliki harta kekayaan yang berupa barang-barang inventaris. Barang
yang digunakan untuk menyelesaikan dan menunjang pekerjaan yang ada
di dalam suatu instansi atau lembaga tersebut. Pada hakekatnya setiap
instansi menghendaki tercapainya tujuan dan sasaran yang telah digariskan
secara efektif dan efisien. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut
mutlak diperlukan adanya administrasi perbekalan yang didalamnya
terdapat beberapa fungsi untuk dilaksanakan secara baik dan saling
berkaitan.
Untuk memenuhi inventarisnya instansi negeri atau pemerintah
dibiayai oleh negara yang diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara, karena hal tersebut
diatur guna tercapainya efisiensi dan efektifitas. Dalam pencapaian barang
yang diinginkan atau yang sering disebut dengan pengadaan maka
diperlukan alat kontrol sebagai pedoman pengelolaannya. Pengadaan
merupakan salah satu fungsi perbekalan yang mencakup kegiatan
pembelian barang bekal yang ditentukan, sesuai dengan jumlah yang
dibutuhkan, serta penyerahan dari barang dimana dan kapan yang
disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Berdasarkan
Keputusan Presiden No. 54 Tahun 2010 pelaksanaan pengadaan barang
dan jasa pemerintah dilakukan dengan pelelangan umum, pelelangan
terbatas, pelelangan sederhana, pemilihan langsung, seleksi umum, seleksi
sederhana, sayembara, kontes, penunjukan langsung, pengadaan langsung.
commit to user
3
digilib.uns.ac.id
Pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan pemerintah
merupakan salah satu alat untuk menggerakkan roda perekonomian, oleh
karenanya penyerapan anggaran melalui pengadaan barang dan jasa ini
menjadi sangat penting. Namun, tidak kalah penting dari itu adalah urgensi
pelaksanaan pengadaan yang efektif dan efisien serta ekonomis untuk
mendapatkan manfaat maksimal dari penggunaan anggaran. Badan
lingkungan hidup kota Surakarta yang bertugas melaksanakan penyusunan,
pelaksanaan kebijakan daerah dibidang lingkungan hidup dan salah satu
kegiatan Badan lingkungan hidup kota Surakarta Tahun anggaran 2011
yang dilakukan adalah melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang atau Jasa
diataranya seperti tabel berikut.
Tabel 1.1 Rencana Pengadaan barang atau jasa Tahun Anggaran 2011
NO
PAKET PEKERJAAN
LOKASI
PEKERJAAN
PERKIRAAN
BIAYA( Rp )
Kota Surakarta
8.000.000
1
Kegiatan Penyediaan Jasa
Perbaikan peralatan kerja:
- Pengadaan Printer
2
Kegiatan Pengadaan Kendaraan
Dinas / Operasional :
- Pengadaan Kendaraan Roda 2
3 Kegiatan Pemeliharaan
rutin/berkala peralatan gedung
kantor:
- Pengadaan AC
4 Kegiatan Peningkatan peran
serta masyarakat dalam
pengelolaan sampah:
- Pengadaan komposter
pengolah sampah
- Pengadaan pemiliah sampah
Kota Surakarta
Kota Surakarta
Kota Surakarta
Kota Surakarta
5 Kegiatan Pemantauan kualitas
lingkungan:
- Belanja bahan reagen
Kota Surakarta
- Pengadaan Notebook
commit to userKota Surakarta
- Pengadaan alat
73.500.000
9.000.000
25.000.000
25.000.000
20.000.000
22.800.000
4
digilib.uns.ac.id
6
7
8
9
10
laboratorium
Lingkungan Hidup
Peningkatan peran serta
masyarakat dalam pengendalian
lingkungan hidup:
- Pengadaan tanaman
Konservasi sumber daya air dan
pengendalian kerusakan
lingkungan hidup:
- Pengadaan kamera
- Pengadaan konstruksi
resapan air :
Perencanaan
- Sumur resapan
Peningkatan konservasi daerah
tangkapan air dan sumber air:
- Pengadaan belanja
modal pada kontruksi
bangunan taman
- Belanja konsultan
perencanaan
- Belanja Konsultan
Pengawas
Peningkatan peran serta
masyarakat dalam Rehabilitasi
dan Pemulihan cadangan SDA:
- Pengadaan Konstruksi
bangunan taman
- Belanja Perencanaan
- Belanja jasa konsultan
pengawas
Kegiatan Penyusunan data
sumber daya alam dan neraca
sumber daya hutan ( NSHD )
nasional dan daerah:
- Belanja Konsultan
Penelitian SLHD
Kota Surakarta
200.000.000
Kota Surakarta
289.000.000
Kota Surakarta
12.000.000
Kota Surakarta
Kota Surakarta
9.900.000
99.000.000
Kota Surakarta
723.360.000
Kota Surakarta
Kota Surakarta
60.000.000
42.000.000
Kota Surakarta
260.000.000
Kota Surakarta
Kota Surakarta
26.000.000
17.000.000
Kota Surakarta
40.000.000
commit to user
Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta
5
digilib.uns.ac.id
Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta dalam proses pengadaan
barang dan jasa yang dilakukan seperti tabel diatas juga perlu alat kontrol,
karena
Badan
Lingkungan
Hidup
Surakarta
merupakan
instansi
pemerintah, sehingga dalam proses pengadaan harus sesuai peraturan yang
berlaku agar terlaksana dengan efisien, terbuka dan kompetitif sangat
diperlukan bagi ketersediaan Barang/Jasa yang terjangkau dan berkualitas,
sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik. Salah satu
kegiatan dalam pemantauan kualitas lingkungan Tahun anggaran 2011
yang dilakukan adalah pengadaan barang dan jasa yaitu pengadaan barang
(peralatan uji sample lingkungan). Pentingnya pengadaan peralatan uji
sample lingkungan di Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta adalah
karena pada Tahun Anggaran 2011 Program kerja Badan Lingkungan
Hidup Kota Surakarta untuk pemantauan kualitas lingkungan hidup adalah
pengukuran potensi atau kualitas udara Kota Surakarta. Untuk memenuhi
program kerja tersebut dibutuhkan peralatan laboratorium uji sample
lingkungan untuk pengukuran potensi atau kualitas udara. Sehingga
pengadaan peralatan uji sample lingkungan tersebut sangat penting bagi
Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta sebagai alat penunjang
tercapainya program kerja Badan Lingkungan Hidup Surakarta agar
tercapai secara maksimal.
Dari penjelasan yang telah disampaikan, maka penulis tertarik
untuk mengungkapkan tentang permasalahan yang terjadi mengenai
pengadaan barang peralatan uji sample lingkungan di Badan Lingkungan
Hidup Kota Surakarta. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis
memilih judul “Prosedur Pengadaan Barang
(Peralatan Uji Sample
Lingkungan) di Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta“
commit to user
6
digilib.uns.ac.id
B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis
merumuskan permasalahan sebagai berikut :
’’ Bagaimana Prosedur Pengadaan Barang
(Peralatan Uji Sample
Lingkungan) di Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta ? ’’
C. Tujuan Pengamatan
1. Tujuan Operasional
Untuk lebih mengetahui, memahami tentang bagaimana
prosedur dalam proses pengadaan Barang (Peralatan Uji Sample
Lingkungan) Hidup Kota Surakarta.
2. Tujuan Fungsional
Agar pengamatan ini bermanfaat bagi semua pihak baik sebagai
pengetahuan maupun pertimbangan dalam pelaksanaan pengadaan
barang atau jasa.
3. Tujuan Induvidu
Untuk memenuhi sebagai persyaratan guna memperoleh gelar
Ahli Madya (A.Md)
pada program Diploma III Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Unuversitas Sebelas Maret Surakarta.
D. Manfaat Pengamatan
1. Dapat memberi masukan pengembangan ilmu pengetahuan
mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Pengadaan Barang atau
Jasa terutama Mahasiswa Manajemen Administrasi
2. Menambah pengalaman mengenai masalah yang berhubungan
dengan Pengadaan Barang atau Jasa.
3. Sebagai bahan referensi dan menambah perbendaharaan serta dapat
bermanfaat bagi commit
adik-adik
kelas sebagai penambah informas
to user
digilib.uns.ac.id
.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian Prosedur
Prosedur harus mendapat perhatian yang serius dalam manajemen
administrasi perkantoran. Prosedur kerja dibuat untuk memperlancar setiap
pekerjaan yang di kerjakan oleh instansi tersebut dalam rangka pencapaian
tujuan atau sasarannya. Prosedur-prosedur berkaitan dengan suatu langkah
atau tahapan yang berkaitan satu sama lain, dan digunakan oleh setiap
organisasi dalam menyelesaikan setiap tugas pekerjaannya. Dalam
penulisan ini, yaitu berangkat dari masalah prosedur yang efisien, terbuka,
kompetitif, terjangkau dan berkualitas dalam proses pengadaan barang
(peralatan uji sample lingkungan) di Badan Lingkungan Hidup Kota
Surakarta.
Prosedur
berasal
dari
salah
satu
kata
dalam
bahasa
Inggris”Prosedure” yang dapat diartikan sebagai cara atau tata cara.
Adapun pengertian prosedur menurut Pusat Bahasa Departemen
Pendidikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007:899), prosedur
diartikan sebagai berikut:
1. Tahap kegiatan untuk menyelesaiakan aktifitas ;
2. Metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu
masalah.
Sedangkan dalam Kamus Manajemen, prosedur diartikan sebagai berikut :
“Suatu prosedur berhubungan dengan pemilihan dan penggunaan
suatu arah tindakan tertentu sesuai dengan kebijaksanaankebijaksanaan yang telah ditentukan. Prosedur-prosedur
memberikan urutan menurut waktu (chronologis) kepada tugastugas danmenetukan jalan dari serangkaian tugas-tugas tersebut
kdalam kebijaksanaan dan kearah tujuan yang telah ditentukan
terlebih dahulu. Suatu prosedur adalah serangkaian dari pada tugastugas yang saling commit
berhubungan
to useryang merupakan urutan menurut
7
8
digilib.uns.ac.id
waktu dan cara tertentu untuk melakukan pekerjaan yang harus
diselesaikan” Moekijat (1984:475).
Dalam Ensiklopedi Administrasi, prosedur diartikan sebagai berikut :
“Suatu rangkaian metode yang telah menjadi pola tetap dalam
melakukan suatu pekerjaan yang merupakan sutu kebutuhan.
Misalnya prosedur pembuatan surat pada suatu perusahaan. Dalam
kegiatan ini terdapat suatu rangkaian ketentuan-ketentuan
mengenai cara menyusun konsep suratnya. Rangkaian prosedur ini
pada akhirnya akan menjadi suatu sistem” Westra (1977:263).
Amin Widjaya (1993:196) mengemukakan bahwa prosedur adalah
rencana yang terdiri dari petunjuk yang rinci untuk mengenai tindakantindakan organisasi yang terjadi secara reguler.
Berdasarkan definisi di atas, dapat kita katakan bahwa prosedur
merupakan suatu bentuk rencana yang berkaitan dengan penetapan cara
bertindak atau tata cara kerja dan berlaku untuk kegiatan-kegiatan pada
masa mendatang. Ketetapan ini dipakai sebagai pedoman dalam
pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam proses perencanaan.
B. Pengadaan Barang
Dalam proses pencapaian tujuan yang ditetapkan oleh organisasi
penting sekali alat dukung, sehingga apabila terpenuhinnya alat dukung
tersebut dipastikan pekerjaan akan berjalan dengan lancar. Instansi
pemerintah (Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta) dalam rangka
pengadaan barang/jasa sangat diperhatikan karena proses pendanaanya
menggunaanya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau Anggaran
Pendapat Belanja Negara.
Adapun pengertian pengadaan menurut Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pengadaan
berasal dari kata ada yang artinya hadir atau telah tersedia, sedangkan
pengadaan adalah : proses, cara, perbuatan mengadakan, menyediakan dsb
(1989:4). Sedangkan menurut
Mohamad
commit
to user Ichram Mukmin (1992:68) dalam
9
digilib.uns.ac.id
bukunya Pengadaan Barang dan Jasa, Mendefinisikan Pengadaan Sebagai
Berikut : “Pengadaan adalah segala usaha dan kegiatan untuk memenuhi
kebutuhan terhadap barang dan jasa dalam batas peraturan perundangundangan yang berlaku”.
Mohamad Ichram Mukmin (1992:72) juga mengemukakan cara
dalam pengadaan barang antara lain dengan cara :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Pembelian
Penyewaan
Pemberian/hibah
Penukaran
Pembuatan
Sewa beli
Leasing
Menurut Karto Sapoetro (dalam Dwi Noryanto dalam Tugas Akhir,
2004 :8) yang dimaksud dengan pengadaan barang adalah :
“Merupakan usaha-usaha atau proses untuk memperoleh bahanbahan atau barang-barang untuk keperluan produksi dan jumlah
kualitas yang serba cepat dan ditempat yang tepat, dengan harga
yang menguntungkan atau minimal yang layak dengan demikian
maka diperoleh daya guna dan hasil yang sebesar-besarnya”.
Sesuai dengan Keputusan
Presiden Republik Indonesia No 54
Tahun 2010 dikemukakan bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang
selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk
memperoleh
Perangkat
Barang/Jasa
Daerah/Institusi
oleh
Kementerian/Lembaga/Satuan
lainnya
yang
prosesnya
dimulai
Kerja
dari
perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk
memperoleh Barang/Jasa. Dalam Kepres No 54 Tahun 2010 juga
Menimbang bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien,
terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan Barang/Jasa
commit to user
10
digilib.uns.ac.id
yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada
peningkatan pelayanan publik
Adapun definisi
pengadaan
barang (peralatan uji
sample
lingkungan), menurut Bapak Sultan Nadjamuddin sebagai Ka. Subbid.
Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :
“Pengadaan barang (peralatan uji sample lingkungan) adalah
usaha atau kegiatan pemenuhan kebutuhan yang dilakukan oleh
Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta yang berupa Peralatan
Laboratorium yang berfungsi untuk mengukur potensi atau kualitas
udara dalam rangka kegiatan Pemantauan kualitas lingkungan.
Sehingga tercapainya tujuan kegiatan yang akan dilaksanakan”.
(wawancara, 5 April 2011)
Berdasarkan pengertian tersebut diatas, maka dapat dirangkum
pengertian pengadaan barang (Peralatan Uji Sample Lingkungan) yaitu
aktivitas untuk memenuhi kebutuhan barang peralatan laboratorium yang
berfungsi untuk pemantauan kualitas lingkungan dengan berdasarkan
peraturan yang berlaku, jumlah, dan kualitas yang tepat dengan harga yang
menguntungkan termasuk didalamnya usaha untuk tetap mempertahankan
sesuatu yang telah ada dalam batas-batas efisien, terbuka, kompetitif,
terjangkau dan berkualitas.
Sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 54 Tahun 2010 pasal 35 ayat 2 tentang Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah bahwa metode pemilihan penyedia barang dan jasa lainnya
dilaksanakan melalui :
1. Pelelangan
Umum
adalah
metode
pemilihan
Penyedia
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan
yang
dapat
diikuti
oleh
semua
Penyedia
Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat.
2. Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa
lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00
(dua ratus juta rupiah).
commit to user
11
digilib.uns.ac.id
3. Sayembara
adalah
metode
pemilihan
Penyedia
Jasa
yang
memperlombakan gagasan orisinal, kreatifitas dan inovasi tertentu
yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga
Satuan.
4. Kontes
adalah
metode
pemilihan
Penyedia
Barang
yang
memperlombakan Barang/benda tertentu yang tidak mempunyai harga
pasar dan yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan
Harga Satuan.
5. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa
dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.
6. Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada
Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/Seleksi/Penunjukan
Langsung.
Menurut peraturan presiden No 54 Tahun 2010 pasal 37 tentang
pengadaan barang dengan pelelangan sederhana adalah sebagai berikut :
1. Pengadaan pekerjaan yang tidak kompleks dan bernilai paling tinggi
Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat dilakukan dengan:
a. Pelelangan Sederhana untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya; atau
b. Pemilihan Langsung untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi.
2. Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung dilakukan melalui
proses pascakualifikasi.
3. Pelelangan
Sederhana
sekurang-kurangnya di
atau
Pemilihan
Langsung
diumumkan
website K/L/D/I, dan papan pengumuman
resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui
LPSE, sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat dan
memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.
4. Dalam Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung tidak ada
negosiasi teknis dan harga.
Menurut peraturan presiden No 54 Tahun 2010 pasal 57 tentang
penetapan metode penilaian kualifikasi adalah sebagai berikut :
commit to user
12
digilib.uns.ac.id
1. Kualifikasi merupakan proses penilaian kompetensi dan kemampuan
usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari Penyedia
Barang/Jasa.
2. Kualifikasi dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu prakualifikasi
atau pascakualifikasi.
3. Prakualifikasi merupakan proses penilaian kualifikasi yang dilakukan
sebelum pemasukan penawaran
4. Prakualifikasi dilaksanakan untuk Pengadaan sebagai berikut:
a. pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi
b. pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
yang bersifat kompleks melalui Pelelangan Umum
5. Pascakualifikasi
merupakan proses
penilaian
kualifikasi
yang
dilakukan setelah pemasukan penawaran.
6. Pascakualifikasi dilaksanakan untuk Pengadaan sebagai berikut:
a. Pelelangan Umum, kecuali Pelelangan Umum untuk Pekerjaan
Kompleks
b. Pelelangan Sederhana/Pemilihan Langsung; dan
c. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan.
Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, ada beberapa hal
yang perlu diperhatikan dalam pengadaan barang/jasa antara lain :
1. Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :
a. Efisien
b. efektif;
c. transparan
d. terbuka
e. bersaing
f. adil/tidak diskriminatif
g. akuntabel
2. Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
harus mematuhi etika sebagai berikut :
commit to user
13
digilib.uns.ac.id
a.
melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab
untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya
tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
b.
Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan
dokumen pengadaan barang/Jasa yang menurut
dirahasiakan untuk mencegah terjadinya
sifatnya harus
penyimpangan dalam
Pengadaan Barang/Jasa;
c.
Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung
yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
d.
Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang
ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
e.
menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan
para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak
langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
f.
menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran
keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
g.
menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau
kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau
pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan
negara; dan
h.
tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk
memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa
apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahu atau patut diduga
berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
3. Para pihak dalam pengadaan barang atau jasa anatara lain sebagai
berikut :
a.
Pengguna Angaran (PA) memiliki tugas dan wewenang sebagai
berikut :
1) menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
2) mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling
commit
to user
kurang di website
K/L/D/I;
14
digilib.uns.ac.id
3) menetapkan PPK;
4) menetapkan Pejabat Pengadaan;
5) menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
6) menetapkan:
(1) pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan
Langsung untuk paket Pengadaan
Konstruksi/Jasa
Lainnya
Barang/Pekerjaan
dengan
nilai
diatas
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
(2) pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan
Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan
nilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
b.
Pejabat Pembuat komitmen (PPK) memiliki tugas pokok dan
kewenangan sebagai berikut :
1) menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang
meliputi:
(1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
(2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
(3) rancangan Kontrak
2) menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
3) menandatangani Kontrak;
4) melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
5) mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
6) melaporkan pelaksanaan/penyelesaian PengadaanBarang/Jasa
kepada PA/KPA;
7) menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada
PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
8) melaporkan
kemajuan
pekerjaan
termasuk
penyerapan
anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada
PA/KPA setiap triwulan; dan
9) menyimpan
dan menjaga keutuhan
commit toBarang/Jasa.
user
pelaksanaan Pengadaan
seluruh
dokumen
15
digilib.uns.ac.id
c.
Pejabat Pengadaan memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai
berikut :
1) menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
2) menetapkan Dokumen Pengadaan;
3) menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
4) mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website
K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk
masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan
dalam Portal Pengadaan Nasional;
5) menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi
atau pascakualifikasi;
6) melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap
penawaran yang masuk;
d.
Panitia Penerima Hasil Pekerjaan memiliki tugas pokok dan
kewenangan sebagai berikut :
1) melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa
sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
2) menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui
pemeriksaan/pengujian; dan
3) membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil
Pekerjaan
C. Prosedur Pengadaan
Prosedur pengadaan barang berperan penting dalam kelancaran
kinerja seluruh aktivitas yang berjalan dari suatu instansi pemerintah atau
swasta. Setiap instansi memiliki standarisasi yang berbeda, begitu juga
dengan prosedur pengadaan barang (peralatan uji sample lingkungan) di
Badan Lingkungan Hidup Surakarta. Prosedur pengadaan barang
(peralatan uji sample lingkungan) dimaksudkan untuk mengetahui secara
commit to user
16
digilib.uns.ac.id
jelas bagaimana urutan-urutan proses pengadaan barang (peralatan uji
sample lingkungan).
Adapun prosedur pengadaan barang atau jasa instansi pemerintah
menurut penuturan Bapak Sultan Nadjamuddin sebagai Ka. Subbid.
Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :
1. Pengumuman Pelelangan
Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No 54
Tahun 2010 Pasal 25 dikemukakan bahwa pengumuman dilakukan
dalam website dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta
Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE.
2. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen
Dalam Perpres No 54 Tahun 2010 pasal 76 menyebutkan
bahwa penyedia barang mengambil dokumen pengadaan dari pejabat
pengadaan atau mengunduhdari website
3. Pemberian Penjelasan (Aanwizing)
Sedangkan dalam Pasal 77 mengenai pemberian penjelasan
mengungkapkan bahwa :
a. Pemberian penjelasan harus dituangkan dalam berita acara
Pemberian penjelasan yang ditandatangani pejabata pengadaan
dan 1 wakil dari rekanan.
b. ULP memberikan salinan Adendum kepada seluruh peserta
4. Pemasukan Dokumen Penawaran
Dalam Perpres No 54 Tahun 2010 pasal 47 bahwa penetapan
Metode penyampaian dokumen terdiri dari :
a. Metode satu sampul
Metode satu sampul digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang
sederhana dan memiliki karakteristik sebagai berikut:
1) Pengadaan
Barang/Jasa
yang
ditetapkan pemerintah;
commit to user
standar
harganya
telah
17
digilib.uns.ac.id
2) Pengadaan Jasa Konsultansi dengan KAK yang sederhana;
atau
3) Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang
spesifikasi teknis atau volumenya dapat dinyatakan secara jelas
dalam Dokumen Pengadaan.
b. Metode dua sampul
Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan evaluasi
sistem nilai atau sistem biaya selama umur ekonomis.
c. Metode dua tahap
Metode dua tahap digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya yang memiliki karakteristik sebagai
berikut :
1) Pekerjaan bersifat kompleks;
2) memenuhi kriteria kinerja tertentu dari keseluruhan sistem,
termasuk
pertimbangan
kemudahan
atau
efisiensi
pengoperasian dan pemeliharan peralatannya; dan/atau
3) mempunyai beberapa alternatif penggunaan sistem dan
desain penerapan teknologi yang berbeda.
5. Pembukaan Dokumen Penawaran
Berdasarkan Peraturan Presiden No 54 tetang Pengadaan
barang atau jasa bahwa dalam pembukaan penawaran harus terdapat
minimal 3 (tiga) rekanan yang mengajukan penawaran dalam 1 paket
pekerjaan teknis dan pembukaan penawaran dianggap sah untuk
dibuka.
6. Evaluasi berkas penawaran
Metode evaluasi penawaran penyedia barang dalam pengadaan
barang atau jasa lainnya terdiri dari :
a. Sistem gugur
Metode evaluasi penawaran untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya pada prinsipnya menggunakan penilaian
commit to user
sistem gugur.
18
digilib.uns.ac.id
b. Sistem nilai
Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang
bersifat kompleks, dapat menggunakan metode evaluasi sistem
nilai.
c. Sistem penilaian biaya selama umur ekonomis.
Pengadaan
Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa
Lainnya
yang
bersifat kompleks, dapat menggunakan metode evaluasi penilaian
biaya selama umur ekonomis.
7. Evaluasi Kualifikasi
Evaluasi kualifikasi sebagaimana ditetapkan dalam Perpres No 54
Tahun 2010 Pasal 79 bahwa :
a. Dalam melakukan evaluasi pejabat pengadaan harus berpedoman
pada tata cara yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan.
b. Dalam evaluasi pejabat pengadaan dan penyedia barang dilarang
melakukan tindakan post bidding
8. Penetapan dan Pengumuman pemenang
Dalam pasal 80 mengungkapkan bahwa pejabat pengadaan
menetapkan hasil pemilihan penyedia barang atau jasa. Pejabat
mengumumkan hasil pemilihan penyedia barang setelah ditetapkan
melalui website dan papan pengumuman.
9. Sanggahan Banding
Sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Perpres No 54
Tahun 2010 Pasal 81 bahwa peserta penyedia barang yang merasa
dirugikan dapat mengajukan sanggahansecara tertulis. ULP wajib
memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling lambat 5
hari kerja setelah surat sanggahan diterima.
10. Penandatanganan kontrak
Penetapan Jenis Kontrak pengadaan barang atau jasa
berdasarkan cara pembayaran sebagaimana dimaksud pada Perpres No
54 Tahun 2010 Pasal 50 ayat 2 terdiri dari :
a. Kontrak Lump Sumcommit to user
19
digilib.uns.ac.id
Kontrak Lump Sum merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa
atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu
sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak, dengan ketentuan sebagai
berikut:
1) jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan
penyesuaian harga;
2) semua
risiko
sepenuhnya
ditanggung
oleh
Penyedia
Barang/Jasa;
3) pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang
dihasilkan sesuai dengan isi Kontrak;
4) total harga penawaran bersifat mengikat;
b. Kontrak harga satuan
Kontrak Harga Satuan merupakan Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa
atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah
ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Harga Satuan pasti dan tetap untuk setiap satuan atau unsur
pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu;
2) volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan
pada saat Kontrak ditandatangani;
3) pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas
volume pekerjaan yang benar-benar telah
4) dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa; dan
5) dimungkinkan adanya pekerjaan tambah/kurang berdasarkan
hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukan.
c. Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan
Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan adalah Kontrak
yang merupakan gabungan Lump Sum dan Harga Satuan dalam 1
(satu) pekerjaan yang diperjanjikan.
commit to user
20
digilib.uns.ac.id
D. Metode Pengamatan
Metode pengamatan adalah segala teknik yang digunakan dalam
pengamatan atau segala sesuatu yang berkaitan dengan pengamatan yang
diadakan. Metode pengamatan ini menyangkut beberapa hal antara lain
sebagai berikut :
1. Lokasi Pengamatan
Lokasi yang dipilih dalam pengamatan ini adalah Badan
Lingkungan Hidup Kota Surakarta yang beralamat di Jl. Jendral
Sudirman No. 2 Kompleks Balaikota di lantai 4 gedung Bale Tawang
Praja Surakarta. Adapun alasan penulis memilih lokasi ini adalah
karena Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta merupakan instansi
pemerintah yang berada di Balaikota Surakarta yang merupakan pusat
pemerintahan Kota Surakarta dan selama mengikuti kegiatan magang
di instansi tersebut penulis tertarik untuk membuat Tugas Akhir sesuai
dengan pengamatan. Selain itu Penulis memperoleh izin untuk
melaksanakan pengamatan yang memungkinkan penulis mendapatkan
informasi lebih detail sesuai dengan yang diperlukan
2. Jenis Pengamatan
Mengacu pada sumber data yang digunakan, maka pengamatan
yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif. Pengertian dari deskriptif
kualitatif adalah pengamatan tentang data yang dikumpulkan dan
dinyatakan dalam bentuk kata-kata disusun dalam kalimat, misalnya
kalimat hasil wawancara antara penulis dan informan. Jenis
pengamatan yang digunakan ini adalah pengamatan deskriptif dengan
observasi berperan. Ciri-ciri metode pengamatan deskriptif kualitatif
menurut H.B Sutopo (2002:111) yaitu : pengamatan kualitatif studi
kasusnya mengarah pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam
mengenai potret kondisi tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut
apa adanya di lapangan studinya.
commit to user
21
digilib.uns.ac.id
3. Sumber Data
Teknik pengumpilan data yang digunakan adalah :
a. Narasumber (informan)
Dalam pengamatan posisi sumber data manusia sangat
penting perannya sebagai individu yang memiliki informasi.
Data yang dipergunakan dalam pengamatan ini barasal dari
beberapa sumber diataranya : Ka. Subbid. Pengendalian
Pencemaran
Lingkungan
Hidup,
Kabag
Umum
dan
Kepegawaian. Penulis wawancara langsung dengan informan
menanyakan tentang masalah yang dikaji.
b. Dokumen
Dokumen merupakan bahan tertulis yang berkaitan
dengan suatu peristiwa yang berupa tulisan. Contoh penulis
ingin mengetahui struktur organisasi yang ada di Badan
Lingkungan Hidup Surakarta dan buku-buku lain yang
berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa. Dengan
demikian penulis akan lebih mudah lagi untuk melakukan
proses pengamatan.
4. Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan untuk
mempermudah dan membantu penulis untuk mendukung pengamatan
ini berdasarkan teknik pengumpulan data menurut H.B Sutopo (2002 :
58-72) adalah dengan cara :
a. Observasi Langsung
Dalam penulisan tugas akhir ini penulis mengadakan
pengamatan langsung berbagai kegiatan dan aktifitas yang
dilakukan pegawai terutama pada subbidang Pengendalian
Pencemaran Lingkungan Hidup untuk mengetahui permasalahan
yang dikaji yaitu pelaksanaan pengadaan barang di Badan
commit
to user
Lingkungan Hidup
kota Surakarta
22
digilib.uns.ac.id
b. Wawancara
Yaitu
pengumpulan
yang
digunakan
penulis
untuk
mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui komunikasi
langsung atau tanya jawab berupa daftar pertanyaan dan
berhadapan muka dengan responden yang dapat memberikan
keterangan. Wawancara ini dapat untuk melengkapi data yang
diperoleh.
Tujuan melakukan wawancara ini adalah untuk menyajikan
kontruksi saat sekarang dalam suatu konteks mengenai data
pribadi, peristiwa, aktifitas, organisasi, tanggapan, persepsi dan
bentuk keterlibatan, untuk merekontruksi beragam hal seperti itu
sebagai
bagian
dari
pengalaman
masa
lampau,
dan
memproyeksikan hal-hal itu dikaitkan dengan harapan yang bisa
terjadi di masa yang akan datang.
c. Mengkaji Dokumen
Teknik
pengumpulan
data
yang
dilakukan
dengan
mengambil catatan-catatan dan arsip-arsip yang diperlukan yang
memiliki kaitan dengan obyek pengamatan yaitu tentang
pengadaan barang pada Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta
yang kemudian dianalisa menjadi informasi atau sumber data.
5. Teknik Analisis Data
Setelah semua data terkumpul, tahap selanjutnya adalah
analisis data. Analisis data adalah mengelompokkan, membuat
semacam urutan, manipulasi serta menyingkatkan data sehingga
mudah untuk dibaca.
Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis menggunakan teknik
analisis data kualitatif. Analisis dalam pengamatan kualitatif menurut
H.B Sutopo (2002: 91-93), terdiri dari tiga komponen utama yaitu
reduksi data, sajian data, penarikan simpulan dan verifikasi.
a. Reduksi Data
commit to user
23
digilib.uns.ac.id
Merupakan komponen pertama dalam analisis yang
merupakan proses seleksi, pemfokusan, pensederhanaan,
dan
abstraksi
data
dari
pengumpulan
data
yang
berlangsung dengan membuat ringkasan dari catatan data
yang diperoleh di lapangan.
b. Sajian Data
Merupakan suatu rakitan organisasi informasi,
deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan
simpulan pengamatan dapat dilakukan, sajian ini disususn
secara logis dan jelas sistematisnya sehingga mudah
dibaca, mudah dipahami. Sajian data ini mengacu pada
rumusan
masalah
yang
telah
dirumuskan
sebagai
pertanyaan pengamatan. Dengan melihat penyajian data,
penulis akan mengerti apa yang terjadi dan memungkinkan
untuk mengerjakan sesuatu pada analisis data.
c. Penarikan Simpulan
Pada penarikan simpulan pada awalnya simpulan
tersebut kurang jelas kemudian semakin jelas karena
landasan yang kuat. Simpulan perlu diverifikasi agar
mantap, bisa dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan.
Simpulan bisa dilakukan dengan berdiskusi, penelusuran
data kembali dengan cepat, replikasi dalam satuan data
yang lain.
commit to user
digilib.uns.ac.id
BAB III
DESKRIPSI INSTANSI
A. Sejarah dan Lokasi Badan Lingkungan Hidup
Pada Tahun 1999 Badan Lingkungan Hidup belum berdiri sendiri.
Instansi ini berada di bawah Sekretaris Daerah (Sekda) dengan nama Bagian
Lingkungan Hidup. Melihat besarnya peran dari instansi ini, maka instansi ini
diberikan kepercayaan untuk berdiri sendiri, dengan nama Bapeldalda (Badan
Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah).
Tahun 2003 Bapeldalda kemudian berganti nama menjadi Kantor
Lingkungan Hidup. Selanjutnya Kantor Lingkungan Hidup berganti nama lagi
menjadi Badan Lingkungan Hidup pada tahun 2009 sampai sekarang.
Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta berkantor di Jl. Jendral
Sudirman No. 2 Kompleks Balaikota di lantai 4 gedung Bale Tawang Praja
Surakarta.
B. Dasar Hukum Badan Lingkungan Hidup
1. PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/ Kota.
2. PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
3. Perda Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta.
4. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 29 Tahun 2008 tentang
Penjabaran Tugas, Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Lingkungan Hidup Kota
Surakarta.
C. Visi dan Misi Badan Lingkungan Hidup
a. Visi
“Badan Lingkungan Hidup yang diselenggarakan dengan asas
to user
tanggung jawab Negara,commit
asas berkelanjutan
dan asas manfaat yang
24
25
digilib.uns.ac.id
diselenggarakan untuk mewujudkan pembangunan Kota Surakarta
yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup sehingga tercipta
Kota surakarta sebagai Kota budaya yang bertumpu pada potensi
perdagangan, jasa, pendidikan, pariwisata dan olah raga”.
Dalam mengahadapi perubahan Lingkungan Hidup ke depan, visi
Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta bertumpu pada prinsip- prinsip:
1. Pelaksanaan secara multi sektoral dan integral.
2. Pendekatan holistic dengan mempertimbangkan aspek social, ekonomi dan
ekologi.
3. Pelaksanaan di lapangan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
4. Pengembangan berdasarkan kepentingan masyarakat dengan menerapkan
prinsip efisiensi, akuntabilitas, transparansi dan partisipasif.
5. Berorientasi Nasional dan Internasional dengan berpijak pada kepentingan
local.
6. Penajaman peran Institusi Lingkungan Hidup.
b. Misi
Misi Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta adalah melaksanakan:
1. Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan
2. Perlindungan dan konversi sumber daya alam
3. Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan
lingkungan hidup
4. Rehabilitasi dan pemulihan sumber daya alam
5. Peningkatan pengendalian polusi
6. Pengembangan ekowisata
7. Pengelolaan ruang terbuka hijau.
commit to user
26
digilib.uns.ac.id
D. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup
Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok menyelenggarakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Badan Lingkungan Hidup mempunyai
fungsi :
a. Penyelenggaraan kesekretariatan badan
b. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan
c. Pengawasan dan pengendalian damapak lingkungan
d. Pemantauan dan pemulihan lingkungan
e. Pematuhan hokum lingkungan dan pengembangan kapasitas
f. Penyelenggaraan sosialisasi
g. Pembinaan jabatan fungsional.
E. Uraian Tugas Badan Lingungan Hidup
Badan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang
membawahi :
a) Sekretariat
b) Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup
c) Bidang Pengendalian Kerusakan Dan konservasi Lingkungan Hidup
d) Bidang Kepatuhan Hukum dan Pengembangan Kapasitas
Tugas dan fungsi masing-masing jabatan structural adalah sebagai berikut:
a. Kepala Badan
Kepala Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok
menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang lingkungan hidup dengan rincian sebagai berikut :

Menyusun rencana strategis dan rencana kerja Badan.

Memberikan petunjuk, arahan, dan mendistribusikan tugas kepada
bawahan.

Mempelajari menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan,
petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan badan
commit to user
sesuai dengan bidang tugas.
27
digilib.uns.ac.id

Menerapkan standar pelayanan minimal

Menyelenggarakan system pengendalian intern pelaksanaan kegiatan
ahar efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundangan yang
berlaku.

Melaksanakan pengelolaan kesekretariatan meiputi: perencanaan,
evaluasi, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian.

Menyusun kebijakan teknis di bidang pengendalian pencemaran
lingkungan hidup.

Menyusun kebijakan teknis di bidang pengendalian kerusakan
lingkungan hidup

Menyusun kebijakan teknis di bidang pengendalian kerusakan
lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam.

Menyusun kebijakan teknis di bidang kepatuhan hukum dan
pengembangan kapasitas.

Menyelenggarakan urusan pemerintah dan pelayanan umum dan atau
perijinan di bidang lingkungan hidup.

Menyelenggarakan pembinaan pengelolaan lingkungan hidup.

Menyelenggarakan peringatan yang berkaitan dengan lingkungan
hidup.

Menyelenggarakan kerjasama di bidang lingkungan hidup.

Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian teknis urusan
lingkungan hidup.teg

Menyusun indicator dan pengukuran dan pengendalian teknis urusan
lingkungan hidup.

Menyusun laporan hasil pelaksanaan rencana strategis, rencana kerja,
LAKIP, LKPJ, LPPD dan EKPPD Badan.

Menyelenggarakan sosialisasi di bidang lingkungan hidup.

Menyelenggarakan pembinaan kelompok jabatan fungsional.

Menyelenggarakan pembinaan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS)
Badan.
commit to user
28
digilib.uns.ac.id

Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.

Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik.

Memberikan usulan dan saran kepada atasan.

Melaporkan
hasil
pelaksanaan
tugas
kepada
atasan
sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
b. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan
kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas
secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang
perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian
sesuai kebijakan teknis yang ditetapkan oleh kepala badan. Adapun tugastugas yang dimaksud yaitu :

Menyusun rencana kerja sekretariatan berdasarkan rencana strategis
dan rencana kerja Badan.

Mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja
badan.

Memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada
bawahan.

Mempelajari, menelaah peraturan perundang- undangan, keoutusan,
petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan Badan
sesuai dengan bidag tugas.

Melaksanakan system pengendalian untern pelaksanaan kegiatan agar
efektif dan efisien sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Merumuskan kebujakan teknis, pembinaan dan pengkoordinasian
penyeenggaraan urusan kesekretariatan.

Mengelola administrasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Mengelola administrasi keuangan.

Menglola administrasi commit
umum. to user
29
digilib.uns.ac.id

Mengelola administrasi kepegawaian.

Melaksanakan penyusunan indicator dan pengukuran kinerja di bidang
perencanaan,
evaluasi
dan
pelaporan,
keuangan,
umum
dan
kepegawaian.

Melaksanakan koordinasi dan verifikasi laporan penysunan rencana
strategis, rencana kerja, LAKIP, LKPJ, LPPD dan EKPPD Badan.

Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan seara periodik.

Memberikan usul dan saran kepada atasan.

Melaporkan
hasil
pelaksanaan
tugas
kepada
atasan
sebagai

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atsan.
Untuk menyelenggarakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi :

Penyiapan
bahan
perumusan
kebijakan
teknis,
pembinaan,
pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan
administrasi dan pelaksanaan di bidang perencanaan, evaluasi dan
pelaporan;

Penyiapan
bahan
perumusan
kebijakan
teknis,
pembinaan,
pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara trpadu, pelayanan
administrasi dan pelaksanaan di bidang keuangan;

Penyiapan
bahan
perumusan
kebijakan
teknis,
pembinaan,
pengkoordinasian penyelenggaraa tugas secara terpadu, pelayanan
administrasi dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Sekretariat mempunyai 3 Subbagian yang bertugas sebagai berikut :
1. Subbagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan
Subbagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,
commit to user
pengkoordinasian penyeenggaraan tugas secara terpadu di bidang
30
digilib.uns.ac.id
perencanaan, evaluasi dan pelaporan. Tugas-tugas yang dimaksud
antara lain sebagai berikut :

Melakukan penyusunan rencana kerja subbagian perencanaan,
evaluasi dan pelaporan berdasarkan rencana kerja Sekretariat.

bawahan.

Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan,

Menghimpun, mengolah, menyajikan data dan informasi untuk
menyusun rencana strategis, rencana kerja dan penetapan kinerja
badan.

Melakukan monitoring dan pengendalian pelaksanaan rencana
strategis dan rencana kerja badan guna evaluasi dan pelaporan.

Melakukan evaluasi dan analisis hasil kerja guna pengembangan
rencana strategis dan rencana kerja badan.

Menyiapkan dan membuat laporan hasil pelaksanaan rencana
strategis, rencana kerja, LAKIP, LKPJ, LPPD dan EKPPD Badan.


Memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka
kelancaran pelaksanaan tugas.

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai

Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
2. Kepala Subbagian Keuangan
Kepala
subbagian
keuangan
mempunyai
tugas
pengelolaan
administrasi keuangan, yang mempunyai tugas seperti dibawah ini :

Melakukan penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan
berdasarkan rencana kerja Sekretariat.
commit to user

31
digilib.uns.ac.id
bawahan.


Menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dan bentuk
Rencana Kerja Anggaran ( RKA) sesuai dengan rencana strategis
dan rencana kerja badan.

Melakukan pengawasan laporan administrasi keuangan bendahara.

Menyiapkan bahan usulan perubahan anggaran.

Menyiapkan bahan perhitungan anggaran.

Melakukan adminstrasi pembukuan, pertanggungjawaban dan
laporan keuangan.

Melakukan pembuatan daftar gaji pegawai.

Melakukan pembayaran gaji pegawai.

Melakukan penyiapan bahan penyusunan indicator dan pengakuan
kinerja bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Memeriksan dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik.

kelancaran pelaksanaan tugas


3. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
Kepala subbagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas
pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian. Adapun tugas yang
dimiliki, antara lain :

Melakukan rencana kerja subbagian umum dan kepegawaian
berdasarkan rencana kerja Sekretariat.
commit to user
32
digilib.uns.ac.id

bawahan.


Mengelola
administrasi
surat
menyurat,
peralatan
dan
perlengkapan kantor, rumah tangga, dokumentasi dan informasi
hokum, kearsipan dan perpustakaan.

Melakukan urusan rumah tangga, perjalanan dinas, hubungan
masyarakat dan protocol.

Melakukan
pengadaan,
operasionalisasi
dan
pemeliharaan
perlengkapan dinas serta kendaraan dinas.

Menyiapkan dan mengolah bahan penyusunan rencana kebutuhan
pegawai.

Menyiapkan
dan
mengolah
bahan
usulan
yang
meliputi
pengangkatan, kenaikan pangkat, perpindahan, pemberhentian,
pension, kenaikan gaji berkala dan tunjangan.

Menyiapkan usulan sumpah/ janji Pegawai Negeri Sipil.

Mengelola data dan dokumentasi pegawai.

Merencanakan dan mengusulkan kebutuhan jenis pendidikan dan
pelatihan, calon peserta pendidikan dan pelatihan serta calon
peserta ujian dinas pegawai.

Mengusulkan permohonan izin dan tugas belajar.

Menyusun Daftar Unit Kepangkatan (DUK).

Memproses permohonan cuti, dan mengusulkan permohonan kartu
pegawai, kartu isteri/ kartu suami, kartu tabungan asuransi pension,
kartu
asuransi
kesehatan
dan
tabunga
perumahan
(BAPERTARUM).

Menyiapkan dan memproses Daftar Penilaian Pelaksanaan
Pekerjaan (DP3) Pegawai dan Laporan Pajak-Pajak Pribadi
commit to user
(LP2P).
33
digilib.uns.ac.id

Memproses laporan perkawinan, izin perkawinan dan perceraian.

Menyiapkan bahan usulan pemberian tanda penghargaan atau tanda
jasa dan sanksi.

Menyiapkan bahan sumpah/ janji Pegawai Negeri Sipil.

Mengelola presensi atau daftar hadir pegawai.

Melakukan penyiapan bahan penyusunan indicator dan pengukuran
kinerja bidang umum dan kepegawaian.

kinerja bidang umum dan kepegawaian.

Memeriksan dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik.



c. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup
Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis,
pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengendalian pencemaran
lingkungan hidup dan dokumen lingkungan hidup. Adapun tugas-tugas
yang dimaksud yaitu :

Menyusun rencana kerja bidang berdasarkan rencana strategis dan
rencana kerja Badan.

bawahan.

Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keoutusan,

Melaksanakan system pengendalian intern pelaksanaan kegiatan
commit to user
agar efektif dan efisien sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
34
digilib.uns.ac.id

Menerapkan standar pelayanan minimal sesuai bidang tugas.

Merumuskan kebijakan teknis di bidang pengendalian pencemaran
lingkungan hidup.

Merumuskan kebijakan teknis di bidang dokumen lingkungan
hidup.

Melaksanakan pendataan di bidang pengendalian pencemaran
lingkungan hidup.

Melaksanakan pemantauan di bidang pengendalian pencemaran
lingkungan hidup.

Melaksanakan koordinasi di bidang pengendalian pencemaran
lingkungan hidup.

Melaksanakan upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup.

Melaksanakan penyusunan indicator dan pengukuran kinerja di
bidang pengendalian pencemaran lingkungan hidup.

Melaksanakan sosialisasi di bidang pengendalian pencemaran
lingkungan hidup.




Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup, membawahi
:
a) Kepala Subbidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup
Kepala Subbidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan
Hidup mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan
kebijakan teknis, di bidang pengendalian pencemaran lingkungan
hidup,
meliputi:
inventarisasi
sumber-sumber
pencemaran
lingkungan, kebijakan
standar
prosedur penetapan pencegahan dan
commit
to user
35
digilib.uns.ac.id
penanggulangan pencemaran lingkungan. Adapun tugas yang
dimiliki yaitu :

Melakukan penyusunan rencana kerja Subbidang Pengendalian
Pencemaran Lingkungan Hidup berdasrkan rencana kerja
Bidang.

bawahan.

Mempelajari,
menelaah
peraturan
perundang-undangan,
keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program
kegiatan badan sesuai dengan bidang tugas.

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di
bidang pengendalian pencemaran lingkungan hidup.

Melakukan pendataan sumber-sumber pencemaran lingkungan
hidup.

Melakukan pemantauan pencemaran lingkungan hidup.

Menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan Bahan Berbahaya
dan Beracun (B3) dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
(B3).

Memproses izin pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun (B3) pada skala kota kecuali minyak pelumas atau oli
bekas.

Melakukan
pengawasan
penanggulangan
kecelakaan
pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan
pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Memproses izin lokasi pengolahan limbah Bahan Berbahaya
dan Beracun (B3) dan izin penyimpanan sementara Bahan
Berbahaya dan Beracun (B30 di industri atau suatu kegiatan
usaha.

Melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah
commit
to user (B3).
Bahan Berbahaya
dan Beracun
36
digilib.uns.ac.id

Melakukan
upaya
pencegahan
dan
penanggulangan
pencemaran lingkungan hidup.

Melakukan analisa dan evaluasi pengendalian pencemaran
lingkungan hidup.

Melakukan pembinaan dan oemantauan tehadap penerapan
baku mutu lingkungan.

Melakukan penyiapan bahan penyusunan indicator dan
pengukuran
kinerja
bidang
pengendalian
pencemaran
lingkungan hidup.

Melakukan penyiapan bahan sosialisasi di bidang pengendalian
pencemaran lingkungan hidup.


Memberikan usul dan saran kepada atasan dala rangka


b) Kepala Subbidang Dokumen Lingkungan Hidup
Kepala
mempunyai
Subbidang
Dokumen
Lingkungan
Hidup
tugas melakukan penyiapan bahan perumusan
kebijakan teknis, di bidang dokumen lingkungan hidup, meliputi
informasi tentang lingkungan hidup, neraca sumber daya alam dan
lingkungan hidup, penerapan kajian dampak lingkungan yang
terkait dengan upaya pelaksanaan pelestarian fungsi lingkungan
hidup. Adapun tugas yang dimiliki yaitu ;

Melakukan penyusunan rencana kerja Subbidang Dokumen
Lingkungan Hidup berdasarkan rencana kerja Bidang.

bawahan.
commit to user
37
digilib.uns.ac.id

Mempelajari,
menelaah
peraturan
perundang-undangan,
keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program
kegiatan Badan sesuai dengan bidang tugas.

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di
bidang Dokumen Lingkungan Hidup.

Melakukan pendataan di bidang lingkungan hidup.

Melakukan pengolahan data di bidang lingkungan hidup.

Memberikan pelayanan informasi dan fasilitasi di bidang
lingkungan hidup.

Melakukan penyusunan Neraca Sumber Daya Alam dan
lingkungan hidup.

Melakukan penyiapan bahan penyusunan indicator dan
pengukuran kinerja bidang Dokumen Lingkungan Hidup.

Melakukan penyiapan bahan sosialisasi di bidang Dokumen
Lingkungan Hidup.


Memberikan usul dan saran kepada atasan daam rangka


d. Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dan Konservasi
Sumber Daya Alam
Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dan
Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di
bidang pengendalian kerusakan lingkungan hidup dan konservasi sumber
daya alam. Adapun tugas-tugas yang dimaksud, antara lain :

commit to user
38
digilib.uns.ac.id

bawahan.


Melaksanakan system pengendalian intern pelaksanaan kegiatan
agar efektif dan efisien sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Menerapkan standar pelayanan minimal sesuai bidang tugas.

Merumuskan kebijakan teknis di bidang pengendalian kerusakan
lingkungan hidup.

Merumuskan kebijakan teknis di bidang konservasi Sumber Daya
Alam.

Melaksanakan pendataan di bidang Pengendalian Kerusakann
Lingkungan Hidup dan Konservasi Sumber Daya Alam.

Melaksanakan pemantauan di bidang Pengendalian Kerusakann

Melaksanakan koordinasi di bidang Pengendalian Kerusakann

Melaksanakan upaya pemulihan kerusakan lingkungan hidup dan
peningkatan konservasi sumber daya alam.

Melaksanakan
koordinasi
penyelenggaraan
peringatan
yang
berkaitan dengan lingkungan hidup.

Melaksanakan penyusunan indicator dan pengukuran kinerja di
bidang
Pengendalian
Kerusakann
Lingkungan
Hidup
dan
Konservasi Sumber Daya Alam.

Melaksanakan sosialisasi di bidang Pengendalian Kerusakann

Memeriksa dan menilai hasil kerja secara periodik.

commit to user
39
digilib.uns.ac.id


Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dan Konservasi
Sumber Daya Alam, membawahi :
a) Kepala Subbidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup
Kepala Subbidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan
teknis, di bidang pengendalian kerusakan lingkungan hidup, meliputi
inventarisasi kerusakan lingkungan, penyusunan standard an prosedur
pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan, upaya
penanggulangan kerusakan lingkungan. Adapun tugas yang dimiliki
yaitu :

Melakukan penyusunan kerja Subbidang Pengendalian Kerusakan
Lingkungan Hidup berdasarkan rencana kerja Bidang.

bawahan.


Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang
pengendalian kerusakan lingkungan hidup.

Melakukan pendataan sumber-sumber kerusakan lingkungan
hidup.

Melakukan pemantauan kerusakan lingkungan hidup.

Menyiapkan bahan koordinasi pengendalian kerusakan lingkungan
hidup.

Melakukan upaya pemulihan kerusakan lingkungan hidup.

Melakukan
lingkungan.
analisa dan evaluasi
commit to user
pengendalian
kerusakan
40
digilib.uns.ac.id

kinerja bidang pengendalian kerusakan lingkungan hidup.

Melakukan penyiapan bahan sosialisasi di bidang pengendalian
kerusakan lingkungan hidup.




b) Kepala Subbidang Konservasi Sumber Daya Alam
Kepala Subbidang Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang
Konservasi sumber Daya Alam, meliputi inventarisasi potensi sumber
daya alam, upaya peningkatan konservasi sumber daya alam dan
lingkungan. Adapun tugas yang dimiliki yaitu :

Melakukan penyusunan kerja Subbidang Konservasi Sumber Daya
Alam berdasarkan rencana kerja Bidang.

bawahan.



Melakukan pendataan potensi pemanfaatan sumber daya alam.

Melakukan pemantauan sumber daya alam.

Menyiapkan bahan koordinasi di bidang Konservasi Sumber Daya
Alam.
commit to user
41
digilib.uns.ac.id

Melakukan upaya peningkatan di bidang Konservasi Sumber Daya
Alam.

Melakukan analisa dan evaluasi upaya peningkatan di bidang

Melakukan
penyiapan
bahan
koordinasi
penyelenggaraan
peringatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

kinerja bidang konservasi sumber daya alam.

Melakukan penyiapan bahan sosialisasi di bidang Konservasi
Sumber Daya Alam.




e. Bidang Kepatuhan Hukum dan Pengembangan Kapasitas
Kepala Bidang Kepatuhan Hukum dan Pengembangan Kapasitas,
mempunyai tugasmelaksanakan penyiapan perumusan kebijakn teknis,
pembinaan
dan
pelaksanaan
di
bidang
kepatuha
hokum
dan
pengembangan kapasitas. Adapun tugas-tugas yang dimaksud yaitu :


Mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja
Badan.

bawahan.

Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keoutusan,
commit to user
42
digilib.uns.ac.id

Melaksanakan system pengendalian intern pelaksanaan kegiatan agar
efektif dan efisien sesuai dengan perundangan yang berlaku.

Merumuskan kebijakan teknis di bidang kepatuhan hukum.

Merumuskan kebijakan teknis di bidang pengembangan kapasitas.

Melaksanakan
pembinaan
di
bidang
kepatuhan
hukum
dan

Melaksanakan koordinasi penilaian Analisa Mengenai Dampak
Lingkungan (AMDAL).

Melaksanakan koordinasi pemeriksaan dan pengerahan Upaya
Pengelolaan Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL –
UPL).

Memberikan pertimbangan teknis persetujuan Analisa Mengenai
Dampak Lingkungan (AMDAL).

Memberikan pertimbangan teknis penerbitan rekomendasi Upaya
Pengelolaan Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL –
UPL).

Melaksanakan koordinasi peningkatan peran serta masyarakat dalam
pengelolaan lingkungan hidup.

Melaksanakan pengawasan penerapan system manajemen lingkungan,
ekolabel, produksi bersih dan teknologi berwawasan lingkungan.

Melaksanakan mediasi terhadap kasus lingkungan hidup.

Melaksanakan penyusunan indicator dan pengukuran kinerja di bidang
kepatuhan hokum dan pengembangan kapasitas.

Melaksanakan
sosialisasi
di
bidang
kepatuhan
hokum
dan


Melaporkan
hasil
pelaksanaan
tugas
kepada

commit to user
atasan
sebagai
43
digilib.uns.ac.id
Bidang Kepatuhan Hukum dan Pengembangan Kapasitas membawahi :
1. Subbidang Kepatuhan Hukum
Subbidang Kepatuhan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kepatuhan hokum,
meliputi inventarisasi produk perundang-undangan bidang lingkungan
hidup, pengawasan dan penegakan hokum lingkungan, penyuluhan
hokum lingkungan. Adapun tugas yang dimiliki yaitu :

Melakukan penyusunan kerja Subbidang Kepatuhan Hukum
berdasarkan rencana kerja Bidang.

bawahan.


Kepatuhan Hukum.

Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pentaatan
kepatuhan hukum lingkungan.

Menyiapkan bahan mediasi terhadap kasus lingkungan hidup.

Melakukan penegakan hukum thadap peraturan peraturan di bidang
lingkungan hidup.

Melakukan penerapan paksaan pemerintah terhadap pelaksanaan
pengendalian lingkungan hidup.

kinerja bidang kepatuhan hukum.

Melakukan penyiapan bahan sosialisasi di bidang kepatuhan
hukum.


commit to user
44
digilib.uns.ac.id


2. Subbidang Pengembangan Kapasitas
Subbidang Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan
kapasitas meliputi potensi sumber daya lingkungan, kebijakan
kerjasama dan advokasi lingkungan. Adapun tugas yang dimiliki yaitu:
 Melakukan penyusunan rencana kerja Subbidang Pengembangan
kapasitas berdasarkan rencana kerja Bidang.
 Memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada
bawahan.
 Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan,
 Melakukan
penyiapan
bahan
perumusan
bahan
koordinasi
kebijakan
teknis
Pengembangan Kapasitas.
 Melakukan
penyiapan
penilaian
Analisa
Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
 Melakukan penyiapan
bahan koordinasi
pemeriksaaan dan
pengarahan Upaya Pengelolaan Lingkungan – Upaya Pemantauan
Lingkungan (UKL –UPL).
 Melakukan pembinaan, pengelolaan dan pemantauan lingkungan
hidup.
 Melakukan pengawasan penerapan system manajemen lingkungan,
ekolabel, produksi bersih dan teknologi berwawasan lingkungan.
 Melakukan penyiapan bahan kerjasama dan peningkatan peran
commit
to user lingkungan hidup.
serta masyarakat dalam
pengelolaan
45
digilib.uns.ac.id
 Melakukan penyiapan bahan penyusunan indicator dan pengukuran
kinerka bidang pengembangan kapsitas.
 Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik.
 Memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas.
G. Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta
Susunan organisasi Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta, terdiri dari :
1. Kepala
2. Sekretariat, membawahi :
a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
b. Subbagian Keuangan
c. Subbagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup, membawahi :
a. Subbidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup
b. Subbidang Dokumen Lingkungan Hidup
4. Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dan Konservasi
Sumber Daya Alam, membawahi :
a. Subbidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup
b. Subbidang konservasi Sumber Daya Alam
5. Bidang kepatuhan Hukum dan Pengembangan Kapasitas, membawahi :
a. Subbidang Kepatuhan Hukum
b. Subbidang Pengembangan Kapasitas
6. Kelompok Jabatan Fungsional
commit to user
46
47
digilib.uns.ac.id
H. Permasalahan Lingkungan Hidup di Surakarta
Dalam menjalankan program kerjanya, Badan Lingkungan Hidup
tidak menutup adanya permsalahan-permasalahan yang timbul seperti :
 Menurunnya kualitas lingkungan akibat pencemaran (air, udara dan tanah),
erosi serta berkurangnya ruang terbuka hijau di perkotaan.
 Secara periodik setiap tahun, umunya kadar polusi cenderung meningkat.
 Rendahnya
pemahaman
masyarakat
terhadap
upaya
pengelolaan
lingkungan hidup karena rendahnya tingkat pendidikan.
 Rendahnya efektivitas penerapan rekomendasi AMDAL sebagai alat
pencegahan terjadinya damapak lingkungan.
 Kurangnya kemampuan ahi teknologi untuk mendukung upaya rehabilitasi
lahan dan konservasi tanah, produksi yang bersih atau ramah lingkungan
dan
pengelolaan
limbah
indsutri
commit to user
maupun
domestik.
digilib.uns.ac.id
BAB IV
PEMBAHASAN
A. Pengadaan Barang (Peralatan Uji Sample Lingkungan) Badan
Lingkungan Hidup Kota Surakarta Tahun Anggaran 2011.
Pelaksanaan pelelangan pengadaan barang dan jasa pemerintah
oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta merupakan suatu
kegiatan oleh instansi pemerintah dalam rangka pemenuhan terhadap
barang dan jasa dari pemerintah tersebut dan juga merupakan suatu
kewajiban fungsional dari instansi pemerintahan tersebut. Dalam
penulisan tugas akhir ini, penulis mendapatkan sumber-sumber data
dengan menggunakan Peraturan Presiden Republik Indonesia No 54
Tahun 2010 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Dalam
Perpres No 54 Tahun 2010 tersebut telah diatur mengenai tahap-tahap
atau prosedur dalam pemilihan penyedia barang atau jasa pemerintah.
Dalam penulisan tugas akhir ini pelaksanan lelang yang diamati oleh
penulis adalah pengadaan peralatan uji sample lingkungan. Adapun
yang dimaksud dengan pengadaan peralatan uji sample lingkungan ini
adalah kegiatan pemenuhan kebutuhan alat-alat laboratorium berupa
Ambient Monitoring, Air Sample Train Unit dan Sound Level Meter
dimana semua fungsi alat tersebut adalah untuk pengukuran potensi
atau kualitas udara.
Tabel 4.1 Harga Perkiraan Sendiri Perlatan uji sample
No
Jenis Barang
Vol
(Uniut)
1
Harga Satuan
(Rp)
124.160.000
124.160.000
Total Harga
1
Ambient Monitoring
2
Air Sample Train Unit
1
66.930.000
66.930.000
3
Sound Level Meter
1
2.910.000
2.910.000
194.000.000
JUMLAH
Sumber
:
Badan to user
Lingkungan
commit
48
Hidup
Surakarta
49
digilib.uns.ac.id
Dalam proses pengadaan barang (peralatan uji sample
lingkungan) di Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta dilakukan
pelelangan sederhana dengan pascakualifikasi. Karena berdasarkan
dengan Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 pasal 1 ayat 25 bahwa :
“Sistem pengadaan barang dan jasa dengan pelelangan
sederhana adalah adalah metode pemilihan Penyedia Barang
atau Jasa lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.
Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam
metode pelelangan pengadaan ini
adalah menggunakan pelelangan
sederhana dengan pascakualifikasi,
dikatakan pelelangan sederhana
dengan pascakualifikasi karena dalam pelelangan ini nilai total harga
perkiraan sendiri pada pengadaan barang (peralatan uji sample
lingkungan) Badan lingkungan Hidup Kota Surakarta kurang dari Rp.
200.000.000,00 yaitu sesuai dengan pengumuman pelelangan, bahwa
nilai total harga perkiraan sendiri adalah Rp 194.000.000 (Seratus
sembilan puluh empat juta Rupiah). Pada penulisan Tugas Akhir ini
penulis menitikberatkan pada pengadaan dengan sistem pelelangan
sederhana dengan pascakualifikasi.
Dalam pelaksanaan lelang ini, tidak serta merta lelang tersebut
dapat dilaksanakan oleh instansi pemerintah seperti Badan lingkungan
Hidup Kota Surakarta. Melainkan terdapat alur dimana di dalamnya
terdapat persiapan-persiapan di dalam Badan Lingkungan Hidup Kota
Surakarta itu sendiri yang dapat menunjang pelaksanaan dari lelang itui.
Pada pelaksanaan pengadaan barang (peralatan uji sample lingkungan)
ini, pihak Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta telah menetapkan
panitia dalam proses pengadaan. Panitia tersebut terdiri dari Panitia
Pengadaan Barang (Peralatan Uji Sample Lingkungan), Pejabat
Pembuat Komitmen Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta, Pejabat
Pelaksana Teknis Pemantauan Kualitas Lingkungan Badan Lingkungan
Hidup Kota Surakarta, dan dibantu Staf teknis.
commit to user
50
digilib.uns.ac.id
Tabel 4.2 Panitia pengadaan barang uji sample lingkungan
Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Peralatan Uji Sample Lingkungan)
NO
1.
NAMA
INTANSI
KEDUDUKAN
BLH Kota Surakarta
Ketua
Ir.Sultan Nadjamuddin
Nip. 19670913 199503
1004
2.
Kwat Oktaria Andrianto,
ST.
Nip.
19721023 BLH Kota Surakarta
Sekretaris
199803 1 009
3.
Handoyo,
SH.
Nip.
19760308 199503 1002
DPP Kota Surakarta
Anggota
Pejabat Pembuat Komitmen Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta
No
1
Nama
Ir. Syahari Sucahyo
Jabatan
PPK
SKPD
BLH Surakarta
Pejabat Pelaksana Teknis Pemantauan Kualitas Lingkungan Badan
Lingkungan Hidup Kota Surakarta
No
Nama
1
Ir. Sunarno
Jabatan
PPTK
SKPD
BLH Surakarta
Staf Teknis Pengadaan Barang (Peralatan Uji Sample Lingkungan)
No
Nama
Jabatan
1
Ari Arsianti, ST
Staf Teknis
commit to user
SKPD
BLH Surakarta
51
digilib.uns.ac.id
Dalam upaya memperjelas alur proses pengadaan barang peralatan
uji sample lingkungan tersebut, panitia membuat jadwal agar lebih
terperinci.
Tabel 4.3 Jadwal pengadaan
peralatan uji sample lingkungan
Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta
NO
1.
Kegiatan
Hari/Tanggal
Pendaftaran dan
Kamis, 24 Februari s/d
Pengambilan Dokumen
Waktu
08.00-15.00 WIB
3 Maret 2011
Pengadaan
2.
Pemberian Penjelasan
Selasa, 01-03-2011
13.00 WIB
3.
Batas Akhir Pemasukan
Jumat, 04-03-2011
09.00 WIB
Jumat, 04-03-2011
09.30 WIB
Dokumen Penawaran
4.
Pembukaan Dokumen
Penawaran
5.
Evaluasi Penawaran
Senin, 07-03-2011
6.
Pembuktian Kualifikasi
Selasa, 08-03-2011
7.
Pengumuman Pemenang
Selasa, 08-03-2011
8.
Masa Sanggah
Rabu-Selasa: 9-15
Maret 2011
9.
Penerbitan SPPBJ
Rabu, 16 Maret 2011
Sumber : Dokumen Pengadaan peralatan Uji Smple lingkungan BLH
commit to user
52
digilib.uns.ac.id
B. Prosedur
Dalam
Pelaksanaan
Pengadaan
Barang
Dengan
Pelelangan Sederhana Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan
Tahun Anggaran 2011 untuk Paket Pekerjaan Pengadaan
Peralatan Uji Sample Lingkungan.
Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No 54
Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang atau jasa Pemerintah telah
diatur mengenai tahap-tahap atau prosedur dalam pemilihan penyedia
barang
atau
jasa
pemerintah.
Dalam
pelaksanaan
lelang
ini
menggunakan pelelangan sederhana dengan pascakualifikasi. Proses
pengadaan barang peralatan uji sample lingkungan Badan Lingkungan
Hidup Surakarta dalam pelaksanaannya metode penyampaian dokumen
lelang menggunakan metode 1 (satu) sampul. Berdasarkan Peraturan
Presiden No 54 Tahun 2010 bahwa metode satu sampul digunakan
untuk pengadaan barang atau jasa yang sederhana dan pengadaan
barang yang standar harganya telah ditetapkan pemerintah.
Menurut penuturan dari Bapak Sultan Nadjammudin sebagai
Ka. Subbid. Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup bahwa
tahap-tahap pelelangan pengadaan barang tersebut dapat dijelaskan
sebagai berikut :
“Tahap-tahap
pelaksanaan
pengadaan
barang
dapat
dilaksakanan mulai dari pengumuan pelelangan, Pendaftaran
Untuk Mengenai Pelelangan, Pengambilan Dokumen
Pelelangan Sederhana, Penjelasan (Aanwijzing), Penyusunan
Berita Acara Penjelasan Dokumen Lelang dan Perubahannya,
Pemasukan Penawaran, Pembukaan Penawaran, Penyusunan
berita acara pembukaan penawaran, Evaluasi Berkas Penawaran
Termasuk Evaluasi Kualifikasi, Usulan Hasil Evaluasi
Penawaran Atau Usulan Pemenang, Penetapan Pemenang,
pengmuman pemenang, masa sanggah, penunjukan pemenang,
penandatanganan kontrak” (Hasil wawancara, tanggal 6
Februari 2011) :
Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa
commit
to ada
userdi Badan Lingkungan Hidup Kota
prosedur pengadaan barang
yang
53
digilib.uns.ac.id
Surakarta telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang
dan jasa pemerintah. Sebagian besar rekanan tidak memenuhi kendala
yang berarti, apabila rekanan belum jelas akan prosedur pengadaan
yang ditetapkan, maka dapat bertanya kepada panitia pada seasion
penjelasan pekerjaan mengenai bagaimana proses pengadaan barang
yang dilakukan.
Gambar 4.1 Bagan Alur proses terjadinya pengadaan
Pengguna barang /jasa
Penyedia
Barang / Jasa
Dokumen
Penawaran
Pejabat /Panitia barang/ jasa
Pengumuman
Pelelangan
Peringkat
Usulan
Pemenang
Berdasarkan
Peringkat
Evaluasi
Harga
Pengumuman
Pemenang
Pemegang
komitmen
Penetapan
Pemenang
Evaluasi
Administrasi
Lulus
SK
Penetapan
Pemenang
tidak
Peserta Gugur
Kontrak
Pekerjaan
dimulai
commit to user
54
digilib.uns.ac.id
Dan selanjutnya di bawah ini akan dijelaskan mengenai prosedur
dalam pelaksanaan pelelangan sederhana pengadaan peralatan uji sample
lingkungan dengan pascacualifikasi menurut penuturan dari Bapak Sultan
Nadjammudin adalah sebagai berikut:
1. Pengumuman Pelelangan Sederhana
Mengenai hal pengumuman, bahwa pengumuman pemilihan
penyedia barang atau jasa pemerintah harus dapat memberikan
informasi secara luas kepada masyarakat dunia usaha baik
pengusaha daerah setempat maupun pengusaha daerah lain. Dalam
pelaksanaannya oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta
mengenai hal pengumuman, pihak Badan Lingkungan Hidup Kota
Surakarata
membuat
papan
pengumuman
tentang
jadwal
pelaksanaan pengadaan barang yang dipasang di kantor Badan
Lingkungan Hidup Kota Surakarta dan juga melaui website
http://www.surakarta.go.id.
2. Pendaftaran Untuk Mengenai Pelelangan
Berdasarkan penuturan Bapak Sultan Nadjamuddin selaku
Panitia Pengadaan Barang atau Jasa Peralatan Uji Sample
Lingkungan mengenai pendaftaran lelang bahwa :
“untuk rekanan yang akan mendaftar lelang pengadaan
peralatan
uji smple lingkungan dapat dilaksanakan
langsung di Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta”
(Sumber: wawancara 15 Maret 2011).
Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa pelaksanaan
pendaftaran untuk lelang pengadaan peralatan uji smple lingkungan
kegiatan pemantauan kualitas lingkungan Tahun anggaran 2011,
dilaksanakan langsung di Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta.
Hal tersebut dilakukan dengan cara calon peserta (Rekanan) datang
langsung untuk mendaftarkan diri sebagai calon peserta lelang
dengan menyetakan kartu tanda pengenal dan siup atau surat tugas
commit to user
apabila perwakilan dari perusahaan dan sekaligus rekanan dapat
55
digilib.uns.ac.id
mengambil dokumen lelang dalam bentuk soft copy atau bisa dapat
diambil melalui website Badan Lingkungsn Hidup Kota Surakarta.
Pada pelaksanaan pengadaan peralatan uji sample lingkungan
rekanan yang mendaftar sebagai berikut:
a. CV. Artha Graha. P
f. CV. Labstore
b. CV. Riry
g. CV. Maxima
c. CV. Karya Cipta
h. CV. Rizki I
d. CV. Mirah Delima
i. UD. Pratama M
j. CV. Wahyu Basuki
J. CV. Sinar Mulia. M
3. Pengambilan Dokumen Pelelangan Sederhana
Setelah rekanan melakukan pendaftaran
keikutsertaanya
dalam
lelang,
maka
rekanan
sebagai bukti
diperbolehkan
mengambil dokumen lelang yang isinya tentang RKS (rencana Kerja
dan Syarat). Dokumen Pengadaan dapat diambil dalam bentuk
cetakan (Soft copy) dapat diambil pada Kantor Badan Lingkungan
Hidup
Surakarta,
atau
diundah
melalui
website
http://www.surakarta.go.id.
Di dalam dokumen RKS tersebut memuat penjelasan
pelaksanaan teknis pekerjaan yang dilelangkan, antara lain tentang
pengumuman pelelangan, instruksi kepada peserta, lembar data
pemilihan, lembar data kualifikasi, bentuk dokumen penawaran,
petunjuk pengisian kualifikasi, tata cara evaluasi kualifikasi, bentuk
kontrak, syarat-syarat umum kontrak,
Spesifikasi Teknis, daftar
kuantitas harga.
Dokumen yang berupa RKS ini kemudian dijadikan patokan
atau pedoman bagi rekanan dalam menentukan jumlah penawaran
yang akan dimasukkan nantinya dalam penawaran dan juga
digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan. Selain
memuat tentang penjelasan pelaksanaan pekerjaan dalam RKS juga
commit
to pemasukan
user
mengatur tentang batas
waktu
penawaran bagi rekanan.
56
digilib.uns.ac.id
4. Penjelasan (Aanwijzing)
Tahap berikutnya dalam pelaksanaan pelelangan adalah tahap
penjelasan (Aanwijzing). Penjelasan merupakan forum atau sarana
yang digunakan untuk session tanya jawab atau pemberi keterangan
dari panitia lelang kepada para rekanan terkait dengan hal-hal dalam
pelaksanaan teknis dari pekerjaan itu. Atau jika dalam dokumen
lelang ditemukan hal-hal yang belum dicantumkan atau jika ternyata
terdapat perubahan-perubahan dalam dokumen lelang maka dapat
diusulkan dalam tahap penjelasan ini. Ketidakhadiran peserta pada
saat Pemberian Penjelasan tidak dapat dijadikan dasar untuk
menolak/menggugurkan penawaran. Jadi dengan kata lain setelah
melakukan pendaftaran dan menerima dokumen lelang, rekanan
tersebut langsung mengajukan penawaran atau memasukkan
penawaran. Dalam pelaksanaan tahap penjelasan dijumpai adanya
perubahan dalam dokumen lelang antara lain:
a. Dalam dokumen lelang belum dicantumkan jangka waktu
penawaran dan jangka waktu pelaksanaan. Kemudian dirubah
pengaturannya menjadi Masa berlaku penawaran: 30 Hari
kalender dan Jangka waktu pelaksanaan: 20 hari kalender.
b. Batas akhir pemasukan dokumen penawaran yang sebelumnya
tanggal 4 maret 2011 diganti menjadi tanggal 7 Maret 2011.
c. Surat pernyataan: “tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak
pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau
direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak
sedang menjalani sanksi pidana, memberikan jaminan purna
jual terhadap barang yang ditawarkan yang berlaku selama 12
bulan” dibuat dalam satu rangkaian pernyataan dan ditanda
tangani di atas materai.
d. Persyaratan kualifikasi yang wajib dilampirkan: SIUP, TDP,
Akte Pendirian Perusahaan, NPWP, bukti laporan pajak 3
commit to user
bulan terakhir (november-desember
2010, januari 2011;
57
digilib.uns.ac.id
5. Penyusunan Berita Acara Penjelasan Dokumen Lelang dan
Perubahannya
Dalam berita acara penjelasan pekerjaan berisi tentang segala
hal yang ditanyakan dan didiskusikan dalam proses penjelasan baik
dalam sesi tanya jawab ataupun jika terdapat penambahan atau
perubahan dalam dokumen lelang. Sesuai berita acara rapat
penjelasan pekerjaan (aanwizing) peserta yang hadir dalam acara
tersebut :
I. Panitia Pengadaan Barang/Jasa
1. Ir. Sultan Nadjamuddin, MSi.
Ketua
BLH
2. Kwat Oktaria Andrianto, ST.
Sekretaris
BLH
3. Handoyo, SH.
Anggota
DPP
II. U n d a n g a n yang hadir :
1. Ir. Syahari Sucahyo
PPK
2. Ir. Sunarno
PPTK
3. Ari Arsianti, ST
Staf Teknis
III. Rekanan yang hadir
1.
CV. Rakha
6. CV. Riry
2.
CV. Wahyu Basuki
7. CV. Karya Cipta
3.
CV. Mirah Delima
8. CV. Arthagraha Persada
4.
CV. Sinar Mulia Mandiri
9. CV. Multi Sarana Abadi
5.
CV. Era Pratama
Setiap
rekanan
yang
menghadiri
penjelasan
berhak
mengambil berita acara penjelasan pekerjaan yang sudah direvisi
dengan tujuan sebagai pedoman pelaksanaan teknis.
6. Pemasukan Penawaran
Tahap pelakasanaan lelang selanjutnya dalam pengadaan
peralatan uji sample lingkngan adalah pemasukan penawaran. Jarak
commit to
user pemasukan penawaran minimal
antara penjelasan pekerjaan
dengan
58
digilib.uns.ac.id
1 (satu) hari dan batas waktu dari pemasukan dokumen penawaran
lelang oleh rekanan adalah sebelum waktu pelaksanaan pembukaan
dokumen penawaran yang sudah di cantumkan dalam dokumen atau
dalam pengumuman pelelangan jadwal pelaksanan pengadaan.
Dalam pelaksanaan lelang ini jumlah rekanan yang memasukkan
dokumen penawaran sejumlah 3 (tiga) rekanan yaitu CV. Maxima
Bangun Perkasa, CV. Rizki Innash dan CV. Labstore. Dalam
pemasukan
penawaran
rekanan
dapat
langsung
memasukan
dokumen penawaran datang langsung ke Badan Lingkungan Hidup
Kota Surakarta.
7. Pembukaan Penawaran
Tahap selanjutnya setelah pemasukan penawaran adalah
pembukaan dokumen penawaran. Dalam pelaksanaan lelang untuk
Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan Kota Surakarta Tahun
Anggaran 2011 bahwa dalam pembukaan penawaran dapat
dilaksanakan jika penawaran yang masuk adalah minimal 3 (tiga)
penawaran untuk setiap paket pekerjaan dan pembukaan penawaran
dianggap sah untuk dibuka, tetapi jika dalam pembukaan penawaran
ternyata rekanan yang mengajukan
penawaran kurang dari 3
rekanan maka berkas penawaran yang masuk tidak dibuka dan
dianggap lelang gagal sehingga harus diadakan pelelangan ulang.
Ketika batas akhir pemasukan penawaran tiba, lalu seketika itu juga
diadakan pembukaan penawaran
Dalam pembukaan penawaran, yang dilihat oleh panitia
lelang adalah nominal yang ditawarkan oleh rekanan dan syaratsyarat admnistrasi dari para rekanan yang terlampir dengan berkasberkas dan semuanya dibacakan pada saat pembukaan penawaran.
Dalam pembukaan penawaran di dalamnya terdapat unsur saksi
sebanyak 2 (dua) orang saksi dimana para saksi tersebut bukan dari
rekanan yang akan dibuka penawarannya melainkan dari rekanan
commit
to user akan membuka penawaran dari
lain. Sebagai contoh,
saat panitia
59
digilib.uns.ac.id
rekanan A maka yang menjadi saksi adalah rekanan B dan C. Dalam
pelaksanaannya
metode
penyampaian
dokumen
dengan
mempergunakan metode satu sampul. Dengan ketentuan Dokumen
Penawaran disampaikan sebanyak 3 (tiga) rangkap, yang terdiri dari
dokumen asli 1 (satu) rangkap dan salinannya 2 (dua) rangkap serta
ditandai “ASLI” dan “REKAMAN”. Jika terdapat ketidaksesuaian
antara dokumen asli dan rekaman, maka dokumen asli yang berlaku.
Dalam proses pembukaan penawaran oleh panitia lelang, di
dalamnya ada berkas penawaran dari para rekanan yang meliputi,
antara lain :
a. Dokumen Administrasi
1) Surat penawaran yang didalamnya mencantumkan
- tanggal;
- masa berlaku penawaran;
- harga penawaran;
- jangka waktu pelaksanaan pekerjaan; dan
- tanda
tangan
dari
direktur
utama/pimpinan
perusahaan,
penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan
perusahaan
2) Jaminan penawaran asli
- diterbitkan
oleh
penjaminan
mempunyai
Bank
atau
Umum,
perusahaan
program
perusahaan
asuransi
asuransi
yang
kerugian
(suretyship) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri
Keuangan
- besaran nilai Jaminan Penawaran tidak kurang dari
nilai jaminan yang ditetapkan dalam LDP
b. Dokumen Harga
Daftar kuantitas dan harga
commit to Teknis
user yang terdiri dari :
c. Dokumen Penawaran
60
digilib.uns.ac.id
1) Spesifikasi
teknis
barang
yang
ditawarkan
berdasarkan contoh, brosur dan gambar-gambar;
2) jadwal waktu penyerahan/pengiriman barang;
3) identitas (jenis, tipe dan merek) yang ditawarkan
tercantum dengan lengkap dan jelas (apabila
dipersyaratkan);
4) surat dukungan;
5) asuransi (apabila dipersyaratkan);
d. Dokumen isian Kualifikasi
e. Surat kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan
kepada penerima kuasa yang namanya tercantum dalam
akta pendirian atau perubahannya (apabila dikuasakan);
Gambar 4.2 Bentuk sampul dokumen penawaran
Bagian depan
Penawaran Peralatan Uji Sample Lingkungan
Jangan dibuka sebelum waktu
Kota Surakarta Tahun 2011
pembukaan sampul penawaran
Hari / Tgl pemasukan :
Jam pemasukan
:
Tempat
:
Kepada Yth.
Panitia Pengadaan Barang/Jasa
Pengadaan Peralatan Uji Sample Lingkungan
Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan Badan
Lingkungan Hidup Kota SurakartaTahun 2011.
Jl. Jend. Sudirman No.2 Kota Surakarta
Bagian belakang
Sumber : Dokumen Lelang Pengadaan Perlatan uji sample
lingkungancommit to user
61
digilib.uns.ac.id
8. Penyusunan berita acara pembukaan penawaran
Dalam berita acara pembukaan penawaran memuat hal-hal
terjadi dalam proses pembukaan penawaran. Berita acara tersebut
dibuat panitia lelang dan ditandatangani oleh panitia lelang.
Dari berita acara penutupan pemasukan dokumen penawaran
dan pembukaan dokumen penawaran ditetapkan sebagai berikut :
a. Rekanan yang mendaftar
: 18 rekanan
b. Rekanan yang Mengikuti Aanwijzing
: 10 rekanan
c. Rekanan yang memasukkan Surat Penawaran
: 3 rekanan
d. Rekanan yang mengundurkan diri
: -
e. Rekanan yang tidak memberikan keterangan
: 15 rekanan
Sesuai dalam berita acara penutupan pemasukan dokumen
penawaran dan pembukaan dokumen penawaran, dokumen
penawaran pada pengadaan yang diterima dan memenuhi syarat
adalah :
Tabel 4.4 Berita Acara Pembukaan Penawaran
No
Dok Administrasi
Nama
perusahaan
1
1
2
3
2
CV. Labstore
CV. Maxima
CV. Rizki I
Surat
Penawar
an
3
+
+
+
Jaminan
Penawara
n
4
+
+
+
Dok
Harg
a
RAB
5
+
+
+
Dok Teknis
Spesifik
asi
Teknis
6
+
+
+
Jad
wal
Dok
Isian
Kualifik
asi
Nilai
Penawaran
Ket
8
+
+
+
9
192.225.000
189.475.000
191.400.000
10
Lengkap
Lengkap
Lengkap
7
+
+
+
Setelah melakukan penelitian terhadap berkas penawaran
terhadap ketiga rekanan yang memasukkan berkas penawaran
dinyatakan lengkap dan ditandatangani oleh panitia dan juga para
saksi, yang berarti berkas penawaran memenuhi syarat yang telah
ditetapkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No 54
tahun 2010, sehingga
panitia
commit
to dapat
user melanjutkan proses selanjutnya.
62
digilib.uns.ac.id
9. Evaluasi Berkas Penawaran Termasuk Evaluasi Kualifikasi Di
dalam proses evaluasi ini meliputi kegiatan antara lain :
Tahap lelang berikutnya dalam pelaksanaan lelang untuk
kegiatan pemantauan kualitas lingkungan Kota Surakarta Tahun
Anggaran 2011 adalah evaluasi berkas penawaran dan berkas
kualifikasi. Menurut penuturan Bapak Sultan Nadjamuddin dalam
kegiatan evaluasi ini dilakukan beberapa tahap evaluasi terhadap
berkas penawaran seperti evaluasi administrasi, evaluasi teknis,
evaluasi biaya dimana ketiga bentuk evaluasi dilakukan secara
bertahap
a. Evaluasi administrasi
- Evaluasi administrasi mencakup penilaian kesesuaian
antara kelengkapan administrasi serta mencocokkan
kebenaran dengan syarat-syarat yang ditentukan dan
perubahan-perubahan yang tercantum dalam penjelasan
lelang.
b. Evaluasi Teknis
- Evaluasi teknis mencakup penilaian kesesuaian Spesifikasi
teknis dan jadwal waktu penyerahan/pengiriman barang.
c. Evaluasi Harga/Biaya
- Evaluasi Harga mencakup penilaian total harga penawaran
dibandingkan terhadap nilai total HPS, Dilakukan
klarifikasi kewajaran harga.
Berdasarkan pasal 48 Perpres No 54 Tahun 2010 bahwa
dalam pemilihan barang dan jasa pemerintah dapat menggunakan 1
(satu) dari 3 (tiga) metode evaluasi penawaran, dan metode
evaluasi penawaran tersebut harus dicantumkan dalam dokumen
lelang yang terdiri dari :
1) Sistem gugur
2) Sistem nilai
commit
user umur ekonomis
3) Sisitem penilaian
biayatoselama
63
digilib.uns.ac.id
Badan
Lingkungan
Hidup
Kota
Surakarta
dalam
melaksanakan evaluasi berkas penawaran menggunakan sistem
gugur. Menurut penuturan Bapak Sultan Nadjamufin yang dimaksud
dengan sistem gugur adalah :
“metode evaluasi sistem gugur adalah evaluasi penilaian
penawaran dengan cara memeriksa dan membandingkan
dokumen penawaran terhadap pemenuhan persyaratan yang
telah ditetapakan dalam dokumen pemilihan penyedia
barang dengan urutan proses evaluasi dimulai dari penilaian
persyaratan administrasi, persyaratan teknis dan kewajaran
harga, terhadap penyedia barang dan jasa yang tidak lulus
penilaian pada setiap tahapan dinyatakan gugur”.
(wawancara, 5 April 2011)
Dalam tahap ini, selain evaluasi terhadap berkas penawaran
juga dilakukan evaluasi kualifikasi dari para rekanan. Evaluasi
kualifikasi dilakukan apabila pada waktu pembukaan penawaran
syarat-syarat penawaran para rekanan dinyatakan lengkap. Dalam
formulir isian kualifikasi untuk pengadaan barang, terdiri dari
bebrapa bagian yang terdiri dari :
1. Pakta integritas
Dalam pakta integritas berisi pernyataan ikrar untuk mencegah
dan tidak melakukan dan akan melaporkan terjadinya kolusi,
korupsi, dan nepotisme (KKN) dalam pengadaan barang.
2. Formulir isian Kualifikasi
Dokumen Kualifikasi yang akan dievaluasi harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut:
a.
formulir isian kualifikasi ditandatangani oleh:
-
direktur utama/pimpinan perusahaan;
- penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan
yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte
pendirian atau perubahannya;
commit to user
64
digilib.uns.ac.id
- kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat
yang dibuktikan dengan dokumen otentik;
- pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak
mewakili perusahaan yang bekerja sama; atau
- peserta perorangan.
b.
memiliki izin usaha sesuai dengan peraturan perundangundangan;
c.
menyampaikan
pernyataan/pengakuan
tertulis
bahwa
perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak
dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan
usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang
bertindak untuk dan atas nama perusahaan atau peserta
perorangan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
d.
salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya
atau peserta perorangan tidak masuk dalam Daftar Hitam;
e. memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan
tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan
bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi),
PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena
Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun
berjalan. Peserta dapat mengganti persyaratan ini dengan
menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF);
f. memiliki kemampuan pada sub bidang pekerjaan yang
sesuai;
g. memiliki Sertifikat Manajemen Mutu ISO atau memiliki
Sertifikat Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(K3), apabila dipersyaratkan.
Selain data-data tersebut, dalam formulir isian penilaian
kualifikasi juga berisi data-data sebagai berikut :
a) Data Administrasi
commit to user
b) Izin Usaha
65
digilib.uns.ac.id
c) Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha
d) Pengurus
(1) Diisi dengan nama, nomor KTP dan jabatan dalam
badan usaha, apabila berbentuk Perseroan Terbatas
(2) Diisi dengan nama, nomor KTP dan jabatan dalam
badan usaha
e) Data Keuangan
(1) persentase kepemilikan saham/pesero
(2) Pajak
f) Data Pengalaman Perusahaan
Diisi dengan nama paket pekerjaan, subbidang pekerjaan
yang dipersyaratkan, lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan
10. Usulan Hasil Evaluasi Penawaran Atau Usulan Pemenang
Hasil dari evaluasi berkas penawaran dan evaluasi kualifikasi
diusulkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen oleh panitia lelang.
Dalam berita acara evaluasi ini memuat keputusan untuk lulus atau
tidaknya penawaran. Meskipun dalam hasil evaluasi tersebut
ternyata tidak terdapat penawar yang lolos tetapi hasil evaluasi tetap
dilaporkan kepada PPK.
Tabel 4.5 Berita Acara Hasil Pelelangan
Hasil Evaluasi
No
1
2
3
Nama
Rekanan
CV.
LABSTORE
CV.
MAXIMA
BANGUN.P
CV. RIZKI.I
Harga
Harga
Penawaran
(Rp)
terkoreksi
192.225.000
Peri
ngka
t
Admministr
asi
Teknis
192.225.000
Tidak
memenuhi
-
Isian
Kualifikas
i
-
189.475.000
189.475.000
Memenuhi
Memenuhi
Memenuhi
I
191.400.000
191.400.000
Memenuhi
Memenuhi
Memenuhi
II
commit to user
66
digilib.uns.ac.id
11. Penetapan Pemenang
Tahap pelaksanaan lelang selanjutnya adalah penetapan
pemenang oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan Peralatan
Uji Sample Lingkungan Kegiatan Pengadaan Peralatan Uji Sample
Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta. Berdasarkan
Surat
Penetapan
Pemenang
Panitia
Pengadaan
Barang/Jasa
Pengadaan Peralatan Uji Sample Lingkungan Kegiatan Pengadaan
Peralatan Uji Sample Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kota
Surakarta Tahun Anggaran 2011 Nomor 050/09/BLH-LAB/III/2011
tangggal 9 Maret 2011, maka Pemenang dan pemenang cadangan
dari Pengadaan Peralatan Uji Sample Lingkungan sebagai berikut:
1)
Pemenang
Nama Perusahaan
:
CV. Maxima Bangun Perkasa
Alamat
:
Jl. Kalimasada II/7 Komplek Langen
Werdasih, Lerep Ungaran
NPWP
:
02.899.368.1-505.000
Harga Penawaran
:
Rp. 189.475.000 (seratus delapan
puluh sembilan juta empat ratus
tujuh puluh lima ribu rupiah
2) Pemenang Cadangan
Nama
:
CV. Rizki Innash
:
Jl. Banjarsari Gg.Iwenisari No. 27
Perusahaan
Alamat
Tembalang Semarang
NPWP
:
02.069.847.8.517.000
Harga
:
Rp. 191.400.000 (seratus sembilan
Penawaran
puluh satu juta empat ratus ribu
rupiah)
commit to user
67
digilib.uns.ac.id
12. Pengumuman Pemenang
Berdasarkan keterangan Bapak Sultan Nadjammudin bahwa
untuk Kegiatan pemantauan kualitas lingkungan Kota Surakarta
Tahun Anggaran 2011, pengumuman pemenang lelang tersebut
dilakukan di Badan Lingkungan Hidup kota Surakarta dengan cara
menempelkan di papan pengumuman dengan memcantumkan namanama para pemenang, nama-nama calon cadangan dari pemenang
dan pengumuman pemenang tersebut juga melalui website Badan
Lingkungsn Hidup Kota Surakarta. Dimana nama-nama pemenang
lelang tersebut sama dengan nama pemenang lelang yang diusulkan
dan ditetapakan oleh Panitia Pengadaan Barang.
13. Masa Sanggah
Masa sanggah merupakan pemberian kesempatan kepada
rekanan untuk mengajukan sanggahan secara tertulis jika merasa
keberatan atas hasil evaluasi yang telah diumumkan yang berupa
jaminan sanggahan banding dari bank dan
Besarnya jaminan
sanggahan banding Rp. 388.000 (tiga ratus delapan puluh delapan
ribu rupiah), Jaminan sanggahan banding ditujukan kepada: Panitia
Pengadaan
Barang/Jasa
Pengadaan
Peralatan
Uji
Sample
Lingkungan Kegiatan pemantauan kualitas lingkungan Badan
Lingkungan Hidup Kota Surakarta, Jaminan Sanggahan Banding
dicairkan dan disetorkan pada
Kas Daerah Pemerintah Kota
Surakarta. Namun, dalam kegiatan pemantauan kualitas lingkungan
Kota Surakarta Tahun Anggaran 2011 oleh para rekanan tidak
menggunakan untuk mengirimkan sanggahan kepada Panitia
Pengadaan karana para rekanan sudah bisa menerima hasil dari
keputusan para Panitia lelang dan pejabat pembuat pembuat
komitmen.
14. Penunjukan Pemenang
Tahap pelaksanaan lelang selanjutnya adalah penunjukan
commit topemantauan
user
pemenang. Dalam kegiatan
kualitas lingkungan Kota
68
digilib.uns.ac.id
Surakarta Tahun Anggaran 2011 untuk paket pekerjaan pengadaan
barang (peralatan uji sample lingkungan) oleh Panitia Pengadaan
Barang/Jasa Pengadaan Peralatan Uji Sample Lingkungan kemudian
menujuk CV. MAXIMA BANGUN PERKASA sebagai pemenang
lelang. Kemudian oleh Pejabat Pembuat Komitmen membuat Surat
Penunjukan Pemenang atau Surat Penunjukan Penyedia Barang atau
Jasa (SPPBJ). Kemudian oleh CV. Maxima Bangun Perkasa sebagi
rekanan yang ditunjuk sebagi pemenang lelang diwajibkan untuk
membuat Surat Jaminan Pelaksanaan.
Masa berlakunya jaminan pelaksanaan selama 34 (tiga
puluh empat) hari kalender, Jaminan Pelaksanaan dicarikan dan
disetorkan pada Kas Daerah Pemerintah Kota Surakarta. Kemudian
setelah membuat surat jaminan, oleh rekanan yang ditunjuk sebagai
pemenang juga membuat Surat Kesanggupan Pelaksanaan Pekerjaan
dan kemudian surat-surat tersebut diserahkan kembali kepada PPK.
15. Penandatangan Kontrak
Tahap
pelaksanaan
lelang
yang
terakhir
adalah
penandatanganan kontrak yang dilakukan antara Pejabat Pembuat
Komimen dengan rekanan yang ditunjuk. Sedangkan dalam
kegiatan pemantauan kualitas lingkungan Kota Surakarta Tahun
Anggaran 2011 untuk paket pekerjaan pengadaan barang (peralatan
uji sample lingkungan), perjanjian kontrak ditandatangani oleh
direktur CV.
Maxima Bangun Perkasa dengan Pejabat Pembuat
Komitmen dari Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta. Kontrak
tersebut selain sebagai tanda dimulainya pekerjaan juga merupakan
dasar atau bukti keterikatan antara PPK dan rakanan. Setelah
penadatangan kontrak, kemudian oleh Pejabat Pembuat Komitmen
mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja yang menandakan bahwa
pekerjaan sudah bisa untuk mulai dikerjakan.
commit to user
digilib.uns.ac.id
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pengamatan yang telah penulis sampaikan
pada BAB sebelumnya dengan permasalahan yang diamati, maka
sebagai penutup dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Bahwa dalam pelaksanaan pelelangan sederhana pengadaan
peralatan uji sample lingkungan di Badan Lingkungan Hidup Kota
Surakarta sudah sesuai dengan Peraturan Presiden Republik
Indonesia No 54 Tahun 2010. Hal tersebut dibuktikan dengan
pelaksanaan lelang yang berpedoman langsung dengan Perpres
tersebut mengenai prosedur pengadaan barang di instansi
pemerintah.
2. Tahap-tahap pelaksanaan pengadaan peralatan uji sample ini
dilaksanakan mulai dari pengumuan pelelangan, Pendaftaran Untuk
Mengenai
Pelelangan,
Pengambilan
Dokumen
Pelelangan
Sederhana, Penjelasan (Aanwijzing), Penyusunan Berita Acara
Penjelasan Dokumen Lelang dan Perubahannya, Pemasukan
Penawaran, Pembukaan Penawaran, Penyusunan berita acara
pembukaan penawaran, Evaluasi Berkas Penawaran Termasuk
Evaluasi Kualifikasi, Usulan Hasil Evaluasi Penawaran Atau
Usulan Pemenang, Penetapan Pemenang, pengmuman pemenang,
masa sanggah, penunjukan pemenang, penandatanganan kontrak.
3. Dalam pelaksanaan lelang pengadaan uji sampke lingkungan di
Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta yang menjadi pemenang
pelelangan adalah dari CV. Maxima Bangun Perkasa dan
selanjutnya pemenang dapat langsung melaksanakan pekerjaan
penyediaan barang. Dalam pelaksanaan lelang tersebut pihak Badan
Lingkungan Hidup Kota Surakarta telah melaksanakan proyek
commit
user yang berlaku.
tersebut dengan baik
sesuaitoprosedur
69
70
digilib.uns.ac.id
B. SARAN
Pada dasarnya pelaksanaan pelelangan sederhana pengadaan
peralatan uji sample lingkungan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota
Surakarta sudah dilaksanakan dengan baik karena sudah sesuai dengan
prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Beberapa saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan hasil
pengamatan yang telah dilakukan antara lain :
1. Masa sekarang ini proses pengadaan barang dilaksanakan sesuai
dengan
perkembangan
teknologi
dimasa
saat
ini
untuk
mempermudah dan menghemat waktu, biaya. Sehingga
proses
pengadaan barang dapat diselesaikan secara lebih efektif dan efisien.
Oleh karena itu ada baiknya dalam pelaksanaannya menggunakan
teknologi, misalnya pada waktu pendaftaran lelang calon peserta
lelang tidak harus datang ke instansi tersebut cukup dengan
mendaftar lewat e-mail.
2. Adanya sosialisai lebih lanjut tentang peraturan perundang-undangan
yang mengatur mengenai pelaksanaan pengadaan barng atau jasa
seperti Perpres Nomor 54 Tahun 2010. Mengingat bahwa peraturan
perundang-undangan tersebut selain digunakan oleh instansi yang
mengadakan pengadaan barang atau jasa juga nantinya bermanfaat
bagi rekanan yang berniat untuk mengikuti pengadaan barang atau
jasa kerena bisa digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam
mengikuti pengadaan barang atau jasa.
3. Diperlukan perencanaan yang matang dalam setiap pengadaan,
karena pengadaan menggunakan sistem pelelangan sangatlah rumit
4. Terkait dengan sanggahan banding dalam pelelangan pengadaan
sekarang ini biaya yang harus dikeluarkan dalam menyanggah dirasa
terlalu mahal. Sehingga rekanan harus berfikir ulang dalam
melakukan sanggahan oleh kerena itu ada baiknya jika sangghan
biayanya tidak terlalucommit
mahal.to user

PROSEDUR PENGADAAN BARANG (PERALATAN UJI SAMPLE LINGKUNGAN) DI BADAN LINGKUNGAN HIDUP

Transcription

Similar documents

Kriteria Kepentingan Umum dalam Peraturan Pengadaan Tanah

Jugendreisen 2011.indd

dinas pekerjmn umum - LPSE Kabupaten Pakpak Bharat

MANUAL PROCEDURE Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja)

MANUAL PROCEDURE Proses Pelelangan Umum

MANUAL PENGADAAN PRODEP

PEMERINTAH KOTA TARAKAN BADAN PEMBERDAYMN

skripsi sosialisasi nilai dan norma agama islam pada anak usia dini

Bilangan 2 2006

presentazione settore industriale

Melati Putih dossier 2015 - Rodrigo Parejo

Warta Kerajaan