KUKP 2010-2014 - Badan Ketahanan Pangan

Transcription

KEBIJAKAN UMUM
KETAHANAN PANGAN
2010 – 2014
DEWAN KETAHANAN PANGAN
2010
.
PESAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Ketahanan Pangan mash merupakan su yang pentng bag bangsa Indonesa.
Sekalpun saat n Indonesa telah berhasl mencapa swasembada beras,
namun ketahanan pangan mash menjad salah satu prortas pembangunan
nasonal. Hal n antara lan karena pangan merupakan kebutuhan dasar
manusa yang tdak bsa dsubsttus dengan bahan lan. Sementara,
pertumbuhan jumlah penduduk ndonesa yang terus menngkat memerlukan
penyedaan bahan pangan dalam jumlah yang sangat besar. D ss lan,
kapastas penyedaan bahan pangan justru menghadap sejumlah tantangan
sepert perubahan klm global, kompets pemanfaatan sumberdaya lahan dan
ar untuk kegatan pertanan dan non pertanan, serta degradas lngkungan
yang menurunkan kapastas produks pangan nasonal. Kta juga menghadap
persoalan penanganan kerawanan pangan mash terjad d Indonesa.
Sehubungan dengan persoalan tersebut d atas, maka dalam RPJMN 20102014, Pemerntah menempatkan pembangunan ketahanan pangan sebaga
salah satu prortas nasonal. Dalam katan dengan pembangunan ketahanan
pangan, pemerntah memberkan penekanan pada perbakan subsstem
ketersedaan pangan, subsstem dstrbus pangan dan subsstem konsums
pangan.
Pembangunan subsstem ketersedaan darahkan guna menjamn ketahanan
dan kedaulatan pangan nasonal. Dalam hal n, Pemerntah berupaya
mencapa swasembada dan mempertahankan swasembada berkelanjutan bag
komodtas pangan strategs, melalu snerg dan keterpaduan antar sektor,
sehngga tujuan tersebut dapat dcapa secara efektf dan efsen. Upaya
pengembangan subsstem ketersedaan pangan juga darahkan sebaga bass
untuk mengks persoalan kerawanan pangan yang mash terjad dsebagan
wlayah Indonesa.
i
Pembangunan subsstem dstrbus pangan darahkan untuk menjamn
ketersedaan pangan, bak d tngkat nasonal maupun d setap daerah selalu
dalam konds cukup, memada, dan terkelola dengan bak, yang dtanda oleh
stabltas harga pangan yang terjangkau bag konsumen, namun dss lan juga
memberkan penghaslan yang memada bag petan. Upaya pembangunan
dstrbus pangan antara lan melalu pengembangan cadangan pangan dan
perbakan ranta dstrbus logstk nasonal yang efektf dan efsen.
Pengembangan substem konsums pangan dmaksudkan untuk memperbak
kualtas konsums pangan masyarakat, khususnya melalu penganekaragaman
konsums pangan dengan memanfaatkan sumberdaya pangan lokal, termasuk
menngkatkan aspek keamanan pangan. Kekayaan sumberdaya hayat
Indonesa perlu dmanfaatkan untuk menngkatkan kualtas dan keragaman
konsums pangan masyarakat, sekalgus mengatas ketergantungan pada beras.
Guna memberkan arahan mengena mplementas RPJMN bdang ketahanan
pangan, dsusun Kebjakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014. Penerbtan
buku n dmaksudkan sebaga pedoman bag seluruh pemangku kepentngan,
Pemerntah Pusat dan Daerah serta komponen bangsa lannya mengena
program-program pembangunan ketahanan pangan secara terpadu dan
snergs.
Saya berharap dengan berpedoman pada “Kebjakan Umum Ketahanan
Pangan 2010 – 2014” n, kta mampu secara terarah memusatkan semua
upaya dan sumberdaya untuk percepatan pencapaan tujuan pembangunan
ketahanan pangan nasonal. Karena tu, saya berharap semua pemangku
kepentngan menjadkan buku n sebaga acuan dalam perumusan langkah
operasonal pembangunan ketahanan pangan d bdang dan wlayah kerjanya
masng-masng sesua dengan peran dan tanggung jawabnya.
Jakarta,
Maret 2011
Presden RI/Ketua Dewan Ketahanan Pangan,
DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono
ii
ii
SAMBUTAN MENTERI PERTANIAN
Pembangunan Ketahanan Pangan bertujuan untuk menjamn ketersedaan
pangan yang cukup dar seg jumlah, mutu, keamanan dan keragaman
sehngga setap rumah tangga mampu mengkonsums pangan dalam setap
saat, mampu mengkonsum pangan yang cukup, aman, bergz dan sesua
plhannya, untuk menjalan hdup sehat dan produktf. Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan mengamanatkan pembangunan pangan
untuk memenuh kebutuhan dasar manusa, dmana pemerntah bersama
masyarakat bertanggung jawab untuk mewujudkan ketahanan pangan. Untuk
mencapa tujuan n, pemerntah dan masyarakat bertanggung jawab sesua
dengan peran dan sumberdaya yang dmlknya. Pemerntah bertanggung
jawab menyelenggarakan pengaturan, pembnaan, pengendalan dan
pengawasan terhadap ketersedaan pangan, sedangkan masyarakat berperan
menyelenggarakan produks dan penyedaan, perdagangan, dstrbus dan
konsumen.
Mengngat pentngnya masalah pangan, setap negara memprortaskan
pembangunan ketahanan pangan dan pencapaannya dposskan sebaga
fondas bag pembangunan sektor-sektor lannya. Berbaga tantangan dan
perubahan lngkungan strategs bak secara global maupun nasonal, telah
mempengaruh stuas ketahanan pangan nasonal. Berkatan dengan hal
tersebut, pemerntah Indonesa menempatkan pembangunan ketahanan pangan
sebaga salah satu prortas pembangunan nasonal, sebagamana yang
tercantum d dalam RPJMN 2010-2014.
Sebaga tndak lanjut dan penjabaran dar kebjakan pembangunan ketahanan
pangan nasonal, maka dsusun Kebjakan Umum Ketahanan Pangan (KUKP)
2010-2014 sebaga kelanjutan penyempurnaan dar KUKP 2006-2009.
Dokumen KUKP 2010-2014 n dharapkan dapat menjad acuan atau
i
iii
referens bag para perumus kebjakan, pelaksana pembangunan, pelaku
ekonom,
sertaparamasyarakat
pada umumnya
melaksanakan
referens bag
perumus kebjakan,
pelaksana dalam
pembangunan,
pelaku
pembangunan
ketahanan
pangan
d
berbaga
tngkatan,
dem
terwujudnya
ekonom, serta masyarakat pada umumnya dalam melaksanakan
ketahanan
pangan
nasonal,
daerahddan
rumah tngkatan,
tangga secara
pembangunan
ketahanan
pangan
berbaga
demberkelanjutan.
terwujudnya
Buku
KUKP
2010-2014
n
juga
dharapkan
dapat
dgunakan
sebaga
arahan
ketahanan pangan nasonal, daerah dan rumah tangga secara berkelanjutan.
untuk
menykap
dnamka
konds
global yang
stuas
dan
Buku KUKP
2010-2014
n juga
dharapkan
dapatmempengaruh
dgunakan sebaga
arahan
dnamka
ketahanan
pangankonds
d dalam
neger,
pada tngkat
nasonal
untuk menykap
dnamka
global
yang bak
mempengaruh
stuas
dan
maupun
sampa
pada
tngkat
daerah.
dnamka ketahanan pangan d dalam neger, bak pada tngkat nasonal
maupun sampa
pada tngkat
daerah.
Penyusunan
dokumen
KUKP
2010-2014 n dmula dengan menugaskan
Kelompok
(Pokja
Ahl)2010-2014
Dewan Ketahanan
untuk
Penyusunan Kerja
dokumen
KUKP
n dmulaPangan
dengan(DKP)
menugaskan
merumuskan
de-de
dasarAhl)
dar Dewan
pembangunan
ketahanan
Kelompok Kerja
(Pokja
Ketahanan
Panganpangan.
(DKP) Proses
untuk
penyusunan
konsep
awal
KUKP
2010-2014
n
dlakukan
melalu
peneltan,
merumuskan de-de dasar dar pembangunan ketahanan pangan. Proses
stud
pustaka,konsep
dskusawal
nternal
dengan
Pokja Tekns,
Tm Asstens
dan Pokja
penyusunan
KUKP
2010-2014
n dlakukan
melalu peneltan,
Khusus
Pemberdayaan
Ketahanan
Pangan
Konsep
awal
stud pustaka,
dskus nternal
dengan
Pokja Masyarakat
Tekns, Tm DKP.
Asstens
dan Pokja
KUKP
n telah
dsemnarkan
dan dbahasDKP.
berkal-kal
Khusus 2010-2014
Pemberdayaan
Ketahanan
Pangan Masyarakat
Konsepdalam
awal
berbaga
dskus
publk,
mula
dar
pengenalan,
perumusan,
dentfkas
KUKP 2010-2014 n telah dsemnarkan dan dbahas berkal-kal dalam
masalah,
kebjakan,
aks, sampaperumusan,
pada pembagan
tugas
berbaga prortsas
dskus publk,
mulalangkah
dar pengenalan,
dentfkas
dan
tanggung
jawabkebjakan,
stake holder.
Dskus
masalah,
prortsas
langkah
aks, publk
sampatelah
pada melbatkan
pembagan unsur
tugas
lembaga
pemerntah,
perguruan
tngg,
swasta,
organsas
profes,
lembaga
dan tanggung jawab stake holder. Dskus publk telah melbatkan unsur
swadaya
organsas
kemasyarakatan
lannya.profes, lembaga
lembaga masyarakat,
pemerntah, dan
perguruan
tngg,
swasta, organsas
swadaya masyarakat,
dan organsas
lannya.
Mengngat
setap daerah
memlkkemasyarakatan
sumberdaya dan
persoalan ketahanan
pangan
yangsetap
spesfk
lokas,
maka dhmbau
agar dan
setap
daerah dapat
juga
Mengngat
daerah
memlk
sumberdaya
persoalan
ketahanan
merumuskan
Operasonal
Pangan
tngkat
pangan yang Langkah
spesfk lokas,
maka Pembangunan
dhmbau agarKetahanan
setap daerah
dapat
juga
propns
dan
kabupaten/kota
sebaga
penjabaran
dan
mplementas
kebjakan
merumuskan Langkah Operasonal Pembangunan Ketahanan Pangan tngkat
pembangunan
ketahanan pangan
d penjabaran
tngkat daerah,
dengan mengacu
pada
propns dan kabupaten/kota
sebaga
dan mplementas
kebjakan
KUKP
2010-2014
n.
pembangunan
ketahanan
pangan d tngkat daerah, dengan mengacu pada
KUKP 2010-2014 n.
Jakarta,
Maret 2011
Menter Pertanan/
Jakarta,
Maret
2011
Ketua Haran
Dewan
Ketahanan Pangan,
Menter Pertanan/
Ketua Haran Dewan Ketahanan Pangan,
Suswono
Suswono
ii
ii
iv
DAFTAR ISI
Hal.
PESAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA..............................i
SAMBUTAN MENTERI PERTANIAN.........................................iii
DAFTAR ISI ................................................................................... v
DAFTAR TABEL ........................................................................... vii
DAFTAR GRAFIK DAN GAMBAR . ........................................... viii
I.
PENDAHULUAN .................................................................. 1
1.1. Latar Belakang . ............................................................. 1
1.2. Tujuan ............................................................................ 4
1.3. Landasan Hukum . ......................................................... 4
1.4. Ruang Lingkup .............................................................. 11
1.5. Proses Penyusunan ........................................................ 13
II. DINAMIKA KONSEP KETAHANAN PANGAN ................ 15
2.1. Konsep Global Ketahanan Pangan ................................ 15
2.2. Dinamika Konsep Ketahanan Pangan Nasional ............ 19
III.
KERAGAAN KETAHANAN PANGAN
TAHUN 2005 - 2009 ..............................................................
3.1. Ketersediaan Pangan.......................................................
3.2. Stabilisasi Harga Pangan ...............................................
3.3. Cadangan Pangan ..........................................................
3.4. Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan ...................
3.5. Keamanan Pangan .........................................................
3.6. Kesejahteraan Masyarakat . ...........................................
27
31
39
41
43
49
51
IV.
POTENSI, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN
KETAHANAN PANGAN ......................................................
4.1. Potensi ...........................................................................
4.2. Permasalahan ................................................................
4.3. Tantangan Ketahanan Pangan . ......................................
59
59
85
87
V.
KEBIJAKAN UMUM KETAHANAN PANGAN
NASIONAL . .......................................................................... 119
5.1. Arah dan Tujuan Kebijakan............................................ 120
5.2. Sasaran Kebijakan Ketahanan Pangan........................... 123
5.3. Strategi Umum ..............................................................125
5.4. Kebijakan Umum Ketahanan Pangan . ..........................127
VI. RENCANA AKSI KETAHANAN PANGAN.........................149
VII. PENUTUP ..............................................................................161
vi
DAFTAR TABEL
Hal.
Tabel 3.1. Perkembangan Produksi Beberapa Komoditas
Pangan 2005-2009 . ..................................................... 33
Tabel 3.2. Ketersediaan Beberapa Komoditas Pangan
2005-2009..................................................................... 35
Tabel 3.3. Neraca Ketersediaan dan Kebutuhan Komoditas
Pangan Penting tahun 2005-2009................................. 37
Tabel 3.4. Ketersediaan Energi dan Protein Tahun 2005-2009..... 39
Tabel 3.5. Perbandingan Rata-rata Median dan Coefisien
Variasi Harga Bahan Pangan Pokok - Strategis
Bulan Januari - Desember Tahun 2005 - 2008............. 40
Tabel 3.6. Perbandingan Rata-rata Median dan Persentase
Kenaikan Harga Pangan Pokok Strategis
Bulan Januari-Agustus Tahun 2008-2009.................... 41
Tabel 3.7. Perkembangan Rata-rata Konsumsi Energi dan
Protein Tahun 2005-2009............................................. 44
Tabel 3.8. Rata-rata Konsumsi Kelompok Pangan Rumah
Tangga Tahun 2005 - 2009........................................... 45
Tabel 3.9. Konsumsi Penduduk Indonesia dan Selisih Aktual
terhadap Berbagai Kelompok Makanan
Tahun 2005-2009.......................................................... 48
Tabel 3.10. Perkembangan Kejadian Luar Biasa Keracunan
Pangan Tahun 2001-2009............................................. 50
Tabel 3.11. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan
Penganggruan Tahun 2002-2009.................................. 52
Tabel 3.12. Persentase Pengeluaran Rata-rata per Kapita
Menurut Kelompok Barang Penduduk Indonesia
Tahun 2005-2008.......................................................... 57
Tabel 4.1. Potensi Ketesediaan Lahan Pertanian Indonesia.......... 62
Tabel 4.2. Keragaman Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas
Menurut Status Pekerjaan Utama dan Lapangan
Pekerjaan Utama Tahun 2008....................................... 66
Tabel 4.3. Proyeksi Penduduk Indonesia Menurut Provinsi
Tahun 2009-2014..........................................................103
vii
Tabel 4.4.
Tabel 4.5.
Tabel 5.1.
Tabel 5.2.
Proyeksi Konsumsi Pangan Penduduk Indonesia
Tahun 2009-2015..........................................................104
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin 2005-2008.. 115
Sasaran Skor PPH 2010-2014......................................123
Sasaran Penurunan Jumlah Penduduk Rawan
Pangan 2010-2014........................................................124
DAFTAR GRAFIK DAN GAMBAR
Grafik 3.1.
Grafik 3.2.
Perkembangan Harga Pangan Pokok Strategis
di Pasar Dalam Negeri Tahun 2004-2009.................... 28
Perkembangan Harga Pangan Pokok Strategis
di Pasar Internasional Tahun 2007-2009...................... 29
Gambar 3.3. Persentase Jumlah Penduduk Miskin di Perkantoran
dan Perdesaan Tahun 1976-2009................................ 53
Gambar 3.4.Pengeluaran Rata-rata per Kapita sebulan di Daerah
Perkotaan dan Perdesaan menurut Kelompok Barang
dan Golongan Pengeluaran per Kapita sebulan
Tahun 2008.................................................................. 55
viii
Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010 -2014
BAB I
PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang
Pangan merupakan kebutuhan dasar manusa yang palng
utama, karena tu pemenuhannya menjad bagan dar hak asas setap
ndvdu. D Indonesa, pemenuhan kecukupan pangan bag seluruh
rakyat merupakan kewajban, bak secara moral, sosal, maupun
hukum termasuk hak asas setap rakyat Indonesa. Selan tu juga
merupakan nvestas pembentukan sumberdaya manusa yang lebh
bak d masa datang untuk melaksanakan pembangunan nasonal, dan
prasyarat bag pemenuhan hak-hak dasar lannya sepert penddkan,
pekerjaan, dan sebaganya.
Mengngat pentngnya memenuh kecukupan pangan, setap
negara mendahulukan pembangunan ketahanan pangannya sebaga
pondas bag pembangunan sektor-sektor lannya. Pembangunan
ketahanan pangan d Indonesa dtujukan untuk menjamn
ketersedaan dan konsums pangan yang cukup, aman, bermutu,
bergz, dan sembang pada tngkat rumah tangga, daerah, nasonal,
sepanjang waktu dan merata. Hal n dapat dlakukan melalu
pemanfaatan sumberdaya dan budaya lokal, teknolog novatf dan
peluang pasar, untuk memperkuat ekonom perdesaan dan
mengentaskan masyarakat dar kemsknan. Dengan demkan,
ketahanan pangan d Indonesa ddefnskan sebaga konds
terpenuhnya pangan bag rumah tangga yang tercermn dar
tersedanya pangan yang cukup, bak jumlah maupun mutunya, aman,
merata, dan terjangkau.
Berbaga tantangan dan perubahan lngkungan strategs bak
secara global maupun nasonal telah mempengaruh pelaksanaan
pembangunan ketahanan pangan tdak saja d Indonesa, tetap juga d
hampr semua negara d duna, bak negara maju maupun negara
1
berkembang. Tantangan dan perubahan lngkungan strategs secara
global dtanda oleh pergerakan harga-harga pangan strategs, bak
sebaga dampak beranta dar kenakan harga mnyak bum duna,
perubahan klm dan pemanasan global, maupun sebaga dampak dar
krss fnansal global yang mempengaruh daya bel konsumen
mskn, dan menngkatkan kerawanan pangan terutama d negaranegara berkembang. Hal n juga dapat bermplkas terhadap
ketahanan pangan dan pencapaan tujuan pembangunan millennium
(MDGs) menurunkan jumlah penduduk mskn dan rawan pangan
hngga setengahnya pada tahun 2015.
Serng dengan adanya perubahan fenomena dan dnamka
konds global yang mempengaruh stuas dan dnamka nternal d
dalam neger, maka dperlukan perubahan pada kebjakan ketahanan
pangan, bak secara umum maupun khusus d tngkat pusat dan
daerah. Kebjakan tersebut berupa pembentukan kelembagaan
ketahanan pangan tngkat daerah sebaga konsekuens dar ketentuan
terbaru bahwa ketahanan pangan adalah urusan wajb pemerntah
daerah. Selan tu, Indonesa juga telah berupaya untuk
mengembangkan kebjakan yang mengarah pada satu sasaran strategs
tentang “Indonesa Tahan Pangan dan Gz 2015” sebaga konsekuens
dar mplementas kebjakan dan kesepakatan pmpnan daerah,
Gubernur selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan (DKP) d tngkat
provns.
Pada dekade mendatang peranan pemerntah pusat dan
pemerntah daerah dalam mencapa ketahanan pangan mash sangat
pentng, walaupun akhr-akhr n terdapat kecenderungan semakn
aktfnya fungs sektor swasta dan kelembagaan pasar. Peran pemerntah
pusat pentng dalam menentukan arah kebjakan, strateg yang akan
dtempuh, dan sasaran yang akan dcapa menuju tngkat ketahanan
pangan dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Ketdakjelasan dan
terputusnya herark level polts-strategs, organsas, dan mplementas
2
kebjakan sangat mempengaruh perjalanan serta kualtas ketahanan
pangan yang ngn dwujudkan, yang melput dmens ketersedaan,
aksesbltas dan stabltas harga, serta utlsas produk pangan. Dengan
demkan, kehadran DKP daerah, dmana gubernur dan bupat/walkota
selaku Ketua DKP Provns dan Kabupaten/Kota perlu berperan aktf
dan kreatf dalam melakukan koordnas dan snkronsas kebjakan
ketahanan pangan dan mplementasnya secara harmons yang dapat
membantu memperlancar terwujudnya pembangunan ketahanan pangan.
Desentralsas ekonom adalah ttk tolak untuk memperbak
kerja sama, terutama snerg kebjakan ketahanan pangan antara
pemerntah pusat dan pemerntah daerah. Sstem organsas dan
enforcement, rasa tanggung jawab pejabat pusat dan daerah juga perlu
dtngkatkan, terutama dalam hal tersedanya mekansme pengawasan
untuk menetapkan prortas alokas anggaran pusat dan daerah yang
dapat mendukung terwujudnya pembangunan ketahanan pangan.
Sebaga contoh adalah tersedanya kejelasan pembagan tugas dan
tanggung jawab dalam rehabltas nfrastruktur pertanan dan
perdesaan, sepert dkenal dengan stlah O&M (operation and
maintenance) jarngan rgas, saluran dranase, jalan produks, jalan
desa dan tentunya jalan provns, jalan negara, dan lan-lan.
Dalam rangka menghadap tantangan perubahan fenomena dan
dnamka ketahanan pangan sepert yang telah dkemukakan d atas,
dsusun Kebijakan Umum Ketahanan Pangan (KUKP) 2010-2014
sebaga penyempurnaan dar KUKP 2006-2009. Dokumen KUKP
2010-2014 n dharapkan dapat menjad acuan atau referens yang
berharga bag para perumus dan pelaksana kebjakan d lapangan,
pelaku ekonom, serta masyarakat madan pada umumnya dalam
menyusun penetapan kebjakan ketahanan pangan pada berbaga
tngkat dan terwujudnya pembangunan ketahanan pangan nasonal,
daerah dan rumah tangga d masa yang akan datang.
3
1.2.
Tujuan
Tujuan penyusunan Kebjakan Umum Ketahanan Pangan
(KUKP) 2010-2014, adalah untuk :
1.
Menjad acuan dan common platform bag para stakeholders
ketahanan pangan, mula dar nstans pemerntah, sektor
swasta, Badan Usaha Mlk Negara (BUMN), perguruan
tngg, petan, nelayan, ndustr pengolah, pedagang, penyeda
jasa lan dan masyarakat umum dalam peran dan upayanya
untuk memberkan kontrbus yang optmal dalam
mewujudkan ketahanan pangan.
2.
Menjad acuan dasar bag lembaga pemerntah dan pemerntah
daerah untuk membangun snerg, ntegras dan koordnas,
sehngga palng tdak kedua lembaga dapat salng
mengnformaskan kegatan yang dlaksanakan secara
transparan, akuntabel dan efektf (good governance), serta
secara maksmal dapat mendukung terwujudnya tujuan
ketahanan pangan.
1.3.
Landasan Hukum
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 mengamanatkan
pembangunan pangan untuk memenuh kebutuhan dasar manusa, dan
pemerntah bersama masyarakat bertanggung jawab untuk
mewujudkan ketahanan pangan, serta menjelaskan tentang konsep
ketahanan pangan, komponen dan phak yang berperan dalam
mewujudkan ketahanan pangan. Undang-undang tersebut telah
djabarkan dalam beberapa peraturan pemerntah (PP) antara lan:
(a) PP Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan mengatur
tentang ketahanan pangan yang mencakup aspek ketersedaan pangan,
cadangan pangan, penganekaragaman pangan, pencegahan dan
penanggulangan masalah pangan, peran pemerntah pusat dan daerah
4
serta masyarakat, pengembangan sumberdaya manusa dan kerja sama
nternasonal; (b) PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan
Pangan yang mengatur pembnaan dan pengawasan d bdang label
dan klan pangan dalam rangka mencptakan perdagangan pangan
yang jujur dan bertanggungjawab; dan (c) PP Nomor 28 Tahun 2004
yang mengatur tentang keamanan, mutu dan gz pangan, pemasukan
dan pengeluaran pangan ke wlayah Indonesa, pengawasan dan
pembnaan serta peran serta masyarakat mengena hal-hal d bdang
mutu dan gz pangan.
Undang-undang Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perkanan
yang terkat dengan Ketahanan Pangan, adalah mengena wlayah
penangkapan dan pembuddayaan kan yang berfungs sebaga potens
sumberdaya pangan. Kebjakan n bertujuan untuk mewujudkan
penyedaan kan dalam jumlah yang memada sebaga upaya
mencukup gz masyarakat dengan harga yang layak. Berbaga
peraran dan Zona Ekonom Eksklusf (ZEE) wlayah Indonesa, yang
mengandung berbaga sumberdaya jens kan akan memberkan
penngkatan ketahanan pangan dan pemerataan ketersedaan pangan
daerah provns, kabupaten/kota sampa pada tngkat rumah tangga,
serta menjad sumber pendapatan para nelayan yang juga dapat
menngkatkan daya bel untuk memperoleh pangan beragam bergz
dan sembang.
Undang-undang n secara tegas mengamanatkan snergtas
dalam pasal 24 ayat (1), (2) dan (3), bahwa pemerntah mendorong
penguatan nla tambah produk hasl pertanan, membatas ekspor
bahan baku ndustr pengolahan kan untuk menjamn ketersedaan
bahan baku d dalam neger. Hal n berart bahwa strateg d bdang
ketahanan pangan dan perkanan merupakan salah satu upaya untuk
mewujudkan ketahanan pangan nasonal guna menngkatkan
kesejahteraan petan dan masyarakat pada umumnya.
5
Undang-undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan
Kesehatan Hewan khususnya pasal 35 ayat (2) menyebutkan bahwa
pemerntah dan pemerntah daerah memfasltas pengembangan unt
pasca panen produk hewan skala kecl dan menengah. Selan tu,
pemerntah juga berkewajban untuk membna penngkatan produks
dan konsums proten hewan dalam mewujudkan ketersedaan pangan
bergz sembang bag masyarakat dengan tetap menngkatkan
kesejahteraan pelaku usaha peternakan, serta mendorong dan
memfasltas pengembangan produk hewan yang dtetapkan sebaga
bahan pangan pokok strategs dalam mewujudkan ketahanan pangan
nasonal (pasal 76 ayat (4)).
Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlndungan
Lahan Pertanan Pangan Berkelanjutan, menyebutkan bahwa alh
fungs lahan pertanan merupakan ancaman terhadap pencapaan
ketahanan pangan dan kedaulatan pangan. Alh fungs lahan
mempunya mplkas yang serus terhadap produks pangan,
lngkungan fsk, serta kesejahteraan masyarakat pertanan dan
perdesaan yang kehdupannya tergantung pada lahannya.
Perlndungan lahan pertanan pangan berkelanjutan merupakan
upaya yang tdak terpsahkan dar reforma agrara, yatu penataan
yang terkat dengan aspek penguasaan/pemlkan serta aspek
penggunaan/pemanfaatan berdasarkan pasal 2 Ketetapan Majels
Permusyawaratan Rakyat RI Nomor IX/MPR-RI/2001 tentang
Pembaharuan Agrara dan Pengelolaan Sumberdaya Alam.
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan
merupakan acuan dar berbaga peraturan perundang-undangan yang
berkatan dengan pangan. Dalam pekembangannya peraturan
perundang-undangan yang berkatan dengan pangan antara lan:
1.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perndustran
(Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3274);
6
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sstem
Buddaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantna
Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992
Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasan
Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecl
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 3612);
Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asas
Manusa;
Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
Lembaran Negara Nomor 3888;
Varetas Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 241,
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan
Undang-undang Nomor 21Tahun 2004 tentang Pengesahan
Cartagena Protocol on Biossafety to The Convention on
Biological Diversity (Protokol Cartagena tentang Keamanan
Hayat atas Konvens Keanekaragaman Hayat) (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4414);
7
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerntahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437), sebagamana telah beberapa
kal dubah, terakhr dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59,
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratfkas
Kovenan Internasonal Hak-Hak Ekonom, Sosal dan Budaya
Undang-undang Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Pengesahan
International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and
Agriculture (Perjanjan mengena Sumberdaya Genetk
Tanaman untuk Pangan dan Pertanan);
Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perkanan
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan
dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor
84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
dan Pengelolaan Lngkungan Hdup (Lembaran Negara Tahun
2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059;
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Lahan Pertanan Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara
Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5068);
8
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Peraturan Pemerntah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label
dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 131,
Peraturan Pemerntah Nomor 68 Tahun 2002 tentang
Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor
142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254);
Keamanan, Mutu dan Gz Pangan (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);
Keamanan Hayat Produk Rekayasa Genetk (Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 498);
Peraturan Presden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan
Ketahanan Pangan;
Peraturan Presden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebjakan
Percepatan Penganekaragaman Konsums Pangan Berbass
Sumberdaya Lokal.
Dsampng mengacu pada berbaga dokumen hukum nasonal
tersebut, pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan juga mengacu
pada komtmen bangsa Indonesa dalam berbaga kesepakatan duna.
Indonesa sebaga salah satu anggota PBB berkomtmen untuk
melaksanakan aks-aks mengatas kelaparan, kekurangan gz serta
kemsknan duna. Komtmen tersebut antara lan tertuang dalam
Deklaras World Food Summit 1996 dan dtegaskan kembal dalam
World food Summit: five years later 2002, serta Millenium
Development Goals tahun 2000, untuk mengurang angka kemsknan
ekstrm dan kerawanan pangan duna sampa setengahnya d tahun
2015. Pada ntnya dketahu bahwa pencapaan sasaran tersebut
sangat sult dcapa dan perlu ada upaya sungguh-sungguh dar
masyarakat duna untuk mencapanya.
9
Beberapa konvens nternasonal yang memuat komtmen
bangsa-bangsa d duna termasuk Indonesa terhadap pembangunan d
bdang pangan, gz dan kesehatan antara lan adalah : (a) Deklaras
Unversal tentang Hak Asas Manusa (Universal Declaration of
Human Rights) tahun 1948 yang menyatakan bahwa hak atas pangan
adalah bagan yang tdak terpsahkan dar hak asas manusa; (b)
Konvens Internasonal tentang ekonom, sosal dan budaya
(ECOSOC) tahun 1968, yang mengaku hak setap ndvdu atas
kecukupan pangan dan hak dasar (asas) untuk terbebas dar
kelaparan; (c) Konvens tentang Hak Anak (International Convention
on the Right of Child) yang salah satu temnya menyatakan bahwa
negara anggota mengaku hak asas dar setap anak kepada standar
kehdupan yang layak bag perkembangan fsk, mental, sprtual,
moral dan sosal anak, juga mengaku hak anak untuk mendapatkan
gz yang bak.
Dar berbaga dokumen hukum serta kesepakatan nasonal
maupun nternasonal, maka pemerntah Indonesa menyusun Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010-2014. Peran
pemerntah daerah dalam pembangunan ketahanan pangan, datur
dalam PP Nomor 3 tahun 2007 tentang pertanggungjawaban gubernur
dan bupat/walkota, dmana gubernur dan bupat/walkota wajb
melaporkan pembangunan ketahanan pangan d daerahnya. PP Nomor
38 tahun 2007 bahwa ketahanan pangan menjad urusan wajb
pemerntah provns dan kabupaten/kota. Berdasarkan kedua peraturan
pemerntah tersebut jelas secara tegas bahwa ketahanan pangan
menjad urusan wajib bag pemerntah provns dan kabupaten/kota,
dan berdasarkan PP Nomor 41 tahun 2007 bahwa perlu ada
kelembagaan atau unt kerja yang menangan ketahanan pangan untuk
menangannya.
Berdasarkan Peraturan Presden Nomor 83 Tahun 2006
tentang DKP, tugas DKP adalah membantu Ketua DKP (presden,
10
10
gubernur dan bupat/walkota) d pemerntah pusat, pemerntah
provns dan kabupaten/kota dalam menyusun dan merumuskan
kebjakan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasonal dan wlayah.
Sebaga lembaga fungsonal, DKP dapat
menjalankan fungs
koordnas dengan cara memfasltas kerja sama lntas sektor d
tngkat wlayah (provns dan kabupaten/kota) dan nasonal. Tanpa
melebh batas kewenangan daerah otonom, serta mash dalam
kerangka sstem negara kesatuan, maka pada urusan pangan yang
bersfat lntas daerah, pembangunan ketahanan wlayah dan nasonal
tdak dapat dlepaskan dar dnamka kehdupan d tngkat lokal,
regonal, hngga nasonal. Oleh karena tu koordnas yang efektf
akan menngkatkan pemahaman terhadap makna, manfaat, ruang
lngkup, serta unsur-unsur yang berperan dalam mewujudkan
ketahanan pangan sebaga plar ketahanan nasonal.
1.4.
Ruang Lingkup
Mengacu pada pengertan dan landasan hukum d atas, maka
ruang lngkup dokumen Kebjakan Umum Ketahanan Pangan (KUKP)
2010-2014 mencakup tga plar utama yatu ketersedaan, dstrbus,
dan konsums pangan. Pada plar dstrbus dan konsums merupakan
penjabaran dar aksesbltas masyarakat terhadap pangan. Jka salah
satu plar tersebut tdak dpenuh maka suatu negara belum dapat
dkatakan mempunya ketahanan pangan yang bak. Walaupun pangan
terseda cukup d tngkat nasonal dan regonal, tetap jka akses
ndvdu untuk memenuh kebutuhan pangannya tdak merata, maka
ketahanan pangan mash dkatakan rapuh. Akses terhadap pangan,
ketersedaan pangan dan resko terhadap akses dan ketersedaan
pangan tersebut merupakan determnan yang esensal dalam ketahanan
pangan.
Aspek kesembangan ketahanan pangan, melput ketersedaan,
aksesbltas dan stabltas harga pangan, bak dalam skala rumah
11
11
tangga, regonal wlayah dan skala nasonal. Sesua dengan tujuan
penyusunan buku n sebaga salah satu acuan bag pemerntah dan
seluruh stakeholder dalam pelaksanaan pembangunan ketahanan
pangan, maka secara sstemats akan dsampakan substans dasar dar
kebjakan ketahanan pangan yang melput aspek-aspek yang
mendukung tercapanya ketahanan pangan yang deal.
KUKP n dawal dengan pendahuluan (Bab I) yang antara
lan memuat latar belakang, tujuan, landasan hukum, dan ruang
lngkup. Bab II mengurakan tentang dnamka konsep ketahanan
pangan saat n. Ketahanan pangan mengalam dnamka dan
tantangan baru yang semakn kompleks serng dengan beberapa
perubahan yang terjad pada tngkat global dan dnamka
perkembangan ekonom nasonal.
Keragaan ketahanan pangan saat n yang dgambarkan oleh
knerja umum ketahanan pangan yang dcapa selama 5 tahun, secara
lengkap dtamplkan pada bab III. Pada Bab IV djelaskan tentang
bagamana potens (peluang), permasalahan dan tantangan yang
dhadap dalam upaya pemantapan ketahanan pangan bak dar ss
sumberdaya alam, sumberdaya mansa, keanekaragaman hayat,
teknolog, nfrastruktur, stuas pasar komodtas, teknolog,
kelembagaan, dan konds budaya masyarakat yang sangat bervaras.
Dalam bab n juga dbahas mengena berbaga tantangan dalam upaya
penyedaan pangan strategs dan pangan pentng serta dampak krss
ekonom yang berkepanjangan dserta dengan tuntutan lngkungan
strategs bak domestk maupun nternasonal.
Bab V secara rnc membahas substans butr-butr kebjakan
umum ketahanan pangan yang terdr dar 18 elemen pentng yang
dharapkan menjad panduan bag pemerntah, swasta dan masyarakat
untuk bersama-sama mewujudkan ketahanan pangan d tngkat rumah
tangga, tngkat wlayah dan tngkat nasonal.
12
12
Pada Bab VI dtamplkan matrks Rencana Aks Ketahanan
Pangan Tahun 2010-2014 yang menjabarkan secara rnc tujuan
kebjakan, program kegatan, lembaga/nstans penanggung jawab dar
setap elemen kebjakan, dan ndkator keberhaslan (output). Matrks
tersebut dharapkan dapat menjad panduan bag para stakeholders
yang berkontrbus dalam pembangunan ketahanan pangan. Sebaga
penutup Bab VII menjelaskan harapan agar KUKP n dapat menjad
acuan bag seluruh stakeholders ketahanan pangan dalam
melaksanakan peran dan memberkan kontrbusnya untuk
pemantapan ketahanan pangan bak d tngkat nasonal maupun
wlayah.
1.5.
Proses Penyusunan
Penyusunan dokumen KUKP 2010-2014 dmula dengan
menugaskan Kelompok Kerja (Pokja) Ahl DKP untuk merumuskan
de-de dasar dar pembangunan ketahanan pangan. Proses
penyusunan konsep awal KUKP 2010-2014 n dlakukan melalu
peneltan, stud pustaka, dskus nternal dengan Tm Asstens dan
Kelompok Kerja Khusus (Pokjasus) Pemberdayaan Ketahanan Pangan
Masyarakat DKP. Pokjasus memberkan masukan yang sgnfkan ke
dalam KUKP n dengan saran tertuls yang sangat krts dan berharga.
Konsep awal KUKP 2010-2014, kemudan dsemnarkan dan dbahas
berkal-kal dalam berbaga dskus publk, mula dar pengenalan,
perumusan, dentfkas masalah, prortsas kebjakan, langkah aks,
sampa ada pembagan tugas dan tanggung jawab stakeholders.
Dskus publk telah melbatkan unsur lembaga pemerntah, perguruan
tngg, swasta, organsas profes, lembaga swadaya masyarakat, dan
organsas kemasyarakatan lannya.
Untuk mengolah kembal saran dan masukan dar peserta
dskus, dbentuk Tm Ad Hoc penyusunan KUKP 2010-2014 yang
lebh lengkap. Tahap terakhr proses n adalah dskus nternal
13
13
nstans pemerntah dalam wadah rapat koordnas Dewan Ketahanan
Pangan. Hasl dar pembahasan tersebut telah dmasukkan kedalam
“website Kementan” untuk mendapatkan masukan dar publk,
sebelum dfnalkan menjad dokumen resm yang dkeluarkan melalu
Dewan Ketahanan Pangan.
14
14
BAB II
DINAMIKA KONSEP KETAHANAN PANGAN
2.1.
Konsep Global Ketahanan Pangan
Ketahanan pangan yang merupakan terjemahan dar food
security mencakup banyak aspek dan luas, sehngga setap orang
mencoba menerjemahkan sesua dengan konds dan stuas yang
berkembang pada perode jamannya. Ketahanan pangan
dnterpretaskan dengan banyak cara, sehngga pemakaan stlah
ketahanan pangan tu sendr telah menmbulkan perdebatan.
Pada tahun 1950-1960-an, ketka Perang Duna II (PD II) baru
usa, setap negara, bahkan negara maju dan pemenang PD II pun harus
memkrkan pangan rakyatnya setelah beberapa tahun dtnggalkan
untuk menyapkan dan berkonsentras pada perang duna yang sedang
dhadap tersebut. Dengan konds sepert n tdak heran apabla pada
perode tersebut, pengertan ketahanan pangan lebh menekankan
perhatannya pada ketersedaan pangan, bak pada tngkat nasonal
maupun tngkat global darpada tngkat rumah tangga. Apalag pada
tahun 1970-an terjad krss pangan d Afrka karena gagal panen yang
dsebabkan karena kekerngan maupun perluasan penggurunan.
Keadaan n mendorong negara-negara donor dan masyarakat
nternasonal untuk semakn memberkan perhatan pada penyedaan
pangan secara global dan nasonal. Pemahaman ketahanan pangan
sepert n mendapatkan legtmasnya dalam Konferens Pangan
Duna tahun 1974 yang dselenggarakan oleh Badan Perserkatan
Bangsa-bangsa (PBB) – Food and Agriculture Organization (FAO).
Kedaulatan pangan menuntut hak rakyat atas pangan, yang
menurut FAO merupakan hak untuk memlk pangan secara teratur,
permanen dan bsa mendapatkannya secara bebas, bak secara cumacuma maupun membel dengan jumlah dan mutu yang mencukup,
serta
cocok
dengan
trads
kebudayaan
rakyat
yang
15
15
mengkonsumsnya. Menjamn pemenuhan hak rakyat untuk menjalan
hdup yang bebas dar rasa takut dan bermartabat, bak secara fsk
maupun mental, serta secara ndvdu maupun kolektf.
Kenyataannya, kelaparan sebaga ndkas tndasan terhadap
hak atas pangan mash berlangsung dmana-mana bahkan bertambah
buruk saja. Inda neger dengan jumlah penderta kelaparan tertngg
d duna, dsusul oleh Chna. Sektar 60 persen dar total penderta
kelaparan d seluruh duna berada d Asa dan Pasfk, dkut oleh
neger-neger Sub-Sahara dan Afrka sebesar 24 persen serta Amerka
Latn dan Karba sebesar 6 persen. Setap tahun orang yang menderta
kelaparan bertambah 5,4 juta. Juga setap tahunnya 36 juta rakyat mat
karena kelaparan dan gz buruk, bak secara langsung maupun tdak
langsung. Dalam usaha mengatas masalah kelaparan dan akses
pangan, PBB melalu FAO memperkenalkan stlah “ketahanan
pangan” dengan harapan adanya persedaan pangan setap saat,
dmana semua orang dapat mengaksesnya dengan bebas dengan
jumlah, mutu dan jens nutrs yang mencukup serta dapat dterma
secara budaya.
Keterbatasan pemahaman ketahanan pangan sebaga
ketersedaan pangan pada tngkat nasonal dan global sepert d atas
mendapatkan pencerahannya ketka terjad krss pangan, yang sekal
lag terjad d Afrka pada pertengahan tahun 1980-an, dmana secara
global ketersedaan pangan cukup untuk memenuh seluruh penduduk
duna. Hal n menunjukkan bahwa konds ketersedaan pangan yang
cukup pada tngkat nasonal dan global tdak secara otomats
menunjukkan konds ketahanan pangan pada tngkat ndvdu maupun
rumah tangga. Para pakar dan prakts pembangunan kemudan
menyadar bahwa kerawanan pangan bsa terjad dalam konds
dmana ketersedaan pangan cukup tetap kemampuan memperoleh
pangannya tdak cukup. Teor Sen tentang food entitlement
memperoleh pengaruh yang sangat luas dan membawa perubahan
16
16
pemkran dalam pemahaman konsep ketahanan pangan. Food
entitlement rumah tangga dperoleh bak dar produks sendr,
pendapatan yang dtermanya, atau mengumpulkan pangan dar
sumberdaya alam yang ada, dukungan dan bantuan dar masyarakat,
aset sendr maupun ketka mereka melakukan mgras untuk dapat
memperoleh pangan yang lebh bak. Dengan demkan, konds sosal
dan varabel ekonom rumah tangga memlk pengaruh yang besar
kepada rumah tangga dalam memperoleh pangan.
Memburuknya konds kerawanan pangan dapat dpandang
sebaga proses perubahan jangka panjang dmana korbannya tdak
secara pasrah menerma keadaan tersebut, tetap memang keadaanlah
yang menyebabkan mereka mengalam konds yang semakn buruk.
Para pakar anthropolog berpendapat bahwa populas yang rentan
terhadap kerawanan pangan sesungguhnya menunjukkan upaya-upaya
untuk mengatas masalah gangguan secara ekonom, sehngga
memberkan pemahaman tentang perlaku (behavioural) rumah
tangga dalam merespon masalah tersebut dan bagamana mereka
menghadap (coping mechanism) keadaan krss pangan.
Pada akhr tahun 1990-an, lembaga donor, pemerntah, dan
LSM mula mengumpulkan nformas dan varabel sosal ekonom d
dalam menganalss kerawanan pangan. Pendekatan ketahanan pangan
rumah tangga yang mula berkembang pada tahun 1980-an
menekankan bak ketersedaan maupun akses yang stabl terhadap
pangan. Dengan demkan, pemahaman ketahanan pangan pada
perode n mula menekankan dua aspek pentng dalam ketahanan
pangan, yatu ketahanan pangan dalam art ketersedaan pangan pada
tngkat nasonal (dan regonal) maupun akses yang stabl pada tngkat
lokal. Hal-hal lan yang menjad perhatan adalah berkenaan dengan
pemahaman pangan sebaga satu sstem (food system), sstem
produks, dan faktor-faktor lan yang dapat mempengaruh komposs
dar ketersedaan pangan serta akses rumah tangga terhadap
17
ketersedaan pangan tersebut secara terus menerus. Sekal lag,
perubahan pemahaman ketahanan pangan dengan menekankan aspek
aksesbltas pada tngkatan rumah tangga mendapatkan legtmasnya
pada Konferens Pangan Tngkat Tngg tahun 1996, yang
dselenggarakan oleh FAO, dengan memberkan pengertan baru
berkenaan dengan ketahanan pangan, yatu food security exists when
all people, at all times, have physical and economic access to
sufficient, safe and nutritious food to meet their dietary needs and
food preferences for an active and healthy life.
Hal lan yang juga belum begtu jelas hubungannya adalah
bagamana dampak nutrs dapat dntegraskan kedalam pemahaman
ketahanan pangan. Rset-rset tentang gz buruk (malnutrs)
menunjukkan bahwa pangan hanyalah salah satu faktor penyebab gz
buruk. Faktor-faktor lan yang memlk dampak kepada gz buruk
antara lan adalah konsums dan kompossnya (dietary intake and
diversity), kesehatan dan penyakt, serta perawatan bu dan anak
(maternal and child care), sehngga dapat dsmpulkan bahwa
ketahanan pangan rumah tangga merupakan prasyarat untuk ketahanan
gz, tetap belum cukup untuk menjamn ketahanan gz.
Para pakar menunjukkan bahwa ada dua proses utama yang
dapat mewujudkan ketahanan gz, yang pertama menentukan akses
dar rumah tangga terhadap pangan bag seluruh anggota rumah
tangganya, dan yang kedua menunjukkan bagamana pangan yang
telah dperoleh tersebut dtransmskan menjad kecukupan nutrs
bag setap anggota rumah tangga (World Bank, 1989). Proses yang
kedua menentukan dan berasal dar bdang kesehatan, lngkungan,
budaya dan perlaku yang dapat memberkan dampak postf bag
kecukupan gz dar pangan yang dkonsumsnya. Proses yang pertama
dsebut jalur ketersedaan dan akses, sedangkan jalur kedua dsebut
jalur konsums dan gz. Pemahaman kerawanan pangan sepert d
atas, telah merubah pemahaman ketahanan pangan rumah tangga dar
18
18
sekedar kemampuan/akses pangan rumah tangga dan sstem pangan,
menjad perluasan pemahaman tentang dampak dar kesehatan/
penyakt, santas lngkungan, daya dukung (carrying capacity),
kualtas dan komposs konsums sehngga dapat memberkan dampak
gz yang cukup.
Rset yang dlakukan pada akhr 1980-an dan awal 1990-an
menunjukkan bahwa ketahanan pangan dan gz sebagamana
pemahaman yang ada memerlukan pengembangan yang lebh
komprehensf. Hasl-hasl rset tersebut menunjukkan bahwa
ketahanan pangan hanyalah merupakan salah satu tujuan rumah
tangga mskn; kecukupan pangan hanyalah salah satu faktor yang
menentukan bagamana rumah tangga mskn menentukan
pengamblan keputusannya dan bagamana mereka mampu menyebar
berbaga resko sehngga akhrnya mereka mampu menyembangkan
berbaga tujuan agar tetap hdup bak dalam jangka pendek maupun
dalam jangka panjang. Beberapa kelompok mungkn berseda untuk
menahan lapar agar asetnya mash dapat dpertahankan atau untuk
memenuh kehdupan yang lebh jangka panjang. Oleh karena tu,
menempatkan ketahanan pangan sebaga satu-satunya kebutuhan yang
fundamental mungkn akan memberkan kesmpulan yang salah,
apabla tanpa memperhatkan kebutuhan-kebutuhan lannya.
2.2.
Dinamika Konsep Ketahanan Pangan Nasional
Setap pemerntahan suatu negara mempunya kewajban
memenuh hak masyarakat atas pangan. Sejarah perekonoman pangan
Negara Kesatuan Republk Indonesa (NKRI) mencatat dengan jelas
bahwa para pmpnan negara secara konssten meletakkan ekonom
pangan sebaga sesuatu hal yang sangat strategs. Presden RI pertama,
Ir. Soekarno menyadar betul pentngnya penyedaan pangan bag
kelangsungan kehdupan bangsanya. Pada tanggal 27 Aprl 1952, saat
acara peletakan batu pertama pembangunan gedung Fakultas Pertanan
19
Unverstas Indonesa d Bogor, Presden Soekarno menyatakan
bahwa: “……apa yang saya hendak katakan itu, adalah amat penting,
bahwa mengenai soal mati-hidupnya bangsa kita di kemudian
hari……… oleh karena itu, soal yang hendak saya bicarakan itu
mengenai soal persediaan makan rakyat”.
Pandangan dan pola pkr sepert n mash danut oleh Presden
RI kedua Soeharto. Hal In terbukt bahwa 21 tahun kemudan, pada
11 Me 1973, dalam salah satu acara kunjungan kerja d Yogyakarta,
Presden Soeharto waktu tu mengemukakan: “…………. jadi kalau
kita akan mengatasi kekurangan beras itu dengan mengimpor,
bilamana kemungkinan devisa itu ada, keadaan di duniapun juga
tidak mengijinkan kita”. Selanjutnya Presden Soeharto
mengemukakan “………Kita harus menghasilkan sendiri bahanbahan pangan khususnya beras dalam jumlah yang kita telah ketahui
agar kestabilan dari pada harga beras itu betul-betul akan
terjamin………”. Pada bagan lan Presden Soeharto berujar
“…….kalau kita simpulkan keseluruhannya jelas daripada harga
beras yang tidak bisa dikendalikan, stabilitas nasional akan
terganggu..........” (Sawt dkk, 2002). Dalam pdato Presden Soeharto
n, dengan sangat jelas pangan tu dartkan sebaga beras.
Implementas dar pandangan kedua pmpnan termasuk
dmula pada dekade tahun 1960-an pemerntah berupaya keras
menngkatkan produks pad nasonal dalam rangka mewujudkan
Swasembada Beras, dan mengatas krss (kelangkaan) beras yang
terjad saat tu. Program besar n dawal dengan suatu program
“Action Research” oleh Lembaga Pengabdan Masyarakat – Fakultas
Pertanan Unverstas Indonesa (IPB-belum terbentuk), dengan tujuan
mengajak para petan pad agar berseda menggunakan lmu
pengetahuan dan menerapkan teknolog produks pad modern dalam
mengelola usaha pertanannya. Mengubah pertanan tradsonal
menjad pertanan modern merupakan perjuangan panjang. Program
20
20
“Action Research” dlaksanakan dalam bentuk Proyek Panca Usaha
Karawang, d atas hamparan lahan sawah seluas 100 hektar tersebar d
tga desa dengan konds tata ar dan ragam perlaku petan yang
berbeda. Pelaksana lapangan juga harus menghadap petan yang
memlk phoba terhadap pendatang (orang asng). Untuk mengawal
pelaksanaan transfer teknolog kepada para petan, Fakultas Pertanan
melakukan pembmbngan dan pendampngan secara terus-menerus
dengan menempatkan para mahasswa untuk tnggal dan hdup
bersama para petan bnaannya. Program penerapan lmu pengetahuan
dan teknolog d atas hamparan sawah seluas 100 hektar berlangsung
sangat sukses. Keberhaslan tersebut kemudan dperluas ke seluruh
Indonesa secara bertahap dalam bentuk program BIMAS (Bmbngan
Massal) dengan melbatkan seluruh Fakultas Pertanan d Indonesa
melalu Program KKN (Kulah Kerja Nyata). BIMAS dkembangkan
lebh lanjut menjad Program INMAS (Intensfkas Massal) serng
dengan keberhaslan para penelt menghaslkan varetas pad unggul
dan upaya untuk melakukan ntroduks teknolog revolus hjau.
Upaya n membuahkan hasl dengan tercapanya swasembada beras
pada tahun 1984.
Pada masa reformas, yang dmula dar pemerntahan Presden
B.J. Habbe, Presden Abdurrahman Wahd dan Presden Megawat
Soekarnoputer, su pangan dan beras tetap menjad prortas. Dalam
masa-masa pemerntahan tersebut, yang dcrkan oleh adanya krss
ekonom yang cukup berat, swasembada beras tetap menjad sasaran
utama kebjakan pangan. Pada perode tersebut, untuk merespon
menurunnya produks beras domestk karena krss ekonom dan
anomal klm (kemarau panjang), pemerntah berkal-kal dalam
waktu relatf sngkat menakkan harga dasar gabah, mengeluarkan
kebjakan nsentf berproduks dan membuka lebar pasar domestk
bag beras mpor.
21
Pada era n program swasembada ala BIMAS dan INMAS
dkemas dan dperluas cakupannya dalam bentuk GEMA (Gerakan
Mandr) untuk gerakan swasembada pad, jagung dan kedele
(PALAGUNG), swasembada proten hewan (PROTEINA), dan
swasebada hortkultura (HORTINA). Untuk mengawal keberhaslan
GEMA, sebagamana program BIMAS dan INMAS, pemerntah
menyedakan tenaga pendampng dar perguruan tngg d Indonesa
yang dkoordnaskan oleh Insttut Pertanan Bogor (IPB) dan
mengalokaskan anggaran APBN yang sangat besar untuk
menyedakan kredt bag petan (Kredt Usaha Tan). Memang upaya
n belum mampu dalam jangka pendek menghaslkan hasl-hasl
sepert yang dharapkan, tetap beberapa waktu kemudan, pemerntah
mampu melakukan larangan mpor, tdak hanya pada waktu-waktu
tertentu (masa panen raya) saja, bahkan selama setahun penuh pada
tahun 2005.
Pada era Presden Suslo Bambang Yudhoyono, flosof
kebjakan umum perberasan pada ntnya tetap sama dengan era
pemerntahan sebelumnya, dengan varas pada tataran kebjakan
operasonalnya. Penegasan skap n dtanda dengan pencanangan
Revtalsas Pertanan, Perkanan dan Kehutanan (RPPK) oleh
Presden RI tanggal 11 Jun 2005 d Waduk Jatluhur, Purwakarta,
Jawa Barat. Tujuan RPPK adalah membangun ketahanan pangan
dengan: (a) mengoptmalkan pemanfaatan dan menngkatkan
kapastas sumberdaya pertanan; (b) menngkatan daya sang,
produktvtas, nla tambah dan kemandran produks dan dstrbus;
dan (c) melestarkan lngkungan hdup dan memanfaatkan
sumberdaya alam secara berkelanjutan. Sepert halnya pada awal
reformas, kengnan untuk mengulang swasembada juga menjad
mpan pemerntah dengan mengembangkan program Penngkatan
Produks Beras Nasonal (P2BN), bahkan juga dperluas dengan upaya
pencapaan swasembada jagung, kedela, gula, dan dagng sap, yang
juga merupakan sumber proten hewan.
22
22
Pada tahun 2008 swasembada beras kembal drah, setelah
tahun 1984. Hal n merupakan wujud dar keberhaslan menngkatkan
produktvtas pad hngga lebh dua kal lpat, dar 2,42 ton per hektar
pada tahun 1969 menjad 4,88 ton per hektar pada tahun 2008.
Keberhaslan penngkatan produktvtas pad erat katannya dengan
penerapan teknolog produks sepert varetas pad baru, manajemen
usahatan sepert Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu
(SLPTT), pemberan nsentf berproduks sepert subsd nput (benh,
pupuk, modal kerja), jamnan harga gabah/beras, dan perlndungan
perdagangan nternasonal.
Dalam perkembangan upaya pelaksanaan pembangunan
ketahanan pangan, sejauh n masyarakat sudah mula memaham
pentngnya mewujudkan ketahanan pangan dengan memperkokoh
plar-plar ketahanan pangan dalam penyedaan pangan yang cukup
bag rumah tangganya. Kesadaran masyarakat n terlhat dengan
terbentuknya lumbung-lumbung pangan bak d tngkat kelompok
maupun d tngkat rumah tangga, sebaga upaya dalam penanganan
masalah ketahanan pangan.
Beberapa program pemerntah yang semakn luas dan lebh
memprortaskan kesejahteraan masyarakat, antara lan adalah dengan:
(a) membangun ekonom berbass pertanan dan perdesaan untuk
menngkatkan produks pangan pertanan, menyedakan lapangan
kerja dan pendapatan, melalu Program P2BN serta CSR; dan
(b) memenuh pangan bag kelompok masyarakat mskn dan rawan
pangan melalu pemberan bantuan langsung pangan dan
pemberdayaan masyarakat, sepert PNPM, PUAP, Desa Saga, Desa
Mandr Energ; kemandran pangan masyarakat dalam bentuk
gerakan Desa Mandr Pangan; penanganan kerawanan pangan
transen; percepatan penganekaragaman konsums pangan; keamanan
pangan; dan program-program terkat lannya.
23
23
Lahan Pertanan Pangan Berkelanjutan (PLPPB) mendefnskan:
- ketahanan pangan adalah konds terpenuhnya bak pangan bag
rumah tangga yang tercermn dar tersedanya pangan yang cukup,
bak jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
- kedaulatan pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara
mandr dapat menentukan kebjakan pangannya yang menjamn
hak atas pangan bag rakyatnya, serta memberkan hak bag
masyarakatnya untuk menentukan sstem pertanan pangan yang
sesua dengan potens sumberdaya lokal.
- kemandirian pangan adalah kemampuan produks pangan dalam
neger yang ddukung kelembagaan ketahanan pangan yang
mampu menjamn pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup d
tngkat rumah tangga, bak dalam jumlah, mutu, keamanan,
maupun harga yang terjangkau, yang ddukung oleh sumbersumber pangan yang beragam sesua dengan keragaman lokal.
Dar pengertan tersebut jelas bahwa konds terpenuhnya
pangan bag rumah tangga tercermn dar tersedanya pangan yang
cukup, bak jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau,
artnya bahwa substans PLPPB dmaksudkan untuk memperkuat
ketersedaan pangan sampa pada tngkat rumah tangga. Hal n dapat
dtunjukkan dengan upaya mewujudkan ketahanan dan kedaulatan
pangan adalah untuk kesejahteraan rakyat yang pentng untuk
drealsaskan dalam memenuh hak negara dan bangsa yang secara
mandr dapat menentukan kebjakan pangannya yang menjamn hak
atas pangan bag masyarakatnya, serta memberkan hak bag
masyarakatnya untuk menentukan sstem pertanan pangan sesua
dengan potens sumberdaya lokal. Satu hal yang menjad catatan
pentng, bahwa PLPPB secara sstem merupakan pencermnan
snergtas dar proses perkembangan ketahanan pangan tu sendr,
karena kemandran pangan adalah kemampuan produks pangan
dalam neger yang ddukung kelembagaan ketahanan pangan yang
24
24
mampu menjamn pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup d
tngkat rumah tangga, bak dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun
harga yang terjangkau, yang ddukung oleh sumber-sumber pangan
yang beragam sesua dengan keragaman lokal.
Dalam rancangan RPJM 2010-2014, arah kebjakan dan
strateg Kementeran Pertanan mengacu kepada 11 (sebelas) prortas
kebjakan dan strateg nasonal. Dar 11 (sebelas) prortas nasonal
tersebut, yang terkat dengan Kementeran Pertanan adalah prortas
nomor 5 yatu ketahanan pangan. Yang dmaksud dengan prortas
ketahanan pangan adalah penngkatan ketahanan pangan dan lanjutan
revtalsas pertanan untuk mewujudkan kemandran pangan,
penngkatan daya sang produk pertanan, penngkatan pendapatan
petan, serta kelestaran lngkungan dan sumberdaya alam. Secara
nasonal, target pertumbuhan ekonom rata-rata 6,3-6,8 persen,
mencapa 7 persen pada tahun 2013 dan mnmal 7 persen pada tahun
2014, dengan nflas rata-rata 4-6 persen, pengangguran 5-6 persen
pada tahun 2014, dan kemsknan 8-10 persen pada tahun 2014.
Penngkatan pertumbuhan Pendapatan Domestk Bruto (PDB) sektor
pertanan sebesar 3,7 persen dan ndeks Nla Tukar Petan (NTP)
sebesar 115-120 pada tahun 2014.
Dalam arah kebjakan dan strateg nasonal, prortas
ketahanan pangan memlk 6 (enam) substans utama, yatu: (a) lahan,
pengembangan kawasan dan tata ruang pertanan dlaksanakan dengan
penataan regulas untuk menjamn kepastan hukum atas lahan
pertanan, pengembangan areal pertanan baru seluas dua juta hektar,
dan penertban dan optmalsas penggunaan lahan terlantar;
(b) nfrastruktur dlaksanakan melalu pembangunan dan pemelharaan
sarana transportas dan angkutan, jarngan lstrk serta teknolog
komunkas dan sstem nformas nasonal yang melayan daerahdaerah sentra produks pertanan dem penngkatan kuanttas dan
kualtas produks serta kemampuan pemasarannya; (c) peneltan dan
25
25
pengembangan bdang pertanan, dalam kemampuan mencptakan
benh unggul dan peneltannya; (d) nvestas pangan pertanan dan
ndustr perdesaan berbass pangan lokal, penyedaan pembayaan dan
subsd yang menjamn ketersedaan benh unggul, pupuk, teknolog
dan sarana pasca panen yang tepat waktu, tepat jumlah dan terjangkau;
(e) penngkatan kualtas gz dan keanekaragaman pangan melalu
Pola Pangan Harapan (PPH); dan (f) pengamblan langkah konkrt
terkat adaptas dan antspas sstem pangan dan pertanan terhadap
perubahan klm.
Dsampng prortas nomor 5 ketahanan pangan, Kementeran
Pertanan juga mendapat amanah untuk terlbat dalam pelaksanaan
prortas nomor 1: Reformas Brokras dan Tata Kelola, nomor 8:
Energ dan nomor 9: Lngkungan Hdup dan Pengelolaan Bencana.
Dengan demkan pembangunan pertanan utamanya adalah
penngkatan ketahanan pangan dan revtalsas pertanan, perkanan
dan kehutanan. Ada 4 target/sasaran utama kebjakan Kementeran
Pertanan, yatu: (a) pemantapan swasembada beras, jagung, dagng
ayam, telur, dan gula konsums melalu penngkatan produks
berkelanjutan, dan pencapaan swasembada kedela, dagng sap dan
gula ndustr secara berkelanjutan; (b) pengembangan penganekaragaman pangan dan pembangunan lumbung pangan masyarakat
untuk mengatas rawan pangan dan stablsas harga d sentra produks;
(c) penngkatan nla tambah dan daya sang ekspor; dan (d)
penngkatan kesejahteraan petan.
Dalam menjalankan tugas pelaksanaan pembangunan
pertanan d Indonesa, strateg yang akan dkembangkan oleh
Kementeran Pertanan selama perode 2010-2014 adalah 7 (tujuh)
gema revtalsas, yatu: (a) revtalsas lahan; (b) revtalsas
perbenhan dan pembbtan; (c) revtalsas nfrastruktur dan sarana;
(d) revtalsas sumber daya manusa; (e) revtalsas pembayaan
petan; (f) revtalsas kelembagaan petan; dan (f) revtalsas
teknolog dan ndustr hlr.
26
26
Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014
BAB III
KERAGAAN KETAHANAN PANGAN TAHUN 2005-2009
Knerja umum ketahanan pangan selama perode 2005 – 2009
menunjukkan kecenderungan yang lebh bak dar tahun-tahun
sebelumnya. Hal n dtanda oleh berbaga keberhaslan Indonesa
dalam mewujudkan ketahanan pangan pada saat terjadnya krss
secara global akhr-akhr n.
D tengah turunnya produks pangan pokok strategs duna
sejak tahun 2007 hngga semester I tahun 2009 akbat terjadnya
berbaga perubahan klm yang tdak menentu sepert kekerngan
hebat d Australa dan beberapa negara Amerka Latn, Indonesa
justru mengalam pertumbuhan produks pangan pokok yang
menngkat secara sgnfkan dar tahun 2004 hngga tahun 2009
khususnya pada komodt pad, jagung, dan gula tebu. Pencapaan
angka produks tersebut merupakan angka tertngg yang pernah
dcapa selama n, sehngga akhrnya Indonesa kembal dapat
mencapa swasembada beras, jagung, dan gula konsums pada tahun
2008 sepert yang pernah dcapa pada tahun-tahun sebelumnya.
Pencapaan Indonesa dalam penngkatan produks pangan
pokok tersebut tdak terlepas dar keberhaslan pemerntah dalam
membuat kebjakan dan program-program yang telah dlaksanakan
secara terpadu dengan melbatkan berbaga stakeholder ketahanan
pangan (Kementan, 2009). Kebjakan dan program pemerntah
tersebut dantaranya penetapan harga, pengendalan mpor, subsd
pupuk dan benh, bantuan benh grats, penyedaan modal, akseleras
penerapan novas teknolog dan penyuluhan. Hal tu memotvas
petan/pelaku usaha pertanan untuk menngkatkan produksnya.
Selan keberhaslan dalam penngkatan produks pangan
pokok, Indonesa juga telah berhasl dalam menjaga stabltas harga d
dalam neger. Pada saat harga pangan pokok strategs d pasar
27
27
nternasonal tdak stabl dan berfluktuas akbat menurunnya produks
pangan strategs duna. Fluktuas harga pangan d pasar nternasonal
juga mempengaruh fluktuas harga pangan d dalam neger. Namun
demkan, harga pangan d dalam neger khususnya beras cenderung
lebh stabl darpada harga pangan d pasar nternasonal (Grafik 3.1
dan 3.2). Stablsas harga pangan pokok strategs d pasar dalam
neger n tdak terlepas dar knerja pemerntah yang cukup bak
dalam merespon adanya krss ekonom, bahan bakar mnyak, dan
pangan yang terjad secara global. Respon pemerntah tersebut
dantaranya: (a) Kebjakan Harga Pembelan Pemerntah (HPP) untuk
pembelan gabah dan beras; (b) Kebjakan pengadaan cadangan
pangan pemerntah yang dlaksanakan oleh Perum Bulog; dan (c)
Kebjakan pembelan gabah/beras saat panen raya. Stablsas harga
pangan pokok strategs khususnya beras, jagung, dan gula juga
terwujud karena adanya kebjakan pemerntah yang mendukung
penngkatan produks dan produktvtas serta proteks perdagangan
pangan pokok strategs domestk dar produk pangan dar luar neger.
Grafik 3.1. Perkembangan Harga Pangan Pokok Strategs d Pasar
Dalam Neger tahun 2004 – 2009
12,000
Harga (Rp/Kg)
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
2004
2005
2006
Harga Riil Beras (Rp/Kg)
Harga Riil Minyak Goreng (Rp/Kg)
Harga Riil Daging Ayam (Rp/Kg)
2007
2008
2009
Harga Riil Jagung (Rp/Kg)
Harga Riil Gula Pasir (Rp/Kg)
Sumber : Kementeran Perdagangan (Dolah BKP)
28
28
Grafik 3.2. Perkembangan Harga Pangan Pokok Strategis di Pasar
Internasional Tahun 2007 – 2009
16,100
Harga (USD/ton)
14,100
Beras Thai 5%
Kedelai Rotterdam
Gula (Contract No. 5, London)
Jagung US Gulf Ports
CPO (Malaysia)
12,100
10,100
8,100
6,100
4,100
2,100
Ja
n0
M 7
ar
-0
M 7
ay
-0
7
Ju
l-0
Se 7
p0
N 7
ov
-0
Ja 7
n0
M 8
ar
-0
M 8
ay
-0
8
Ju
l-0
Se 8
p0
N 8
ov
-0
Ja 8
n0
M 9
ar
-0
M 9
ay
-0
9
Ju
l-0
Se 9
p0
N 9
ov
-0
9
100
Sumber: Worldbank
Sumber : World Bank (Diolah BKP)
Krisis ekonomi, bahan bakar minyak, dan pangan secara global
tidak hanya mempengaruhi turunnya produksi pangan pokok dunia
dan stabilitas harga pangan di pasar internasional, tetapi juga telah
mengakibatkan pencapaian penurunan angka kemiskinan menjadi
lebih sulit. Berdasarkan data yang diperoleh dari The World Bank,
United Nations (2009), angka kemiskinan di dunia mengalami
peningkatan setiap tahunnya. Kemiskinan yang ekstrim sejak tahun
1990 hingga tahun 2005 cenderung berkurang setiap tahunnya.
Sepanjang periode tersebut, jumlah penduduk miskin yang memiliki
pendapatan kurang dari $1,25 per hari menurun dari 1,80 juta menjadi
1,40 juta. Pada tahun 2009, diperkirakan terdapat 55 juta sampai
dengan 90 juta penduduk dunia yang akan hidup dalam kemiskinan
yang ekstrim dibandingkan dengan apa yang diharapkan sebelumnya.
Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Roma dikemukakan oleh
FAO bahwa jumlah penduduk miskin tahun 2009 mencapai satu
milyar orang.
29
Sedangkan angka kelaparan yang sebelumnya telah menurun
sejak tahun 1990, kembal menngkat sejak tahun 2008 karena adanya
kenakan harga pangan. Kecenderungan penduduk duna yang
mengalam kelaparan d negara berkembang saat n mengalam
penngkatan dar 16 persen d tahun 2006 menjad 17 persen d tahun
2008. Hal n menunjukkan bahwa penurunan harga pangan duna
pada pertengahan tahun 2008 tdak berpengaruh terhadap daya bel
seluruh penduduk duna.
Pada saat kemsknan dan kelaparan d duna mengalam
penngkatan, angka kemsknan dan kerawanan pangan d Indonesa
cenderung semakn turun setap tahunnya. Keberhaslan Indonesa
dalam menurunkan jumlah penduduk mskn dan rawan pangan tdak
terlepas dar upaya dan komtmen pemerntah untuk kut
merealsaskan kesepakatan yang tercantum dalam Millenium
Development Goals (MDGs) tahun 2000. Komtmen tersebut
dlaksanakan melalu program-program pemberdayaan masyarakat
mskn dan organsas kelompok masyarakat d daerah rawan pangan,
sepert pengembangan PNPM Mandr, PUAP, Desa Mandr Pangan,
pengembangan Partspas Masyarakat d Daerah Lahan Kerng
(PIDRA), pengembangan usaha mkro, serta penngkatan akses
masyarakat adat/penduduk asl dan komuntasnya terhadap kegatankegatan ekonom dengan memperhatkan hakekat hdup mereka yang
selama n selalu bergantung pada ekosstem alam dmana mereka
hdup dan bekerja.
Namun demkan, dsampng keberhaslan-keberhaslan yang
telah dcapa dalam mewujudkan ketahanan pangan, Indonesa mash
menghadap berbaga permasalahan dan tantangan yang mash harus
dwaspada untuk dapat mewujudkan ketahanan pangan dan mencapa
salah satu target MDGs, yatu mengurang kemsknan dan kerawanan
pangan setengahnya pada tahun 2015, atau palng tdak
mempertahankan knerja ketahanan pangan yang telah dcapa pada
30
30
tahun 2008. Permasalahan yang dhadap Indonesa salah satunya
adalah jumlah penduduk yang cenderung terus menngkat setap
tahunnya dan dapat mengakbatkan terjadnya kompets dalam
pemanfaatan lahan untuk lahan usaha, pemukman penduduk, dan
pembangunan sarana dan prasarana publk. Pemanfaatan lahan yang
tdak terkendal dapat mempengaruh terjadnya degradas lngkungan
dan akhrnya dapat mengancam kebutuhan pangan umat manusa atau
krss pangan.
Penngkatan jumlah penduduk apabla dserta dengan
menngkatnya pendapatan dan kesadaran masyarakat akan pangan
yang berkualtas akan menngkatkan permntaan bahan pangan bak
dalam jumlah, mutu, dan keragaman. Pada ss lan menurunnya
kualtas lahan untuk pertanan dapat mengakbatkan berkurangnya
kemampuan domestk untuk memenuh kebutuhan pangan dalam
neger dan menngkatnya ketergantungan terhadap produk pangan dar
mpor. Hal n dapat mengakbatkan ketahanan pangan Indonesa
menjad semakn rentan karena mash tergantung dar kebjakan
negara lan. Dengan mengacu pada keberhaslan yang telah dcapa
dan permasalahan yang mash dhadap oleh Indonesa, mash
dperlukan adanya berbaga kebjakan pemerntah yang kondusf
dalam mewujudkan pembangunan ketahanan pangan.
3.1.
Ketersediaan Pangan
3.1.1. Produksi
Konds klm yang tdak menentu akbat pemanasan global
telah mengakbatkan menurunnya produks pangan pentng d duna,
antara lan d beberapa negara d Afrka bagan Barat (Ngera dan
Chad), Afrka bagan Tmur (Somala, Kenya, Ertrea, Ethopa, Sudan
dan Uganda), Afrka bagan Selatan (Zmbabwe, Malaw,
Mozambque, Madagascar, Swazland, Lesotho, dan Angola),
31
Democratic Republic of the Congo, Burund, Flpna, Myanmar,
Srlanka, Pakstan, Bangladesh, Nepal, Afganstan, serta Amerka
Tengah dan Karba. Selan akbat konds klm yang tdak menentu,
penurunan produks pangan dperparah dengan adanya konflk warga
spl yang terus berkelanjutan terutama d negara Somala dan Sudan.
Konds n tergambar pada produks pangan pokok duna tahun
2009/2010 sepert beras, gandum, dan sereal yang turun masngmasng 1,9 persen; 0,4 persen; dan 2,0 persen dbandngkan dengan
tahun 2008/2009 yatu masng-masng sebesar 459,6 juta; 681,4 juta;
dan 2.284,1 juta ton (FAO, 2009).
Namun d Indonesa, pada perode 2005 – 2009, sebagan besar
produks pangan pokok mengalam penngkatan, yatu pad, jagung,
kedela, ub kayu, ub jalar, sayur, buah-buahan, mnyak sawt (CPO),
gula puth, telur, susu, dan kan. Sedangkan produks pangan pentng
yang mengalam penurunan adalah kacang tanah, dagng sap dan
kerbau serta dagng ayam. Untuk pangan nabat, penngkatan
pertumbuhan yang cukup besar berturut-turut terdapat pada produks
jagung yang nak dengan rata-rata 8,49 persen per tahun dan gula
puth 6,88 persen per tahun. Sedangkan penngkatan pertumbuhan
yang cukup tngg pada pangan hewan terdapat pada produks telur
yang mencapa kenakan rata-rata 9 persen per tahun serta susu yang
nak 6,5 persen per tahun (Tabel 3.1).
32
32
Tabel 3.1. Perkembangan Produks Beberapa Komodtas Pangan
2005 – 2009
Komoditas
Produksi (ton)
Pertumb.
05-09(%)
Pertumb.
08-09(%)
2005
2006
2007
2008
2009
1. Pad
54.151
54.455
57.157
60.280
62.561
3,69
3,78
2. Jagung
12.524
11.609
13.288
15.860
17.041
8,49
7,45
3. Kedela
808
748
593
761
925
5,43
21,55
4. Kc Tanah
836
838
789
765
764
-2,20
-0,13
5. Ub Kayu
19.321
19.987
19.988
20.834
21.990
3,31
5,55
6. Ub Jalar
1.857
1.854
1.887
1.824
1.947
1,26
6,74
7. Sayur
9.102
9.527
9.941
10.234
10.190
2,88
-0,43
14.787
16.171
17.352
19.279
18.302
5,68
-5,07
11.862
17.351
17.373
17.110
na
Na
na
2.393
2.267
2.297
2.394
3.046
6,88
27,23
397
440
381
396
263
-8,06
-33,59
12. Dagng ayam
1.081
1.203
1.238
1.300
781
-5,18
-39,92
13. Telur
1.052
1.204
1.382
1.485
1.475
9,00
-0,67
14. Susu
536
617
568
574
678
6,59
18,12
15. Ikan
7.218
7.395
7.608
8.048
8.711
4,84
8,24
I. Pangan Nabati
8. Buah-2 an
9. Mnyak Sawt
(CPO)
10. Gula puth
II. Pangan Hewani
11. Dagng sap&
kerbau
Sumber Data: Tahun 2009: Produksi Padi dan Palawija: ARAM II BPS, Produksi
Hortikultura (Sayur dan Buah): Angka Sasaran Ditjen Hortikultura;
Produksi Peternakan: Angka Sementara Ditjen Peternakan;
Produksi Perkebunan: Angka Sementara Ditjen Perkebunan;
Produksi Perikanan: Angka Sementara DKP; Produksi Gula: Angka
Prognosa DGI (Data Diolah BKP)
33
33
3.1.2. Ketersediaan
Ketersedaan pangan dar produks domestk dperoleh dar
produks dtambah mpor dkurang kebutuhan untuk konsums pakan,
benh, dan tercecer serta ekspor. Ketersedaan sebagan besar pangan
pokok duna menurun akbat adanya penurunan produks d sebagan
besar negara utama produsen beras yang mengakbatkan
menngkatnya harga pangan duna.
Sebaga contoh terjad pada komodt beras. Produks beras
duna yang turun 1,9 persen selama perode 2008/2009 – 2009/2010
dserta dengan permntaan mpor yang menngkat 2,7 persen dan total
penggunaan beras untuk konsums penduduk duna, ndustr dan
sebaganya telah mengakbatkan turunnya ketersedaan akhr beras
duna sebesar 2,7 persen, yatu dar 124,4 juta ton pada tahun
2008/2009 menjad 121,1 juta ton pada tahun 2009/2010 (FAO, 2009).
Sementara tu, ketersedaan beras d Indonesa justru
mengalam hal yang sebalknya. Ketersedaan beras mengalam
penngkatan 2,95 persen, yatu dar 34,17 juta ton pada tahun 2008
menjad 35,17 juta ton pada tahun 2009. Perkembangan selama kurun
waktu 2005-2009 (Tabel 3.2) juga menunjukkan bahwa ketersedaan
sebagan besar bahan pangan nabat mengalam penngkatan, kecual
untuk komodtas kacang tanah yang mengalam penurunan 2,28
persen per tahun. Sedangkan untuk komodtas pangan hewan, secara
keseluruhan telah mengalam penngkatan, yatu komodtas telur,
susu, dan kan masng-masng sebesar 10,62 persen, 3,72 persen, dan
4,82 persen per tahun.
34
34
Tabel 3.2. Ketersedaan Beberapa Komodtas Pangan 2005 – 2009
Ketersediaan (000 Ton)
Komoditas
Pertumb.
‘05-'09
(%)
Pertumb.
‘08-'09
(%)
2005
2006
2007
2008
2009
1. Beras
30.669
30.841
32.312
34.166
35.174
3,50
2,95
2. Jagung
11.039
10.234
11.720
14.405
15.047
8,65
4,45
3. Kedela
731
677
538
707
844
5,73
19,45
4. Kc Tanah
763
765
719
702
695
-2,28
-0,97
5. Ub Kayu
16.423
16.989
16.990
18.493
18.692
3,34
1,07
6. Ub Jalar
1.634
1.632
1.660
1.656
1.714
1,21
3,48
7. Sayuran
8.738
9.181
9.077
9.634
9.782
2,90
1,54
8. Buah-2an
14.232
15.565
16.475
17.352
17.615
5,51
1,52
9. M.Goreng
1.314
1.231
3.094
4.293
3.257
39,91
-24,12
10. Gula puth
II. Pangan
Hewani
11. Dagng
sap & kerbau
12. Dagng
ayam
2.369
2.245
3.430
2.992
3.871
16,04
29,39
394
386
216
224
249
-7,75
11,27
1.119
1.381
649
680
742
-3,93
9,04
13. Telur
962
1.098
1.268
1.365
1.436
10,62
5,21
14. Susu
505
543
479
484
572
3,72
18,07
15. Ikan
6.135
6.286
6.633
6.987
7.404
4,82
5,97
I. Pangan
Nabati
Sumber : BPS; Statistik Pertanian 2003-2007 Deptan; Statistik Perikanan DKP;
Tahun 2008, Angka Tetap; Tahun 2009: Produksi Padi dan Palawija,
ARAM II BPS; Produksi Hortikultura (sayur dan buah), Angka Sasaran
Ditjen Hortikultura; Produksi Peternakan, ASEM Ditjen Peternakan;
Produksi Perkebunan, ASEM Ditjen Perkebunan; Produksi Perikanan,
ASEM DKP; Produksi Gula, Angka Prognosa DGI (Diolah BKP)
35
35
3.1.3. Neraca Ketersediaan dan Kebutuhan
Kemandran pangan dtunjukkan oleh permbangan atau
neraca ketersedaan dan kebutuhan komodtas pangan pentng. Nla
postf pada neraca permbangan menunjukkan bahwa penngkatan
ketersedaan pangan lebh besar dar penngkatan kebutuhan penduduk
akan pangan. Sedangkan neraca permbangan yang bernla negatf
menunjukkan bahwa penngkatan kebutuhan penduduk yang belum
dapat dpenuh seluruhnya sehngga terjad defst.
Neraca ketersedaan dan kebutuhan komodtas pangan pentng
Indonesa selama lma tahun terakhr (2005 – 2009) menunjukkan
bahwa kebutuhan penduduk akan sebagan besar komodtas pangan
pentng sepert beras, jagung, ub kayu, ub jalar, mnyak goreng
sawt, gula, dan kan telah dapat dpenuh dar ketersedaan pangan d
dalam neger pada tahun 2009 (Tabel 3.3). Hal n dsebabkan karena
adanya penngkatan produks komodt pangan yang bersangkutan
(Tabel 3.1). Adapun pertumbuhan penngkatan ketersedaan pangan
khususnya untuk komodtas kedela, susu, dan telur sehngga
neracanya negatf. (Tabel 3.3). Dsampng tu terjad kecenderungan
penurunan ketersedaan dbandng dengan kebutuhan dagng sap,
kerbau dan ayam yang tdak sembang sehngga menyebabkan defst
(Tabel 3.3).
Khusus untuk beras yang merupakan komodt yang palng
strategs dan mengandung unsur polts, neraca ketersedaan dan
kebutuhannya menunjukkan adanya surplus yang cukup sgnfkan.
Hal n menunjukkan bahwa Indonesa telah berhasl mencapa
swasembada beras sepert yang telah terjad pada tahun 1984,
sehngga kebutuhan penduduk akan beras telah dapat dpenuh dar
ketersedaan beras yang ada d dalam neger.
36
36
Tabel 3.3. Neraca Ketersedaan dan Kebutuhan Komodtas Pangan
Pentng Tahun 2005 – 2009
Komoditas
2005
2006
2007
2008
2009*
I. Pangan Nabati
1. Beras
167
-154
914
2.367
2.979
2. Jagung
-131
-1.748
-335
-285
13.532
3. Kedela
-1.085
-1.131
-1.334
-1.194
-923
4. Kc Tanah
-117
-216
65
-196
-131
5. Ub Kayu
531
-709
-292
-94
38
6. Ub Jalar
40
11
17
8
4
7. Sayur
-312
-275
-481
-563
-304
8. Buah-2 an
-339
-360
-508
-459
-345
-7.818
-6.641
-5.951
3.082
1.987
-452
-917
-2.290
-37
776
-20
-24
-149
-46
-35
-1
-109
-89
-314
-311
13. Telur
-121
-
-639
-440
-484
14. Susu
-1.234
-1.372
-504
-1.194
-778
15. Ikan
1.657
1.521
869
571
569
9. Mnyak Goreng Sawt
10. Gula
II. Pangan Hewani
11. Dagng sap&kerbau
12. Dagng ayam
Sumber : BPS; Statistik Pertanian 2003-2007 Deptan; Statistik Perikanan DKP;
Tahun 2008, Angka Tetap; Tahun 2009, Angka Sementara: Produksi Padi
dan Palawija, ARAM II BPS; Produksi Hortikultura -sayur dan buah,
Angka Sasaran Ditjen Hortikultura; Produksi Peternakan, ASEM Ditjen
Peternakan; Produksi Perkebunan, ASEM Ditjen Perkebunan; Produksi
Perikanan, ASEM DKP; Produksi Gula, Angka Prognosa DGI (Diolah
BKP)
Neraca komodtas pangan pentng berdasarkan perkraan
produks dan kebutuhan menunjukkan bahwa beberapa komodtas
pangan pentng yang semula mengalam defst d tahun 2008
mengalam surplus pada tahun 2009, antara lan pada komodt jagung
37
37
yang surplus 89,93 persen, gula 20,05 persen, dan ub kayu 0,20
persen. Komodtas yang tetap mengalam surplus d tahun 2009
adalah: beras surplus 8,47 persen, ub jalar 0,25 persen, mnyak
goreng 61,02 persen, dan kan 7,69 persen.
Komodtas lannya yang mengalam defst cukup besar
adalah: susu 136,12 persen, kedela 109,32 persen, dagng ayam 41,98
persen, telur 33,73 persen, kacang tanah 18,87 persen, serta dagng
sap dan kerbau 14,04 persen. Sedangkan buah-buahan dan sayuran
mengalam defst berturut-turut 1,96 dan 3,11 persen. Walaupun
neraca permbangan menunjukkan konds yang semakn membak
dengan banyaknya pangan pentng yang mengalam surplus, namun
konds n mash perlu mendapat perhatan serus karena kebutuhan
domestk cenderung menngkat bersamaan dengan menngkatnya
pertumbuhan ketersedaan, sehngga kapastas produks domestk
tdak mampu memenuh kebutuhan.
Ketersedaan pangan per kapta mengndkaskan rata-rata
peluang ndvdu untuk memperoleh bahan pangan. Secara umum,
tngkat ketersedaan energ dan proten perode 2005-2009 telah
melebh rekomendas Wdyakarya Nasonal Pangan dan Gz
(WNPG) VIII tahun 2004 sebesar 2.200 kalor/kapta/har untuk
energ dan 57 gram/kapta/har untuk proten. Tngkat ketersedaan
energ maupun proten selama tahun 2005 hngga tahun 2009
cenderung menngkat dengan rata-rata penngkatan berturut-turut 7,74
persen dan 2,81 persen per tahun, sepert tertera pada Tabel 3.4.
Pertumbuhan penngkatan ketersedaan energ dan proten yang tngg
dperkrakan karena adanya penngkatan produks d tahun 2008.
38
38
Tabel 3.4. Ketersedaan Energ dan Proten Tahun 2005 – 2009
Tahun
2005
2006
2007
2008*
2009**
Pertumbuhan -%/th
Energ
Kal/Kap/Har
2.912
2.992
3.360
3.453
3.907
7,74
Proten
Gram/Kap/Har
76,79
72,99
80,13
84,09
85,32
2,81
Sumber: Neraca Bahan Makanan, Diolah oleh BKP
Tahun 2007 Angka Tetap; Tahun 2008 Angka Sementara; Tahun
2009 Angka Perkiraan Awal (Diolah BKP)
* Angka Sementara
** Angka Perkiraan Awal
3.2.
Stabilisasi Harga Pangan
Intenstas fluktuas harga pangan tahun 2005 hngga tahun
2008 relatf menurun setap tahunnya. Harga pangan haran/bulanan
berfluktuas pada tahun 2005, terutama pada komodtas beras dan cabe
merah. Hal n dsebabkan oleh adanya kebjakan pengurangan subsd
bahan bakar mnyak sebanyak dua kal pada bulan Maret dan Oktober
2005 akbat adanya kenakan harga bahan bakar mnyak mentah
duna. Namun demkan, fluktuas harga pangan d tahun-tahun
selanjutnya cenderung kan stabl dan lebh rendah dar tahun-tahun
sebelumnya, yang dtunjukkan oleh nla CV (Coefisien Variasi).
Harga komodtas pangan secara rl tahun 2008 relatf lebh
tngg dar tahun 2007 dan 2006 terutama terjad sektar har-har besar
keagamaan pada bulan Oktober sampa Desember, kecual untuk
komodtas gula pasr yang kenakannya relatf kecl dan cenderung
stabl. Namun demkan, kenakan harga komodtas pangan tersebut
mash lebh stabl jka dbandngkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
Hal n tampak dar nla CV untuk komodtas: jagung 12,7 persen,
39
39
mnyak goreng 22,6 persen, dagng sap 6,4 persen, dagng ayam 13,8
persen, telur ayam ras 12,7 persen, dan gula pasr 0,7-0,9 persen,
sepert tertera dalam Tabel 3.5.
Tabel 3.5. Perbandngan Rata-Rata Medan dan Coefsen Varas
Harga Bahan Pangan Pokok-Strategs Bulan Januar –
Desember Tahun 2005 – 2008
Komoditas
Beras IR I
Beras IR II
Beras IR III
Jagung Pplan
Kedela -Lokal
Kedela -Impor
Gula Pasr -SHS -1
Lokal
Gula Pasr -Import
Kacang Tanah
Mnyak Goreng
Cabe Merah Basa
Cabe Merah
Kertng
Bawang Merah
Dagng Sap
Dagng Ayam
Telur Ayam Ras
2005
2006
2007
2008
Rerata
CV
Rerata
CV
Rerata
CV
Rerata
CV
(Rp/Kg)
3.412
3.158
na
2.361
4.691
4.848
%
8,0
10,6
na
2,5
3,8
4,6
(Rp/Kg)
4.440
4.161
na
2.606
4.838
4.794
%
5,5
3,5
na
7,6
2,9
5,1
(Rp/Kg)
5.262
5.004
4.730
3.097
5.144
5.149
%
4,6
5,4
8,5
5,3
8,0
8,8
(Rp/Kg)
5.525
5.333
na
3.899
7.544
7.752
%
2,2
1,7
na
12,7
3,5
2,4
5.526
5.576
8.074
4.896
9.012
6,1
6,6
3,7
6,1
51,7
5.992
6.065
8.430
5.133
7.747
2,2
2,2
3,7
6,8
31,5
6.251
6.438
10.799
7.941
11.786
3,3
1,7
12,0
11,4
27,8
5.992
6.337
12.042
10.356
12.217
0,7
0,9
3,2
22,6
19,2
10.159
7.643
39.785
13.187
51,7
7,2
6,0
4,6
8.924
8.694
44.690
14.299
29,7
25,5
1,8
11,6
11.847
8.100
46.763
15.399
33,3
32,8
1,4
10,1
13.795
10.985
52.770
20.325
25,4
20,2
6,4
13,8
7.590
5,9
7.865
5,3
9.000
9,2
12.529
12,7
Sumber: Kementerian Perdagangan (Diolah BKP)
Perkembangan harga pangan pada tahun 2008 dan 2009 relatf
stabl. Sampa dengan bulan Agustus 2009, rata-rata harga sebagan
besar komodtas pangan cenderung nak dar bulan yang sama pada
tahun sebelumnya, kecual untuk komodtas beras IR I yang turun 0,34
persen, kedela mpor turun 1,60 persen, tergu segtga bru turun 0,06
persen, kacang tanah turun 21,25 persen, cabe merah basa dan
kertng yang turun 17,55 dan 26,40 persen, serta bawang merah turun
40
40
8,62 persen, sepert yang tercantum pada Tabel 3.6. Penngkatan
sebagan besar harga komodtas pokok strategs tersebut dperkrakan
terjad selama bulan Ramadhan dan menjelang Har Raya Besar
Keagamaan (HBKN) Idul Ftr.
Tabel 3.6. Perbandngan Rata-Rata Medan dan Persentase Kenakan
Harga Pangan Pokok Strategs Bulan Januar-Agustus
Tahun 2008 – 2009
Komoditas
Beras IR I
Beras IR II
Beras IR III
Jagung Pplan
Kedela -Lokal
Kedela -Impor
Gula Pasr -SHS -1 Lokal
Gula Pasr - Import
Tergu -Segtga Bru
Kacang Tanah
Mnyak Goreng
Cabe Merah Basa
Cabe Merah Kertng
Bawang Merah
Dagng Sap
Dagng Ayam
Telur Ayam Ras
Harga Rata-rata (Rp/kg)
2008
5.598
5.347
5.447
3.609
7.513
7.806
6.010
6.367
7.048
11.877
10.638
12.751
15.199
12.153
50.691
18.678
11.539
2009
5.579
5.525
5.552
3.851
7.519
7.681
7.577
7.450
7.043
9.353
12.299
10.513
11.186
11.106
58.458
21.430
12.465
Perubahan harga
(%)
-0,34
3,33
1,93
6,71
0,08
-1,60
26,07
17,01
-0,06
-21,25
15,62
-17,55
-26,40
-8,62
15,32
14,73
8,03
Sumber: Kementerian Perdagangan (Diolah BKP)
3.3.
Cadangan Pangan
Cadangan pangan merupakan salah satu sumber pasokan untuk
mengs kesenjangan antara produks dan kebutuhan dalam neger atau
daerah. Stabltas pasokan pangan dapat djaga dengan pengelolaan
cadangan pangan yang tepat.
41
41
Cadangan pangan daerah khususnya cadangan pangan
pemerntah desa yang dlaksanakan beberapa provns dan kabupaten/
kota, ddasarkan pada Peraturan Menter Dalam Neger Nomor 30
Tahun 2008, Instruks Gubernur, dan Instruks Bupat/Walkota.
Melalu APBD I dan APBD II, beberapa Pemerntah Daerah telah
menyelenggarakan cadangan pangan pemerntah daerah dan
pemberdayaan lumbung pangan masyarakat dalam rangka
penanggulangan kerawanan pangan, pemenuhan pangan pada saat
paceklk, dan pengendalan gejolak harga. Provns Jawa Tengah,
melalu Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur/Bupat/Walkota
telah dbentuk lembaga pengelola cadangan pangan dalam bentuk
BUMD atau Unt Pelaksana Tekns (UPT) dalam struktur
Badan/Instans Ketahanan Pangan. Beberapa daerah lannya juga
sedang memproses pembentukannya.
Untuk pemberdayaan lumbung pangan masyarakat,
Pemerntah provns dan kabupaten/kota telah memanfaatkan Dana
Alokas Khusus (DAK) untuk membangun atau merehabltas fsk
lumbung serta dana APBD I dan APBD II untuk mengs lumbung.
Sementara tu, selama tahun 2002–2005, Badan Ketahanan Pangan
(BKP) dengan dana APBN telah mengalokaskan Bantuan Langsung
Masyarakat (BLM) untuk pemberdayaan 1.085 kelompok lumbung
pangan senla Rp 29,381 mlyar yang tersebar d 170 kabupaten pada
26 provns. Anggaran DAK yang dalokaskan per kabupaten untuk
pembangunan fsk lumbung jumlahnya beragam, yatu dar Rp 30 juta
hngga Rp 1,0 mlyar, dengan dukungan dana pendampng dar APBD
II senla Rp 20 juta - 300 juta. Kabupaten Solok-Sumatera Barat
mengalokaskan Rp 30 juta, Cams-Jawa Barat Rp1 mlyar,
Pamekasan-Jawa Tmur Rp 921 juta, dan Kota Metro-Lampung Rp
953 juta. Keragaman alokas anggaran tersebut dsebabkan oleh
beragamnya kemampuan keuangan dan perhatan terhadap masalah
ketahanan pangan dar masng-masng kabupaten.
42
42
Provns Jawa Tmur, jumlah lumbung pangan yang sudah
dbangun dan dkelola oleh masyarakat dengan dukungan APBN dan
APBD ada sebanyak 2.232 unt, dengan kapastas penympanan ratarata 20 ton per unt. Selan tu, melalu dukungan APBD 2004 – 2008
juga telah dkembangkan cadangan pangan hdup d pekarangan untuk
72 kelompok senla Rp 720 juta. D beberapa provns lannya, yatu
Nusa Tenggara Tmur, Sulawes Selatan, dan Gorontalo, cadangan
pangan dkelola oleh masyarakat dalam bentuk beras, jagung, umbumban, sagu, dan ternak yang dpelhara d pekarangan atau kebun d
sektar rumah.
Penyelenggaraan
cadangan
pangan
daerah
melalu
pengembangan lumbung pangan masyarakat mash terkendala oleh
beberapa hal yatu: (a) penanganan cadangan pangan membutuhkan
dana yang cukup besar untuk pembelan gabah atau bahan pangan
lannya, penympanan, pengolahan, peralatan, dan dstrbus; (b)
keberadaan lumbung pangan belum dapat dharapkan untuk mengelola
cadangan pangan secara optmal, karena kemampuan permodalan
yang sangat terbatas dan kapastas lumbung yang relatf kecl,
sehngga hasl panen masyarakat tdak banyak yang dapat dtampung;
(c) pengetahuan, skap, dan keteramplan pengurus lumbung pangan
relatf mash rendah, khususnya dalam manajemen kelompok; dan (d)
perhatan pemerntah daerah dalam pembnaan lumbung pangan
belum memada.
3.4.
Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan
Hasl Surve Sosal Ekonom Nasonal (Susenas) yang
dpublkaskan BPS menunjukkan perkembangan konsums energ dan
proten pada perode 2005-2009 sepert tertera dalam Tabel 3.7
berkut.
43
43
Tabel 3.7. Perkembangan Rata-rata Konsums Energ dan Proten
Tahun 2005-2009
Perkembangan Konsumsi Per Kapita Per Hari
Uraian
1. Energ
-kkal/kap/har
2. Proten
-gram/kap/har
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Pertumb.
(%)
1.986
1.996
1.927
2.015
2.038
1.927
-0,54
54,65
55,27
53,66
57,65
57,43
54,35
-0,02
Sumber: Susenas 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, dan 2009, BPS;
(Diolah BKP)
Konsums energ dan proten perode 2004-2009 cenderung
turun dengan penurunan rata-rata untuk energ 0,54 persen per tahun
dan proten 0,02 persen per tahun. Konss n dsebabkan adanya
penurunan konsums energ dan proten pada tahun 2009 yang cukup
sgnfkan. Pada tahun 2009 konsums energ sebesar 1.927
kkal/kapta/har atau turun 111 kkal/kapta/har dbandngkan dengan
konsums energ tahun 2008 sebesar 2.038 kkal/kapta/har. Demkan
pula dengan konsums proten tahun 2009 sebesar 54,35 gram/kapta/
har yang turun secara sgnfkan sebesar 5,36 persen atau 3,08
gram/kapta/har dbandngkan dengan konsums proten d tahun
2008 sebesar 57,43 gram/kapta/har.
Konsums energ yang dcapa tersebut, 73 kkal/kapta/har
lebh rendah dar angka kecukupan yang danjurkan WNPG VIII
tahun 2004, yatu 2.000 kkal/kapta/har. Sedangkan angka konsums
proten mash lebh tngg dar angka kecukupan yang danjurkan
WNPG VIII tahun 2004, yatu proten 52 gram/kapta/har.
Dar seg kualtas/keragaman yang dtunjukkan oleh skor Pola
Pangan Harapan (PPH), skor mutu konsums pangan penduduk
perode 2005-2009 menunjukkan adanya fluktuas. Hal n
dtunjukkan adanya penurunan Skor PPH dar 81,9 pada tahun 2008
menjad 75,7 pada tahun 2009. Konds tersebut dsebabkan adanya
penurunan konsums sebagan besar komodtas terutama buah/bj
44
44
Kebijakanbuah.
Umum Ketahanan
Pangan 2010-2014 mutu konsums pangan
bermnyak serta sayur dan
Penurunan
bermnyak serta sayur dan buah. Penurunan mutu konsums pangan
penduduk menunjukan kurangnya kesadaran masyarakat akan pangan
penduduk menunjukan kurangnya kesadaran masyarakat akan pangan
yang beragam,
bergz
sembang,
dan aman.
Kurangnya
kesadaran
bermnyak bergz
serta sayursembang,
dan buah. Penurunan
mutu konsums
pangan
yang beragam,
dan aman.
Kurangnya
kesadaran
masyarakat
akanmenunjukan
pangan beragam
tersebut masyarakat
juga dtunjukkan
penduduk
kurangnya kesadaran
akan panganoleh pola
masyarakat akan pangan beragam tersebut juga dtunjukkan oleh pola
konsums
pangan
masyarakat
yangenerg
beragam,kelompok
bergz sembang,
dan aman.
Kurangnya terhadap
kesadaran Angka
konsums energ kelompok pangan masyarakat terhadap Angka
masyarakat
akan(AKE)
pangan beragam
dtunjukkan kelompok
oleh pola
Kecukupan
Energ
yang tersebut
mash juga
ddomnas
padKecukupan
Energ
(AKE)
yang
mash
ddomnas
kelompok
padkonsums
energ
kelompok
pangan
padan 61,8
persen
dmana
mash
lebhmasyarakat
besar 11,8terhadap
persenAngka
dar propors
padan 61,8
persen
dmana
mash
lebh
besar
11,8
persen
dar
Kecukupan
Energ (AKE)
yang mash
ddomnas kelompok
pad- propors
deal sebesar
50 persen.
Sementara
tu, konsums
pangan yang
lannya
deal sebesar
50 persen.
Sementara
tu,besar
konsums
pangan
yang lannya
padan 61,8
persen dmana
mash lebh
11,8 persen
dar propors
mash belum memenuh komposs deal yang danjurkan, sepert pada
deal sebesar
50 persen.
Sementara tu,
konsums
yang lannya
mash belum
memenuh
komposs
deal
yangpangan
danjurkan,
sepert pada
Tabel 3.8.
mash belum memenuh komposs deal yang danjurkan, sepert pada
Tabel 3.8.
Tabel 3.8.
Konsums Kelompok Pangan Rumah Tangga
TabelRata-rata
3.8.
Tabel 3.8. Rata-rata
Konsums
Tahun 2005
– 2009 Kelompok Pangan Rumah Tangga
TabelTahun
3.8. Rata-rata
2005 Konsums
– 2009 Kelompok Pangan Rumah Tangga
Kelompok
Kelompok
Pangan
Pangan
PadPadpadan
padan
UmbUmbumban
umban
Pangan
Pangan
hewan
hewan
Mnyak
Mnyak
dan lemak
dan
lemak
Buah/bj
Buah/bj
bermnyak
bermnyak
KacangKacangkacangan
kacangan
Gula
Gula
Sayur dan
Sayur
buah dan
buah
Lan-lan
Lan-lan
Total
Total
Skor
Skor
PPH
PPH
Th. 2005
2008
Th. 2009
Anjuran
Tahun 2005 –Th.
2009
Th. 2005
Th. 2008
Th. 2009
Anjuran
%
%
%
Th. 2008
Th. 2009Energ
Anjuran
Gram Energ Th. 2005
Gram Energ
Gram
Gram Energi
Kelompok
%
%
%
AKG
AKG
AKG
Gram
Energ
Gram
Energ
Gram
Energ
Gram
Energi
%
%
%
Pangan
AKG
AKG Energi %
Gram Energ
Gram Energ AKG Gram Energ
Gram
AKG
320,0 1.241,0
61,8 AKG
326,0 1.283,0 AKG
64,1 314,4 1.235,8
61,8
275AKG 1000
Pad320,0 1.241,0
61,8 61,8
326,0
64,1 314,4
314,4
61,8 1000275 50 1000
320,0 1.241,0
326,0 1.283,0
1.283,0 64,1
1.235,81.235,8
61,8
275
padan
60,0
73,0
3,6
51,8
62,0
3,1
40,2
47,7
2,4
100
120
Umb60,0
73,0 73,03,6 3,651,851,8 62,0
3,1 40,240,2 47,7 47,7
2,4 120100 6 120
60,0
62,0
3,1
2,4
100
umban
88,0
139,0
6,8
89,6
156,0
7,8
84,8
148,0
7,4
150
240
Pangan
88,0
139,0
6,889,689,6 156,0
156,0
7,8
84,884,8148,0 148,0
7,4
150
240150 12 240
88,0
139,0
6,8
7,8
7,4
hewan
22,0
199,0
9,9
22,8
204,0
10,2
21,8
195,1
9,8
20
200
Mnyak
22,0
199,0
204,0 10,2
9,8
20
22,0
9,9 9,922,822,8 204,0
10,2 21,821,8195,1 195,1
9,8 200 20 10 200
dan
lemak 199,0
9,0
51,0
2,5
7,6
42,0
2,1
6,8
37,3
1,9
10
60
Buah/bj
9,0
51,0
2,5
7,6
42,0
2,1
6,8
37,3
1,9
10
60
3
bermnyak
9,0
51,0
2,5
7,6
42,0
2,1
6,8
37,3
1,9
10
60
Kacang25,0
67,0 67,03,4 3,424,324,3 62,0
3,1 22,422,4 57,5 57,5
2,9 100 35 5 100
25,0
62,0
3,1
2,9
35
kacangan
25,0
67,0
3,4
24,3
62,0
3,1
22,4
57,5
2,9
35
100
27,0
99,0 99,04,9 4,925,825,8 94,0
4,7 23,823,8 87,0 87,0
4,4 100 30 5 100
Gula
27,0
94,0
4,7
4,4
30
27,0dan
99,0
4,9
25,8
94,0
4,7
23,8
87,0
4,4
30
100
Sayur
226,0
241,9 100,0
100,0
5,0
4,2
250
226,0
93,0 93,04,6 4,6
241,9
5,0 199,5
199,5 84,0 84,0
4,2 120250 6 120
buah
226,0
93,0
4,6 241,9
100,0
5,0 199,5
84,0
4,2
250
120
Lan-lan
49,0
36,0
1,8
1,8
60 - 3
49,0
35,0 35,02,3 2,351,851,8 36,0
1,8 53,653,6 35,1 35,1
1,8
60
49,0
35,0 1997,02,3 99,851,8
36,0 101,91,8
53,61927,0 35,1
1,8 2000 - 100
60
Total
2038,0
96,4
1997,0
99,8
2038,0 101,9
1927,0
96,4
2000
Skor
1997,0 79,299,8
2038,0
101,9
96,4 100
2000
81,9
75,7 1927,0
PPH
79,2
81,9
75,7
100
79,2
81,9
75,7
100
Sumber : Susenas 2005, 2008, dan 2009, BPS; (Diolah BKP)
45
45
45
45
%
%
AKG
AKG
50
50
6
6
12
12
10
10
3
3
5
5
5
5
6
6
3
3
100
100
Walaupun kelompok pad-padan mash mendomnas
konsums pangan masyarakat, namun tngkat konsums pad-padan
tersebut cenderung semakn turun setap tahunnya. Pada perode tahun
2005 hngga 2009 penurunan tersebut sebesar 0,45 persen, yang terdr
dar penurunan konsums beras 0,67 persen per tahun dan jagung 5,96
persen per tahun (Tabel 3.9). Namun demkan, hal n perlu
dwaspada karena ternyata penurunan konsums pangan beras dan
jagung beralh ke konsums tergu yang cenderung semakn menngkat
secara sgnfkan sebesar 6,63 persen per tahun.
Perubahan konsums pangan per kapta menurut kelompok
pangan selan pad-padan pada perode 2005-2009 sepert yang tertera
pada Tabel 3.9, adalah sebaga berkut :
1.
2.
3.
4.
46
Umb-umban turun 8,86 persen per tahun, yatu dar 21,9
kg/kapta/tahun pada tahun 2005 menjad 14,7 kg/kapta/tahun
pada tahun 2009 karena adanya penurunan yang sgnfkan
pada konsums ub jalar sebesar 11,04 persen per tahun dan
sngkong sebesar 9,68 persen per tahun.
Pangan hewan turun 0,64 persen per tahun karena adanya
penurunan konsums dagng rumnansa sebesar 1,94 persen
dan kan 2,00 persen per tahun.
Mnyak dan lemak turun 0,88 persen per tahun dar 8,2
kg/kapta/tahun pada tahun 2005 menjad 7,9 kg/kapta/tahun
pada tahun 2009. Hal n dsebabkan karena adanya penurunan
yang cukup sgnfkan pada konsums mnyak kelapa dan
mnyak lannya secara berturut-turut 20,35 persen dan 12,50
persen per tahun.
Kacang-kacangan turun 2,81 persen per tahun karena
konsums kacang hjau yang turun secara sgnfkan sebesar
11,31 persen per tahun, kacang tanah turun 4,29 persen per
tahun, dan kedela turun 1,73 persen per tahun.
46
5.
6.
7.
Gula turun 2,91 persen per tahun.
Sayuran dan buah turun 1,98 persen per tahun karena
konsums sayur turun 0,11 persen dan buah turun 3,76 persen
per tahun.
Konsums pangan lannya yang terdr dar mnuman dan
bumbu-bumbuan cenderung menngkat 2,93 persen per tahun
karena konsums mnuman yang nak 4,45 persen per tahun,
walaupun terdapat penurunan konsums bumbu-bumbuan 3,63
persen per tahun.
47
Tabel 3.9. Konsums Penduduk Indonesa dan Selsh Aktual
Terhadap Berbaga Kelompok Makanan Tahun 2005-2009
Kelompok Bahan
Pangan
I.
Padi-padian
a. Beras
b. Jagung
c. Tergu
II. Umbi-umbian
a. Sngkong
Konsumsi
(kg/kap/tahun)
2005
2006
2007
2008
2009
Pertumbuhan
(%)
117
115,3
115,6
119
114,8
-0,45
105,2
104
100
104,9
102,2
-0,67
3,3
3
4,2
2,9
2,21
-5,96
8,4
8,2
11,3
11,2
10,3
6,63
21,9
18,5
19,4
18,9
14,7
-8,86
15
12,6
13,5
13
9,6
-9,68
b. Ub jalar
4
3,2
2,5
2,8
2,4
-11,04
c. Kentang
1,7
1,7
2,1
2
1,7
0,94
d. Sagu
0,5
0,5
0,8
0,5
0,4
0,63
e. Umb lannya
0,6
0,6
0,5
0,6
0,6
0,83
32
29,9
33,1
32,7
30,9
-0,64
1,8
1,5
1,8
1,6
1,6
-1,94
III. Pangan Hewani
a. Dagng rumnansa
b. Dagng unggas
4,1
3,3
4,4
4,2
3,9
0,53
c. Telur
6,1
5,8
6,8
6,4
6,4
1,61
d. Susu
1,4
1,5
2,2
2,1
1,9
9,94
e. Ikan
18,6
17,8
17,9
18,4
17,1
-2,00
IV. Minyak dan Lemak
8,2
8,1
8,4
8,3
7,9
-0,88
a. Mnyak kelapa
3,3
3,1
2,3
1,8
1,3
-20,35
b. Mnyak sawt
4,8
4,8
5,9
6,4
6,6
8,63
c. Mnyak lannya
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
-12,50
V. Buah/biji berminyak
3,4
3
3,2
2,8
2,5
-7,08
a. Kelapa
3
2,6
2,8
2,4
2,2
-7,07
b. Kemr
0,4
0,4
0,4
0,4
0,3
-6,25
9,3
9,4
10,1
8,9
8,2
-2,81
7,8
8,3
8,6
7,7
7,2
-1,73
VI. Kacang-kacangan
a. Kedela
b. Kacang tanah
0,7
0,5
0,7
0,5
0,5
-4,29
c. Kacang hjau
0,7
0,5
0,6
0,5
0,4
-11,31
d. Kacang lan
0,2
0,1
0,2
0,2
0,2
12,50
9,9
8,9
9,7
9,4
8,7
-2,91
8,9
8
8,6
8,4
7,9
-2,72
1
0,8
1,1
1
0,8
-2,90
VII. Gula
a. Gula pasr
b. Gula merah
48
48
Kelompok Bahan
Pangan
VIII. Sayuran dan buah
Konsumsi
(kg/kap/tahun)
2005
2006
2007
2008
2009
Pertumbuhan
(%)
82,5
74,7
91,9
88,3
72,8
-1,98
a. Sayur
50,8
51,1
57,8
56,3
49,8
-0,11
b. Buah
31,7
23,6
34,1
32
23,1
-3,76
na
na
18,5
18,9
19,6
2,93
a. Mnuman
na
na
14,3
14,8
15,6
4,45
b. Bumbu-bumbuan
na
na
4,2
4,1
3,9
-3,63
IX. Lain-lain
Sumber : Susenas 2005, 2006, 2007, 2008 dan 2009, BPS (Diolah BKP)
3.5.
Keamanan Pangan
Stuas keamanan pangan d Indonesa selama lma tahun
terakhr, yatu sejak tahun 2005 hngga pertengahan tahun 2009 mash
ddomnas oleh dua hal, yatu: (a) keberadaan resdu pestsda pada
berbaga jens hasl pertanan, terutama pada sayur, buah, dan pangan
segar; dan (b) perlaku produsen makanan jajanan yang menggunakan
zat pengawet, zat pewarna, dan zat pemans buatan yang tdak sesua
ketentuan. Kedua hal tersebut dapat menmbulkan keracunan pada
makanan, bahkan dapat menjad salah satu penyebab Penyakt
Bawaan Makanan/PBM (food borne diseases) bag konsumen. Hal n
dsebabkan adanya cemaran racun kma atau toxn, logam berat, dan
bahan kma lannya, serta cemaran mkroba dar bakter, jamur,
parast, dan vrus. Kasus keracunan pada bahan pangan segar d
berbaga jens buah dan sayur, terutama dsebabkan oleh resdu
pestsda yang dgunakan untuk pemberantasan hama dan penyakt
yang mash tertnggal melebh ambang batas yang dtetapkan untuk
kesehatan manusa.
Cemaran oleh mkroba dsebabkan karena rendahnya konds
higienis dan sanitasi, sedangkan cemaran kma karena konds
lngkungan yang tercemar lmbah ndustr, penyalahgunaan bahan
berbahaya yang dlarang untuk pangan sepert formalin, rhodamin B,
49
49
boraks, dan methanil yellow, serta penggunaan Bahan Tambahan
Pengawet (BTP) dan pemans yang melebh batas maksmal yang
djnkan.
Menurut Kementeran Kesehatan dan Badan Pengawas Obat
dan Makanan (BPOM), secara umum dalam beberapa tahun terakhr,
kejadan keracunan makanan menngkat sangat sgnfkan. Pada
perode 2001-2008, jumlah kasus keracunan menngkat dar 72 kasus
pada tahun 2001 menjad 153 kasus pada tahun 2006, 179 kasus pada
tahun 2007, dan 197 kasus pada tahun 2008. Penngkatan kasus
tersebut dkut juga dengan jumlah orang yang terkena sakt dar
2.952 orang pada tahun 2001 menjad 8.943 orang pada tahun 2008.
Demkan juga jumlah yang mennggal semakn menngkat dar 40
orang atau 0,47 persen pada tahun 2006 menjad 54 orang atau 0,72
persen pada tahun 2007, dan menjad 79 orang atau 0,88 persen pada
tahun 2008 sepert tertera dalam Tabel 3.10 berkut.
Tabel 3.10. Perkembangan Kejadan Luar Basa Keracunan Pangan
Tahun 2001 – 2009
Tahun
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009*
Jumlah Kejadan
(Kasus)
72
43
34
164
184
153
179
197
43
Jumlah Sakt
(Orang)
2.952
3.635
1.843
6.120
8.949
8.486
7.471
8.943
1.131
Jumlah Mennggal
(Orang)
(%)
23
0,78
10
0,28
12
0,65
32
0,52
49
0,55
40
0,47
54
0,72
79
0,88
6
0,53
Sumber: Badan POM
*Tahun 2009: angka sementara sampai bulan Juni 2009 (Diolah BKP)
50
50
Sampa dengan bulan Jun 2009, jumlah kejadan yang telah
tercatat sebanyak 43 kasus, dengan jumlah orang yang sakt sebanyak
1.131 orang dan mennggal sebanyak 6 orang atau 0,53 persen dar
jumlah orang yang sakt. Jumlah kasus dan penderta dperkrakan
akan bertambah sampa dengan akhr tahun 2009, namun dharapkan
tdak melebh jumlah kasus yang terjad pada tahun-tahun
sebelumnya karena sudah semakn membaknya pemahaman
masyarakat terhadap makanan, zat kma, dan produk pangan segar
yang tdak aman untuk dkonsums serta penyebab keracunan lannya
akbat menngkatnya kegatan promos dan publkas yang dlakukan
oleh Badan POM, Kementeran Kesehatan, dan nstans terkat
lannya, termasuk Badan Ketahanan Pangan- Kementeran Pertanan.
3.6.
Kesejahteraan Masyarakat
Kesejahteraan masyarakat sangat terpaut dengan konds
ketahanan pangan. Semakn bak tngkat kesejahteraan masyarakat,
maka semakn bak pula tngkat ketahanan pangan keluarga. Untuk
melhat konds ketahanan pangan masyarakat dlakukan penlaan
terhadap konds kesejahteraan masyarakat yang dtnjau dar beberapa
aspek berkut:
3.6.1. Kemiskinan
Dalam upaya menngkatkan pengentasan kemsknan,
pemerntah secara bertahap selalu mempersapkan perencanaan dan
mplementas program dan kegatan yang dlaksanakan, antara lan
melalu pemberdayaan masyarakat serta revtalsas pertanan dan
perdesaan. Melalu program/kegatan tersebut, jumlah penduduk
mskn selama tahun 2005 hngga tahun 2009 telah berhasl dkurang
secara sgnfkan dar perode sebelumnya.Selama perode 2002-2005,
jumlah penduduk mskn telah berkurang dar 38,40 juta jwa (18,20
persen) pada tahun 2002 menjad 36,80 juta jwa (16,69 persen) pada
tahun 2005. Namun pada tahun 2006, jumlah penduduk mskn
51
51
menngkat cukup drasts yatu menjad 39,30 juta jwa (17,75 persen).
Penngkatan jumlah dan persentase penduduk mskn tersebut terjad
karena harga barang-barang kebutuhan pokok selama perode tersebut
menngkat yang dgambarkan oleh nflas umum sebesar 17,95 persen
(BPS, 2009). Dengan demkan, penduduk yang tergolong tdak
mskn namun penghaslannya berada d sektar gars kemsknan
banyak yang bergeser possnya menjad mskn.
Jumlah penduduk mskn terus mengalam penurunan dmana
tahun 2009 menjad 32,53 juta jwa (14,15 persen) atau berkurang
6,77 juta orang dbandngkan tahun 2006. Jumlah penduduk mskn
pada tahun 2009 tersebut bahkan lebh kecl dar jumlah penduduk
mskn sebelum krss ekonom dan moneter tahun 1998 sebesar 34,01
juta jwa (17,47 persen). Turunnya jumlah penduduk mskn n juga
dkut dengan turunnya jumlah pengangguran terbuka yang turun
secara sgnfkan dar 10,85 juta jwa pada tahun 2005 menjad 7,87
juta jwa pada bulan Agustus 2009 (BPS, 2009), sepert tertera pada
Tabel 3.11 dan Gambar 3.3 berkut n.
Tabel 3.11 Perkembangan Jumlah Penduduk
Pengangguran Tahun 2002-2009
Rincian
2002 a) 2003 b) 2004 c)
Jumlah penduduk
212,6
(juta jwa)
Jumlah Penduduk Mskn 38,4
(juta jwa)
Persentase Penduduk
18,20
Mskn
Jumlah Pengangguran
9,13
terbuka (juta jwa)c)
Mskn
dan
2005
2006
2007
2008
2009
215,3
216,4
219,3d)
220,5
224,2
228,5
231,4
37,3
36,1
36,80
39,30
37,17
34,96
32,53
17,3
16,7
16,69e)
17,75
16,58
15,42
14,15
9,53
9,67
10,85
10,93
10,01
9,43
7,87 f)
Sumber: BPS -berbagai tahun.
Keterangan: a)Berdasarkan Susenas 1999, menggunakan metode 1998 tanpa
TimTim; b)BPS -2003 tahun 2003 berdasarkan P4B; BPS -2004; c)BPS -Rapat
Dengar Pendapat Komisi XI DPR 24 Nopember 2004; d) Dit Gizi Masyarakat
Depkes 2005; e)Berita Resmi Statistik September 2006. Press Release BPS 1
Desember 2006, tahun 2007 dari buletin Juli 2007 dan BPS 2008; f) Statistik
Indonesia 2009, data Agustus 2009 (Diolah BKP)
52
52
Gambar 3.3. Persentase Jumlah Penduduk Miskin di Perkotaan dan
Perdesaan Tahun 1976-2009
Sumber: BPS, 2004; 2005; 2006; 2007; 2008; 2009 (Diolah BKP)
Gambar 3.3. menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin
di perdesaan dari tahun 1997 hingga tahun 2009 selalu lebih besar
dibandingkan dengan persentase penduduk miskin di perkotaan. Pada
tahun 2009, persentase penduduk miskin di perdesaan mencapai 17,35
persen yang lebih besar dari di perkotaan yaitu sebesar 10,72 persen.
Persentase penduduk miskin tersebut masih lebih kecil daripada
persentase penduduk miskin tahun 2005 yaitu sebesar 19,98 persen di
perdesaan dan 11,68 persen di perkotaan. Tingginya persentase
penduduk miskin di perdesaan dapat disebabkan oleh: (a) adanya
perbedaan tingkat pendidikan penduduk perdesaan yang cenderung
lebih rendah dari penduduk di perkotaan; (b) sebagian besar mata
pencaharian penduduk perdesaan adalah buruh tani atau mengelola
lahan dengan luasan lahan yang sangat kecil, dan (c) terbatasnya
fasilitas, sarana dan prasana transportasi, komunikasi dan kesehatan.
53
53
3.6.2. Akses Pangan
Aksesbltas atau keterjangkauan pangan oleh masyarakat
dpengaruh oleh berbaga hal, antara lan: harga pangan, tngkat
pendapatan atau daya bel, kestablan keamanan sosal, anomal klm,
bencana alam, jarak lokas dan topograf wlayah, keberadaan sarana
dan prasarana transportas, konds jalan perhubungan, dan lannya.
Permasalahan akses pangan secara fsk mash dsebabkan oleh
kurang memadanya konds sarana dan prasarana (nfrastruktur) d
Indonesa. Fasltas prasana jalan, pelabuhan, dan sarana angkutan
yang kurang memada menyebabkan baya dstrbus dar sentra
produks ke sentra konsums menjad mahal, terutama untuk daerahdaerah d luar Jawa dan daerah-daerah terpencl lannya. Kurang
memadanya sarana dan prasarana tersebut telah mengakbatkan
daerah-daerah tertentu menjad sangat tersolr dan masyarakat
menjad sangat kesultan dalam mengakses pangan.
Sarana dstrbus pangan sepert fasltas-fasltas pasar umum,
sarana penympanan dan pengolahan hasl pertanan, bak yang
dkelola oleh pemerntah maupun swasta, juga belum berkembang dan
mash terbatas jumlahnya. Kurang berkembangnya sarana dstrbus
pangan tersebut dapat mempersult masyarakat perdesaan untuk
melakukan fungs penympanan dan pengolahan, sehngga petan tdak
dapat memperoleh nla tambah dan poss tawar yang tngg. D
sampng sarana prasana transportas dan dstrbus pangan,
kelembagaan pemasaran d perdesaan juga mash lemah. Selan tu,
sarana pasar secara fsk juga kurang terseda. Terkadang beberapa
desa yang terpencl hanya memlk satu pasar yang berada dekat
dengan kota. Dengan kurangnya sarana pasar secara fsk dserta
dengan kelembagaan pemasaran perdesaan yang kurang memada
menyebabkan pemasaran produk-produk pangan d Indonesa harus
melalu pedagang perantara yang ada d berbaga tngkatan mula dar
desa, kecamatan, kabupaten sampa dengan provns. Hal n
54
54
menyebabkan mata rantai pemasaran menjadi sangat panjang dan
tingginya biaya pemasaran, rendahnya margin pemasaran di tingkat
petani, dan tingginya harga pangan yang harus dibayar oleh konsumen
akhir.
Peraturan perundangan yang tersedia juga masih belum dapat
mendukung kelancaran arus distribusi pangan. Berbagai pungutan
seperti retribusi dan pungutan jembatan timbang telah mengakibatkan
meningkatnya biaya distribusi pangan. Selain permasalahanpermasalahan tersebut di atas, permasalahan distribusi pangan lainnya
yang dihadapi oleh Indonesia antara lain: (a) terbatasnya kemampuan
daerah dan masyarakat dalam mengelola cadangan pangan; (b)
rendahnya efisiensi dan efektivitas sistem perdagangan antar daerah
dan antar pulau baik transportasi darat maupun laut; (c) perdagangan
komoditas pangan strategis di pasar internasional yang tidak adil; dan
(d) struktur pasar nasional yang asimetris. Tinjauan aspek ekonomi
mengenai akses penduduk terhadap pangan diukur dari pendapatan
yang digunakan untuk pembelian pangan khususnya beras, dan
persentase pengeluaran penduduk untuk pangan pada setiap tingkat
pendapatan (Gambar 3.4).
Gambar 3.4.
Pengeluaran Rata-rata per Kapita sebulan di Daerah
Perkotaan dan Perdesaan menurut Kelompok Barang
dan Golongan Pengeluaran per Kapita sebulan Tahun
2008
55
55
Pengeluaran per kapta per bulan penduduk perkotaan dan
perdesaan dapat juga mencermnkan tngkat pendapatan per kapta
penduduk tersebut setap bulannya. Berdasarkan golongan
pengeluaran penduduk rata-rata per kapta, setap bulannya penduduk
dengan pengeluaran per kapta yang rendah yatu kurang dar Rp
500.000,- per kapta per bulan ternyata memlk persentase
pengeluaran untuk pangan yang lebh tngg dbandngkan dengan
penduduk yang memlk pengeluaran per kapta lebh besar atau sama
dengan
Rp 500.000,-. Hal n dapat juga menunjukkan bahwa
penduduk yang memlk tngkat pendapatan rendah cenderung untuk
membelanjakan sebagan besar pendapatannya untuk pangan darpada
penduduk yang memlk tngkat pendapatan yang tngg. Dengan
demkan, penduduk dengan tngkat pendapatan atau pengeluaran per
kapta yang rendah dapat dkategorkan sebaga penduduk yang rentan
terhadap perubahan pendapatan atau kenakan harga pangan.
56
56
Tabel 3.12.
Persentase Pengeluaran Rata-rata per kapta Menurut
Kelompok Barang Penduduk Indonesa Tahun 2005
dan 2008
Kelompok Barang
Perkotaan
Perkotaan +
Perdesaan
Perdesaan
2005
2008
2005
48,19
44,96
62,53
58,67
58,36
50,17
1. Pad-padan
6,48
6,65
14,36
14,33
9,6
9,57
2. Umb-umban
0,39
0,34
1,14
0,84
0,69
0,53
3. Ikan
4,06
3,34
6
4,98
4,83
3,96
4. Dagng
2,61
1,91
2,37
1,71
2,52
1,84
5. Telur & Susu
3,38
3,37
2,7
2,71
3,11
3,12
6. Sayur
1,66
3,20
2,75
5,36
2,09
4,02
7. Kacang-kacangan
3,48
1,38
5,44
1,82
4,26
1,55
2,6
2,18
3
2,42
2,76
2,27
9. Mnyak dan Lemak
1,54
1,72
2,12
2,87
1,77
2,16
10. Bahan Mnuman
2,07
1,64
3,47
2,93
2,62
2,13
11. Bumbu-bumbuan
1,18
0,93
1,87
1,41
1,45
1,12
12. Konsums lannya
1,31
1,26
1,42
1,59
1,36
1,39
11,79
12,66
8,27
9,45
10,4
11,44
Makanan
8. Buah
13. Makanan & mnuman jad
2008
2005
2008
14. Mnuman beralkohol
0,04
-
0,1
-
0,06
-
15. Tembakau dan srh
5,6
4,37
7,52
6,24
6,36
5,08
Non Makanan
51,81
55,04
37,47
41,33
46,14
49,83
1. Perumahan dan fasltas
21,47
23,20
15,33
15,33
19,04
20,21
2. Barang dan Jasa
18,73
12,16
10,21
8,95
15,36
10,94
3. Pakaan
4,56
3,25
5,03
3,56
4,74
3,37
4. Barang Tahan Lama
4,43
6,16
4,87
6,73
4,61
6,37
5. Pajak dan Asurans
1,15
1,56
0,73
0,76
0,99
1,25
6. Keperluan pesta dan
upacara
Total
1,48
1,52
1,29
1,49
1,4
1,51
100
100
100
100
100
100
Sumber: Susenas 2005 dan 2008; BPS, 2009 (diolah BKP)
Penurunan tngkat pengeluaran yang lebh besar untuk
kelompok makanan perode 2005-2008 secara sgnfkan terjad pada
penduduk d perdesaan darpada d perkotaan. Pada tahun 2008,
57
57
tngkat pengeluaran untuk pangan penduduk perkotaan 44,96 persen
atau berkurang 3,23 persen darpada tahun 2005 sebesar 48,19 persen,
sedangkan d perdesaan 58,67 persen atau berkurang 3,86 persen
darpada tahun 2005 sebesar 62,53 persen.
Persentase pengeluaran tertngg d perkotaan dan perdesaan
untuk pangan sejak tahun 2005 telah bergeser dar kelompok padpadan menjad kelompok makanan dan mnuman jad, yatu antara
9,45 dan 11,44 persen. Tngkat pengeluaran tertngg d perkotaan
dgunakan untuk kelompok makanan dan mnuman jad, yatu ratarata sebesar 11,87 persen dan antara 11,36 dan 12,66 persen.
Pengeluaran terbesar penduduk perdesaan setap tahunnya sejak tahun
2005 adalah untuk kelompok pad-padan dengan penngkatan
pengeluaran rata-rata 0,50 persen per tahun menjad 14,33 persen pada
tahun 2008. Pada semua wlayah, persentase pengeluaran terendah
berada pada kelompok umb-umban. Penurunan pengeluaran yang
cukup sgnfkan d kedua wlayah terjad pada kelompok kacangkacangan, yatu dar 4,26 pada tahun 2005 menjad 1,55 pada tahun
2008.
Hasl analss BKP-Kementeran Pertanan menunjukkan
bahwa permasalahan akses pangan d Indonesa terutama yang
berakbat pada keadaan yang bersfat krons selan dsebabkan oleh
aspek fsk berupa nfrastruktur jalan dan pasar yang tdak memada,
juga dsebabkan oleh aspek ekonom yatu daya bel penduduk d
perkotaan dan perdesaan yang mash rendah, serta aspek sosal berupa
tngkat penddkan yang rendah akbat mash tnggnya jumlah
penduduk mskn, kepadatan penduduk, urbansas, pengangguran, dan
lannya yang serng menmbulkan masalah sosal, sehngga akses
pangan masyarakat d daerah perkotaan dan perdesaan tdak dapat
berjalan lancar.
58
58
BAB IV
POTENSI, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN
KETAHANAN PANGAN
4.1.
Potensi
Dperkrakan pada tahun 2050 jumlah penduduk duna akan
mencapa 9 mlyar jwa. Oleh karena tu, FAO mengngatkan bahwa
negara-negara berkembang memerlukan nvestas yang terencana dan
fokus pada penngkatan kapastas produks sektor pertanan agar
produks pangan dapat menngkat.
Bag Indonesa yang menjad bagan dar duna, semua konds
tersebut harus dskap secara tepat. Pertumbuhan produks pangan
harus dpertahankan sebaga antspas kenakan permntaan pangan
bak nasonal maupun global. Daku bahwa menngkatkan produks
pangan hngga 70 persen d tahun 2050 sepert yang dtargetkan oleh
FAO bukanlah pekerjaan yang mudah dlakukan. Namun demkan,
Indonesa memlk potens buddaya pertanan, kehutanan, peternakan
dan perkanan yang ddukung oleh tersedanya lahan yang luas, pessr
yang panjang serta aneka tanaman/komodtas unggulan yang dapat
dmanfaatkan untuk memenuh kebutuhan pangan nasonal.
Produks pangan dalam neger tdak hanya untuk memenuh
kebutuhan dalam neger saja, tetap juga duna. Hal n menunjukkan
bahwa potens terjadnya krss pangan seharusnya menjad peluang
bag bangsa Indonesa yang memlk potens alam melmpah untuk
memankan peran dan memberkan kontrbus lebh besar dalam
perdagangan pangan duna. Terbukt bahwa saat n Indonesa telah
mencapa swasembada pangan (beras) dalam neger dan mampu
mengekspor beberapa jens bahan pangan unggulan sepert beras
premum, kop, kakao, udang dan kan ke pasar regonal bahkan duna.
Pengelolaan terhadap seluruh potens yang dmlk oleh
wlayah dan sumberdaya manusa Indonesa harus memperhatkan
59
59
azas keberlanjutan agar manfaat yang dperoleh dapat dpertahankan.
Hal n dlandas oleh pemahaman bahwa ketahanan pangan adalah
sebuah konds yang dnams sehngga perubahan yang terjad d
lngkungan sektarnya perlu dskap secara tepat dan arf.
Berkut n adalah potens yang dmlk Indonesa yang perlu
dkelola dengan bak agar member manfaat bag ketahanan pangan
nasonal secara berkelanjutan dan menempatkan negara Indonesa
sebaga salah satu penyeda pangan duna.
1.
Sumberdaya Alam
Sumberdaya alam adalah segala potens alam yang dapat
dkembangkan untuk proses produks. Hngga saat n belum seluruh
potens sumberdaya alam yang terdapat d wlayah Indonesa dkelola
secara optmal. Terkat dengan penyedaan pangan dan perwujudan
ketahanan pangan, maka lahan dan ar merupakan sumberdaya alam
utama yang pengelolaannya perlu doptmalkan.
Menurut data Badan Pertanahan Nasonal (BPN), saat n lahan
pertanan yang telah dmanfaatkan lebh dar 7 juta hektar. Sebaga
antspas menghadap konvers lahan yang cukup besar setap
tahunnya, maka perlu dlakukan pemetaaan lahan untuk mengetahu
luas lahan baku pertanan. Kegatan pemetaan lahan sangat pentng
karena terkat dengan kebutuhan ar dan sarana produks yang
dperlukan. Pemetaaan lahan secara akurat akan menghaslkan data
kualfkas lahan secara ternc, sehngga memudahkan perencanaan
produks pangan yang beragam untuk mendukung gerakan
kemandran pangan nasonal dan percepatan penganekaragaman
konsums pangan. Pemetaan lahan juga bsa dmanfaatkan untuk
mengetahu jumlah luas lahan tdur dan terlantar d Indonesa. Lahan
tdur dan terlantar n dapat dmanfaatkan untuk perluasan lahan
pertanan.
60
60
Bala Besar Peneltan dan Pengembangan Sumberdaya Lahan
Pertanan, Kementeran Pertanan telah mengeluarkan Atlas
Ketersedaan Lahan untuk pengembangan pertanan Indonesa. Atlas
tersebut merupakan hmpunan peta-peta ketersedaan lahan pada
masng-masng provns yang berskan nformas wlayah-wlayah
potensal terseda untuk pengembangan komodtas pertanan tanaman
semusm pada lahan basah (rawa dan non rawa), tanaman semusm
lahan kerng, dan tanaman tahunan pada lahan kerng. Dperkrakan
luas lahan terlantar mencapa 9,7 hektar, belum lag lahan d bawah
tegakan hutan sangat potensal untuk menghaslkan bahan pangan.
Berkut n adalah data potens luas lahan pertanan d Indonesa yang
dapat dmanfaatkan sebaga sumber produks pangan nasonal.
61
61
Tabel 4.1. Potens Ketersedaan Lahan Pertanan Indonesa
No
Provinsi
(Hektar)
Total Lahan
Tersedia
781.663
Tanaman
Tahunan
431.293
Tanaman
Semusim
282.209
647.223
214.972
429.751
75.500
1.335.225
896.245
252.980
186.000
Padi Sawah
1
D.I. Aceh
2
Sumatera Utara
3
Rau
4
Sumatera Barat
475.766
310.611
55.19
110.047
5
Jamb
633.338
258.997
177.341
197.000
6
Bengkulu
320.023
209.105
88.078
22.840
7
Sumatera Selatan
967.464
424.846
307.225
235.393
8
Bangka Beltung
251.227
225.470
-
25.807
9
Lampung
87.419
26.398
21.021
40.000
10
Jawa Barat
60.410
48.090
4.873
7.447
11
Banten
56.556
54.757
311
1.488
12
Jawa tengah
30.922
20.654
8.966
1.302
13
Jawa Tmur
66.001
35.451
26.394
3.960
14
Kalmantan Barat
2.809.575
1.770.109
856.368
183.098
15
Kalmantan Tengah
3.709.887
2.661.510
401.980
646.397
16
Kalmantan Tmur
4.549.356
2.431.329
1.886.264
227.468
17
Kalmantan Selatan
1.238.573
409.101
494.791
334.681
18
Sulawes Selatan
399.173
266.045
69.725
63.403
19
Sulawes Tenggara
321.057
106.158
93.417
121.122
20
Sulawes Tengah
334.528
95.484
47.219
190.681
21
Gorontalo
22
Sulawes Utara
23
Bal
14.093
24
NTB
224.534
80.628
25
NTT
558.120
529.537
28.583
26
Maluku
562.061
440.381
121.680
27
Papua
9.665.699
2.790.112
20.257
164.593
68.261
20.257
133.135
5.091
26.367
14.093
137.659
1.688.587
6.247
5.187.000
Sumber : Balai Besar Sumberdaya Lahan Pertanian, 2009 (Diolah BKP)
62
62
Dar ss sumberdaya ar, ketersedaan ar yang dmlk
Indonesa menempat urutan terbesar kelma d duna, namun tdak
terseda merata sepanjang tahun. Berdasarkan sklus hdrolog, 80
persen ar terseda pada musm hujan (duras 5 bulan) dan 20 persen
ar terseda pada musm kemarau (duras 7 bulan). Selan tu, beberapa
Daerah Alran Sunga (DAS) yang memlk peran pentng dalam
penyedaan sumber ar sebagan telah mengalam kerusakan.
Kementeran Kehutanan menetapkan, ada 458 DAS d seluruh
Indonesa yang masuk daftar prortas, mula dar rusak hngga rusak
parah. Dar 458 DAS yang masuk dalam daftar prortas, 60 DAS
masuk kategor prortas satu yang danggap rusak parah. Sedangkan
122 DAS masuk prortas kedua dengan konds sangat rusak dan 176
DAS masuk prortas ketga dalam konds rusak. Kementeran
Kehutanan mengajak nstans terkat, khususnya Kementeran
Pekerjaan Umum dan Kementeran Pertanan untuk bekerja sama
memperbak serta memelhara DAS.
Pada tahun 2009, secara nasonal kebutuhan ar dperkrakan
nak mencapa 117,7 mllar m3, sehngga sebaga konsekuens
dtuntut pengelolaan sumberdaya ar yang bak untuk pencapaan
kebutuhan tersebut. Beberapa tantangan serng dengan menngkatnya
kebutuhan ar adalah: (a) menurunnya ketersedaan ar karena konds
lngkungan yang semakn buruk; (b) menurunnya kuanttas dan
kualtas sumber ar yang dapat djadkan andalan sebaga sumber ar
baku; (c) menngkatnya kebutuhan ar baku; (d) kebutuhan
pengelolaan DAS terpadu dan konseptual agar fungs sumber ar
senantasa dapat dpertahankan; (e) terjadnya kerusakan lngkungan
yang semakn parah dan menngkatnya tekanan penduduk pada
lngkungan, yang berakbat terjadnya banjr dan kekerngan.
63
63
2.
Sumberdaya Manusia
Dalam pertemuan National Science Foundation (NSF) d
Amerka Serkat pada tahun 1991, Profesor Lester Carl Thurow
seorang ahl ekonom menyatakan bahwa:
In the 21st century, comparative advantages will become much less a
function of natural resources endowments and capital labour ratios
and much more a function of technology and skills. Mother nature and
history will play a much smaller role, while human ingenuity will play
a much bigger role.
Palng tdak ada tga kata kunc dar pernyataan tersebut.
Pertama, akan semakn berkurangnya peran sumberdaya alam dan
tenaga kerja sebaga elemen dasar untuk keunggulan suatu bangsa.
Kedua, akan semakn berkurangnya peran dar kejayaan masa lalu
suatu bangsa dalam pertumbuhan bangsa. Ketga akan semakn
menngkatnya peran dar kreatftas dan daya novas manusa (human
ingenuity) sebaga unsur pokok dalam menentukan keunggulan dan
keberhaslan pertumbuhan ekonom suatu bangsa.
Merujuk pada pemahaman tersebut, Indonesa berpotens
menjad salah satu kekuatan utama duna, jka sumberdaya
manusanya dkelola secara tepat. Sumberdaya manusa yang
berkualtas tdak hanya mampu menggerakkan sektor produks pangan
nasonal menuju kemandran pangan nasonal, melankan juga
sebaga pasar yang menguntungkan bag pengembangan produks
pangan dalam neger.
Besarnya jumlah penduduk Indonesa merupakan pasar produk
pangan sekalgus penggerak ekonom nasonal. Oleh karena tu
pemerntah sedang dan akan terus mengembangkan sumberdaya
manusa bak sebaga aset utama dalam merah peluang d era global,
juga sebaga pasar domestk untuk menyerap produk lokal. Tngkat
penddkan masyarakat dan pengetahuan tentang pangan yang
64
64
semakn tngg memberkan peluang bag
penngkatan kesadaran gz masyarakat.
percepatan proses
Potens sumberdaya manusa dtentukan oleh kualtasnya
sehngga setap negara harus melakukan upaya pengembangan
sumberdaya manusa. Keberhaslan pelaksanaan pembangunan
sumberdaya manusa d setap negara dukur berdasarkan Indeks
Pembangunan Manusa (IPM)/Human Development Index (HDI).
Nla IPM menunjukkan hasl pengukuran perbandngan dar harapan
hdup, tngkat melek huruf, dan pertumbuhan ekonom. Nla IPM
dgunakan untuk mengklasfkaskan apakah sebuah negara adalah
negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga
untuk mengukur pengaruh dar kebjaksanaan ekonom terhadap
kualtas hdup. Indeks tersebut merupakan sebuah rapor pembangunan
manusa yang dcapa oleh pemerntah dan bangsa Indonesa.
Dar negara-negara yang dtelt oleh United Nations
Development Programme (UNDP), pada tahun 2007 angka IPM
Indonesa mengalam kenakan dar 0,711 pada tahun 2006 menjad
0,734. Laporan n menempatkan Indonesa pada perngkat 111 duna
dan mash dbawah Vetnam.
Sebaga upaya pengembangan sumberdaya manusa, dalam
lma tahun ke depan nvestas d bdang penddkan, bak dalam
bentuk anggaran yang memada sesua amanat konsttus, akan terus
dlakukan oleh pemerntah. Demkan pula dengan perbakan d
bdang kesehatan, utamanya dfokuskan pada upaya menurunkan
angka kematan bay dan bu melahrkan, perbakan gz, munsas
dan kualtas pelayanan kesehatan secara umum.
Berdasarkan data yang dkeluarkan oleh Badan Pusat Statstk
(2009) dapat dketahu bahwa 68 persen penduduk Indonesa usa
angkatan kerja bekerja d sektor pertanan, kehutanan, perburuan dan
perkanan. Oleh karena tu, dperlukan kebjakan pangan yang
komprehensf sebaga pedoman pembangunan pangan seluruh wlayah
65
65
nusantara agar mplementasnya memberkan pengaruh yang nyata
terhadap penngkatan kesejahteraan masyarakat. Adanya perbedaanperbedaan permasalahan dan potens d setap daerah mengharuskan
kebjakan pangan terutama terkat dengan ketahanan pangan tdak
dapat dlakukan secara general/nasonal tetap harus spesfk daerah
agar program-program dapat dlaksanakan dengan bak, tepat sasaran
dan berdampak nyata.
Data selengkapnya mengena angkatan kerja menurut status
pekerjaan utama dan lapangan pekerjaan serta tngkat penddkan d
tamplkan dalam Tabel 4.2.
Tabel 4.2. Keragaan Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut
Status Pekerjaan Utama dan Lapangan Pekerjaan Utama
Tahun 2008
Status Pekerjaan Utama
Berusaha sendr tanpa
dbantu orang lan
Berusaha dbantu buruh
tdak tetap/buruh tdak d
bayar
Berusaha dbantu buruh
tetap
Buruh/Karyawan/Pegawa
Pekerja bebas d pertanan
Pekerja bebas d non
pertanan
Pekerja keluarga
(1)
Lapangan Pekerjaan Utama (Jiwa)
(2)
(3)
(4)
5.111.617
205.282
1.645.630
19.638
389.578
14.235.569
111.812
1.497.991
12.902
229.968
806.119
34.200
504.152
2.221
236.244
2.612.063
5.991.493
446.757
-
6.762.721
-
156.240
-
1.940.953
-
-
208.904
945.037
8.743
2.604.786
12.574.845
41.331.706
63.585
1.070.540
1.193.845
12.549.376
1.370
201.114
37.436
5.438.965
Sumber : Statistik Indonesia, BPS 2009 (Diolah BKP)
Ket : (1) Pertanian, Kehutanan, Perburuan, Perikanan
(2) Pertambangan
(3) Industri Pengolahan
(4) Listrik, Gas dan Air
(5) Bangunan
3.
(5)
Keanekargaman Hayati
Negara Indonesa dkenal duna sebaga negara “bio-diversity".
Anugerah Tuhan berupa kekayaan keanekaragaman hayat tersebut
belum dmanfaatkan secara optmal sebaga sumber pangan untuk
66
66
mendukung penngkatan konsums masyarakat, kesejahteraan sosal
sekalgus mempertahankan kelestarannya.
Manfaat keanekaragaman hayat d Indonesa, selan untuk
pelestaran fungs dan tata ar, tata udara, tata guna tanah, juga sangat
strategs bag pengembangan pertanan, yakn untuk pangan, sandang,
papan, obat-obatan dan energ bo-massa secara berkelanjutan, selan
sebaga potens ekowsata. Oleh karena tu, kesadaran akan fungs dan
nla strategs keanekaragaman hayat bak daratan maupun lautan,
berupa genetk, speses, dan ekosstemnya harus menjad arus utama
(mainstream) dalam kebjakan pembangunan pangan nasonal.
Kenyataanya masyarakat mash mengandalkan beras dan
tergu sebaga sumber pangan karbohdrat. Kedua jens pangan
tersebut danggap mampu memenuh selera masyarakat, yatu mudah
dmasak, cepat dmasak, dan enak rasanya. Namun demkan, gandum
sebaga bahan dasar tergu bukan berasal dar sumber alam Indonesa
sehngga rawan dar seg keberlanjutannya.
Ketergantungan yang tngg pada jens pangan tertentu (beras)
juga berpotens terjadnya krss pangan. Padahal, selan tanaman
pangan yang telah dbuddayakan, Indonesa juga memlk 400
speses tanaman penghasl buah, 370 speses tanaman penghasl
sayuran, 70 speses tanaman berumb, dan 55 speses tanaman
rempah-rempah. Sumber lan sepert jagung, ub jalar, sngkong, talas,
dan sagu yang dulu menjad makanan pokok d beberapa daerah juga
tdak lebh rendah kandungan gznya dbandngkan beras dan tergu.
Sumber proten murah d Indonesa yang berasal dar bdang
perkanan pun belum dmanfaatkan secara optmal. Laut Nusantara
memlk luas sektar 3,1 juta km2, terdr atas laut tertoral 0,3 juta
km2 , laut pedalaman 2,8 juta km2 dan peraran ZEE (Zona Ekonom
Ekslusf) seluas 2,7 juta km2. Selan tu, jumlah pulaunya yang lebh
17.000 mempunya total panjang gars panta lebh 80.000 km. Laut
67
67
dan pessr adalah lahan yang dapat menghaslkan pangan sumber
proten yang melmpah.
Laut nusantara dkenal mempunya keanekaragaman hayat
yang tngg (marine megadiversity). Terdapat lebh dar 700 jens
rumput laut (makro alga), lebh dar 450 jens karang batu, lebh dar
2.500 jens moluska, sektar 1.400 jens echnodermata, lebh 1.500
jens krustasea dan lebh dar 2.000 jens kan.
Kegatan pemenuhan kebutuhan hdup bersumber dar
keanekaragaman hayat sebaga arus utama dalam pembangunan
pangan nasonal. Pembangunan pangan tersebut, mengutamakan
kerjasama lntas sektor, bersfat holstk dan menempatkan pemerntah
sebaga ujung tombak dalam mengelola sumberdaya hayat lokal
untuk menyelesakan masalah ketahanan pangan maupun energ yang
mash dhadap.
Dalam pemanfaatan sumberdaya hayat perlu memperhatkan
faktor utama yang mengancam kelestarannya, sepert pemanfaatan
berlebh (over exploitation), penggunaan teknk dan alat yang merusak
lngkungan serta pemanfaatan bahan-bahan kma secara berlebhan.
Pencuran plasma nutfah oleh negara lan dan penangkapan kan
secara lar juga mash menjad persoalan yang penyelesaannya
membutuhkan dukungan dar berbaga phak sepert kepolsan, bea
cuka, mgras, pemerntah daerah dan masyarakat.
4.
Infrastruktur
Ketersedaan nfrastruktur yang memada pada hakkatnya
memberkan landasan yang mendukung kehdupan ekonom dan sosal
masyarakat. Namun dsadar bahwa pada saat n mash djumpa
berbaga tantangan dalam pengelolaan dan pengembangan
nfrastruktur. Terdapat kesenjangan aset nfrastruktur antar wlayah,
belum optmalnya jarngan rgas dalam mendukung ketahanan
pangan, jarngan jalan yang belum bak kondsnya dan keterbatasan
68
68
akses dar pusat-pusat produks ke pemasaran. Dukungan nfrastruktur
sumberdaya ar dalam penguatan strateg ketahanan pangan nasonal
dtempuh dengan langkah-langkah yang melput: pengembangan
jarngan rgas, pengelolaan jarngan rgas, optmalsas potens
lahan rawa dan ar tanah, penngkatan water efficiency, dan pembuatan
hujan buatan.
Pada tahun 2007 luas jarngan rgas terbangun mencapa 6,77
juta ha (1,67 juta ha dalam konds rusak), dtambah jarngan rgas
rawa 1,8 juta ha yang berfungs untuk mendukung program ketahanan
pangan nasonal. Ironsnya, perkembangan fsk wlayah
mengakbatkan terjadnya alh fungs lahan pertanan sektar 35 - 40
rbu ha per tahun. Konds n mengakbatkan jarngan rgas yang
telah terbangun rusak akbat tdak dfungskan sebagamana mestnya.
Kementeran Pekerjaan Umum telah merencanakan
membangun jarngan rgas seluas 500 rbu ha untuk perode 20102014 mengngat mash tnggnya ketergantungan lahan pertanan
pangan khususnya pad sawah pada keandalan ketersedaan ar baku.
Sampa dengan tahun 2007 secara keseluruhan daerah rgas yang
terbangun d seluruh Indonesa seluas 6.722.244 ha yang terdr dar:
(a) rgas yang arnya berasal dar waduk seluas 799.079 ha; dan (b)
rgas yang arnya berasal dar non waduk seluas 5.923.148 ha.
Pengelolaan nfrastruktur rgas mash dhadapkan kepada
permasalahan belum optmalnya fungs jarngan rgas yang telah
dbangun dan keandalan supla ar baku yang semakn sult
dpertahankan. Selan tu, pengelolaan rgas mash dhadapkan pada
bagamana memenuh kebutuhan pembayaan yang memada untuk
mengelola sstem rgas yang berhasl guna, berdaya guna, dan
berkelanjutan. Belum memadanya pembayaan operas dan
pemelharaan rgas yang dsedakan oleh pemerntah setap tahunnya
mengakbatkan tngkat pelayanan ar rgas yang rendah, dan
memperpendek umur jarngan.
69
69
Permasalahan lan yang perlu dselesakan adalah konflk antar
petan dalam penggunaan ar mengena pembagan ar. Partspas
petan dan masyarakat mash mengalam pasang surut. Hal n
dsebabkan oleh mash lemahnya peran kelembagaan lokal khususnya
kelembagaan pengelola rgas.
Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya
Ar, kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan rgas tdak
sepenuhnya terletak pada Pemerntah Pusat. Pengembangan sstem
rgas prmer dan sekunder menjad kewenangan dan tanggung jawab
pemerntah, sedangkan sstem rgas terser menjad wewenang dan
tanggung jawab petan pemaka ar. Kemudan untuk pengelolaan
daerah rgas dengan luas areal kurang dar 1.000 ha dan utuh dalam
kabupaten/kota, kewenangan dan tanggung jawab berada pada
pemerntah
kabupaten/kota.
Pemerntah
provns
memlk
kewenangan terhadap pengelolaan daerah rgas dengan luas 1.000
sampa dengan 3.000 ha atau daerah rgas < 1.000 ha yang terletak
lntas kabupaten/kota. Pemerntah pusat memlk kewenangan dan
tanggung jawab terhadap areal rgas > 3.000 ha atau daerah rgas
yang < 3.000 ha yang terletak lntas provns. Untuk tulah dperlukan
komtmen pemerntah provns dan pemerntah kabupaten/kota yang
kuat untuk melakukan pengembangan dan pengelolaan jarngan rgas
yang menjad wewenang dan tanggung jawabnya.
Ketersedaan nfrastruktur rgas yang ada perlu pula
ddukung antspas terhadap perubahan klm. Dampak perubahan
klm yang dsebabkan oleh pemanasan global mengakbatkan
menngkatnya kejadan klm/cuaca ekstrm, terkat dengan gejala El
nno dan La nna. Keduanya berhubungan dengan kejadan bencana
kekerngan dan banjr yang terjad d Indonesa. Pada musm hujan
petan terpaksa memanen pad lebh dn, karena sawah mereka
terendam ar.
70
70
Dampak nyata perubahan klm telah dtunjukkan bahwa
potens kehlangan produks pad akbat kejadan bencana banjr ratarata 374.500 ha atau setara dengan 919.300 ton pad. Potens
kehlangan produks pad akbat bencana kekerngan rata-rata 350.000
ha atau setara dengan 700.000 ton pad. Pola curah hujan yang
berubah-ubah berdampak kepada pemenuhan kebutuhan ar untuk
rgas maupun ar baku untuk DMI (Domestic, Municipal and
Industry) yang semakn menngkat, dperkrakan pada tahun 2009
sebesar ± 117,7 mlyar m3 per tahunnya.
Oleh karena tu, pengendalan banjr menjad salah satu
prortas Kementeran PU dalam mendukung pembangunan pangan
nasonal. Untuk tu telah dlakukan pembangunan pengendal banjr
sepanjang 991 km d berbaga daerah rawan banjr. Beberapa
bangunan pengendal banjr tersebut antara lan Banjr Kanal Barat
dan Kanal Tmur d Jakarta, pengendal banjr d Kota Medan,
pengendal banjr Sunga Bone d Gorontalo, pengendal banjr Sunga
Wasa d Papua Barat, dan perkuatan tebng d Palu Barat dan Kota
Palu.
Sebaga salah satu upaya untuk menngkatkan pemasukan
Pendapatan Asl Daerah (PAD), beberapa daerah telah mengorbankan
lahan pertanan subur untuk pembangunan sektor ndustr dan sektor
komersl lannya. Apabla hal tersebut tdak dantspas sejak dn,
pencapaan ketahanan pangan melalu penngkatan produks pangan
nasonal dengan mengutamakan pengembangan nfrastruktur rgas
tdak akan tercapa.
5.
Perkembangan Pasar
Strateg pengembangan ndustr pangan harus dsesuakan
dengan karakterstk dan permasalahan spesfk yang terkat dengan
karakterstk bahan pangan, proses dan kualtas pangan yang
dhaslkan. Secara umum permasalahan yang dhadap dalam
pengembangan ndustr pangan nasonal tdak berbeda dengan ndustr
71
71
pertanan, yatu: (a) sfat produk pertanan yang mudah rusak dan
bulky, sehngga dperlukan teknolog pengemasan dan transportas
yang mampu mengatas masalah tersebut; (b) sebagan besar bahan
baku bersfat musman dan sangat dpengaruh oleh konds klm
sehngga aspek kontnutas produks olahannya menjad tdak
terjamn; (c) kualtas bahan baku yang rendah menyebabkan produk
yang dhaslkan pada umumnya mash rendah sehngga mengalam
kesultan dalam persangan pasar bak ddalam neger maupun d
pasar nternasonal; dan (d) sebagan besar ndustr pangan berskala
kecl, tersebar d perdesaan dan menggunakan teknolog yang rendah.
Meskpun demkan, pengolahan pangan memlk efek
multpler yang dapat menggerakkan ndustr pendukungnya dar hulu
sampa hlr. Hal n dsebabkan karena karakterstk dar ndustr
tersebut memlk kelebhan dbandngkan dengan ndustr lannya,
antara lan: (a) memlk keterkatan yang kuat bak dengan ndustr
hulu maupun hlr; (b) menggunakan sumberdaya alam yang ada dan
dapat dperbaharu; (c) mampu memlk keunggulan komparatf dan
kompettf bak d pasar nternasonal maupun d pasar domestk; (d)
dapat menampung tenaga kerja dalam jumlah besar; dan (e) produk
yang dhaslkan pada umumnya bersfat cukup elasts sehngga dapat
menngkatkan pendapatan masyarakat yang berdampak pada semakn
luasnya pasar khususnya pasar domestk.
Selan tu, perlu upaya serus untuk membangun sstem
nformas mengena produks, konsums, dan pergerakan harga,
membangun cadangan pangan, serta membangun dan melakukan
pengelolaan sstem perngatan dn dengan respons yang cepat jka
terhadap bencana dan konflk.
6.
Teknologi
Dalam era globalsas, persangan dalam perdagangan
komodtas khususnya pangan akan semakn menngkat. Oleh
karenanya produk pangan dan ndustr pangan d Indonesa harus
72
72
memlk daya sang yang kuat. Penngkatan daya sang produk sudah
tdak dapat dtawar-tawar lag, ndkatornya adalah efsens,
produktvtas, mutu dan layanan. Untuk tu dbutuhkan teknolog,
peneltan dan pengembangan, serta penngkatan kemampuan petan
selaku produsen utama pangan. Dalam menghadap su global n,
Kementeran Pertanan khususnya Badan Ltbang Pertanan berperan
aktf dalam mengembangkan lmu pengetahuan dan teknolog yang
tangguh, modern, berdaya sang dan efsen yang dapat dmanfaatkan
oleh semua sektor yang menangan pangan nasonal dar hulu hngga
hlr agar produk yang dhaslkan dapat bersang dalam sstem
ekonom global.
Badan Ltbang Pertanan, Kementeran Pertanan telah
mengembangkan berbaga peneltan untuk menghaslkan novas
pertanan berupa raktan teknolog pertanan yang dapat menngkatkan
efsens dan nla tambah antara lan 1 : merls 189 varetas baru
tanaman pangan, hortkultura dan perkebunan (2004-2008), beragam
raktan paket/komponen teknolog untuk penngkatan efsens
usahatan dan daya sang komodtas, nformas untuk optmalsas
sumberdaya lahan dan ar dan teknolog pengembangan olahan pangan
dan alat mesn pertanan .
Teknolog pertanan dan teknk buddaya sebaga upaya untuk
menurunkan ems karbon dar kegatan pertanan juga terus
dkembangkan. Penerapan pertanan organk dan konservas sepert
pengolahan lahan secara mnmal, penggunaan mulsa, pengembangan
benh lokal, kombnas tanaman semusm dengan tanaman tahunan
terbukt mampu menngkatkan produks per luas lahan dan
menurunkan ems karbon hngga 90 persen.
Solus untuk mengatas krss pangan dan energ tdak hanya
cukup dengan ketersedaan komodtas hasl pertanan sebaga bahan
baku. Peran pengembangan lmu dan teknolog novatf dalam
1
Baltbang, Deptan (2008) 50 Teknolog Unggulan Pertanan
73
73
pertanan sangat pentng artnya sebaga sarana untuk mempermudah
proses transformas bomassa menjad bahan pangan dan energ
terbarukan.
Upaya-upaya yang dlakukan untuk mendorong penngkatan
produks pangan nasonal dhadapkan pada kenyataan bahwa jumlah
luas lahan terus menyusut, akbat adanya perubahan lahan dar
pertanan menjad pemukman, ndustr, nfrastruktur jalan, maupun
perkantoran. Sebaga solusnya, penngkatan produks pangan
membutuhkan teknolog, modal, manajemen dan cara-cara
penngkatan produks yang bak. Ada tga pelaku utama yang terlbat
langsung dalam proses alran teknolog n, yakn: (a) pengembang
teknolog (perset dan akadems); (b) pengguna teknolog (petan dan
ndustr pangan) yang sekalgus sebaga pelaku produks pangan segar
dan olahan; dan (c) pemerntahan (government) yang melakukan
fasltas dan regulas agar hubungan pengembang-pengguna teknolog
dapat lebh ntensf dan bersfat mutualstk.
Perkembangan rset dan teknolog pangan telah menghaslkan
berbaga varetas tanaman pangan yang tahan terhadap konds tdak
optmal namun tetap berproduks tngg. Teknolog memungknkan
tanaman pangan untuk dkembangkan d tempat yang sangat kerng,
rawa, maupun daerah pasang surut.
Salah satu upaya untuk menngkatkan produks pangan dan
antspas terhadap dampak anomal klm adalah teknolog transgenk.
Namun demkan, perkembangan yang cepat dar teknolog rekayasa
genetk n, perlu dserta dengan penlaan rsko (risk assesment)
sebaga salah satu langkah dalam menerapkan prnsp kehat-hatan
agar tdak semata-mata berorentas bsns dan menmbulkan
kerusakan lngkungan. D tngkat nternasonal, telah dsepakat
precautionary principle atau prnsp kehat-hatan. Prnsp n
merupakan prnsp ke-15 deklaras RIO, yang menyatakan bahwa
guna melndung lngkungan hdup, pendekatan kehat-hatan harus
74
74
dterapkan oleh negara sesua dengan kemampuan masng-masng.
Ketka ada ancaman kerusakan serus atau tdak terpulhkan, maka
kekurangan kepastan lmah tdak boleh dgunakan sebaga alasan
untuk menunda penghtungan baya pencegahan akbat degradas
lngkungan.
D tngkat nasonal terdapat beberapa peraturan yang mengatur
tentang keamanan hayat, dantaranya UU Nomor 12 Tahun 1996
tentang Sstem Buddaya Tanaman, UU Nomor 7 Tahun 1996 tentang
Pangan, UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lngkungan
Hdup, UU Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlndungan Varetas
Tanaman, PP Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayat
Produk Rekayasa Genetk, PP Nomor 44 Tahun 1995 tentang
Pembenhan Tanaman, PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan
Iklan Pangan, dan SKB 4 Menter tentang Keamanan Hayat dan
Keamanan Pangan Produk.
Dar aspek hukum terdapat beberapa hal yang perlu
dperhatkan untuk mengantspas terjadnya dampak negatf dar
penggunaan produk transgenk. Pertama, perlu ada peraturan
komprehensf yang mengatur prnsp-prnsp hukum dalam
pengamblan keputusan sepert sstem perznan, pengawasan,
penegakan hukum, pengembangan kelembagaan dan aspek-aspek lan
yang mempengaruh proses pengamblan keputusan. Kedua, menjamn
akuntabltas publk dengan membuka pntu partspas publk dan
membuka akses nformas seluas-luasnya kepada masyarakat dalam
penerapannya. Ketga, daya penegakan hukum yang menjamn
ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan, dan
juga dharapkan dapat memberkan efek jera kepada setap
pelanggaran yang ada. Dalam hal n termasuk juga pertanggung
jawaban hukum (liability) dan akses masyarakat dalam memperoleh
keadlan (acces to justice).
75
75
Pada dasarnya teknolog yang lebh bersahabat dalam perseps
petan dan pelaku produks pangan lannya adalah teknolog yang
secara tekns lebh mudah doperaskan dan secara ekonom akan
menguntungkan dbandngkan dengan cara tradsonal atau teknolog
modern namun bersko tngg. Beberapa faktor penyebab kegagalan
dalam ntroduks teknolog pertanan/pangan yang perlu dperbak
pada umumnya bukan karena kendala tekns, tetap serng dsebabkan
karena baya operasonalnya yang tngg sehngga tdak
menguntungkan bag petan.
Harga komodtas pangan yang rendah menjad tantangan berat
bag para pengembang teknolog untuk menghaslkan teknolog yang
sesua bag petan atau pengguna prmer teknolog pertanan/pangan
lannya. Tantangannya adalah bagamana mencptakan teknolog yang
aman bag kesehatan dan lngkungan serta lebh efsen agar tdak
menyebabkan ongkos produks lebh mahal dbandngkan dengan
cara-cara tradsonal yang telah dterapkan selama n. Teknolog
tersebut juga menjamn penngkatan keuntungan bag pengguna
prmer yang mengadopsnya.
Produk teknolog maju d bdang pangan tdak selalu member
keuntungan bag pengguna prmer dan lngkungan. Selan baya
operasonalnya kemungknan akan lebh tngg, juga dapat pula
menyebabkan ketergantungan yang lebh tngg. Msalnya, pad
hbrda mungkn mempunya potens hasl yang tngg tetap
menyebabkan petan tergantung pada benh yang hanya dapat
dproduks oleh ndustr benh. Demkan pula dengan penggunaan
sarana produks kma sepert pupuk dan pestsda yang cenderung
terus menngkat sehngga menmbulkan pencemaran sepert resdu
pada produk pangan, pencemaran tanah dan penyuburan badan ar
(eutrofikasi).
Perstwa kelangkaan pupuk anorgank yang serng terjad
memaksa petan untuk mengeluarkan baya yang lebh tngg karena
76
76
harus mendatangkan pupuk dar daerah lan. Hal n dlakukan dem
kelanjutan produks tanamannya. Penggunaan pupuk anorgank yang
melebh takaran yang danjurkan dan ambang batas lngkungan akan
mengakbatkan menurunkan kandungan bahan organk tanah,
rentannya tanah terhadap eros, menurunnya permeabltas tanah,
menurunnya populas mkroba tanah dan menngkatnya pencemaran
lngkungan. Berdasarkan konds tersebut maka pemanfaatan pupuk
organk dalam produks pertanan tdak dapat dtunda lag.
Pupuk organk adalah salah satu komponen dalam pertanan
organk, tetap bukan monopol pertanan organk. Pupuk organk juga
dbutuhkan dalam pertanan konvensonal untuk memelhara
kelestaran lahan, memperbak kesuburan fsk, kma dan bolog
tanah.
Potens untuk menghaslkan pupuk organk (kompos) in situ
cukup besar, mengngat banyak ssa-ssa hasl tanaman d lahan-lahan
petan atau dsektarnya yang dapat dolah menjad kompos. Kotoran
ternak yang dkumpulkan dar peternak-peternak dapat menjad
sumber pupuk organk. Demkan halnya dengan kebasaan petan
menanam tanaman pupuk hjau atau legume penutup tanah d sektar
lahannya akan menjad sumber bahan organk yang murah.
Selan keberlanjutan produks pangan, masalah keamanan
pangan saat n juga serng menjad su yang meresahkan
masyarakat/konsumen bahkan serng menjad alasan penolakan
produk pangan Indonesa yang dekspor. Dar satu ss, kemampuan
nasonal untuk mendeteks bahan cemaran dan bahan pengawet yang
mungkn terkandung dalam produk laut yang dmpor juga mash
lemah. D ss yang lan, tuntutan nternasonal terhadap keamanan
dan mutu pangan, serta sanitary dan phytosanitary menngkat. Jka
tdak dperbak, konds n dapat mengancam keberlanjutan ekspor
pangan Indonesa dan menurunkan kemampuan Indonesa untuk
mencegah masuknya pangan mpor bermutu rendah dan tdak aman,
77
77
serta masuknya cemaran hayat yang membahayakan pertanan dan
kesehatan masyarakat.
Terkat dengan persoalan n, maka dperlukan rset untuk:
mengembangkan teknk pengujan cepat (rapid assessment) untuk
deteks cemaran dan bahan berbahaya lannya pada produk pangan
(nabat dan hewan), bak yang dproduks d dalam neger atau
dtangkap d peraran nusantara, produk segar dan olahan mpor,
deteks pestsda dan cemaran hayat pada buah dan sayuran dan
mengembangkan teknolog produks pangan asal tanaman, hewan dan
perkanan yang aman dan bermutu.
7.
Kelembagaan
Kemandran pangan nasonal harus ddukung oleh
kelembagaan yang tangguh dan mengakar d tngkat masyarakat.
Kementeran Pertanan bersama kementeran tekns lannya telah
banyak mengembangkan dan membna kelembagaan lokal
menggunakan prnsp pemberdayaan untuk mendukung program
penngkatan kesejahteraan masyarakat.
Program Pembnaan Penngkatan Pendapatan Petan-Nelayan
Kecl (P4K) merupakan kegatan yang palng awal djalankan oleh
Kementeran Pertanan, yatu sejak tahun 1979. Program P4K telah
berlangsung selama tga fase, yatu: fase I (1979/1980-1985/1986);
fase II (1989/1990-1997/1998); dan fase III (1998 - 2005). Pada tahap
awal, cakupan kegatan n relatf sempt yatu terbatas sebaga upaya
menyedakan permodalan untuk masyarakat mskn yang
dorgansaskan dalam kelompok-kelompok kecl. Namun, pada Fase
III, P4K melaksanakan kegatan berlandaskan kepada sstem yang
partspatf dan berkelanjutan. Dar pengalaman P4K terlhat
pendekatan pemberdayaan mampu memngkatkan kemampuan
ekonom keluarga.
78
78
Dengan dtetapkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006
tentang Sstem Penyuluhan Pertanan, Perkanan, dan Kehutanan
telah memperkuat kelembagaan penyuluhan sebaga ujung tombak
pembangunan ketahanan pangan. Berbaga kegatan dlakukan sejak
tahun 2005 untuk menngkatkan knerja Bala Penyuluhan Pertanan
(BPP) sebaga meda koordnas dan penyeda mater penyuluhan d
lapangan serta menyedakan tenaga penyuluh lapangan melalu
program tenaga honor penyuluh lapangan (THL).
Untuk mengatas lambannya penyampaan novas hasl
peneltan ke petan pengguna, Kementeran Pertanan memperbaharu
paradgma dsemnas teknolog melalu kegatan Program Rntsan
dan Akseleras Pemasyarakatan Inovas Teknolog Pertanan atau
dsngkat Prma Tan 2. Sejak dlaksanakan tahun 2005, keberhaslan
Prma Tan telah drasakan oleh masyarakat perdesaan terutama petan.
Produktvtas dan kualtas berbaga komodtas pertanan menngkat,
demkan pula dengan kelembagaan ekonom perdesaan yang semakn
berkembang.
Khusus untuk mengatas persoalan kemsknan dan kerawanan
pangan d wlayah lahan marjnal (tadah hujan/kerng) Kementeran
Pertanan melaksanakan Program Penngkatan Pendapatan Petan
Melalu Inovas (P4MI) sejak tahun 2003 dan PIDRA . Program P4MI
yang dlaksanakan d 1.053 desa (hngga tahun 2008). Program P4MI
dfokuskan untuk: (a) Memperbak nvestas sarana/prasarana d desa
yang sesua dengan kebutuhan spesfk lokas; (b) menngkatkan akses
petan terhadap nformas pertanan; dan (c) melakukan reorentas
peneltan utamanya untuk memenuh kebutuhan daerah lahan
margnal tadah hujan. Program Participatory Integrated Development
in Rainfed Areas (PIDRA) mula tahun 2001 yang lahr sebaga akbat
dampak kekerngan yang terjad pada akhr 1990-an yang kemudan
2
Suryana, A. 2008. Memor Jabatan Kepala Badan Ltbang Kementeran Pertanan
79
79
dkut oleh krss ekonom. PIDRA melbatkan partspas masyarakat
dengan prortas pada penduduk mskn d lahan kerng.
Program lan yang telah dlaksanakan oleh Kementeran
Pertanan khususnya Badan Ketahanan Pangan untuk memperkuat
kelembagaan lokal adalah Desa Mandr Pangan (Demapan). Program
yang dlaksanakan sejak tahun 2006 n, menetapkan bass
pembangunan perdesaan sebaga suatu wlayah yang mempunya
keterpaduan sarana dan prasarana dar aspek ketersedaan, dstrbus
dan konsums pangan untuk mencukup dan mewujudkan ketahanan
pangan rumah tangga d desa rawan dengan kharakterstk kualtas
sumberdaya masyarakat rendah, terbatasnya sumber daya modal,
akses teknolog, dan nfrastruktur perdesaan. Hngga tahun 2009
program Demapan telah mengnsas sebanyak 1.174 desa, d 275
kabupaten yang tersebar d seluruh Indonesa.
Proses pemberdayaan masyarakat dalam Demapan dlakukan
melalu pelathan, pendampngan dan penngkatan akses untuk
menngkatkan partspas, demokratsas, pengembangan kapastas,
pengembangan ekonom dan pengembangan ndvdu. Metode n
dlakukan agar kelembagaan aparat, kelembagaan masyarakat, dan
kelembagaan pelayanan d desa dapat berkembang sesua dengan
potens dan kengnan masyarakat setempat.
Berdasarkan penjelasan yang telah durakan, dapat dpaham
bahwa pendekatan pemberdayaan menjad paradgma utama dalam
kegatan P4K, PIDRA, P4MI, Prmatan dan Demapan. Dalam
beberapa hal, proses pemberdayaan telah dtempatkan sebaga hal
yang lebh pentng dbandngkan tujuan, terutama pada upaya
penngkatan akses dan kontrol masyarakat terhadap sumberdaya
ekonom, penngkatan pengetahuan dan keteramplan, serta
pengembangan kelembagaan lokal. Selan kepada ndvdu,
pemberdayaan juga dapat dlakukan terhadap komuntas.
80
80
Sebaga langkah awal dalam pemberdayaan, perlu dbangun
vs personal komuntas terhadap greatness (kejayaan dan kebesaran),
namun demkan harus selalu memperhatkan kesembangan antara
kemandran (authonomy) dengan ketergantungan (dependency).
Kemandran merupakan komponen pokok yang harus dtngkatkan
pada dr setap ndvdu. D ss lan, dengan memaham dependency,
orang menjad paham tentang struktur, membantu untuk merasa
terkoneks dengan orang lan, dan membantu untuk belajar dar orang
lan.
Kementeran Kesehatan juga telah berperan aktf
menngkatkan kesejahteraan masyarakat dar aspek kesehatan.
Pembangunan kesehatan darahkan untuk mencptakan kesadaran,
kemauan dan kemampuan hdup sehat bag setap penduduk, agar
dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optmal sebagamana
tercantum dalam UU Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan. Dalam
pelaksanaannya pembangunan kesehatan lebh darahkan pada upaya
untuk menurunkan angka kematan bay, anak balta dan angka
kelahran, serta angka kematan bu yang erat katannya dengan
kurangnya pengetahuan masyarakat mengena kesehatan reproduks
dan pemerksaan kesehatan selama kehamlan. Upaya menurunkan
tngkat kematan bu dan anak secara operasonal d desa/kelurahan
dlakukan melalu pos pelayanan terpadu atau posyandu yatu suatu
pelayanan yang penyelenggaraan dan pelaksanaannya dlakukan oleh
masyarakat dan dbna oleh puskesmas.
Program revtalsas posyandu mempunya tujuan agar terjad
penngkatan fungs dan knerja posyandu, dengan kegatan utama
adalah: (a) pelathan, untuk menngkatkan kemampuan dan kualtas
kader; (b) pelayanan, mencakup pelayanan lma program prortas
yang merupakan paket mnmal dengan sasaran khusus balta dan bu
haml serta menyusu; dan (c) penggerakan masyarakat.
81
81
Kementeran Dalam Neger telah lama mengembangkan dan
melakukan pembnaan terhadap bu-bu rumah tangga melalu
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Kegatan n telah
menjad gerakan nasonal dalam pembangunan masyarakat yang
tumbuh dar bawah, yang pengelolaannya dar, oleh dan untuk
masyarakat. Selan PKK, Karang Taruna dan Dasa Wsma juga
berperan pentng dalam deteks dn terjadnya gangguan ketahanan
pangan d tngkat keluarga sekalgus menjad ujung tombak dalam
melakukan penanggulangan awal terhadap masalah-masalah yang
mengancam kesejahteraan keluarga.
Hal utama yang perlu dlakukan oleh pemerntah (pusat dan
daerah) adalah menguatkan peran dan fungs kelembagaan yang sudah
berkembang d masyarakat menjad satu snerg untuk membangun
kekuatan lokal dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan
begtu, akan terhndar dar duplkas program-program yang salng
tumpang tndh yang dapat menyebabkan pemborosan sumberdaya
yang merugkan negara.
8.
Budaya
Setap warga masyarakat memlk apa yang dsebut dengan
pengetahuan budaya (cultural knowledge) yatu keseluruhan
pengetahuan yang dperoleh dar lngkungan (local knowledge) 3 .
Pengetahuan budaya tersebut menjad sebaga salah satu pedoman
pentng untuk mengenal, memlh, dan menentukan tndakan dalam
rangka memenuh kebutuhan dasar (utamanya pangan), sosal, dan
kebutuhan adab.
Dalam rangka pemenuhan kebutuhannya, masyarakat berusaha
untuk menyedakan sejumlah bahan pangan secara bersama. Oleh
karena tu, terjad relas dan nteraks berdasarkan atas nla-nla,
3
Thohr, M. 2009. Desa Mandr Pangan.
http://staff.undp.ac.d/sastra/mudjahrn/2009/03/04/desa-mandr-pangan/comment-page-1/
(dakses 9 Januar 2010)
82
82
norma-norma dan kesepakatan-kesepakatan d antara warga
masyarakat tersebut. Hal n tercermn pada adanya norma dan pranata
sosal yang berlaku d masyarakat dan lembaga-lembaga sosal
kemasyarakatan.
Banyak pakar gz menegaskan bahwa untuk hdup sehat
manusa perlu makan sesua dengan kebutuhan gz yang telah
drekomendaskan. Namun demkan, dalam pelaksanaannya tdak
setap jens makanan yang tersedakan, dplh atau dperbolehkan
untuk dkonsums. Hal n terjad karena konsep “makan” tdak
semata-mata sebaga aktvtas fsk manusa untuk pemenuhan
nstngtfnya (baca: melepaskan dr dar rasa lapar) tetap d dalamnya
juga dlekat oleh pengetahuan budaya. Lewat pengetahuan budaya
tu, masyarakat mengkategorkan makanan ke dalam dua stlah yatu
nutrmen (nutriment) dan makanan (food) 4.
Nutriment adalah suatu konsep bokma, suatu zat yang
mampu untuk memelhara dan menjaga kesehatan organsme yang
menelannya terlepas dar apakah menu tu dperbolehkan atau dlarang
dalam katannya dengan budaya. Sedangkan food, adalah suatu konsep
budaya . Sebaga konsep budaya, maka d dalamnya terdapat
penjelasan budaya mengena kategor makanan. D dalam
pengetahuan-pengetahuan budaya masyarakat, terdapat sstem
kategor makanan. Msalnya, kategor makanan anjuran lawan
makanan tabu (larangan), makanan bergengs lawan makanan rendah,
makanan dngn lawan makanan panas, dan sebaganya. Anjuran atau
larangan mengkonsums sejumlah makanan demkan tu ddasarkan
atas pengetahuan-pengetahuan dan kepercayaan-kepercayaan yang
danggap atau dyakn bersumber pada ajaran agama, budaya (trads),
atau kelazman sosal. Tentu perseps dan ukuran-ukurannya tdak
selamanya sesua menurut ukuran lmu meds atau lmu gz. Bahkan
4
Thohr, M. 2009. Desa Mandr Pangan.
http://staff.undp.ac.d/sastra/mudjahrn/2009/03/04/desa-mandr-pangan/comment-page-1/
(dakses 9 Januar 2010)
83
83
dalam beberapa kasus, ukurannya bsa berlawanan. Apa yang menurut
pengetahuan meds modern, dkategorkan sebaga makanan anjuran,
tetap dalam pengetahuan budaya masyarakat justru dkategorkan
sebaga makanan larangan (taboo food).
Oleh karena tulah, jka terjad kasus malnutrs atau gz
rendah bag sebagan penduduk, terutama anak-anak, bu haml
(buml), bu menyusu (busu) dan kaum tua, penjelasannya tdak
semata-mata karena kemsknan (faktor ekonom) semata. Ada
penjelasan lan yang bermuara pada penjelasan atau alasan-alasan
budaya, d mana ada ketersedaan makanan tetap terpaksa tdak
dkonsums karena kepercayaan atau ketdaklazman atau karena
larangan agama. Adanya pengetahuan dan kepercayaan sepert tu
menjadkan peranan orang tua, orang yang danggap pntar, dan dukun
bay serng menjad referens dalam hal memlh dan mengkonsums
makanan darpada para ahl gz tu sendr. Dalam konteks sepert n,
maka proses untuk memperkenalkan pola makanan yang danggap
bergz dan sehat, termasuk anjuran untuk mula mencukup bahan
pangan sendr bag masyarakat desa, perlu adanya strateg-strateg
yang bsa mengubah cara berpkr masyarakat tanpa menmbulkan
ketersnggungan atau penolakan.
Untuk melakukan serangkaan upaya memperbak kebasaan
dan mengajak bagamana masyarakat desa memula memperkuat dr
pada ketersedaan pangan secara mandr, langkah awal dar strateg
berkomunkas secara kultural dapat dtempuh dengan mengkut jalan
pkran dan kebasaan-kebasaan yang berlaku dalam masyarakat
sasaran sambl mendalogkan pkran-pkran baru. Benyamn D. Paul
dan Walter B. Mller (eds. 1955: 1) member saran sebaga berkut: “If
you wish to help a community improve its health [nutrient/food, mth]
you must learn to think like the people of that community. Before
asking a group of people to assume new health [nutrient/food, mth]
habits, it is wise to ascertain the existing habits, how these habits are
84
84
linked to one another, what functions they perform, and what they
mean to those who practice them”.
Saran d atas merupakan cr umum dar model-model
pembangunan partspator, dmana setap pembangunan pada
dasarnya mengarah pada perubahan kebudayaan, dan pada setap
perubahan kebudayaan tu masyarakat bukan saja perlu dlbatkan
tetap justru menjad aktor-aktor utama, sementara pemerntah dan
phak luar berperan sebaga fasltatornya. Menjad fasltator dalam
katannya dengan perencanaan percepatan perwujudan ketahanan
pangan dapat dmungknkan, jka dalam drnya ada pengetahuan
berbaga aspek yang salng mempengaruh terhadap kebasaan dan
keputusan masyarakat dalam hal memlh, menyedakan, dan
mengkomsums makanan.
Perlaku konsums masyarakat juga sangat dpengaruh oleh
nformas, tngkat penddkan dan budaya yang mengakar d keluarga.
Dapat dpaham bahwa terbukanya sstem nformas global yang
nyars tanpa batas, berdampak pada perlaku konsums dan preferens
ndvdu terhadap jens pangan yang dngnkannya.
4.2.
Permasalahan
Selan fenomena anomal klm yang semakn sult dpredks,
permasalahan lngkungan global yang perlu dantspas oleh
Indonesa adalah:
1.
Kenakan harga mnyak bum yang sangat fluktuatf, yang
mempengaruh pola permntaan komodtas pangan untuk food,
feed, fuel.
2.
Permntaan pangan global menngkat, karena jumlah penduduk
duna terus bertambah, terutama dar negara-negara mskn
Asa dan Afrka.
85
85
3.
Fluktuas pergerakan harga pangan d pasar nternasonal yang
sult dpredks berdampak pada poltk harga pangan dalam
neger.
Selan tu, terdapat permasalahan dalam neger yang hngga
saat n mash menjad kendala dalam upaya mewujudkan ketahanan
pangan nasonal adalah :
1.
Laju pertumbuhan penduduk relatf tngg (rata-rata 1,2 persen
per tahun).
2.
Jumlah penduduk rawan pangan mash cukup besar, meskpun
telah menunjukkan trend yang menurun.
3.
Konvers lahan pertanan mash tngg dan sult dkendalkan.
4.
Kompets pemanfaatan sumber daya ar semakn menngkat.
5.
Ketergantungan yang tngg terhadap beras belum dmbang
dengan pemanfaatan pangan lokal secara optmal.
6.
Cadangan pangan pemerntah mash terbatas (hanya beras, dan
hanya d pemerntah pusat saja), sementara cadangan pangan
pemerntah daerah dan masyarakat belum berkembang.
7.
Mash rendahnya kualtas dan kuanttas konsums pangan
penduduk, karena budaya dan kebasaan makan masyarakat
belum sesua dengan konsums pangan yang aman, beragam
dan bergz sembang.
8.
Mash belum berkembangnya ndustr pangan berbass bahan
lokal untuk mendukung penganekaragaman pangan.
9.
Mash serng terjad kasus keracunan pangan yang
menyebabkan rendahnya kualtas gz masyarakat.
10.
Belum memadanya prasarana dan sarana transportas,
menyebabkan tnggnya baya pemasaran bahan pangan d
beberapa daerah konsumen.
86
86
4.3.
Tantangan Ketahanan Pangan
4.3.1. Dinamika ekonomi pangan global
A.
Krss Pangan
Masalah pangan global merupakan krss akses pangan yang
terkat dengan mash tnggnya angka kemsknan d duna khususnya
bag negara-negara mskn dan berkembang, sehngga apabla tdak
segera datas bersama akan mengancam keamanan duna bahkan
dapat menmbulkan krss sosal. Pada tahun 2009 jumlah penduduk
mskn dan rawan pangan d duna sektar 1,0 mlar orang, atau 1/6
penduduk duna. Mereka sebagan besar tnggal d perdesaan sebaga
petan gurem dan buruh tan.
Penngkatan jumlah penduduk mskn n pada umumnya
dsebabkan oleh rendahnya nvestas secara berkelanjutan dalam
pembangunan ketahanan pangan, pertanan, dan perdesaan. Selan tu,
lonjakan harga pangan tahun 2007/2008 yang dpcu adanya kenakan
harga mnyak bum turut memberkan dampak langsung terhadap
penngkatan jumlah penduduk mskn absolut d duna sektar 130-150
juta jwa. Meskpun harga pangan global sudah mengalam penurunan
dar puncaknya pada awal 2008, namun secara relatf hngga paruh
pertama 2009, harga pangan mash lebh tngg darpada harga tahun
2005-2006.
Menurut catatan PBB, pada saat n tdak kurang dar 5 juta
jwa baru lahr ke duna tap 10 har, dan dperkrakan jumlah
penghun bum mencapa 9,2 mlyar jwa pada tahun 2050. Dar seg
kebutuhan pangan, dperkrakan besarnya kebutuhan duna untuk
menyedakan bahan pangan tdak saja jumlah yang mencukup, tetap
juga harus memenuh standar nutrs. Untuk tu, produks pertanan
harus menngkat sebesar 70 persen agar dapat memenuh kebutuhan
pangan.
87
87
Dampak dar perubahan klm global tersebut juga dapat
menambah besarnya kesultan dan rsko bag pembangunan
ketahanan pangan dan pertanan global secara berkelanjutan. Konds
tersebut dapat menmbulkan krss pangan yang dtanda dengan
menngkatnya harga pangan hampr d seluruh duna. Gejala dan
tekanan yang dakbatkan oleh krss pagan global telah muncul d
berbaga belahan duna yang dcrkan dengan melonjaknya harga
pangan duna yang berdampak terhadap keguncangan sosal ekonom
dan poltk d berbaga negara.
Berdasarkan pemantauan FAO bahwa krss pangan duna
2008/2009 akan menjad krss global terbesar abad ke-21. Krss
pangan menmpa 37 negara berkembang. Akbat dar stok pangan
yang terbatas maka harga dar berbaga komodtas pangan akan dapat
mencapa level yang sangat mengkhawatrkan. Harga jagung
dperkrakan mencapa rekor tertngg dalam 11 tahun terakhr, kedela
dalam 35 tahun terakhr, dan gandum sepanjang sejarah. Stok beras
duna mencapa ttk terendah yang mendorong harga mencapa level
tertngg selama 20 tahun terakhr, sedangkan stok gandum mencapa
ttk terendah selama 50 tahun terakhr. Harga seluruh pangan
menngkat pada angka cukup fantasts 75 persen dbandngkan tahun
2000, bahkan harga beberapa komodtas menngkat lebh dar 200
persen.
Menurut PBB, sampa awal tahun 2008 secara global kenakan
harga makanan mencapa 35 persen. Harga benh jagung nak 36
persen, dan harga benh gandum nak 72 persen. Sementara tu, harga
pupuk juga melonjak sampa 59 persen dan harga pakan nak 62
persen. Dampak kenakan n sangat drasakan oleh masyarakat d
negara-negara berkembang, dengan 50-60 persen pendapatan mereka
habs untuk membel kebutuhan makanan, sedangkan d negara-negara
maju, hanya 10-20 persen. Konds n, sangat memukul negara-negara
mskn, memperlambat pertumbuhan perdagangan duna, dan
88
88
mengakhr lonjakan harga komodtas yang sedang berlangsung.
Reses dan gejolak pasar uang global mash berpotens memunculkan
guncangan dan turbulens d pasar regonal.
Krss pangan global yang melanda duna saat n memang
belum memberkan mbas yang relatf besar terhadap Indonesa. Hal
n dsebabkan karena dalam perode tersebut klm d Indonesa mash
mendukung produks pangan sehngga mash dapat memenuh
kebutuhan domestk. Namun demkan, untuk 5 tahun ke depan
kemandran pangan d Indonesa akan menghadap tantangan yang
cukup serus antara lan adalah :
1.
Lemahnya nfrastruktur dasar yang mendukung pertumbuhan
sektor mula dar rgas, jalan sebaga akses dstrbus bahan
baku produks dan penjualan, alat-alat pertanan yang
mendukung produks.
2.
Lemahnya kelembagaan (aturan) dstrbus bahan baku
produks dan penjualan produks pangan. Dstrbus bbt dan
terutama pupuk mash mempunya permasalahan yang cukup
besar bag petan, dmana pada saat musm tanam dstrbus
bahan baku pangan sangat sult dperoleh yang pada umumnya
dsebabkan oleh para penyalur pupuk. Tantangan ke depan
yang perlu datas adalah perbakan atas regulas tata naga
bahan baku dan sekalgus penegakan hukum.
3.
Terkonsentrasnya lahan-lahan pertanan pangan d pulau
Pulau Jawa, dmana dlema yang dhadap d Pulau Jawa
adalah terjadnya alh fungs lahan pertanan menjad
nonpertanan. D ss lan, hngga saat n belum ada nsentf
yang dberkan oleh pemerntah daerah d luar Pulau Jawa
terutama Pulau Sumatera, Kalmantan, Sulawes dan Papua
bag penduduk setempat maupun nvestor baru yang hendak
melakukan aktvtas pertanan pangan d wlayah-wlayah
tersebut. Tantangan n menjad peluang yang sangat bagus
dalam menngkatkan produks pangan secara sgnfkan,
89
89
4.
5.
6.
90
apabla d luar Pulau Jawa djadkan bass pertanan pangan
baru.
Petan d Indonesa menghadap persangan yang tdak adl
dengan petan dar negara-negara lan yang dengan mudah
mendapat perlndungan tarf dan non tarf serta subsd
langsung dan tdak langsung dar pemerntahnya. Apabla
konds n terus berlanjut, maka keberlanjutan pertanan
pangan akan tdak terjamn sehngga jutaan petan pangan akan
kehlangan mata pencaharan.
Pertumbuhan sektor pertanan sangat dperlukan untuk
mengakseleras perekonoman perdesaan. Sektor pertanan
Indonesa, hngga saat n mash sangat tergantung pada hasl
prmer, sehngga nla tambah yang dperoleh mash rendah
dan kurang kompettf d pasar dalam neger maupun luar
neger. Tantangan ke depan bag Indonesa adalah bagamana
upaya untuk mendorong perkembangan produk pertanan
olahan prmer, selan untuk menngkatkan nla tambah juga
menngkatkan dan memperluas pangsa pasar d dalam dan luar
neger.
Membangun sstem agrbsns dengan melakukan perubahan
struktur agrbsns menjad struktur pertanan ndustral melalu
modernsas agrbsns bak dss hulu maupun hlr. Hal-hal
yang perlu dperhatkan antara lan adalah: (a) perlu adanya
nformas tentang karakterstk produk yang dngnkan
konsumen yang dapat cepat dan tepat dsampakan ke seluruh
tngkatan agrbsns mula dar hlr hngga ke hulu (petan);
(b) perlu adanya kegatan pada setap tahapan agrbsns secara
vertkal sehngga kualtas produk akhr yang dhaslkan pun
dapat djamn; dan (c) tdak terjad dstors pasar sehngga
terdapat nsentf yang dapat menngkatkan mutu produk.
90
B.
Krisis Energi
Mengngat semakn terbatasnya ketersedaan energ dar fosl,
banyak negara maju dan berkembang mula mencar sumber energ
alternatf lan penggant mnyak bum. Permasalahan dalam krss
energ duna adalah adanya ketdaksembangan antara permntaan
(demand) dan penawaran (supply) serta akses terhadap sumber daya
energ. Berbaga faktor yang mencptakan ketdaksembangan tersebut
antara lan adalah pesatnya laju pertambahan penduduk dan masfnya
ndustralsas duna. Hal n dapat menngkatkan konsums energ
duna secara drasts dan mengakbatkan tersedotnya cadangan energ
khususnya energ fosl. Dperkrakan hngga tahun 2030 konsums
energ duna mash tergantung kepada energ mnyak bum yang tdak
terbarukan.
Dalam konteks kawasan, Asa Pasfk dengan pertumbuhan
ekonomnya yang dnams hanya memlk cadangan mnyak yang
sedkt dan menyebabkan kebutuhan mnyak kawasan banyak
tergantung pada kawasan lan. Dalam batas tertentu keadaan n juga
dalam oleh Indonesa. Indonesa saat n mash mengandalkan pada
mgas sebaga penghasl devsa maupun untuk memasok kebutuhan
dalam neger. Cadangan mnyak bum dalam konds menurun
(depleting), walaupun gas bum cenderung menngkat. Untuk energ
baru dan terbarukan, meskpun Indonesa memlk potens beragam,
namun pengelolaan dan penggunaannya belum optmal. Berbaga
potens energ tersebut antara lan: sumber energ nabat, gas, panas
bum, energ nuklr, energ surya, energ angn dan energ laut. D ss
lan, Indonesa yang dahulu merupakan negara pengekspor mnyak
saat n telah berubah menjad negara pengmpor mnyak (netimporting country).
Indonesa menghadap tga tantangan untuk pemenuhan
kebutuhan energ dalam neger yatu: (a) mempercepat pencaran
sumber energ sebaga upaya penngkatan cadangan sumber daya
91
91
energ nasonal; (b) menngkatkan proses produks dan pencptaan
nla tambah produks; dan (c) menyedakan energ untuk masyarakat
dalam jumlah yang cukup dengan harga yang terjangkau. D sampng
tu, dem mengurang ketergantungan yang tngg terhadap BBM,
maka pemerntah mula menggalakkan pemanfaatan energ alternatf,
khususnya bofuel yang berasal dar tumbuhan. Pemerntah melalu
Inpres Nomor 1 tahun 2006 telah melakukan sosalsas program
dversfkas energ untuk penyedaan dan pemanfaatan bahan bakar
nabat (biofuel).
Dalam upaya mengatas permasalah kebutuhan energ
alternatf hal-hal yang perlu dlakukan antara lan mencar tanaman
non-pangan sepert jarak pagar yang tdak berkompets dengan
pangan bofuel, boethanol, dan bahan bakar nabat lannya sebaga
alternatf penggant bahan bakar fosl. Tanaman non pangan tersebut
sebaknya dapat dkembangkan sebaga kebun boenerg d lahan krts
bukan hutan atau lahan kebun. Ke depan, strateg pengembangan
boenerg darahkan untuk mendorong produsen skala kecl, UKM dan
bukan ndustr besar. Pengembangan sstem boenerg skala kecl
tersebut dapat berpotens untuk menyedakan energ dengan baya
murah khususnya d daerah terpencl, menngkatkan peluang kerja dan
pertumbuhan ekonom. Kebjakan tersebut darahkan untuk
mendorong pengembangan boenerg berbass perdesaan, terutama d
Luar Jawa dengan memanfaatkan lahan-lahan tdur/krts, dan
berbahan baku non pangan (jarak pagar).
C.
Krisis Ekonomi dan Moneter
Krss moneter d Amerka Serkat tahun 2007-2009
menmbulkan dampak luar basa secara global khususnya bag struktur
pasar keuangan d berbaga negara. Beberapa tantangan yang
bersumber dar ketdakpastan perekonoman global adalah (a)
prospek pertumbuhan ekonom duna yang menurun; (b) kerentanan
pasar keuangan global yang dpengaruh oleh dampak menurunnya
92
92
keyaknan nvestor pasar keuangan terhadap prospek pertumbuhan
ekonom global yang selanjutnya mempengaruh perkembangan harga
komodtas global; dan (c) harga komodtas global bak komodtas
energ maupun komodtas pangan yang mash tngg.
Krss pasar modal (saham dan surat utang) global pada
dasarnya hanya mempengaruh nvestor pasar modal. Tetap krss
perbankan global bsa mempengaruh sektor rl ekonom duna,
termasuk Indonesa. Sektor perbankan AS yang sedang terpuruk,
mengalam kekurangan modal, sehngga sult untuk dapat
memnjamkan dolarnya, termasuk ke bank-bank nternasonal d
Eropa dan Asa. Akbatnya, perbankan nternasonal juga mengalam
kekurangan dolar untuk member pnjaman ke para pengusaha duna
yang membutuhkan dolar untuk nvestasnya (untuk mpor mesn,
bahan baku, dan sebaganya), termasuk d Indonesa. Dampak
selanjutnya, walaupun suku bunga bank sentral AS (atau Fed Funds
Target Rate) sudah dturunkan hngga 1,5 persen, namun suku bunga
London Inter-Bank Offer Rate (LIBOR), yang dgunakan sebaga
patokan suku bunga yang dgunakan oleh pelaku ekonom melonjak
cukup tajam.
Dampak reses ekonom AS dan Eropa terhadap Indonesa
adalah negatf, tetap karena net-ekspor (ekspor dkurang mpor)
hanya menggerakkan sektar 8 persen dar produk domestk bruto
(PDB) Indonesa, maka dampaknya relatf kecl dbandngkan dengan
negara tetangga yang ketergantungan ekspornya ke AS besar,
msalnya Hong Kong, Sngapura, dan Malaysa.
Menurut Bank Duna, krss ekonom global berdampak
terhadap kemsknan d negara-negara berkembang yang jumlahnya
mencapa 130-155 juta akbat adanya kenakan harga pangan dan
bahan bakar. Total penduduk mskn dengan pendapatan kurang dar
US$ 2 per har dperkrakan lebh dar 1,5 mlar. Selan tu, juga
dperkrakan bahwa negara-negara berkembang menghadap
93
93
pembayaan dar US$ 270-US$700 mlar, tergantung pada tngkat
keparahan ekonom dan krss keuangan.
Krss keuangan global telah memcu kesadaran, khususnya
dar negara maju, tentang perlunya upaya untuk melakukan perbakan
global governance sstem keuangan dan ekonom duna. Untuk
menghndar terulangnya krss perlu lebh mengkutsertakan
emerging economies yang perannya semakn pentng dalam dnamka
ekonom global. Dalam katan n, terbuka peluang untuk lebh
menyuarakan kepentngan negara berkembang, bak usulan mengena
pendanaan bag pembangunan dalam upaya memulhkan ekonom,
maupun usulan perbakan global economic governance.
Krss ekonom yang terkat dengan pembangunan juga telah
dbahas pada KTT PBB pada tanggal 24-29 Jun 2009 yang
menghaslkan outcome document berupa normative framework yang
dantaranya mengedepankan reformas arstektur ekonom global,
pemberdayaan badan PBB dalam pembahasan su ekonom global dan
mengukuhkan komtmen pencapaan MDGs tahun 2015.
Beranjak dar perjalanan perekonoman akhr-akhr n, serta
mash tnggnya ketdakpastan global dewasa n, upaya memperkuat
perekonoman nasonal ke depan dfokuskan pada strateg yang tepat
dan responsf dalam pengelolaan dan pengembangan sektor pertanan
agar semakn memlk ketahanan yang bak. Ketahanan sektor
pertanan yang semakn bak tdak hanya mendorong sektor pertanan
untuk dapat menyerap rsko dampak kenakan harga global sepert
terjad dewasa n, namun juga dapat berkontrbus strategs pada
penngkatan potens pertumbuhan ekonom ke depan. Dengan
karakterstk geografs dan sumber daya alam yang dmlk dapat
mendukung upaya untuk memperkuat sektor pertanan. Namun
demkan, tantangan d sektor pertanan mash cukup berat antara lan
adalah :
94
94
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Renvestas jangka panjang untuk mengembalkan daya
dukung panta utara Jawa sebaga nfrastruktur dasar pertanan
nasonal
Investas yang mendukung untuk pembukaan wlayah
pertanan d luar Jawa
Anggaran mult-tahun dan mult-komtmen dar pemerntah
untuk mendukung penyedaan nfrastruktur pertanan
Investas untuk mendukung perbakan bendung, pembangun
jarngan rgas, dan pembenahan SDM
Investas perdesaan untuk mendukung pengembangan
nfrastruktur, teknolog berbahan baku lokal guna
memanfaatkan keunggulan komparatf, kelembagaan, kredt,
dan akses pasar bahan baku
Komtmen dar Pemerntah daerah untuk mengalokaskan
anggaran yang memada kepada sektor pertanan
Penngkatan ndeks pertanaman agar dapat menngkatkan
produktvtas lahan d Indonesa, dmana dar 7,4 juta hektar
lahan, baru dapat dtanam 1,6 kal dalam setahun
Suku bunga yang layak untuk mendorong perekonoman d
tengah menngkatnya tekanan nflas dan kecenderungan nak
atau stablnya suku bunga global
Penngkatan kualtas produks pangan dan nla tambah
produk pangan Indonesa
Baya produks dan pemasaran produk pertanan mash perlu
dtekan, termasuk tata naga, sehngga daya sang komodtas
pertanan menjad kuat
menngkatkan stok pangan yang cukup untuk pengamanan dan
stablsas harga, serta menngkatkan jarngan dstrbus
pangan.
95
95
4.3.2. Kompetisi Pemanfaatan untuk Pangan, Pakan dan Energi
(Food, Feed and Fuel)
Sektor pertanan sebaga sumber bahan pangan menghadap
tantangan baru yatu tdak hanya untuk memenuh kebutuhan pangan
bag penduduk tetap juga untuk memenuh bahan baku sumber energ
alternatf (biofuel) dalam mengatas persoalan krss energ global.
Berdasarkan pada konds tahun 2007 dmana harga mnyak bum
mengalam penngkatan berksar US$ 59,26-US$ 70 per barel, maka
beberapa negara maju dan berkembang mula mencar sumber energ
alternatf penggant mnyak bum sebaga sumber energ terbesar yang
dapat dgunakan oleh banyak negara.
Kenakan harga mnyak duna tersebut berdampak terhadap
melonjaknya harga-harga pangan secara dramats, sepert yang terjad
pada pangan strategs yatu gandum, beras, dagng, dan susu. Sebagan
besar negara yang memlk sumberdaya alam agak berlmpah, mula
mengembangkan bahan bakar bolog (biofuel), sehngga mendorong
permntaan terhadap mnyak nabat duna menjad menngkat pesat.
Kebjakan pengembangan biofuel d negara-negara maju (dan negaranegara berkembang) telah menyebabkan perubahan fokus
pemanfaatan komodtas pangan dan pertanan, tdak hanya untuk
memenuh kebutuhan pangan, tap juga untuk memenuh energ.
D tengah stuas pelk n, tren biofuel, sumber energ
alternatf yang berasal dar tumbuhan, muncul ke permukaan.
Berbaga peneltan menyebutkan bahwa tanaman yang berpotens
menghaslkan biofuel kebanyakan berasal dar tanaman pertanan,
sepert jagung, sngkong, tebu, kedela, gandum, sorgum, dan kacangkacangan. Tanaman-tanaman n ada yang dapat dubah menjad
etanol dan bodesel yang bsa dgunakan sebaga sumber energ
penggant mnyak bum.
Menurut laporan dar International Institute for Sustainable
Development (IISD, 2007) bahwa Amerka Serkat mengeluarkan
96
96
anggaran US$ 7 mllar untuk mendukung pengembangan etanol, yang
sekalgus telah mengkonvers 20 persen dar produks jagung d dalam
negernya, dan dperkrakan akan nak menjad 32 persen pada tahun
2016. Un Eropa juga telah mentargetkan 10 persen dar konsums
bahan bakar d sektor transportas pada tahun 2020 akan berasal dar
biofuel. Target yang lebh besar juga dcanangkan oleh Amerka
Serkat, yatu 36 mlar galon konsums bahan bakar biofuel pada
tahun 2022. Akbat berkutnya, harga duna komodtas mnyak dan
lemak yang dapat dgunakan untuk energ menjad menngkat tajam,
bahkan ketka harga-harga pangan lan cenderung menurun.
Menurut World Bank, konsums kalor d sejumlah negara
mskn berkurang sektar setengah hngga satu persen ketka harga
bahan makanan mayortas menngkat 1 persen. Harga bahan pangan
menngkat akbat tnggnya permntaan pasokan bahan bofuel. Jka
dekuvalenkan, jumlah orang yang terancam krss pangan d duna
bsa menngkat hngga 16 juta bag setap penngkatan persentase
dalam harga rl. In berart ada 1,2 mlar orang terancam kelaparan
krons pada tahun 2025, sebanyak 600 juta lebh banyak dar perkraan
semula.
Mengngat krss pangan global n tdak terjad dalam solas,
melankan terkat dengan krss energ dan krss fnansal, yang serng
dsebut dengan triple Fs (food, fuel, fnancal). Akbatnya, negara
maju lebh memprortaskan anggarannya untuk baya stmulus
ekonom masng-masng, sehngga mengurang dana bag pnjaman
dan bantuan untuk negara berkembang.
Pertumbuhan konsums dar sektor non pangan saat n
dpredks akan menjad konsums terbesar khususnya untuk
pemenuhan kebutuhan bahan bakar nabat (bodesel). Data predks
Oil World mengena komposs konsums mnyak nabat untuk mnyak
dan lemak; pangan, non pangan; dan pakan ternak sebesar 80:14:6,
konds tersebut akan berubah d tahun 2010.
97
97
Kekhawatran terbesar adalah apabla konsums bodesel
tersebut akan mengambl konsums mnyak dan lemak makan. Hal n
akan berdampak terjad tark menark antara kebutuhan untuk ndustr
pangan dan non pangan yang bermbas semakn tnggnya harga
komodtas pangan. Dperkrakan ke depan konsums bodesel tersebut
akan bersumber kepada mnyak nabat sepert rapeseed (kanola) dan
mnyak kelapa sawt. Apabla ekspans pemanfaatan bahan pangan
yang begtu cepat bag sektor boenerg maka tantangan baru yang
dhadap adalah rentannya ketahanan pangan tngkat rumah tangga
dan tngkat nasonal melalu empat dmens yatu ketersedaan, akses
pangan, volatltas harga, dan konsums serta dampaknya terhadap
pendapatan produsen/petan.
Pasokan pangan yang cukup dapat terancam oleh produks
boenerg jka lahan dan sumber daya produktf lannya beralh dar
bud daya tanaman pangan. Saat n ada sektar 14 juta ha lahan yang
telah dgunakan untuk produks biofuel car, atau setara dengan 1
persen dar lahan duna yang dapat dbuddayakan, dan n dapat
menngkat menjad 2,5-3,8 persen tahun 2030.
Pemerntah sampa tahun 2025 menargetkan pemakaan energ
dar biofuel menngkat menjad 5 persen dar total konsums. Tanaman
yang dtargetkan adalah kelapa sawt, jarak pagar, dan tebu. Tahun
2010, mnyak sawt Indonesa dpredks akan mencapa 22,3 juta ton.
Permntaaan ekspor CPO akan makn menngkat. Berdasarkan hal
tersebut, maka asums kebutuhan akan mnyak dan lemak makan
sebesar 4,25 juta ton, ndustr oleochemcal 1,35 juta ton dan bodesel
2,45 juta ton. Hal n memberkan ndkas, bahwa tark-menark
bahan baku antara ndustr pangan dan non pangan tdak akan terjad
d Indonesa yang produksnya dpredks mencapa 22,3 juta ton, akan
tetap potens tark-menark akan terjad d pasar ekspor akbat
permntaan CPO yang menngkat d pasar nternasonal.
98
98
Indonesa perlu memprortas pengembangan sektor pertanan
untuk pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat dalam rangka
mewujudkan ketahanan pangan. Sedangkan untuk kebutuhan energ
alternatf darahkan ke pengembangan tanaman bukan pangan atau
bahan pangan yang tdak strategs/pokok. Agar tanaman sumber
boenerg tdak “menggusur” lahan pangan dperlukan suatu kebjakan
yang melndung penggunaan lahan pangan untuk tdak dgunakan
oleh tanaman sebaga bahan baku sumber energ alternatf (boenerg).
4.3.3. Perubahan Iklim Global
Konds perubahan klm global yang terjad saat n telah
menmbulkan dampak negatf bag masyarakat luas dengan
munculnya krss persedaan makanan akbat tnggnya potens gagal
panen, krss ketersedaan ar untuk sektor pertanan, peternakan dan
perkanan. Dengan adanya perubahan klm tersebut dapat
mengacaukan musm hujan dan ketersedaan ar yang dapat
mengganggu produks pangan pokok. Menurut berbaga ramalan
bahwa dampak dar El Nno tahun 2009 dapat mengakbatkan
terjadnya kekerngan secara ekstrm hngga mencapa 80 persen
sampa dengan Maret 2010. Ancaman dar perubahan klm juga
berdampak terhadap ketersedaan ar, dmana hampr 70 persen ar
duna dgunakan untuk pertanan.
Fenomena dar perubahan klm juga memberkan dampak
terhadap pergeseran awal musm hujan yang berlangsung lebh sngkat
dengan ntenstas curah hujan lebh tngg, sedangkan musm
kemarau/kerng lebh panjang yang berakbat pada menurunnya
produks pangan secara global. Pada saat n gejala dar perubahan
klm sudah dapat drasakan oleh seluruh duna, dmana
Musm Kerng (MK) yang semakn panjang dan Musm Hujan (MH)
yang semakn pendek. Untuk beberapa negara d duna sudah terlhat
dengan adanya bada dan banjr d kota-kota besar, serta
99
99
menngkatnya cuaca ekstrm yang tentunya sangat drasakan
khususnya d negara-negara trops.
Para ahl memperkrakan perubahan klm global pada tahun
2030 akan menyebabkan kenakan suhu satu derajat celsus, naknya
frekuens, dan ntenstas kekerngan, banjr, cyclone trops dan angn
topan. Konds tersebut akan mengurang ar tanah maupun ar sunga
sehngga berdampak negatf terhadap ketersedaan ar rgas yang
pada akhrnya akan mempengaruh kelayakan lahan yang dapat
dgunakan pertanan. Dampak negatf dar perubahan klm global
terhadap pertanan sudah sangat drasakan oleh negara-negara d
kawasan gars khatulstwa sepert Indonesa. Kawasan trops akan
menderta pukulan produks pangan akbat besarnya varabltas klm
menjelang tahun 2030.
Bag beberapa negara mskn dan berkembangan dhadapkan
pada kebutuhan ar yang cenderung menngkat serng dengan
menngkatnya populas global. Akbat dar pemanasan global dapat
juga menyebabkan permukaan ar laut nak sehngga dapat
mengancam hlangnya areal pertanaman untuk pangan. Perubahan
klm dapat mengganggu produks pangan yang berdampak terhadap
naknya harga komodtas pangan. Dss lan produks komodtas
pangan dhadapkan pada tantangan selan untuk kebutuhan manusa
juga dhadapkan untuk penyeda bahan biofuel yang pada akhrnya
akan berdampak terjad kompets antara kepentngan pangan dan
bofuel.
Dampak dar perubahan klm global, mnmal dapat
mempengaruh tga unsur klm dan komponen alam yang sangat erat
katannya dengan produks pertanan dan bermplkas pada
terganggunya ketahanan pangan nasonal. Ketga unsur yang
dmaksud yatu: (a) naknya suhu udara yang juga berdampak
terhadap unsur klm lan, terutama kelembaban dan dnamka
atmosfr; (b) berubahnya pola curah hujan dan makn menngkatnya
100
100
ntenstas kejadan klm ekstrm (anomal klm), sepert El Nno dan
La Nna; dan (c) naknya permukaan ar laut akbat pencaran gunung
es d kutub utara.
Tantangan yang dhadap oleh Indonesa terhadap ketahanan
pangan akbat adanya pengaruh perubahan klm mencakup
keseluruhan dmens yang terkat dengan food availability, food
accessibility, food utilization and food systems stability. Perubahan
klm dapat juga memberkan dampak negatf terhadap aspek
kehdupan manusa sepert kesehatan, aset, produks dan saluran
dstrbus pangan, serta daya bel dan alran arus pemasaran. Untuk
jangka pendek, dampak tersebut dapat terlhat dengan adanya
penngkatan frekuens dan ntenstas kejadan klm ekstrm yang
muncul saat n, sedangkan untuk jangka panjang dapat terlhat dengan
adanya perubahan temperatur dan pola curah hujan. Dampak negatf
tersebut akan lebh besar menmpa penduduk dan masyarakat petan
khususnya d negara-negara berkembang karena beberapa hal yatu:
(a) ketersedaan nfrastruktur yang kurang memada; dan (b) klm
ekstrm d sektar khatulstwa akan lebh serng terjad, khususnya
bag sebagan besar negara-negara berkembang terletak d wlayah n.
Mengngat dampak dar perubahan klm tersebut dapat
merupakan ancaman yang sangat potensal terhadap stabltas
ketahanan pangan, khususnya dampak yang sangat rentan terancam
adalah sektor pertanan sehngga kelompok yang palng rawan
merasakan adalah para petan yang menggantungkan nafkah utamanya
dar sektor pertanan. Pada umumnya para petan d Indonesa yang
latar belakang penddkannya mash rendah dan pemlkan modal/aset
terbatas akan mengalam kesultan dalam proses adaptas untuk
menghadap perubahan klm.
Saat n d Indonesa, tumpuan utama pasokan pangan mash
pada sstem pertanan konvensonal, dmana peranan klm sangat
menentukan bag petan untuk mengambl keputusan tentang
101
101
komodtas apa yang akan dproduks, berapa banyak, kapan, dmana,
serta teknk buddaya yang dterapkannya. Untuk tu, dperlukan suatu
strateg yang snergs antara pemerntah dan masyarakat untuk dapat
bersama-sama dengan petan mengatasnya melalu upaya adaptas
dan mtgas.
Dversfkas usahatan merupakan salah satu bentuk adaptas
terhadap perubahan klm yang secara tekns – ekonom – sosal layak
dkembangkan adalah:
1.
Dversfkas usahatan yang lebh selaras dengan karakterstk
sumberdaya alam dan lngkungan. Dengan teknk dversfkas
yang tepat, sfat smboss mutualstk antar speses tanaman/
ternak/kan dapat dmanfaatkan secara lebh optmal sehngga
per unt sumberdaya yang dkelola dapat menghaslkan bahan
pangan, serat ataupun bahan baku ndustr lebh banyak.
Dversfkas usaha tan bahan pangan akan dapat memperkecl
peluang terjadnya kerugan total sehngga efektf untuk
memnmalkan rsko dalam menghadap ketdakpastan yang
semakn tngg akbat perubahan klm.
2.
Pemlhan varetas bbt dan benh yang tepat dan lebh mampu
bertahan terhadap konds yang ekstrem – kemarau panjang,
genangan ar, ntrus ar laut – atau berbaga varetas tanaman
yang cocok untuk musm hujan yang lebh pendek
3.
Penggunaan pupuk organk untuk menngkatkan kesuburan
tanah dan menjamn agar tanah mampu untuk menahan ar.
4.
Pemelharaan saluran rgas, waduk, dam, DAS untuk
penyedaan ar.
5.
Pengaturan pola tanam dan percepatan yang dsesuakan
dengan awal dar turun hujan dan menggant tanaman pangan
dengan tanaman palawja pada saat mulanya musm kemarau.
6.
Pembangunan kapastas SDM dalam mengakses dan
mengnterpretaskan nformas BMG.
102
102
7.
Intervens pemerntah yang langsung dan terencana kepada
petan , dengan menyedakan pengetahuan baru atau peralatan
baru atau mencarkan teknolog-teknolog baru.
4.3.4. Keseimbangan Pertumbuhan Penduduk dan Permintaan
Pangan versus Produksi Pertanian
Ketahanan pangan sangat dtentukan dar berbaga sektor
penghasl berbaga komodtas pangan bak nabat maupun hewan.
Dengan jumlah penduduk yang cukup besar untuk 5 tahun ke depan
yang lebh dar 200 juta dengan pertumbuhan rata-rata per tahun
sebesar 1,20 persen (Tabel 4.3), maka sektor pertanan, hortkultura,
peternakan, perkebunan, kehutanan dan kelautan harus terus
dtngkatkan bak dalam jumlah, keragaman dan mutu untuk dapat
memenuh kebutuhan pangan penduduknya.
Tabel 4.3. Proyeks Penduduk Indonesa Menurut Provns Tahun
2009-2014
Tahun
Proyeksi Penduduk
(000 jiwa)
1
2009
230.632
2
2010
233.477
1,23
3
2011
236.331
1,22
4
2012
239.174
1,20
5
2013
242.013
1,19
6
2014
244.815
1,16
No.
Pertumbuhan Rata-rata Per Tahun
Pertumbuhan
(%)
1,20
Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia Per Provinsi 2005-2015, BPS, 2005 (Diolah
BKP
103
103
Pemenuhan kebutuhan bahan pangan tdak hanya dfokuskan
pada lahan sawah tetap juga darahkan pada sumber produks
karbohdrat lannya (non beras), serta pengembangan produks
komodtas sumber proten sepert kacang-kacangan, dagng sap dan
ayam, telur, kan, susu, sayur dan buah.
Pola konsums pangan masyarakat Indonesa darahkan untuk
mencapa pola pangan yang deal yatu pola konsums pangan yang
beragam, bergz sembang dan aman. Pencapaan pola pangan
tersebut tercermn pada skor Pola Pangan Harapan (PPH), dmana
pada tahun 2014 dharapkan PPH sekurang-kurangnya mencapa 93,3.
Dengan pencapaan skor PPH tersebut, konsums komodtas pangan
utama yang menghaslkan karbohdrat ke depan akan semakn
menurun setap tahunnya sedangkan konsums penghasl proten bak
nabat dan hewan akan menngkat sebagamana dapat dlhat pada
Tabel 4.4.
Tabel 4.4. Proyeks
Konsums Pangan
Tahun 2009-2015 (000 Ton)
Kelompok Pangan
a. Beras
b. Jagung
c. Kedela
d. Dagng Sap *)
e. Dagng Ayam**)
f. Telur***)
g. Ikan
h. Susu
. Gula pasr
j. Sayur
k. Buah
Penduduk
Indonesa
2009
2010
2011
2012
2013
2014
23.654
700
23.611
698
2.283
193.296
1.263
1.824
6.471
492
2.204
13.553
7.752
23.476
694
2.391
205.266
1.342
1.922
6.872
523
2.238
13.718
7.847
23.329
690
2.450
217.458
1.421
2.041
7.280
554
.272
13.883
7.941
23.172
685
2.479
229.878
1.503
2.163
7.696
585
2.306
14.048
8.035
23.001
680
2.508
242.490
1.585
2.286
8.118
618
2.340
14.211
8.128
183.450
1.199
1.824
6.142
467
2.171
13.388
7.658
Sumber: Susenas 2006, BPS (Diolah BKP)
Keterangan: *); hanya untuk konsumsi daging sapi
**): hanya untuk konsumsi ayam ras dan ayam kampung
***): hanya untuk konsumsi telur ayam ras dan ayam kampong
104
104
Untuk 5 tahun ke depan dmana jumlah penduduk terus
menngkat, maka kebjakan penyedaan pangan yang dapat
mendekatkan akses pangan kepada masyarakat menjad su sentral
dalam pembangunan sekalgus menjad fokus utama dalam
pembangunan pertanan. Tantangan dalam penngkatan penyedaan
pangan tersebut serng dengan penngkatan kesempatan kerja bag
penduduk guna memperoleh pendapatan yang layak untuk dapat
mengakses pangan. Kebjakan pemantapan ketahanan pangan dalam
hal n termasuk d dalamnya adalah terwujudnya stabltas pangan
nasonal.
Oleh karena tu, ketersedaan pad, jagung, dan kedela harus
terus dtngkatkan, sehngga bahan pangan mudah terjangkau oleh
masyarakat dan mengurang ketergantungan pada mpor. Penngkatan
kebutuhan jagung dan kedela tdak bersfat langsung. Komodtas
jagung selan dkonsums langsung untuk beberapa penduduk d
Indonesa, namun sebagan besar produks jagung dgunakan sebaga
bahan baku utama ndustr pakan. Kebutuhan jagung akan terus
menngkat serng dengan menngkatnya kebutuhan dagng, telur, dan
susu yang kesemuanya tu merupakan bahan pangan utama untuk
memenuh kebutuhan proten hewan.
Pengembangan ketersedaan kedela, dapat berdampak untuk
mengurang tekanan kenakan harga kedela mpor. Komodtas kedela
merupakan bahan baku utama bag ndustr tahu dan tempe. Kedua
jens pangan n adalah sumber proten (nabat) andalan kelompok
pendapatan menengah kebawah dan menengah keatas. Kebutuhan
akan gula juga merupakan bagan dar menu haran dan bahan
pembantu utama dalam berbaga jens ndustr makanan yang sampa
saat n peranannya tak mudah dsubsttus bahan pemans lan.
Dpredkskan kebutuhan jagung, kedela, dan gula mash akan terus
menngkat selama 5 tahun ke depan
105
105
Dalam mewujudkan penyedaan bahan pangan d Indonesa,
tantangan yang dhadap adalah pertumbuhan permntaan pangan yang
lebh cepat dar pertumbuhan penyedaan. Permntaan pangan yang
menngkat merupakan resultan dar penngkatan jumlah penduduk,
pertumbuhan ekonom, penngkatan daya bel masyarakat, dan
perubahan selera. Sementara tu, pertumbuhan kapastas produks
pangan nasonal cukup lambat dan stagnan karena: (a) adanya
kompets dalam pemanfaatan sumberdaya lahan dan ar; dan (b)
stagnans pertumbuhan produktvtas lahan dan tenaga kerja pertanan.
Ketdaksembangan pertumbuhan permntaan dan pertumbuhan
kapastas produks nasonal mengakbatkan kecenderungan
menngkatnya penyedaan pangan nasonal dar mpor. Konds n
jka tdak dantspas dengan bak dapat mengakbatkan
ketdakmandran penyedaan pangan nasonal. Dengan kata lan hal
n dapat dartkan pula bahwa penyedaan pangan nasonal (dar
produks domestk) dsaat yang akan datang tdak stabl.
Pengembangan sektor pertanan sangat terkat dengan masalah
sumberdaya lahan (dan peraran) sebaga bass kegatan sektor
pertanan. Sumberdaya lahan pertanan tersebut semakn terdesak oleh
kegatan perekonoman lannya, antara lan: prasarana pemukman dan
transportas, teknolog, SDM, kegatan hulu dan hlr, kesejahteraan
masyarakat produsen maupun konsumen, sstem pasar domestk
hngga global, dan penyelenggaraan pelayanan publk yang masngmasng dapat salng mempengaruh. Mengngat demkan besarnya
peranan dan kompleksnya aspek yang terkat dalam upaya
mewujudkan stabltas penyedaan pangan nasonal dar waktu ke
waktu, pembangunan sektor pertanan memerlukan perhatan dan
pemkran yang terntegras serta upaya penyelesaan yang bersfat
menyeluruh.
Beberapa tantangan yang dhadap dalam sektor pertanan
pangan nasonal antara lan adalah:
106
106
1.
2.
3.
Dalam rangka menngkatkan penyedaan beberapa komodtas
pangan strategs dalam neger sangat terkat dengan
ketersedaan lahan. Dss lan pemerntah dhadapkan pada
menngkatnya permntaan lahan akbat terjadnya penngkatan
jumlah penduduk. Dengan menngkatnya jumlah lahan untuk
pemukman akan berdampak terhadap penurunan luas baku
lahan pertanan dan juga menngkatnya ntensstas usahatan
d daerah alran sunga (DAS) hulu. Penurunan luas baku lahan
pertanan, khususnya lahan sawah, yang telah berlangsung
sejak paruh kedua dekade 1980-an, saat n cenderung semakn
besar serng dengan penngkatan konvers ke non pertanan,
khususnya d Pulau Jawa. Pada beberapa tahun terakhr, luas
baku lahan sawah d Luar Jawa juga telah mengalam
penurunan.
Ketersedaan sumberdaya ar untuk kebutuhan pertanan
semakn langka dan terbatas karena penngkatan konflk antara
para pengguna ar bak untuk kepentngan rumah tangga,
pertanan dan ndustr, termasuk penggunaan ar permukaan
dan ar bawah tanah d perkotaan. Saat n sektor pertanan
menggunakan hampr 80 persen kebutuhan ar total, sedangkan
kebutuhan untuk ndustr dan rumah tangga hanya 20 persen.
Pada tahun 2020,dperkrakan akan terjad kenakan kebutuhan
ar untuk rumah tangga dan ndustr sebesar 25-30 persen.
Dalam katan n sektor pertanan menghadap tantangan untuk
menngkatkan efsens dan optmalsas pemanfaatan sumber
daya lahan dan ar secara lestar dan mengantspas persangan
dengan aktftas perekonoman dan pemukman yang
terkonsentras d Pulau Jawa.
Dampak dar penggundulan hutan dan konvers lahan tersebut
antara lan adalah berubahnya klm secara global serta
menngkatnya eros, banjr dan kekerngan. Penurunan luas
baku sawah d daerah hlr pada konds jumlah petan tetap
107
107
4.
5.
108
bahkan bertambah telah mendorong penngkatan ntenstas
usahatan d daerah hulu yang berakbat pada penurunan
kualtas DAS. Penurunan kualtas DAS menyebabkan efsens
saluran rgas menurun dan penurunan efsens n makn cepat
karena kurangnya pemelharaan dan rehabltas hutan.
Pemanfaatan sstem IPTEK Pertanan mula dar hulu
(peneltan tngg dan strategs) sampa hlr (pengkajan
teknolog spesfk lokas dan dsemnas peneltan kepada
petan) belum terbangun secara bak. Efsens sstem IPTEK
d sektor pertanan n perlu dbangun melalu snkronsas
program ltbang pertanan mula dar hulu sampa hlr dan
snkronsas program ltbang pertanan dengan lembaga
peneltan lannya. Selan tu, efsens sstem IPTEK pertanan
n perlu ddukung oleh sstem penddkan pertanan yang
mampu menghaslkan penelt yang berkemampuan
(competent) dan produktf (credible). Juga perlu dbangun
kembal sstem penyuluhan petan yang lebh efektf dan
efsen.
Teknolog produks yang menggunakan benh unggul dan
pupuk kma, yang secara ntensf dterapkan sejak awal 70-an
pada ekolog sawah berhasl memacu produks cukup tngg.
Namun penerapan teknolog tersebut juga menyebabkan
merosotnya kualtas dan kesuburan lahan (soil fatigue), serta
terdesaknya varetas unggul lokal dan kearfan teknolog lokal
yang menjad cr dan kebanggaan masyarakat setempat.
Sementara tu, terkonsentrasnya pengembangan teknolog
pangan
pada
lahan
sawah
menyebabkan
kurang
berkembangnya teknolog pada ekosstem lannya. Pada saat
teknolog lahan sawah relatf stagnan, sementara tu, teknolog
lahan kerng, lahan rawa/lebak, lahan pasang surut relatf
belum mampu menngkatkan produktvtas tanaman secara
sgnfkan.
108
6.
7.
8.
Kebjakan pengembangan komodtas pangan, termasuk
teknolognya yang terfokus pada beras telah mengabakan
potens sumber-sumber pangan karbohdrat lannya, dan
lambatnya pengembangan produks komodtas pangan sumber
proten sepert sereala, dagng, telur, susu serta sumber zat
gz mkro yatu sayuran dan buah-buahan. Konds demkan
berpengaruh pada rendahnya keanekaragaman bahan pangan
yang terseda bag konsumen. Selanjutnya apabla teknolog
pengembangan aneka pangan lokal tdak cepat dlakukan,
maka bahan pangan lokal akan tertekan oleh membanjrnya
anekaragam pangan olahan mpor.
Teknolog pasca panen belum dterapkan dengan bak
sehngga tngkat kehlangan hasl dan degradas mutu hasl
panen mash cukup tngg. Demkan pula agrondustr sebaga
wahana untuk menngkatkan nla tambah dan penghaslan
bag keluarga petan belum berkembang sepert yang
dharapkan. Penngkatan pelayanan teknolog tepat guna serta
penyedaan prasarana usaha harus dupayakan untuk
menunjang pengembangan usaha pasca panen dan agrondustr
d perdesaan.
Belum memadanya prasarana dan sarana transportas, bak
darat dan terlebh lag antar pulau, yang menghubungkan
lokas produsen dengan konsumen menyebabkan kurang
terjamnnya kelancaran arus dstrbus bahan pangan ke
seluruh wlayah. Hal n tdak saja menghambat akses
konsumen secara fsk, tetap ketdaklancaran dstrbus juga
berpotens memcu kenakan harga sehngga menurunkan daya
bel konsumen. Ketdaklancaran proses dstrbus juga
merugkan produsen, karena dsampng baya dstrbus yang
mahal potens kerugan akbat karena rusak atau susut selama
proses pengangkutan cukup tngg.
109
109
9.
10.
110
Ketdakstablan harga dan rendahnya efsens sstem
pemasaran hasl-hasl pangan pada saat n merupakan konds
yang kurang kondusf bag produsen maupun konsumen. Hal
n antara lan dsebabkan karena lemahnya dspln dan
penegakan peraturan untuk menjamn sstem pemasaran yang
adl dan bertanggung jawab, terbatasnya fasltas perangkat
keras maupun lunak untuk membangun transparans nformas
pasar, serta terbatasnya kemampuan tekns nsttus dan pelaku
pemasaran. Penurunan harga pada saat panen raya cenderung
merugkan petan, sebalknya pada saat tertentu pada musm
paceklk dan har-har besar, harga pangan menngkat tngg
menekan konsumen, tetap kenakan harga tersebut serng
tdak dnkmat oleh petan produsen.
Khusus untuk beras, yang pada saat n peranannya cukup
sentral karena aktvtas produks hngga konsumsnya
melbatkan hampr seluruh masyarakat, pemerntah sangat
memperhatkan kestablan produks maupun harganya. Harga
yang relatf stabl dan djaga kewajarannya bag produsen dan
konsumen, akan lebh memberkan kepastan penghaslan dan
nsentf berproduks kepada petan dan sekalgus menjaga
kelangsungan daya bel konsumen. Dalam era perdagangan
bebas (globalsas) dan reformas pemerntahan saat n, fungs
dan kewenangan lembaga-lembaga negara sepert Kementeran
Keuangan, Bank Indonesa BRI, Bulog, termasuk kebjakan
subsd yang dahulu sangat berperan dalam menunjang
stablsas sstem perberasan, telah mengalam deregulas
mengkut asas mekansme pasar bebas. Kebjakan harga dasar
menjad sult dpertahankan karena pemerntah tdak dapat lag
membaya pembelan gabah dan operas pasar dalam jumlah
besar, dan Bulog tdak lag memegang hak monopol. Dalam
konds demkan pemerntah harus mengupayakan cara-cara
110
11.
12.
lan untuk menjaga kestablan harga dan memberkan nsentf
berproduks kepada petan.
Terbatasnya kemampuan kelembagaan produks petan karena
terbatasnya dukungan teknolog tepat guna, akses kepada
sarana produks, serta kemampuan pemasarannya. Adalah
tantangan bag nsttus pelayanan yang bertugas memberkan
kemudahan bag petan dalam menerapkan ptek, memperoleh
sarana produks secara enam tepat, dan membna kemampuan
manajemen agrbsns serta pemasaran, untuk menngkatkan
knerjanya memfasltas pengembangan usaha dan pendapatan
petan secara lebh berhasl guna.
Terbatasnya kelembagaan yang menyedakan permodalan bag
usahatan d perdesaan, dan prosedur penyaluran yang kurang
mengapresaskan sfat usahatan dan resko yang dhadap,
merupakan kendala bag berkembangnya usahatan. Demkan
pula, kurang memadanya prasarana fsk menjad kendala
berkembangnya ndustr hulu dan hlr sebaga wahana bag
penngkatan pendapatan petan d perdesaan.
4.3.5. Dampak Pertambahan Penduduk Terhadap Pengentasan
Kemiskinan, Akses Pangan, dan Perubahan Gaya Hidup
Laju pertumbuhan penduduk yang cepat dan terus menngkat
namun tdak dkut oleh menngkatnya kualtas sumberdaya manusa
merupakan tantangan yang harus dhadap dan dantspas oleh negara
kta. Hal n menyebabkan berbaga persoalan yang terjad d dalam
masyarakat, dantaranya mash tnggnya penduduk mskn, tnggnya
angka kematan bu dan bay, rendahnya tngkat dan kualtas
penddkan, merebaknya berbaga penyakt menular, dan serng
terjadnya bencana alam akbat kerusakan lngkungan hdup.
Dengan laju pertumbuhan penduduk d Indonesa yang mash
tngg, maka dapat menjad ancaman yang cukup besar dalam upaya
111
111
penyedaan pangan nasonal. Hal n karena dengan semakn
bertambahnya jumlah penduduk maka permntaan pangan akan
semakn menngkat sejalan dengan pertumbuhan ekonom, daya bel
masyarakat, dan perubahan selera. Dnamka dar ss permntaan n
menyebabkan kebutuhan pangan menngkat dalam jumlah, mutu,
keragaman jens dan keamanannya.
Sementara tu, kapastas produks pangan nasonal, terkendala
oleh karena adanya kompets pemanfaatan dan penurunan kualtas
sumberdaya alam dan penerapan teknolog yang belum optmal.
Apabla permasalahan n tdak dapat dantspas dengan bak, maka
dkhawatrkan akan dapat mengganggu neraca pangan nasonal dalam
jangka panjang. Oleh karena tu, pembangunan ketahanan pangan
nasonal memerlukan dukungan pengelolaan sumber daya alam yang
optmal, penyedaan prasarana dan sarana pertanan, pengembangan
dan penerapan teknolog tepat guna, serta pengembangan SDM yang
memada.
Dss lan untuk dapat memenuh pangan akbat menngkatnya
jumlah penduduk, Indonesa menghadap tantangan yang tdak rngan,
menguatnya masalah pencemaran lngkungan dan penurunan
keanekaragaman hayat terjad akbat ntensfnya penggunaan
agronput. Keberlanjutan dalam sstem produks bahan pangan akbat
degradas lahan dan kualtas lngkungan yang terus berlangsung serta
fenomena pemanasan global memcu terjadnya perubahan klm.
Untuk tu sektor pertanan memlk multfungs yang
mencakup aspek produks atau ketahanan pangan, penngkatan
kesejahteraan petan atau pengentasan kemsknan, dan menjaga
kelestaran lngkungan hdup. Bag Indonesa, nla fungs pertanan
tersebut perlu dpertmbangkan dalam penetapan kebjakan struktur
nsentf sektor pertanan. Komtmen dukungan nsentf melalu
pemahaman peran multfungs pertanan perlu ddefnskan secara
luas, bukan saja nsentf ekonom (subsd dan proteks), tetap juga
112
112
dukungan pengembangan sstem dan usaha agrbsns dalam art luas.
Pengembangan lahan pertanan abad akan dapat dwujudkan jka
sektor pertanan dengan nla multfungsnya dapat memberkan
manfaat bag penngkatan kesejahteraan petan dan pengentasan
kemsknan.
Kendala untuk dapat menngkatkan akses bag semua ndvdu
agar dapat menjad sumberdaya manusa yang berkualtas untuk hdup
sehat dan aktf adalah pengembangan sektor pertanan melalu
dversfkas usaha tan berbass sumberdaya lokal bak d lahan
sawah, lahan kerng maupun lahan pekarangan. Beberapa tantangan
yang dhadap dalam penngkatan komodtas pangan melalu kegatan
usaha dversfkas usaha tan antara lan adalah: (a) akses petan
terhadap sumber permodalan untuk mendukung pengembangan
komodtas bernla ekonom tngg; (b) akses petan terhadap sumber
produks (pupuk, benh, ar, teknolog); (c) aksesbltas terhadap
teknolog usaha tan non beras; (d) manajemen petan melalu
perbakan pelayanan penyuluhan, khususnya dalam pengembangan
komodtas nonberas; (e) pengembangan nfrastruktur rgas pompa
untuk mempercepat perkembangan dversfkas usaha tan; (f)
penngkatan produktvtas usaha tan atau mplementas program
stablsas harga untuk komodtas yang memlk rsko tngg tetap
tngkat proftabltasnya tngg; (g) pemberdayaan kelembagaan
kelompok tan dan pembangunan jarngan kerja dengan nvestor
dalam rangka mengatas masalah permodalan dan pemasaran
komodtas alternatf; dan (h) pengembangan nfrastruktur (fsk dan
kelembagaan) d tngkat usaha tan, pengolahan dan pemasaran, dan
kerja sama dengan phak terkat dalam rangka penngkatan efsens
pemasaran dan stablsas harga khususnya untuk komodtas palawja
dan hortkultura.
Selan dhadapkan pada tantangan penyedaan pangan yang
terus menngkat dengan semakn menngkatnya jumlah penduduk,
dss lan Indonesa dhadapkan pada masalah penanganan
113
113
kemsknan bak kemsknan absolut maupun kemsknan relatf.
Tantangan yang dhadap dalam pengentasan kemsknan antara lan
adalah mengembangkan kesetaraan poss dan kemampuan
masyarakat dmana fokus penanganan masalah pengentasan
kemsknan ddasarkan pada permasalahan pokok yang dhadap
masyarakat melalu pengembangan nstrumen kebjakan yang relevan.
Ada semblan dmens kemsknan yang dgunakan sebaga
bahan pertmbangan dalam pengentasan kemsknan, yatu: (a)
ketdakmampuan memenuh kebutuhan dasar (pangan, sandang, dan
perumahan); (b) aksesbltas ekonom yang rendah terhadap
kebutuhan dasar lannya (kesehatan, penddkan, santas yang bak,
ar bersh, dan transportas); (c) lemahnya kemampuan untuk
melakukan akumulas kaptal; (d) rentan terhadap goncangan faktor
eksternal yang bersfat ndvdual maupun massal; (e) rendahnya
kualtas sumber daya manusa dan penguasaan sumber daya alam; (f)
ketdakterlbatan dalam kegatan sosal kemasyarakatan; (g)
terbatasnya akses terhadap kesempatan kerja secara berkelanjutan; (h)
ketdakmampuan untuk berusaha karena cacat fsk maupun mental;
dan () ketdakmampuan dan ketdakberuntungan secara sosal.
Perubahan klm mengancam berbaga upaya Indonesa untuk
memerang kemsknan. Dampak dar perubahan klm dapat
memperparah berbaga rsko dan kerentanan yang dhadap oleh
rakyat mskn, serta menambah beban persoalan yang sudah d luar
kemampuan mereka untuk menghadapnya. Dengan demkan,
perubahan klm menghambat upaya orang mskn untuk membangun
kehdupan yang lebh bak bag dr sendr dan keluarga mereka.
Walaupun berdasarkan data BPS dampak dar pembangunan nasonal
pasca krss secara nyata telah mampu penurunan terhadap jumlah
penduduk mskn (Tabel 4.5.).
Pada umumnya karakterstk penduduk mskn secara spesfk
antara lan adalah: (a) sebagan besar tnggal d perdesaan dengan
114
114
mata pencaharan domnan berusaha sendr d sektor pertanan (60
persen); (b) sebagan besar (60 persen) berpenghaslan rendah dan
mengkonsums energ kurang dar 2.100 kkal/har; (c) propors
pengeluaran pangan (> 60 persen) dan kecukupan gz (energ <80
persen), propors rumah tangga rawan pangan nasonal mencapa
sektar 30 persen; dan (d) penduduk mskn dengan tngkat sumber
daya manusa yang rendah umumnya tnggal d wlayah margnal,
dukungan nfrastruktur terbatas, dan tngkat adops teknolog rendah.
Sedangkan kemsknan yang dhadap oleh petan sendr sebagan
besar dsebabkan karena kurangnya akses untuk mendapatkan barang,
jasa, aset dan peluang untuk memperoleh peluang pentng yang
menjad hak setap orang.
Tabel 4.5.
No
Tahun
1
2
3
4
2005
2006
2007
2008
Perkembangan Jumlah Penduduk Mskn 2005-2008
Jumlah Penduduk
Miskin (000)
36.802
39.296
37.168
34.963
Jumlah
Penduduk (000)
Persentase Penduduk
Miskin (%)
219.852
222.747
225.642
228.523
16,74
17,64
16,47
15,30
Sumber : BPS (Diolah BKP)
Dar total jumlah penduduk mskn tersebut, sektar 68 persen
berada d perdesaan yang menggantungkan nasbnya pada sektor
pertanan, sedangkan ssanya d perkotaan. Mengngat bahwa sebagan
besar mata pencaharan penduduk d wlayah perdesaan bergantung
pada sektor pertanan, maka hal n berart bahwa permasalahan
kemsknan sangat terkat dengan sektor pertanan.
Oleh karena tu sektor pertanan mempunya peran yang sangat
strategs dalam pengentasan penduduk mskn d wlayah perdesaan
mengngat bahwa sebagan besar penduduk mskn d wlayah
perdesaan mash sangat bergantung pada sektor tersebut. Sektor
115
115
pertanan merupakan sektor yang sangat strategs untuk djadkan
sebaga nstrumen dalam pengentasan penduduk mskn.
Pemberantasan kemsknan merupakan masalah pembangunan
yang sangat kompleks dan mempunya dmens tantangan lokal,
nasonal maupun global, maka dalam pengembangan sektor pertanan
akan menjad suatu tantangan yang cukup besar untuk dapat
memberkan kontrbus dalam penurunan jumlah penduduk mskn d
wlayah perdesaan. Oleh karena tu tantangan dalam perencanaan
pembangunan 5 tahun ke depan antara lan :
1.
menekan laju pertumbuhan penduduk agar dapat mengurang
jumlah penduduk mskn sebesar 1 persen per tahun dan
penngkatan kesempatan kerja
2.
pemerataan pembangunan yang terntegaras antar sektor, antar
subsektor dalam sektor pertanan dan antar lapsan masyarakat
agar tdak ada lag lapsan masyarakat yang tertnggal sehngga
pertumbuhan ekonom secara keseluruhan dapat menngkat
3.
perencanaan dan pengawasan pembangunan pertanan yang
berbass pada partspas petan, penguatan kelembagaan
petan, pengembangan jarngan pemasaran dan dstrbus
4.
perubahan pola konsums dan produks yang menunjang
kelestaran dan keberlanjutan dar pengembangan sektor
pertanan
5.
perlndungan dan pengelolaan sumber daya alam secara lestar
untuk dapat segera mengatas kerusakan lahan, degradas dan
pencemaran lngkungan yang terjad selama n sebaga akbat
langsung dar penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam
– terutama yang yang tak terbarukan – secara berlebhan
6.
alokas anggaran yang cukup untuk dapat mengembangkan
dan mendukung sektor pertanan mula dar hulu (lahan, benh,
pupuk, sarana prasarana pendukung produks–hngga hlr
(pengolahan pasca panen/ agrondustr) agar mampu
116
116
menyedakan bahan pangan yang aman, jumlah yang cukup
serta mudah dakses oleh masyarakat
Dalam konteks Indonesa, konsttus sudah menjamn bahwa
hak bag setap orang untuk mengembangkan dr melalu pemenuhan
kebutuhan dasarnya. Negara menjamn pemenuhan semua kebutuhan
dasar dan pemerntah memberkan kebebasan bag rakyat untuk
menanam jens tanaman pangan tertentu sesua kearfan lokal masngmasng daerah serta memberkan akses ekonoms kepada rakyatnya.
Dalam mengembangkan produks bahan pangan dan
mengembangkan dverskas pangan harus mengacu pada sumberdaya
lokal dan budaya lokal yang ada, serta pola makan yang danut oleh
masyarakat Indonesa. Oleh karena tu sejalan dengan berkembangnya
ndustr pangan dan ndustr makanan olahan, maka ke depan
masyarakat akan dhadapkan pada banyak plhan makanan yang
sesua selera tanpa kendala keuangan. Preferens dan selera seseorang
akan mengalam perubahan dar plhan makanan yang sederhana
dengan harga murah untuk dapat memenuh kebutuhan dasarnya yang
semula hanya terfokus pada pangan sumber karbohdrat kemakanan
yang juga sumber proten, vtamn dan mneral untuk memenuh
kebutuhan pangan yang beragam bergz sembang agar dapat hdup
sehat dan produktf.
Selan tu mula terjad perubahan dalam pskologs seseorang
dalam bentuk ngn mencoba makanan lan yang lebh mempunya
unsur “kegengsan” yang merupakan salah satu cara untuk memenuh
perubahan gaya hdup yang lebh mapan dan modern. Sehngga
muncul stlah bahwa perubahan gaya hdup (lifestyle) akan mengubah
gaya makan (eat style).
Mengngat d Indonesa pasar cukup besar untuk ndustr
pangan dan ndustr makanan olahan maka pemenuhan kebutuhan
pangan yang sesua dengan gaya hdup akan merupakan tantangan
yang d hadap ke depan khususnya dalam mengembangkan tehnolog
117
117
pangan, ndustr pangan dan ndustr makanan olahan berbass pada
bahan pangan lokal dan budaya lokal, agar dapat memenuh selera
konsumen serta memberkan klm yang kondusf bag
berkembangnya ndustr pangan maupun makanan olahan bak d
provns dan kabupaten/kota. Oleh karena tu pemerntah harus dapat
melakukan rekontruks pola hdup rakyat yang tmbul dar alam
bawah sadar yang selama n mengakar kuat. Dekontruks budaya
yang hanya mengkonsums beras sebaga makanan pokok dapat
dubah untuk mengkonsums makananan beragam dan bergz
sembang agar dapat hdup sehat dan produktf antara lan dengan
menggunakan berbaga macam cara yatu bak melalu meda
massa/elektronk, semnar, jargon-jargon untuk dapat merubah pola
kebudayaan masyarakat yang dapat melawan berbaga masalah
pangan d Indonesa. Bentuk dan jens pangan olahan yang berbass
pada bahan pangan lokal terus dkembangkan sesua dengan selera
(preferens) dan budaya masyarakat.
118
118
BAB V
KEBIJAKAN UMUM KETAHANAN PANGAN NASIONAL
Pemerntah Indonesa dtuntut untuk memenuh komtmen
MDGs yatu menurunkan propors penduduk yang kekurangan pangan
atau yang rentan terhadap kerawanan pangan hngga separuh pada
tahun 2015. Namun, stuas duna saat n menghadap tantangan yang
mempengaruh produks pangan antara lan: perubahan klm global
yang kurang kondusf, perubahan tata ekonom global yang
berpengaruh terhadap ekonom dalam neger dan lan sebaganya. D
sampng tu, kenyataan menunjukkan bahwa daya dukung alam untuk
produks pangan juga cenderung terus menurun, dantaranya
ketersedaan lahan subur semakn menyempt sebaga akbat dar
terjadnya alh fungs lahan dan terjadnya degradas lngkungan
sehngga menurunkan produktvtas dan produks hasl pertanan.
Sementara, kebutuhan pangan justru terus menngkat serng dengan
laju pertumbuhan penduduk yang pesat.
Selan menghadap kendala tersebut d atas, pemerntah juga
menghadap kendala daya dukung sumberdaya manusa yang mash
kurang memuaskan. Human Development Report 2009 1 mencatat
bahwa perngkat Indeks Pembangunan Manusa (IPM) Indonesa
mash relatf rendah, yatu perngkat 111 dar 182 negara. Untuk tu,
pemerntah berkewajban memberdayakan masyarakat untuk bsa
mendukung penngkatan produks dan produktvtas pangan, sehngga
kesenjangan antara konds saat n dan konds deal yang dharapkan
tdak terlalu lebar.
Dengan menghadap berbaga masalah dan tantangan tersebut,
ke depan pemerntah tetap harus dapat mewujudkan ketahanan pangan
1
Sumber : UNDP. Human Development Report 2009.
118
119
nasonal. Hal tersebut berart bahwa pemerntah harus mampu
menyapkan fondas atau pre-condition untuk terus menyedakan
pangan dalam jumlah yang cukup, bermutu dan aman, terutama dar
produks dalam neger dan mendstrbuskannya secara merata ke
berbaga wlayah Indonesa dar waktu ke waktu dengan harga
terjangkau.
Untuk mencapa ketahanan pangan yang berkelanjutan,
serangkaan kebjakan perlu dpersapkan secara terencana dan
sstematk, agar tujuannya dapat tercapa.
5.1.
Arah dan Tujuan Kebijakan
Secara umum tujuan pembangunan ketahanan pangan adalah
untuk membangun ketahanan dan kemandran pangan bak d tngkat
makro (nasonal) maupun d tngkat mkro (rumahtangga/ndvdu).
Pembangunan ketahanan pangan merupakan bagan ntegral dar
pembangunan nasonal yang harus drumuskan secara terpadu dan
seras. Dalam RPJMN 2010-2014, pembangunan ketahanan pangan
menjad program prortas ke-5 untuk menjawab sejumlah tantangan
yang dhadap oleh bangsa dan negara d masa mendatang. Arah
pembangunan ketahanan pangan dalam RPJMN 2010-2014 adalah
untuk menngkatkan ketahanan dan kemandran pangan, melalu
penngkatan produks dan produktvtas, penngkatan nla tambah dan
daya sang, serta penngkatan kapastas masyarakat pertanan,
perkanan dan kehutanan.
Arah pembangunan ketahanan pangan juga mengacu pada
hasl KTT Pangan 2009, yang antara lan menyepakat untuk
menjamn pelaksanaan langkah-langkah yang mendesak pada tngkat
nasonal, regonal dan global untuk merealsaskan secara penuh target
MDGs Nomor 1 dan WFS 1996, yatu mengurang penduduk duna
119
120
yang menderta karena lapar dan malnutrs setengahnya pada tahun
2015. Dengan demkan, mengacu pada RPJMN dan kesepakatan
KTT Pangan tersebut, arah kebjakan umum pembangunan ketahanan
pangan nasonal 2010-2014 adalah untuk: (a) menngkatkan
ketersedaan dan penanganan kerawanan pangan; (b) menngkatkan
sstem dstrbus dan stablsas harga pangan; dan (c) menngkatkan
pemenuhan kebutuhan konsums dan keamanan pangan.
Dalam hal penngkatan ketersedaan dan penanganan
kerawanan pangan, kebjakan ketahanan pangan darahkan untuk: (a)
menngkatkan dan menjamn kelangsungan produks pangan d dalam
neger menuju kemandran pangan; (b) mengembangkan kemampuan
pengelolaan cadangan pangan pemerntah dan masyarakat secara
snergs dan partspatf; dan (c) mencegah dan menanggulang konds
rawan pangan secara dnams.
Kebjakan untuk menngkatkan ketersedaan pangan dar
sektor pertanan mengacu pada Rencana Strategs Pembangunan
Pertanan Tahun 2010-2014 yang darahkan untuk mencapa ”Empat
Sukses” yatu sukses dalam: (a) Swasembada Berkelanjutan; (b)
Dversvkas Pangan; (c) Nla Tambah, Daya Sang, dan Ekspor; dan
(d) Penngkatan Kesejahteraan Petan.
Sementara tu, penngkatan ketersedaan pangan dar sektor
perkanan dan kelautan dprortaskan pada daerah yang memlk
potens kelautan dan perkanan yang besar dan darahkan untuk: (a)
pengembangan sumber daya kelautan, pessr dan pulau-pulau kecl,
(b) penngkatan produktvtas sumber daya perkanan tangkap, dan (c)
penngkatan produks perkanan buddaya, dan penngkatan daya sang
produk perkanan. Demkan pula, pemanfaatan potens dan kawasan
hutan terkat pangan darahkan untuk menyangga sstem pertanan
pangan (life supporting system) dan menyedakan sumber pangan
120
121
(forest for food production) yang dkonsentraskan pada Hutan
Lndung dan Hutan Konservas.
Dalam aspek penngkatan sstem dstrbus dan stablsas
harga pangan, kebjakan ketahanan pangan darahkan untuk: (a)
mengembangkan sstem dstrbus yang efektf dan efsen untuk
menjamn stabltas pasokan dan harga pangan; (b) mengembangkan
koordnas snergs lntas sektor dalam pengelolaan dstrbus, harga
dan akses pangan; dan (c) menngkatkan peran serta kelembagaan
masyarakat dalam kelancaran dstrbus, kestablan harga dan akses
pangan.
Dalam hal penngkatan pemenuhan kebutuhan konsums dan
keamanan pangan, kebjakan ketahanan pangan darahkan untuk: (a)
mempercepat penganekaragaman konsums pangan berbass pangan
lokal; (b) mengembangkan teknolog pengolahan pangan, terutama
pangan lokal non beras dan tergu, guna menngkatkan nla tambah
dan nla sosal; dan (c) mengembangkan keamanan pangan segar d
daerah sentra produks pangan.
Untuk keberhaslan mplementas kebjakan-kebjakan
tersebut, dperlukan kebjakan-kebjakan pendukung yang darahkan
untuk penngkatan nla tambah, daya sang, dan pemasaran produk
pertanan serta penngkatan kapastas masyarakat pertanan, perkanan
dan kehutanan, antara lan: (a) memfasltas peneltan dan
pengembangan pangan; (b) menngkatkan kerjasama nternasonal; (c)
menngkatkan pemberdayaan dan peran serta masyarakat; (d)
menguatkan kelembagaan dan koordnas ketahanan pangan; dan (e)
mendorong tercptanya kebjakan makro ekonom dan perdagangan
yang kondusf bag ketahanan pangan.
121
122
5.2.
Sasaran Kebijakan Ketahanan Pangan
Tercptanya kemandran dalam bdang pangan pada akhr
tahun 2014 dtanda dengan menngkatnya ketahanan pangan
masyarakat berupa:
1.
2.
3.
Dpertahankannya ketersedaan energ per kapta mnmal
2.200 kkal/har, dan penyedaan proten per kapta mnmal 57
gram/har.
Tercapanya penngkatan konsums pangan per kapta untuk
memenuh kecukupan energ mnmal 2.000 kkal/har dan
proten sebesar 52 gram/har.
Tercapanya penngkatan kualtas konsums pangan
masyarakat dengan skor pola pangan harapan (PPH) mnmal
1,7 persen per tahun (Tabel 5.1.).
Tabel 5.1. Sasaran Skor PPH 2010-2014
Tahun
2010
2011
2012
2013
2014
Sumber : Kementerian Pertanian (Diolah BKP)
Skor PPH
86,4
88,1
89,8
91,5
93,3
4. Berkurangnya jumlah penduduk rawan pangan krons (yang
mengkonsums < 70 persen AKG, termasuk balta dan bu haml
kurang gz) dan penduduk mskn mnmal 0,5 persen per tahun
(Tabel 5.2).
122
123
Tabel 5.2. Sasaran Penurunan Jumlah Penduduk Rawan Pangan
2010-2014
Tahun
2010
2011
2012
2013
2014
Jumlah penduduk
sangat rawan pangan
(<70% AKG)
23.525.330
22.591.984
21.626.739
20.629.772
19.601.736
Sumber : Kementerian Pertanian (Diolah BKP)
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Persentase
(%)
10,05
9,53
9,02
8,51
8,00
Tercapanya kemandran pangan melalu pencapaan
swasembada berkelanjutan untuk beras, jagung dan gula
konsums, dan pencapaan swasembada kedela dan dagng
sap pada tahun 2014.
Tercapanya penngkatan dstrbus pangan yang mampu
menjaga harga pangan yang terjangkau bag masyarakat
kelompok pendapatan menengah bawah.
Membaknya akses rumahtangga golongan mskn terhadap
pangan.
Tercapanya penngkatan cadangan pangan bak cadangan
pangan mlk pemerntah pusat dan daerah maupun cadangan
pangan masyarakat.
Tercapanya penngkatan kesadaran masyarakat mengena
pentngnya keamanan pangan.
Berkembangnya kelembagaan ketahanan pangan yang ada d
masyarakat secara partspatf sebaga upaya untuk
menngkatkan keberdayaan dan kemandran masyarakat
123
124
5.3.
dalam menangan kerawanan pangan dan menngkatkan
ketahanan pangan rumah tangga.
Strategi umum
Strateg pembangunan ketahanan pangan nasonal mengacu
pada strateg pembangunan nasonal dalam RPJMN, yang dkenal
dengan “triple track strategy“ yatu: (a) pro-growth: mendorong
akseleras pertumbuhan ekonom melalu penngkatan nvestas dan
ekspor; (b) pro-job: pencptaan lapangan kerja; dan (c) pro-poor:
untuk penurunan kemsknan dan kesenjangan melalu revtalsas
sektor pertanan dan pedesaan serta pengembangan usaha kecl
menengah.
D sampng tu, strateg untuk menuju ketahanan dan
kemandran pangan juga mengacu pada ”lma prnsp” Roma yang
dhaslkan dar KTT Pangan tahun 2009, secara rngkas yatu :
1.
2.
Melakukan pembangunan melalu pendekatan jalur ganda
(twin-track approach) yatu dengan menggerakkan seluruh
komponen bangsa (pemerntah, masyarakat, LSM, organsas
profes, organsas massa, organsas sosal dan pelaku usaha)
untuk:
- membangun ekonom berbass pertanan dan pedesaan
untuk menngkatkan produks pangan dan pertanan,
menyedakan lapangan kerja dan pendapatan/daya bel
- memenuh pangan bag kelompok masyarakat mskn dan
rawan pangan melalu pemberan bantuan langsung
pangan dan pemberdayaan masyarakat
Melaksanakan beberapa hal sebaga berkut:
- koordnas strategs pada tngkat nasonal, regonal dan
global untuk menngkatkan kepemerntahan (governance)
- memperbak alokas sumberdaya
124
125
menghndar duplkas
mengdentfkas senjang dalam melakukan respons
terhadap permasalahan
Menjamn dpenuhnya komtmen berkelanjutan bag para
mtra untuk melakukan nvestas d sektor pertanan,
ketahanan pangan dan gz, melalu penyedaan sumberdaya
yang dperlukan secara tepat waktu dan dengan cara yang
handal, melalu perencanaan dan program multi-year.
-
3.
Strateg untuk penngkatan produks pangan dar sektor
pertanan mengacu pada renstra Kementeran Pertanan 2010-2014,
yatu 7 revtalsas melput: (a) Revtalsas Lahan; (b) Perbenhan
dan Perbbtan; (c) Infrastruktur dan Sarana; (d) Sumber Daya
Manusa; (e) Pembayaan Petan; (f) Kelembagaan Petan; dan (g)
Teknolog dan Industr Hlr.
Dalam merealsaskan penngkatan produks pangan dar
sektor perkanan dlakukan Grand Strategy yang dsebut “ The Blue
Revolution Policies”
yatu: (a) memperkuat kelembagaan dan
sumberdaya manusa secara terntegras untuk membangun kegatan
usaha perkanan yang sehat; (b) pengelolaan sumberdaya kelautan dan
perkanan secara berkelanjutan dengan memperhatkan konservas
namun tetap member ruang bag pengembangan ekonom terutama
untuk kawasan pulau-pulau kecl; (c) menngkatkan produktftas dan
daya sang berbass pengetahuan sehngga mampu menghadrkan
produk yang bermutu dan memenuh persyaratan pasar; dan (d)
mencptakan dan memperluas akses pasar domestk dan nternasonal.
Optmalsas pemanfaatan sektor kehutanan untuk mendukung
ketahanan pangan dlakukan melalu strateg: (a) Sustainable Forest
Management; (b) dukungan penyedaan pangan bersumber dar hutan
bag masyarakat mskn d dalam dan d sektar hutan; (c) dversfkas
pangan; dan (d) penngkatan akses masyarakat mskn terhadap
pemanfaatan kawasan hutan, dmana kepemlkan lahan mash berada
dalam wewenang sektor kehutanan (merupakan alternatf sstem
125
126
pengelolaan kawasan hutan dalam rangka mendukung program
reforma agrara).
5.4.
Kebijakan Umum Ketahanan Pangan
Upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan nasonal tdak
terlepas dar kebjakan umum pembangunan nasonal yang darahkan
kepada pemenuhan hak atas pangan, utamanya dar produks
domestk. Dalam kerangka demkan, maka upaya mewujudkan
ketahanan pangan dentk dengan upaya menngkatkan kapastas
produks pangan melalu pembangunan pertanan dserta kebjakan
pendukung lan yang terkat, sehngga setap keluarga d Indonesa
memlk kemampuan dan kesempatan yang sama dalam mengakses
pangan. Kebjakan tersebut drangkum dalam beberapa elemen
pentng yang dharapkan dapat menjad panduan bag pemerntah,
swasta dan masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan ketahanan
pangan d tngkat rumah tangga, tngkat wlayah, dan tngkat nasonal.
Selan memberkan arah kebjakan yang lebh jelas dan mudah
dcerna, pemerntah berperan dalam menjabarkan secara rnc
kebjakan-kebjakan lan yang dapat mendukung terwujudnya
pembangunan ketahanan pangan melalu ndustralsas pertanan
untuk menngkatkan produks pertanan yang berdaya sang d pasar
nasonal maupun nternasonal, serta dengan tetap berphak kepada
petan kecl.
Beberapa butr pentng dalam kebjakan umum ketahanan
pangan adalah sebaga berkut:
A.
Meningkatkan Ketersediaan Pangan dlakukan melalu
upaya :
1. Menata pertanahan dan tataruang wilayah. Kegatan
n dapat dlakukan melalu: (a) pengembangan reforma
126
127
agrara dengan menata kembal kepemlkan, penguasaan
serta pemanfaatan lahan usaha dan lahan pertanan untuk
memenuh sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat,
keadlan sosal dan kelestaran sumberdaya alam. Hal n
dapat dlaksanakan melalu penyusunan kebjakan
operasonal dan petunjuk pelaksanaan dengan merujuk
pada Undang-Undang No. 5/1960 tentang Pokok Agrara,
serta melaksanakannya secara terdesentralsas dan
partspatf mengkutsertakan unsur-unsur masyarakat; (b)
penyusunan tata ruang daerah dan wlayah yang merujuk
kepada UU No. 26/2007 tentang Tata Ruang dan UU No.
27/2009 tentang Lahan Pertanan Pangan Berkelanjutan
yang melput perbakan Rencana Tata Ruang Daerah dan
Wlayah secara terkoordnas antar daerah/wlayah dengan
mempertmbangkan unsur-unsur sosal, ekonom, budaya
dan kelestaran sumberdaya alam, dserta penerapannya
secara tegas dan konssten, dengan penerapan sanks
terhadap pelanggaran; (c) perbakan admnstras
pertanahan dan sertfkas lahan yang melput perbakan
sstem pelayanan sertfkas lahan, fasltas/dukungan
proses sertfkas lahan bag masyarakat kurang mampu
dan percepatan penyelesaan masalah admnstras
pertanahan secara hukum; dan (d) penerapan sstem
perpajakan progresf bag pelaku konvers lahan pertanan
subur dan pembaran lahan pertanan terlantar yang
melput penyusunan peraturan dan penerapannya secara
tegas d bdang perpajakan atas lahan atau usaha yang
dapat
menghambat/memberatkan
setap
upaya
mengkonvers lahan pertanan subur, dan atau membarkan
lahan pertanan terlantar.
127
128
2. Antisipasi perubahan iklim: adaptasi dan mitigasi.
Upaya adaptas dan mtgas perubahan klm dalam
pembangunan pangan nasonal dmaksudkan guna
mengembangkan pertanan yang tahan (resilience)
terhadap varabltas klm saat n dan mendatang.
Mtgas dapat dlakukan d sektor energ, sektor pertanan
dan kehutanan, serta d sektor kelautan dan perkanan guna
menngkatkan kemampuan sumberdaya pertanan,
kehutanan dan lahan d daerah pessr panta untuk
menyerap karbon sehngga mengurang efek gas rumah
kaca (GRK) melalu: (a) mekansme pembangunan bersh
(Clean Development Mechanism, CDM), (b) penanaman
mangrove dan vegetas panta, (c) rehabltas terumbu
karang melalu transpalantas terumbu buatan, (d)
menambah luas wlayah konservas laut menjad 9,5 juta
hektar, dan (e) mewujudkan pengembangan pertanan
multkultur yang berkelanjutan. Adaptas yang dapat
dlakukan d sektor sumberdaya ar, sektor pertanan,
kelautan, pessr dan perkanan, sektor nfrastruktur, sektor
kesehatan,
sektor
kehutanan
adalah
melalu
hmbauan/ajakan kepada masyarakat untuk menyesuakan
dr terkat dengan perubahan klm, agar mampu
memnmalsas dampak yang telah terjad dan
mengantspas resko sekalgus mengurang baya yang
harus dkeluarkan.
3. Meningkatkan produksi domestik: proteksi dan promosi
a. Subsidi prasarana
Subsd harga pupuk dlakukan untuk meredam
kenakan harga pupuk yang serng terjad pada masa
128
129
tanam dan untuk mencegah kelangkaan pupuk. Harga
pupuk yang terjangkau oleh petan akan
memungknkan petan dapat menggunakan pupuk
bermbang yang tepat jens, tepat waktu dan tepat
jumlah.
Rehabltas
nfrastruktur
dlakukan
melalu
pembangunan dan perbakan sarana rgas untuk
pengaran lahan pertanan, pembangunan gudang atau
lumbung pangan untuk sarana penympanan produk
hasl pertanan, dan pembangunan jalan desa untuk
mempermudah akses terhadap sarana produks
maupun untuk pemasaran hasl pertanan.
Pemberan subsd benh dlakukan untuk membantu
petan dalam mengurang baya produksnya. Selan
tu, perlu juga dlakukan pengembangan benh/bbt
unggul berkualtas spesfk lokas, pengembangan
usaha penangkaran atau produks benh/bbt sebar
unggul berkualtas yang spesfk lokas.
Penyedaan obat hama dan penyakt tumbuhan yang
dapat terjangkau oleh petan kecl, ramah lngkungan,
tdak membahayakan petan pengguna dan daku
secara nternasonal aman untuk dgunakan.
b. Subsidi modal kerja
Penngkatan pembayaan kelembagaan petan/nelayan
melalu pengembangan skm permodalan yang
kondusf bag petan dan nelayan. Kegatan n
melput upaya-upaya untuk mengatas hambatan yang
dalam petan/nelayan dalam mengakses permodalan
dar lembaga keuangan perbankan dan non perbankan
129
130
bak dalam hal tekns admnstratf maupun beban
fnansal yang harus dtanggung petan/nelayan.
Berbaga kegatan yang telah dlaksanakan sepert
pemberan bantuan sosal, pnjaman langsung bergulr
kepada kelompok petan/nelayan, pengembangan
usaha kredt mkro, pembentukan lembaga keuangan
desa, pengembangan koperas smpan pnjam,
dkembangkan dan dtngkatkan kualtasnya agar lebh
efektf dalam membantu menyedakan modal usaha
dan menddk kedsplnan mengelola pnjaman pada
petan/nelayan
c. Perlindungan pasar domestik
Dalam menghadap era perdagangan global,
perlndungan pasar dalam neger atau domestk perlu
dlakukan untuk mengamankan produsen/konsumen
dar praktek perdagangan nternasonal yang tdak adl.
Pasar domestk harus terlndung dar serbuan produk
mpor legal maupun llegal, melalu penerapan
kebjakan tarf dan non tarf (Technical barrier,
Sanitary dan Phytosanitary/SPS, dsb), serta
mengefektfkan pengawasan melalu perkarantnaan
dan bea cuka d berbaga pelabuhan/tempat masuknya
barang. D sampng tu, pemerntah perlu
mengevaluas kebjakan mkro maupun makro yang
menyebabkan baya produks menjad tngg dan
mencptakan kebjakan terpadu d dalam neger yang
dapat menjad daya tark nvestor. Untuk merangsang
penngkatan produks d dalam neger, pemerntah
perlu melndung produsen (petan/pengusaha d
bdang pangan) dengan menyedakan nsentf berupa
130
131
subsd, perlndungan harga nput/output, pemberan
jamnan harga, kernganan pajak, pengaturan tarf,
pengaturan ekspor/mpor, dsb.
d. Akselerasi adopsi teknologi
Kegatan n dlakukan melalu teknolog melput: (1)
peraktan teknolog untuk menghaslkan varetas
unggul spesfk lokas untuk menngkatkan kualtas
dan produktvtas usaha pertanan, perkanan dan
kehutanan, dan (2) perbakan teknolog buddaya
untuk menekan kesenjangan hasl antara tngkat
peneltan dan tngkat petan, menngkatkan efsens
ke arah zero waste, memperbak/mempertahankan
kesuburan lahan dan menngkatkan pendapatan petan.
D sampng tu, akseleras teknolog khusus bag
ndustr hlr darahkan untuk menghaslkan produk
pangan yang bermutu dan berdaya sang antara lan
melalu: (1) peraktan dan pengembangan teknolog
pasca panen dan pengolahan tepat guna spesfk lokas
untuk menngkatkan efsens dan kualtas produk; (2)
penngkatan kesadaran dan kemampuan petan/nelayan
untuk memanfaatkan teknolog pasca panen dan
pengolahan produk yang tepat untuk menngkatkan
efsens dan kualtas produk, mendorong pemanfaatan
teknolog dan peralatan tersebut melalu penyedaan
nsentf bag pelaku usaha, khususnya skala kecl.
Dsampng tu dlakukan juga upaya penngkatan
pengetahuan mengena standarsas mutu dan produk
halal, serta proses pengolahan pangan yang halal
namun juga sesua standar mutu, dan pengolahan
131
132
pangan yang dapat memberkan nla tambah yang
tngg namun efsen dan efektf.
B.
Mengembangkan Sistem Distribusi Pangan, dlakukan
melalu upaya:
4. Memperlancar
sistem distribusi pangan untuk
pemerataan pasokan, stablsas harga dan penngkatan
akses pangan untuk mengantspas perubahan ekonom
global dan perubahan klm global, dlakukan melalu:
a. Menjamin stabilitas pasokan antar wilayah dan
antar waktu melalui pengembangan sistem
distribusi pangan yang efektif melput: (1)
pengembangan
teknolog
pengolahan
dan
penympanan produk hasl panen agar tahan lama dan
tdak cepat rusak; (2) pembangunan dan rehabltas
sarana dan prasarana dstrbus sepert jalan, jembatan,
pelabuhan, tempat pendaratan, serta sstem angkutan
umum yang menjangkau daerah-daerah terpencl dan
rawan gangguan bencana, dan pembangunan pada
segmen-segmen yang tdak mampu dlaksanakan oleh
swasta dan memfasltas peran swasta untuk
mengembangkan segmen yang menguntungkan; (3)
penghapusan retrbus produk pertanan dan perkanan
yang melput penetapan aturan penghapusan retrbus
produk pertanan dan perkanan, penelaahan terhadap
peraturan pemerntah dan pemerntah daerah dan
membatalkannya bla mash ada; (4) pemberan subsd
transportas bag daerah sangat rawan dan daerah
terpencl antara lan dapat berupa penyedaan
pelayanan transportas bersubsd oleh pemerntah,
132
133
bekerjasama dengan pemerntah daerah atau swasta
untuk menjamn stabltas dan kontnutas pasokan
pangan pada daerah-daerah rawan pangan, rawan
tersolas dan daerah terpencl, dengan harga yang
terjangkau oleh masyarakat d daerah tersebut; dan (5)
pengawasan sstem persangan perdagangan yang tdak
sehat melput pengkajan dan penerapan regulas
perdagangan yang menjamn proses yang adl dan
bertanggungjawab, serta melndung para pelaku
ekonom dar persangan yang tdak sehat, bak antar
pelaku d dalam neger maupun antara pelaku d dalam
neger dan luar neger.
b. Mengembangkan
sistem
distribusi
untuk
meningkatkan perdagangan antar wilayah dan
atau antar negara yang dapat dlaksanakan melalu
promos produk pangan Indonesa dengan mengkut
pameran-pameran, dan pengendalan mpor melalu
proteks produk dalam neger dar produk luar neger
dan wabah, dan sebaganya.
5. Mengembangkan cadangan pangan pemerintah daerah
dan masyarakat. Pengembangan cadangan pangan
pemerntah dttkberatkan pada fasltas pengembangan
cadangan pemerntah propns, kabupaten dan desa agar
setap jenjang pemerntahan mampu mengatas masalah
kerawanan pangan sesua kewenangan dan tanggung
jawab otonomnya. Pengembangan sstem cadangan
pangan pemerntah secara berjenjang n dprortaskan
pada daerah-daerah rentan kerawanan pangan, dengan
jens pangan serta sstem pengelolaan yang sesua budaya
masyarakat setempat. Sedangkan penngkatan cadangan
133
134
pangan masyarakat dlakukan melalu pengembangan
kelembagaan ketahanan pangan lokal yang sudah
mengakar d masyarakat. Salah satu contoh kelembagaan
tersebut
adalah
lumbung
pangan
masyarakat.
Pengembangan lumbung pangan masyarakat dlaksanakan
khususnya d daerah rawan pangan krons maupun rawan
pangan transen darurat. Melalu pengembangan lumbung
pangan yang ada d masyarakat dharapkan agar masngmasng kelompok masyarakat mampu memanfaatkan dan
mengelola sstem cadangan pangannya untuk mengatas
masalah kerawanan pangannya secara mandr dan
berkelanjutan. Fasltas dlakukan dalam aspek
manajemen kelompok maupun aspek tekns pengelolaan
pangan sehngga kualtas dan nla ekonomnya dapat
dtngkatkan.
6. Menjaga keterjangkauan dan stabilitas harga pangan.
Untuk menghadap fluktuas harga pangan yang dapat
mempengaruh pendapatan produsen dan daya bel
konsumen, pemerntah harus secara aktf melakukan
upaya-upaya stablsas harga pangan melalu koordnas
dengan pengambl kebjakan dan para pelaku usaha untuk
mengamankan pasokan terutama pada saat terjad gejolak
harga, sepert pada saat panen raya, pada har besar
keagamaan nasonal, dsb. Untuk mendukung upaya
stablsas harga perlu dlakukan: (a) pemantauan dan
analss harga pangan pokok dan strategs secara berkala
untuk memberkan gambaran mengena konds harga
pangan. Apabla terjad gejolak harga yang meresahkan
masyarakat, maka pemerntah perlu melakukan tndakan
ntervens untuk menstablkan kembal harga pada tngkat
134
135
yang dapat dterma; dan (b) pengelolaan pasokan pangan
dan cadangan penyangga untuk stablsas harga, yang
melput penyedaan cadangan beras pemerntah, serta
kerjasama dengan badan-badan usaha pemerntah dan
swasta dalam penyedaan cadangan penyangga bahan
pangan lannya, untuk dmanfaatkan/dmoblsas apabla
terjad kelangkaan pasokan atau gejolak harga.
7. Meningkatkan
aksesilibitas atas pangan melalu
penngkatan kesejahteraan masyarakat terutama dalam hal
penngkatan
pendapatan
masyarakat
melalu
pemberdayaan masyarakat d daerah mskn dan rawan
pangan yang melput pendampngan untuk menngkatkan
kapastas masyarakat agar mampu memaham peluang dan
mendayagunakan sumberdaya yang dmlknya untuk
menngkatkan produktvtas ekonom keluarga serta
pencptaan lapangan pekerjaan. Penngkatan kapastas
melput kemampuan berorgansas, bekerjasama dan
pembentukan modal, keteramplan mengolah sumberdaya
alam, serta mengelola usaha dan mengembangkan jarngan
usaha. Dsampng tu dberkan pula bantuan untuk
menambah asset kelompok untuk mempercepat
pengembangan usahanya.
8. Menangani kerawanan pangan kronis dan transien
a. Subsidi/bantuan, dapat dlakukan melalu pemberan
bantuan dalam bentuk food for work, pemberan
bantuan dalam bentuk bantuan sosal untuk daerah
rawan pangan yang mengalam bencana alam,
penngkatan efektvtas program Raskn dengan
memperbak metoda penentuan kelompok sasaran
135
136
menggunakan
nformas
terkn,
melbatkan
masyarakat desa untuk menajamkan proses seleks
kelompok sasaran, memantau dan mengawas proses
penyaluran, dan memberkan saran/umpan balk
terhadap efektvtas program Raskn. Dsampng tu
juga kontrbus pemerntah setempat dalam penyedaan
baya dstrbus dar tngkat desa ke ttk bag.
b. Mempercepat pemberdayaan masyarakat miskin
melalu pengembangan kelembagaan yang sudah ada
d masyarakat atau bentukan baru agar dapat mampu
untuk mengatas permasalahan kerawanan pangan
yang dhadapnya dengan kemampuannya sendr
tanpa harus bergantung pada pemerntah atau orang
lan dsektarnya, serta mampu untuk berpartspas
dalam pembangunan ketahanan pangan d daerahnya
masng-masng. Hal n dapat dlakukan melalu
pembentukan kelompok afntas, Lembaga Keuangan
Desa (LKD) dan Tm Pangan Desa (TPD) pada
pengembangan Desa Mandr Pangan (Demapan),
pemberdayaan kelompok gapoktan melalu pemberan
modal untuk perbakan atau pembangunan lumbung
pangan, pemanfaatan pangan lokal, dan pendampngan
oleh penyuluh untuk penguatan Lembaga Dstrbus
Pangan Masyarakat (LDPM).
c. Pengembangan isyarat dini dan penanggulangan
keadaan rawan pangan dan gizi (SKPG) yang
terdr dar penngkatan kepedulan pemerntah dan
masyarakat khususnya d kabupaten terhadap manfaat
sstem syarat dn serta memfasltas penerapannya
sesua konds setempat. Dsampng tu juga
136
137
memfasltas pemerntah daerah untuk membangun
kemampuan merespon syarat tersebut secara tepat dan
cepat untuk mencegah dan mengatas terjadnya
kerawanan pangan.
d. Pemanfaatan dan pengelolaan cadangan pangan
pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat
untuk penanggulangan keadaan rawan pangan dan
gz. Pemanfaatan cadangan pangan pemerntah berupa
cadangan beras pemerntah dapat dgunakan atas dasar
permntaan
Gubernur/Bupat/Walkota,
kepada
Menter Sosal untuk menanggulang masalah
kerawanan pangan dan gz d daerahnya. Sedangkan
pemanfaatan cadangan pangan pemerntah daerah
dkoordnaskan oleh pemerntah daerah setempat
sesua dengan ketentuan yang berlaku.
C.
Meningkatkan Kualitas Konsumsi Pangan, dilakukan
melalui:
9. Mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan
melalu: (a) penngkatan dversfkas konsums pangan
dan gz sembang melput penngkatan pengetahuan dan
kesadaran pangan dan gz, keteramplan mengelola
pangan dan konsums dengan gz sembang, santas dan
keamanan d bdang pangan, dan sumberdaya keluarga
untuk menngkatkan gz; (b) pengembangan teknolog
pangan yang melput perekayasaan atau novas terhadap
teknolog/kearfan lokal d bdang pangan, untuk
menngkatkan kualtas fsk maupun kandungan gz, daya
smpan, dan daya sang komodtas pangan. Teknolog
tepat guna spesfk lokas n membantu masyarakat dalam
kegatan produks, cadangan, dstrbus, dan perdagangan
137
138
pangan hngga aktvtas jasa boga untuk menngkatkan
ketersedaan pangan serta pendapatan masyarakat; dan (c)
dversfkas usahatan dan pengembangan pangan lokal
dengan memfasltas kelompok masyarakat melalu
pendampngan, novas terhadap kearfan lokal dan
dukungan nput atau permodalan untuk melakukan
dversfkas usahatan. Hal n untuk memperkenalkan
berbaga peluang penngkatan pendapatan melalu
pendayagunaan sumber-sumber pangan lokal menjad
bahan pangan yang sehat dan bergz, serta tdak kalah
menark dengan bahan pangan produk ndustr. Kegatankegatan yang dapat dlakukan antara lan :
() Pemanfaatan lahan pekarangan untuk penngkatan gz
keluarga antara lan terdr dar penyuluhan, bmbngan
dan fasltas kepada kelompok masyarakat untuk
memanfaatkan pekarangan sebaga sumber pangan dan
gz keluarga.
() Penngkatan Keluarga Sadar Gz. Kegatan n antara
lan melput penyuluhan dan bmbngan sosal kepada
keluarga yang membutuhkan melalu sstem
komunkas, nformas, dan edukas yang sesua
dengan stuas sosal budaya dan ekonom setempat.
()Penguatan Lembaga Pengelola Pangan d Pedesaan
dengan memfasltas berbaga lembaga sosal
masyarakat d pedesaan yang bergerak d bdang
pangan agar mampu menngkatkan perannya dalam
turut serta mengatas masalah pangan dan gz d
lngkungannya, dan dapat menjad nspras bag
masyarakat d sekellngnya untuk berperan serupa.
138
139
10. Mendorong perilaku konsumsi pangan yang dapat
dlakukan melalu sosalsas dan promos melalu berbaga
meda massa cetak dan elektronk, serta sosalsas secara
langsung kepada masyarakat, kampanye nasonal
dversfkas konsums pangan, dan memasukkan mater
tentang pangan beragam, bergz dan sembang dalam
kurkulum sekolah.
11. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan keamanan
pangan dfokuskan pada komodtas sayur dan buah segar
serta pangan segar lannya dan darahkan pada : (a)
penyusunan kebjakan dan mplementasnya; (b)
penngkatan kesadaran produsen dan konsumen dalam
memproduks,
mengedarkan,
perdagangan,
dan
mengkonsums pangan yang aman; (c) penngkatan
pemahaman dan pengetahuan petugas daerah yang
menangan ketahanan pangan; (d) montorng, pengawasan
dan pengujan keamanan pangan segar; (e) penguatan dan
pembnaan lembaga yang melakukan Otortas Kompetens
Keamanan Pangan (OKKPD); (f) promos keamanan
pangan segar; dan (g) pengkajan, pengembangan,
koordnas, pemberdayaan, dan kerjasama kelembagaan
keamanan pangan segar.
D sampng tu juga dlakukan proteks atau penngkatan
perlndungan atas pangan yang aman dan halal untuk
dkonsums penduduk Indonesa melalu penngkatan mutu
dan keamanan pangan yang terdr dar: (a) pengembangan
dan penerapan sstem mutu pada proses produks, olahan,
dan perdagangan pangan yang melput perumusan dan
penetapan sstem mutu, penyuluhan, pelayanan dan
fasltas penerapan sstem mutu, pemantauan penerapan
139
140
sstem mutu serta penghargaan terhadap produsen,
pengolah dan pedagang d bdang pangan yang telah
menerapkan sstem mutu dengan bak; (b) penngkatan
kesadaran mutu dan keamanan pangan pada konsumen
melput penddkan dan penyuluhan kepada seluruh
lapsan masyarakat bak melalu jalur formal maupun non
formal untuk menngkatkan pemahaman terhadap mutu
dan keamanan pangan serta dampaknya terhadap
kesehatan tubuh, serta kemampuan untuk menyeleks
pangan yang bermutu dan aman dkonsums; (c)
pencegahan dn dan penegakan hukum terhadap
pelanggaran aturan mutu dan keamanan pangan antara lan
adalah kampanye penngkatan kesadaran masyarakat atas
berbaga aturan tentang mutu dan keamanan pangan,
penerapan sstem pemantauan terhadap produk pangan
yang berpotens pelanggaran dan membahayakan, serta
penerapan sanks terhadap pelanggaran. Kesadaran
masyarakat atas bahaya pada bahan pangan yang
dkonsums akan memberkan kontrbus yang sgnfkan
terhadap pencegahan dn dan pengawasan.
12. Memfasilitasi pengembangan industri pangan Usaha
Kecil dan Menengah (UKM) dfokuskan pada UKM
yang memlk karakterstk: (a) berbass sumberdaya lokal
sehngga dapat memanfaatkan potens secara maksmal
dan memperkuat kemandran; (b) dmlk dan
dlaksanakan oleh masyarakat lokal; (c) menerapkan
teknolog
lokal
(indigenous)
sehngga
dapat
dkembangkan oleh masyarakat lokal; dan (d) tersebar
dalam jumlah yang banyak sehngga merupakan alat
pemerataan yang efektf.
140
141
D.
Membangun Sistem Pendukung Ketahanan Pangan yang
Kondusif
13. Meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta
dalam pembangunan ketahanan pangan. Pembangunan
ketahanan pangan sangat kompleks karena terdr dar
berbaga sektor yang salng terkat, untuk tu dperlukan
adanya kerjasama yang snergs dar seluruh stakeholder
ketahanan pangan terutama masyarakat dan swasta.
Penngkatan peran swasta dan masyarakat dapat
dlaksanakan melalu penngkatan kerjasama antara
pemerntah dan swasta melalu CSR (Corporate Social
Responsibility) terkat dengan pemberdayaan masyarakat
d daerah rawan pangan, menngkatkan keterlbatan
masyarakat secara partspatf dalam penanganan
kerawanan pangan, dan mewujudkan ketahanan pangan d
daerahnya masng-masng sesua dengan budaya setempat.
14. Mendorong
adanya
kebijakan
perdagangan yang kondusif
makro
dan
(a) Kebjakan Fskal yang Memberkan Insentf bag
Usaha Pertanan. Hal n dlakukan dengan pemberan
kernganan pajak bag para pelaku usaha d bdang
pertanan dan pengolahan pangan untuk mendorong
pertumbuhan nvestas usaha berbass pertanan dan
pangan.
(b) Alokas APBN dan APBD yang memada untuk
Pengembangan Sektor Pertanan dan Pangan. Hal n
dlakukan dengan penngkatan kepedulan dan
pemberan pemahaman serta umpan balk kepada
lembaga pemerntah yang berkompeten termasuk
141
142
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
lembaga legslatf, untuk memberkan anggaran
memada bag sektor pertanan dan pangan.
Kebjakan Perdagangan yang Memberkan Proteks
dan Promos bag Produk Pertanan Strategs melput
penerapan berbaga nstrumen dan regulas perdangan
secara arf untuk melndung dar persangan yang
tdak menguntungkan dan memberkan dukungan
terhadap penngkatan daya sang produk pertanan
strategs nasonal.
Melaksanakan koordnas strategs pada tngkat
nasonal, regonal dan global untuk menngkatkan
kepemerntahan, memperbak alokas sumberdaya,
memperbak duplkas dalam pelaksanaan tugas
pokok dan fungs serta bantuan kerawanan pangan,
dan mengdentfkas senjang dalam melakukan
respons terhadap permasalahan.
Menjamn peran pentng dar sstem multlateral
melalu penngkatan efsens, koordnas, kemampuan
merespon, dan efektvtas nsttus multlateral secara
berkelanjutan.
Menjamn dpenuhnya komtmen berkelanjutan bag
para mtra untuk melakukan nvestas d sektor
pertanan, ketahanan pangan dan gz, melalu
penyedaan sumberdaya yang dperlukan secara tepat
waktu dan dengan cara yang handal, melalu
perencanaan dan program multi-year.
Melakukan nvestas yang terencana d masng-masng
negara, yang darahkan untuk menyalurkan
sumberdaya pada program yang ddsan secara bak
142
143
dan program yang berorentas kepada output, serta
melakukan kemtraan global.
15. Menguatkan kelembagaan ketahanan pangan dan
koordinasi antar daerah dapat dlakukan dengan: (a)
mendorong terbentuknya kelembagaan ketahanan pangan
d tngkat daerah propns dan kabupaten/kota
sebagamana yang tercantum dalam Peraturan Pemerntah
Nomor 38 tahun 2007 dan kesepakatan gubernur dan
bupat/walkota dalam Sdang Dewan Ketahanan Pangan
tahun 2009; dan (b) menngkatkan peran Dewan
Ketahanan Pangan dalam ketahanan pangan terutama
dalam menngkatkan koordnas dan kerjasama antara
nstans pemerntah, swasta, perguruan tngg, dan
masyarakat.
16. Peningkatan peran pimpinan formal dan nonformal
dalam pembangunan ketahanan pangan
Serng dengan proses otonom daerah yang datur dalam
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2000 Tentang Otonom
Daerah yang dtndak lanjut dengan Peraturan Pemerntah
Nomor 20 Tahun 2000, peran daerah dalam menngkatkan
ketahanan pangan d wlayahnya menjad semakn
menngkat. Searah dengan pelaksanaan kebjakan otonom
daerah, pemerntah provns dan pemerntah kabupaten/
kota dapat berperan aktf dalam upaya menngkatkan
ketahanan pangan d wlayah kerjanya. Partspas tersebut
dharapkan memperhatkan beberapa azas, yatu: (a)
mengembangkan keunggulan komparatf yang dmlk
oleh masng-masng daerah sesua dengan potens
sumberdaya spesfk yang dmlknya, serta dsesuakan
143
144
dengan konds sosal dan budaya setempat; (b)
menerapkan kebjakan yang terbuka dalam art
menselaraskan kebjakan ketahanan pangan daerah dengan
kebjakan ketahanan pangan nasonal; (c) mendorong
terjadnya perdagangan antar daerah; dan (d) mendorong
tercptanya mekansme pasar yang berkeadlan. Dengan
memperhatkan beberapa azas kebjakan ketahanan pangan
d daerah tersebut, beberapa hal yang perlu dlakukan oleh
pemerntah daerah tersebut dantaranya melput: (a)
penngkatan kesadaran pemerntah daerah tentang
pentngnya memperhatkan masalah ketahanan pangan d
wlayahnya; (b) perlunya apresas tentang baya, manfaat,
dan dampak program penngkatan ketahanan pangan d
daerah terhadap pembangunan wlayah dan nasonal
kepada para penentu kebjakan d daerah; (c) penyusunan
perencanaan dan strateg untuk menangan masalah
ketahanan pangan d daerah; dan (d) pengembangan suatu
wahana untuk salng tukar menukar nformas dan
pengalaman dalam menangan masalah ketahanan pangan
antar pemerntah daerah.
17. Memfasilitasi penelitian dan pengembangan
(a) Alokas anggaran yang memada untuk peneltan dan
pengembangan. Kegatan n melput penngkatan
kepedulan berbaga lembaga terkat dalam pemerntah
dan pemerntah daerah untuk mengalokaskan
anggaran
memada
untuk
peneltan
dan
pengembangan untuk menghaslkan teknolog,
nformas, peralatan yang menunjang terwujudnya
ketahanan pangan dan gz.
144
145
(b) Penngkatan
kerjasama kemtraan antar lembaga
peneltan. Kegatan n adalah mengkoordnaskan
substans dan memadukan sumberdaya peneltan
untuk menjamn efsens dan efektvtas peneltan,
serta terlayannya kebutuhan masyarakat yang
beragam oleh sumberdaya peneltan yang terbatas.
(c) Menngkatkan peran serta masyarakat. Hal n
dlakukan dengan menerapkan sstem penghargaan
tngkat nasonal kepada mereka yang telah
memberkan kontrbus yang sgnfkan terhadap
pembangunan d bdang pangan dan gz, untuk
memotvas dan memperluas peranserta lembagalembaga pemerntah daerah, lembaga non-pemerntah,
organsas masyarakat maupun perorangan untuk
melakukan hal serupa.
(d) Menngkatkan kualtas data dan nformas ketahanan
pangan, melalu perbakan metodolog pengumpulan
dan pengolahan data terkat dengan ketahanan pangan,
penyempurnaan dalam penyajan data, penngkatan
kerjasama antar nstans dalam penngkatan kualtas
data ketahanan pangan, dan penyebaran nformas
ketahanan pangan secara transparan bak d meda
cetak maupun elektronk, bak untuk nstans
pemerntah, swasta dan masyarakat sehngga dapat
menngkatkan peran pemerntah, swasta dan
masyarakat dalam pembangunan ketahanan pangan.
18. Melaksanakan kerjasama internasional
(a) Penggalangan kerjasama nternasonal dalam melawan
kelaparan dan kemsknan. Kegatan n dmula
dengan membangun Alans Nasonal Melawan
145
146
Kelaparan (ANMK), untuk: (1) membangun
kepedulan, memperkuat komtmen dan mendorong
aks-aks nyata mencegah dan mengatas masalah
kelaparan; (2) membangun kemtraan antara
pemerntah, organsas pemerntah, pelaku usaha
dalam rangka menngkatkan kemampuan dan
kreatvtas mengatas masalah; dan (3) melakukan
pertukaran nformas pengalaman berharga dar
masng-masng lembaga.
(b) Perbakan knerja dplomas ekonom, poltk, sosal,
dan budaya untuk menngkatkan ketahanan pangan.
Kegatan n melput pembekalan terhadap stuas dan
peluang kerja sama dengan berbaga negara dan
lembaga-lembaga nternasonal untuk mendukung
penngkatan ketahanan pangan, dan berdasarkan
nformas tersebut menngkatkan ntenstas dplomas
dengan fokus yang spesfk dan efektf.
146
147
148
BAB VI
RENCANA AKSI KETAHANAN PANGAN
Rencana Aks Ketahanan Pangan perode 2010-2014 adalah
suatu panduan pelaksanaan kebjakan umum tersebut d tngkat
lapangan, sekalgus merupakan penjabaran rnc dar setap elemen
kebjakan dengan sasaran yang jelas, berkut focal point, terutama
lembaga pemerntah yang palng bertanggung jawab untuk
mewujudkannya. Rncan nlah dharapkan menjad panduan bag
para stakeholders ketahanan pangan dar lembaga pemerntah, swasta,
BUMN, perguruan tngg lembaga swadaya masyarakat dan kalangan
masyarakat umum. Selengkapnya, matrks rencana aks ketahanan
pangan 2010-2014 tersebut akan durakan berkut n:
149
147
150
Tujuan Kebijakan
Menata Pertanahan
dan Tataruang
Wlayah
No
1
Penyusunan tata ruang daerah dan wlayah yang
mempu mendukung pewlayahan komodtas
unggulan
Perbakan Rencana Tata Ruang Daerah dan
Wlayah (RTRW) tngkat provns secara
terkoordnas antar daerah/wlayah.
Perbakan admnstras pertanahan dan serfkas
lahan yang murah
Pengembangan reforma agrara dengan menata
kembal kepemlkan, penguasaan serta
pemanfaatan lahan usaha dan lahan pertanan
sesua dengan Undang-Undang No. 5/1960
tentang Pokok Agrara
Penyusunan tata tuang daerah dan wlayah,
sebaga amanat dar Undang-Undang Nomor 26
Tahun 2007 tentang Tata Ruang.
Pemberan sanks yang sangat berat bag pelaku
konvers lahan subur berrgas tekns menjad
kegunaan lan d luar pertanan
Program Kegiatan
148
Tercptanya admnstras petanahan
yang memada dan tdak
memberatkan rakyat
Semakn jelasnya RTRW Provns
dan Daerah dengan
mempertmbangkan unsur-unsur
sosal, ekonom, budaya dan
kelestaran sumberdaya alam.
Tersusunnya RUTRW yang dapat
dakses oleh seluruh lapsan
masyarakat
Terhentnya fenomena konvers
lahan subur berrgas yang dapat
menm-bulkan fenomena
ketdakadlan baru.
Terselesakannya sengketa lahan,
terutama tentang admnstras lahan
Utama: Kemenpu, Pendukung:
Kemenkum, Kementan, BPN,
Pemprov
Utama: Bappenas, Pendukung:
BPN, Kementan, Pemda
Utama: BPN, Pendukung:
Kementan, Kemendagr,
Pemda
Utama: Kemenpu Pendukung:
Kementan, Bappenas, BPN,
Pemprov
Kemenpu BPN, Pemprov dan
Pemda (Kab/kota)
Terwujudnya kebjakan
pengelolaan lahan pertanan yang
lebh beradab
Indikator keberhasilan (output)
Utama: BPN, Pendukung:
Kementan, Bappenas,
Kemendagr, Pemda
Lembaga Relevan
Matriks Rencana Aksi Kebijakan Umum Ketahanan Pangan Tahun 2010-2014
151
Tujuan Kebijakan
Antspas
perubahan klm :
adaptas dan
mtgas
No
2
Perbakan manajemen sstem rgas, pengelolaan
ar dan rehabltas sumber-sumber ar ar secara
berkelanjutan, mnmal untuk mengurang
dampak kekerngan yang lebh hebat
Pengurangan secara sstemats terhadap luas,
ntenstas, dan duras musm kemarau karena
perubahan klm, msalnya dengan “njeks” ar
dengan dam part, sumur resapan dan channel
reservoir .
Pencegahan penurunan produks pangan,
perumusan skema perlndungan petan produsen
Tersedanya bass data bag
penyaluran bantuan darurat bahan
pangan/ar bersh pada saat
kekerngan melanda.
Membaknya sstem pengelolaam
ar d daerah, terutama pada sstem
kemarau.
Terselenggarakannya sstem njeks
ar, dam part, sumur resapan yang
dkelola langsungoleh masyarakat.
Berkurangnya kemungknan produks
pagan.karena petan telah dlndung
Utama: Kemensos,
Pendukung: Kementan
Kemendagr, Pemda
Pemda
Utama: Kementan,
Pendukung: BMKG
Kemendagr, Pemda
Utama: Kementan,
Pendukung:Kemendagr,
Berkurangnya laju konvers lahan
sawah (berkelanjutan) menjad
kegunaan lan d luar pertanan
Tersusunnya dokumen sstem
perngatan dn, mula dar aspek
pola tanam sampa pada pemanenan
ar
Utama: Depkum, Pendukung:
Kemenpu, BPN, Pemprov dan
Pemda
Penerapan sstem perpajakan progresf bag
pelaku konvers lahan pertanan subur melalu
penyusunan peraturan dan penerapannya secara
tegas bdang perpajakan atas lahan atau usaha
yang dapat menghambat/memberatkan konvers
lahan pertanan subur
Penyusunan sstem perngatan dn, mula dar
tngkat tekns pola tanam pangan, langkah hemat
ar dan pemanenan ar setap ada hujan, sampa
pelestaran sumber-sumber ar d hulu sunga dan
hutan konservas.
Program penyapan dan pemberan bantuan
darurat bahan pangan dan ar mnum/ar bersh
jka kekerngan melanda.
Kementan, BMKG,
Kemendagr dan Pemda
Lembaga Relevan
Program Kegiatan
152
Tujuan Kebijakan
Menngkatkan
Produks Domestk:
Proteks dan
Promos
No
3
Pengendalan hama terpadu
Akseleras Adops Teknolog
Terjamnnya harga produks petan
dan harga nput produks
Utama : Kemenko
Perekonoman , pendukung :
Kementan
Utama: Kementan
Pendukung: Kemenpern,
Rstek
Utama: Kementan
pendukung : pemda
Menngkatnya pengetahuan dan
keteramplan mengena
pengendalan hama terpadu
Menngkatnya produk pangan yang
bermutu dan berdayasang
Tersedanya benh/bbt unggul
yang berkualtas sesua kebutuhan
petan
Tercapanya swasembada pangan
strategs yang berbass penngkatan
produktvtas dan efsens usaha.
Semakn memadanya nsentf
sstem produks bag petan untuk
menngkatkan produksproduktvtas
dar beberapa macam rsko.
Tersedanya varetas baru yang
unggul sekalgus mampu adaptas
dengan perubahan klm dan
pemanasan global.
Utama: Kementan Pendukung
: BUMN, pemprov, Rstek
Utama: Kemenko Ekon,
Pendukung: Kementan, Kadn,
perbankan
Utama: Kementan Pendukung:
Kemenpern, Rstek,
Pemda
Utama: Kementan,
Unverstas, Kadn, swasta dan
Pemda
(dan konsumen) secara sstemats.
Peneltan dan pengembangan varetas pangan
yang tahan kekerngan dan efsens pemakaan
ar permukaan dan ar tanah
Penngkatan produks dan produktvtas untuk
swasembada komodtas pangan strategs (beras,
jagung, kedela, tebu, dagng)
Pemberan nsentf sstem produks, melput
subsd nput pertanan (pupuk dan benh) dalam
rangka penyedaan pupuk bermbang dan skm
permodalan usaha pertanan/pembayaan
kelembagaan petan.
Pengembangan benh/bbt unggul berkualtas
spesfk lokas, pengembangan usaha
penangkaran atau produks benh/bbt sebar
unggul berkualtas yang spesfk lokas
Pemberan nsentf harga bag petan produsen
(HPP, HET, dsb)
Lembaga Relevan
Program Kegiatan
153
Tujuan Kebijakan
Memperlancar
sstem dstrbus
pangan
No
4
Kementan, Kadn, masyarakat
Utama: Kemenhut,
Pendukung: KLH, Kementan,
swasta
Utama: Kemenag, Pendukung:
Kementan, Kemenko
Perekonoman, Perndustran,
BUMN
Utama: Kemenkeu,
Pendukung: Kemenko
Perekonoman, Kementan
Utama: Kementan (karantna)
Pendukung:
Kemenhub, Kemendagr,
Pemda
Utama: Kemenkeu,
Pendukung: Kementan,
Rehabltas dan pembangunan nfrastruktur
rgas serta melanjutkan program sejens yang
belum selesa pada perode sebelumnya
Pelestaran sumberdaya ar dan pengelolaan
daerah alran sunga
Penghapusan retrbus produk pertanan yang
mash mentah
Implementas kebjakan Santary and
phytosantary
Pengembangan (pembangunan dan rehabltas)
sarana dasar, jalan desa dan jalan usahatan
Pengaturan kebjakan tarf dan non tarf, serta
pengawasan mplementasnya
Pengaturan mpor dan ekspor pangan
Utama: Kemenpern,
Pendukung: Kementan Kadn,
Perbankan
Lembaga Relevan
Penngkatan efsens penangan pasca panen
Program Kegiatan
Rehabltas 700.000 ha saluran
rgas, terutama d daerah lumbung
pangan dan Terselesakannya
pembangunan proyek nfrastruktur,
terutama yang tdak sempat selesa
pada 2009
Menurunnya degradas lahan dan
tersedanya ar pada musm
kemarau
Menurunnya ketergantungan
terhadap mpor pangan dan
menngkatnya ekspor produk
pangan
Berkurangnya serbuan produk
pangan mpor terutama pangan
legal
Berkurangnya wabah penyakt
yang masuk melalu pangan mpor
Target pengerasan jalan desa dan
jalan usahatan, dengan prortas
pada daerah lumbung pangan
Hlangnya retrbus memberatkan
petan dan pedagang kecl.
Menngkatnya efsens pasca panen
154
Tujuan Kebijakan
Mengembangkan
cadangan pangan
pemerntah daerah
dan masyarakat
No
5
Utama: Kemendgar,
Pendukung:Kementan
Pengelolaan sstem cadangan pangan oleh
masyarakat, terutama pada keadaan darurat,
masng-masng kelompok masyarakat
Penngkatan kerjasama antar-daerah otonom,
terutama alran pangan pokok dar daerah surplus
ke daerah defst pangan
Fasltas aspek manajemen kelompok dan
fasltas aspek tekns pengelolaan pangan
Utama: Menkop Pendukung:
Kementan, Pemda, Pem Desa,
LKMD, masyarakat
Utama: Kemendagr
Pendukung: Kementan, Bulog
Pemda, LKMD masyarakat
Pengembangan lumbung pangan d tngkat
masyarakat
Kemenag, Pemda
Kemenkes, Kemenpern, BP
POM
Utama: Kementan,
Pendukung: Pemda.
Kemendagr, Kemenpu
Utama: Kemendag,
Pendukung: KPPU, Pemprov
dan Pemda
Lembaga Relevan
Utama: Bulog, Pendukung:
Kementan Kemendagr,
Pemda
Utama: Kemendagr,
Pendukung: Kementan, Pemda
Pengembangan cadangan d setap laps
pemerntah: daerah dan desa
Pengawasan sstem persangan pedagang yang
tdak sehat
Pemberdayaan organsas petan d tngkat
pedesaan
Pengawasan dan pengembangan standar mutu
produk pangan
Program Kegiatan
Tersedanya cadangan pangan
pokok d setap daerah (jka perlu
setap desa)
Terntegrasnya sstem cadangan
pemerntah dan cadangan
masyarakat
Terkelolanya cadangan pangan
masayrakat untuk mengatas
masalah kerawanan pangannya
secara mandr dan berkelanjutan.
Semakn terntegrasnya kerjasama
antar daerah dengan satuan kluster
ekonom yang salng mendukung
Menngkatnya kualtas kehdupan
masayarakat nla ekonom
cadangan pangan masyarakat.
Berkurangnya kolus harga antar
pedagang yang merugkan petan
Menngkatnya poss tawar petan d
hadapan pengumpul dan tengkulak
Terjamnnya mutu produk pangan
155
Tujuan Kebijakan
Menjaga
keterjangkauan dan
stabltas harga
pangan
Menngkatkan
akseslbtas atas
pangan
No
6
7
Kementan, Pemda, unvestas
Utama : Kemenko
Perekonoman, Pendukung :
Kemenag, Kementan
Pengembangan sstem pangadaan pangan pokok
yang melbatkan lembaga usaha ekonom
pedesaan
Intervens pemerntah untuk stablsas harga
pangan (operas pasar)
Utama: Kemendagr,
Pendukung: Kemenko Kesra,
Pemda
Utama: Kementan,
Pemda, Kemenko Kesra
Pemda, swasta, masyarakat
Penguatan kelembagaan d tngkat desa untuk
membantu aksesbltas masyarakat mskn
terhadap pangan strategs
Pengembangan pangan lokal untuk menngkatkan
pendaptaan rumah tangga dan daya bel
masyarakat
Penngkatan efektvtas program beras untuk
keluarga mskn-raskn
Pengelolaan pasokan pangan dan cadangan
penyanggah untuk menjaga stabltas harga
pangan
Utama: Kemenag,
Pendukung: BPS, Kementan,
Pemda
Kementan, Bulog, Pemprov
Lembaga Relevan
Pemantauan secara mngguan dan bulanan harga
pangan strategs (beras, jagung, gula, kedela)
Program Kegiatan
Semakn soldnya rasa salng
percaya d antara masyarakat bak
d perdesaan maupun d perkotaan
Terntegrasnya budaya dan
kearfan pangan lokal dengan
pengentasan kemsknan secara
umum
Berkurangnya tngkat ”salahsasaran” dan menngkatkanya
Stablnya harga pangan
Menngkatnya kapastas
kelembagaan masyarakat d tngkat
desa dalam pengadaan pangan
pokok
Sap sedanya pasokan pangan
pada, terutama pada saat paceklk,
gagal panen dan bencana alam
Tersedanya data dan sebaran harga
pangan strategs
156
Tujuan Kebijakan
Menangan
kerawanan pangan
krons dan transen
Mempercepat
penganekaragaman
konsums pangan
No
8
9
Utama: Kementan,
Pendukung: Kemenkes,
Kemendagr, Pemda,
Kemenkes,
Pemanfaatan lahan pekarangan untuk penngkatan
gz keluarga
Pengembangan dversfkas usaha melalu
usahatan terpadu bdang pangan, perkebunan,
peternakan, perkanan dsb.
Utama: Kementan,
Pemprov, Dnas2
Utama: Kemendagr,
Pendukung: Kemenkes,
Pemda, pemda
Pemantauan secara berkala tentang perkembangan
pola pangan rumah tangga, karena gagal panen
dan paceklk
Pemanfaatan cadangan pangan pemerntah d
seluruh lapsan untuk dapat menanggulang
keadaan rawan pangan dan gz
Utama: Kemenkes,
Kemendagr, Bappenas
Utama: Kemenkes,
Pemda, unverstas
Lembaga Relevan
Pengembangan sstem syarat dn keadaan rawan
pangan dan gz
Identfkas secara dn dan pemantauan berkala
gejala kurang pangan dan surplus pangan
Program Kegiatan
Tersebarnya rsko gagal panen
karena klm dan cuaca serta karena
fluktuas harga yang sult untuk
dantspas
Bangktnya kembal kelembagaan
masyarakat dengan sstem
montorng sederhana yang
dlakukan oleh setap rumah tangga
d seluruh Indoensa
Tersedanya pangan dengan
kandungan gz sembang yang
mudah djangkau
Cepatnya penanganan gejala rawan
pangan, terutama pada kantongkantong kemsknan d perdesaan
dan perkotaan
Tercptanya sstem syarat dn yang
mudah dmengert dan
dmanfaatkan oleh segenap lapsan
masyarakat
krtera tepat lannya
Tersedanya peta defst dan surplus
pangan d seluruh Indonesa
157
Tujuan Kebijakan
Mendorong
Perlaku Konsums
Pangan
Menngkatkan
pembnaan dan
No
10
11
Pembnaan sstem produks dan konsums pangan
masyarakat agar terhndar dar cemaran bologs,
Sosalsas dan promos serta kampanye nasonal
dversfkas konsums pangan melalu berbaga
meda massa cetak, elektronk, dan secara
langsung kepada masyarakat.
Memasukkan mater tentang pangan beragam,
bergz dan sembang dalam kurkulum sekolah
Tersedanya pengetahuan mengena
pangan bag masyarakat sejak usa
sekolah
Utama : Kemendknas
Utama: Kemenkes, Pendukung: Bertambahnya pemahaman
Kemenprn, Kemendag,
masyarakat, produsen pangan besar
Menngkatnya kesadaran
masyarakat mengena dversfkas
konsums pangan
Utama : Kemenkomnfo,
pendukung : Kementan,
masyarakat
Tersedanya pangan alternatf yang
dapat mengurang ketergantungan
terhadap pangan pokok sepert beras
Menngkatnya pemahaman
masyarakat tentang gz sembang
Utama: Menrstek Pendukung:
Kemenpern, Kadn,
masyarakat
Utama: Kemenkes,
Pendukung:Kemendagr
Pemda, Kemenkomnfo
Penngkatan dversfkas konsums pangan dan
prnsp gz sembang
Pengembanga pangan lokal sesua dengan
kekhasan daerah
Pengembangan teknolog pangan untuk
menngkatkan nla tambah dalam rangka
dverskas pangan
Perbakan sstem komunkas, nformas dan
edukas (KIE) gz
Utama: Kementan, Pendukung: Teresdanya sumber pangan
Kemenhut, KLH, masyarakat
alternatf bag masyarakat mskn,
terutama pada kawasan hutan
Utama: Kementan,
Berkembangnya pangan lokal,
terutama yang memlk sfat khas
Pemda, masyarakat
dan eksots
Utama: Kemenkes, Pendukung: Berkembangnya sumber energ dan
Kementan, Kemendagr, Pemda proten dar pangan alternatf yang
ada
Lembaga Relevan
Pelestaran sumberdaya alam dan
keanekaragaman hayat d daerah kawasan hutan
Program Kegiatan
158
Memfasltas
pengembangan
ndustr pangan
UKM
Penngkatan Peran
Serta Masyarakat
dan Swasta dalam
Pembangunan
Ketahanan Pangan
13
pengawasan
keamanan pangan
Tujuan Kebijakan
12
No
Utama: Kementan,
Pendukung:Kemendagr
Penngkatan motvas masyarakat dan kapastas
dan kelembagaan yang dapat mendukung proses
pencapaan ketahanan pangan
Pengembangan lembaga dan kebjakan
pendukung, sepert lembaga smpan-pnjam desa
dan usaha kecl menengah (UKM) serta koperas
Semakn bergarahnya masyarakat
untuk berpartspas membantu
menanggulang masalah pangan &
gz
Berkembangnya ndustr pangan
yang mampu memanfaatkan potens
secara maksmal dan memperkuat
kemandran
Menngkatnya motvas dan
kapastas kelembagaan masyarakat
d perdesaan dan perkotaan
Utama: Kemenkop, Pendukung: Kembal bangktnya lembaga
Pemda, Menko Perekonoman
smpan pnjam desa dan semakn
besarnya partspas UKM dan
Utama: Kemendagr,
Pendukung: Kementan
Kemendag, Pemda
Utama : KUKM,
pendukung:Kementan,
Kemendag
dan usaha kecl menengah tentang
pangan bermutu dan aman bag
kesehatan
Utama: Kemenkes, Pendukung: Berkurangnya pangan tdak mutu
POM Kemenprn, Kementan
dan tdak aman, dan tercptanya
mekansme penanganan dampak
negatf pangan.
Utama: Kemenkes, Pemda,
Menngkatnya kualtas kemananan,
Kemenprn, Kemendag
mutu pangan, kehalanan pangan
dalam sstem
Kementan
Lembaga Relevan
Pemberan nsentf bag mereka yang berjasa
pada pencegahan dan penanggulangan masalah
pangan dan gz
Pengembangan ndustr pangan UKM berbass
sumberdaya dan teknolog lokal dapat
dkembangkan oleh masyarakat lokal
Penetapan standar keamanan dan mutu pangan,
kehalalan, perdagangan pangan.
Pencegahan dn, penegakan hukum
penanggulangan dampak pangan yang tdak
aman.
kma, dan fsk yang berbahaya.
Program Kegiatan
159
Menguatkan
kelembagaan
Kebjakan Makro
dan Perdagangan
yang Kondusf
14
15
Tujuan Kebijakan
No
Pembentukan kelembagaan ketahanan pangan d
tngkat daerah propns dan kabupaten
Kebjakan proteks perdagangan, mnmal untuk
empat komodtas utama dalam special products
(SPs), yatu: beras, jagung, kedela dan tebu (plus
dagng) sebagamana dsampakan secara resm
Indonesa kepada Organsas Perdagangan Duna
(WTO). Kebjakan proteks (dan promos n)
danpat memberkan dukungan penngkatan daya
sang produk strategs nasonal
Kebjakan fskal yang memberkan nsentf bag
usaha pertanan, msalnya dengan pemberan
kernganan pajak bag para pelaku usaha d
bdang pertanan dan pengolahan pangan
Alokas anggaran negara dan anggaran daerah
yang memada untuk pembangunan pertanan dan
ketahanan pangan, melalu penngkatan kapastas,
kepedulan dan pemberan pemahaman
Penngkatan kerjasama antara pemerntah dan
swasta melalu CSR (Corporate Social
Responsibility)
Program Kegiatan
Lembaga Relevan
koperas dalam penyedaan pangan
Menngkatnya kerjasama antara
pemerntah dan swasta melalu CSR
(Corporate Social Responsibility)
Utama : Kementan, Pendukung
: Pemprov
Terbentuknya kelembagaan
ketahanan pangan d seluruh
Utama: Kemenkeu, Pendukung: Semakn menngkatnya kesadaran
Kementan, Kadn, Kemendagr, para perumus kebjakan, anggota
Pemprov
parlemen, untuk menjadkan sektor
pangan dan pertanan sebaga
landasan pentng pembangunan
ekonom Indonesa
Utama: Kemendag, Pendukung: Semakn membaknya nstrumen
Kemenkeu, Kementan, Kadn,
dan regulas perdagangan untuk
Kemendagr, Pemprov
melndung petan Indonesa dar
persangan global yang tdak
menguntungkan.
Utama: Kemenkeu, Pendukung: Semakn bergarahnya nvestas
BKPM, Kementan, Kadn,
usaha berbass pangan dan
Kemendagr, Pemprov
pertanan, dar hulu sampa hlr
Utama : BUMN, pendukung :
Kementan
160
Melaksanakan
Kerjasama
18
17
Penngkatan peran
pmpnan formal
dan nonformal
dalam pembangunan
ketahanan pangan
Memfasltas
Peneltan dan
Pengembangan
ketahanan pangan
dan koordnas
antar daerah
Tujuan Kebijakan
16
No
Utama: Rstek, Pendukung:
Kementan, Kemenkeu,
masyarakat
Kementan, Kemendag,
Kemenpern
Utama: Kemenlu, Pendukung:
Kemendag, Kemenhan,
Penngkatan kerjasama dan kemtraan antara lembaga
peneltan, unverstas dan sektor swasta dalam
pencaran dan pengembangan novas peneltan
Penggalangan kerjasama ekonom bak dalam
Kementan, Kemenkeu,
unverstas, swasta,
masyarakat
: Kemendagr, Pemprov
: Pemprov
Lembaga Relevan
Alokas anggaran negara yang memada untuk
peneltan dan pengembangan
Penngkatan kesadaran pemerntah daerah tentang
pentngnya memperhatkan masalah ketahanan
pangan d wlayahnya serta penyusunan
perencanaan dan strateg untuk menangan
masalah ketahanan pangan
Pemberan fasltas, kemudahan, dan dukungan
polts untuk peneltan dan pengembangan
Penngkatan peran Dewan Ketahanan Pangan
Program Kegiatan
Semakn besarnya semangat sektor
swasta untuk berpartspas dalam
peneltan dan pengembagan pangan
Semakn kokohnya poss Indonesa
dalam perdagangan pangan d
Terwujudnya alokas anggaran dana
peneltan dan pengembangan bdang
pangan sampa 1 persen dar PDB
Menngkatnya hasl-hasl peneltan
yang dapat dgunakanlangsung
untuk mengembangkan produks
dan efsens usaha pangan
Menngkatnya kesadaran dan
pengetahuan para pmpnan formal
dan nonformal dalam penanganan
masalah ketahanan pangan
menngkatnya koordnas dan
kerjasama antara nstans
pemerntah, swasta, perguruan
tngg, dan masyarakat yang
dfasltas oleh Dewan ketahanan
pangan
propns dan kabupaten
BAB VII
PENUTUP
Penyusunan Kebjakan Umum Ketahanan Pangan (KUKP)
2010-2014 pada prnspnya merupakan salah satu upaya untuk
melaksanakan pembangunan ketahanan pangan d masa mendatang
secara lebh terarah sehngga dapat membawa bangsa Indonesa pada
konds ketahanan pangan yang mapan. Dengan demkan, dharapkan
KUKP 2010-2014 n dapat menjad acuan bag seluruh stakeholder
ketahanan pangan dalam melaksanakan peran dan memberkan
kontrbusnya untuk pemantapan ketahanan pangan bak d tngkat
nasonal maupun d tngkat wlayah.
Tentunya dalam hal n peran Dewan Ketahanan Pangan d
tngkat nasonal, provns dan kabupaten/kota harus semakn
doptmalkan dalam mengkoordnaskan berbaga nstans pemerntah
dan stakeholder serta masyarakat secara luas.
148
161
162

KUKP 2010-2014 - Badan Ketahanan Pangan

Transcription

Similar documents

Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara