Forum Regional Ke-3 untuk Masyarakat dan Hutan

Forum Regional Ke-3 untuk Masyarakat dan Hutan
SUMMARY REPORT
Forum Regional Ke-3
untuk Masyarakat
dan Hutan
Penguatan Komitmen Rencana
Aksi Kehutanan Masyarakat di Asia
19-20 November 2013, Bangkok, Thailand
Forum Regional Ke-3 untuk Masyarakat dan Hutan
Daftar isi
Forum Regional Ke-3
untuk Masyarakat dan Hutan
Penguatan Komitmen Rencana Aksi Kehutanan
Masyarakat di Asia
© RECOFTC Januari 2014
Bangkok, Thailand
Semua foto © RECOFTC
Mencetak ulang publikasi ini untuk tujuan pendidikan
dan non-komersil diperkenankan tanpa pemberitahuan
kepada pemegang hak cipta selama sumber utama
disebutkan dengan jelas. Dilarang mencetak ulang
untuk tujuan komersil tanpa pemberitahuan kepada
pemegang hak cipta.
Pendahuluan
1
Masa lalu, masa kini, dan masa depan - pembelajaran dan tantangan ke depan
3
Tema-tema penting untuk melakukan aksi nyata
7
Perubahan peran para pemangku kepentingan
8
Melihat Kehutanan Masyarakat secara berbeda
13
Rencana Aksi Bersama antar Negara untuk memperkuat Kehutanan Masyarakat
14
Kamboja
16
Cina
19
Indonesia
20
Laos
24
Myammar
26
Nepal
28
Thailand
30
Viet Nam
32
Malaysia
34
Filipina
35
Kesimpulan dan langkah-langkah ke depan
37
Forum Regional Ke-3 untuk Masyarakat dan Hutan
Pendahuluan
Forum Regional untuk Masyarakat dan Hutan yang ke-3 diikuti oleh lebih dari 100 peserta dari 15 negara di
wilayah Asia-Pasifik. Forum ini ditujukan untuk menginvertarisir Panggilan Aksi untuk Kehutanan Masyarakat
sebelumnya serta menilai kemajuan dan pembelajaran semenjak Forum Regional untuk Masyarakat dan Hutan
yang ke-2. Proses yang dilakukan pada Forum ini berfokus pada keterlibatan secara aktif kelompok strategis
para pemangku kepentingan utama termasuk masyarakat dari negara-negara perwakilan RECOFTC (Kamboja,
Cina, Indonesia, Laos, Myanmar, Nepal, Thailand dan Viet Nam) untuk mengidentifikasi tindakan-tindakan
praktis-realistis serta mempunyai komitmen strategis untuk kemajuan Kehutanan Masyarakat di masa datang.
Ucapan Terimakasih
Forum ini dibuka oleh Boonchob Suthamanuswong, Direktur Jenderal, Departemen Kehutanan Kerajaan
Thailand, yang menyatakan bahwa, “Kehutanan Masyarakat dapat menjadi solusi kuat untuk konflik-konfilk
lahan di wilayah hutan dan dapat menjadi alat untuk meningkatkan taraf hidup, menurunkan deforestasi
dan memperkuat tata kelola dengan memperhitungkan kebutuhan-kebutuhan dan pengetahuan masyakat
setempat.”
Forum Regional untuk Masyarakat dan Hutan yang ke-3 diselenggarakan oleh RECOFTC - The Center
for People and Forests bekerjasama dengan Departemen Kehutanan Kerajaan Thailand, Asia-Pacific
Network for Sustainable Forest Management and Rehabilitation (APFNet), ASEAN Social Forestry
Network (ASFN), and Japan International Cooperation Agency (JICA), dengan dukungan dari Norwegian
Agency for Development Cooperation (Norad), Swiss Agency for Development Cooperation (SDC), dan
Swedish International Development Cooperation Agency (Sida).
Dalam pembukaannya, Dr Tint Lwin Thaung, Direktur Eksekutif, RECOFTC, menekankan bahwa “Memperluas
kawasan hutan di bawah pengelolaan masyarakat adalah prioritas utama, namun hal yang sama pentingnya
adalah memperkuat kontrol aktif masyarakat atas hutan mereka. Ketika masyarakat diberdayakan untuk
berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan ketika mereka memperoleh manfaat dari hutan mereka,
bukti menunjukkan bahwa mereka akan melestarikan keanekaragaman hayati, mengurangi deforestasi dan
mengelola hutan secara lestari.”
RECOFTC mengucapkan terima kasih kepada para penyelenggara: Phinyada Atchatavivan, Julian
Atkinson, Chawpaka Chaosarn, David Gritten, Caroline Liou, Jephraim Oro, Panisara Panupitak,
Thippawan Maidee, Detty Saluling, Pimpakarn Serithamarak, Apinita Siripatt, Ramida Thanananthachat,
dan Tiamkare Thitithamtada, juga kepada Ann Jyothis, Subantita Suwan, dan Nick Wilder - tim
komunikasi RECOFTC. Terima kasih khususnya kepada Karen Edwards, Tommy Kristiawan Permadi
dan Imawan Atmosudirjo yang telah memfasilitasi acara ini. Terima kasih kami yang tulus kepada
James Bampton, Tint Lwin Thaung, Ronnakorn Triraganon, Yosef Arihadi, Thongsavath Boupha, Edwin
Payuan, Bishnu Hari Poudyal, Somying Soontornwong, Nguyen Quang Tan, dan Maung Maung Than
atas bimbingannya selama Forum. Akhirnya, kami berterimakasih kepada semua peserta Forum dan
pembicara yang telah berbagi pengetahuan, pengalaman dan wawasannya.
Forum ini dirancang menjadi sebuah acara yang bersifat sangat
partisipatif, dan diselenggarakan untuk mengajak peserta
terlibat secara aktif untuk mengambil bagian dalam setiap sesi
melalui analisa situasi, berbagi, umpan balik dan penyaringan
aksi-aksi utama. Tujuan dari kegiatan Forum adalah untuk
mengembangkan rencana-rencana aksi bersama antar negara
(multi-sektoral), untuk memperkuat Kehutanan Masyarakat
dan menumbuhkan komitmen aktif untuk memperluas
kawasan hutan di bawah pengelolaan masyarakat;
memperkuat kontrol aktif masyarakat atas hutan mereka; dan
memastikan bahwa lembaga-lembaga terkait mampu secara
efektif menerapkan undang-undang Kehutanan Masyarakat
di negara mereka. Selain itu juga menginvertarisir proses saat
ini yang diperkaya oleh pengalaman baru dan pertanyaanpertanyaan kritis untuk masa depan. Paling penting, ideide dan komitmen yang dikembangkan di Forum Regional
ke-3 akan dibagikan dan diperkaya lebih lanjut ke dalam
serangkaian forum-forum nasional pada tahun 2014 di enam
negara: Kamboja, Indonesia, Laos, Myanmar, Thailand, dan
Viet Nam.
Laporan ini ditulis oleh Karen Edwards, Caroline Liou dan Detty Saluling.
Diselenggarakan oleh RECOFTC bekerjasama dengan
Departemen Kehutanan Kerajaan Thailand, Asia-Pacific
Network for Sustainable Forest Management and
Rehabilitation (APFNet), ASEAN Social Forestry Network
(ASFN), dan Japan International Cooperation Agency (JICA),
forum ini menciptakan momentum untuk perubahan dan
komitmen untuk Kehutanan Masyarakat di tingkat nasional.
4
Tujuan dari forum ini adalah untuk mening­
katkan komitmen aktif rencana-rencana aksi
bersama antar negara untuk memperkuat
Kehutanan Masyarakat dengan:
• Menilai kemajuan Kehutanan Masyarakat
di wilayahnya dan menyelidiki saranasarana strategis untuk mengatasi ham­
bat­an yang telah terindentifikasi dalam
rangka mengamankan dan melindungi
hutan serta masyarakat yang bergantung
pada Kehutanan Masyarakat;
• Mendorong prioritas-prioritas yang seca­
ra umum memperkuat Kehutanan Ma­
syarakat dan mendorong kemitraan
serta koordinasi lintas sektor;
• Meningkatkan komitmen aktif dalam
kerjasama rencana aksi Kehutanan Masya­
ra­kat antar negara yang memprioritaskan
peningkatan kawasan hutan dalam pe­
nge­lolaan masyarakat, memperkuat kon­
trol aktif masyarakat atas hutan mereka;
dan memastikan bahwa lembaga-lem­
ba­ga berwenang dapat secara aktif me­
nerapkan Kehutanan Masyarakat di
negaranya.
1
Forum Regional Ke-3 untuk Masyarakat dan Hutan
MASA LALU, MASA KINI,
DAN MASA DEPAN
Pembelajaran dan
tantangan ke depan
Preecha Siri, pemimpin masyarakat setempat dari kelompok Kehutanan Masyarakat Ban Huay Hin Lahd Nai, Thailand,
dan Isabelita Austria, Ketua Kesatuan Pengelolaan Hutan berbasis Masyarakat dari Departemen Lingkungan dan
Sumberdaya Alam (Department of Environment and Natural Resources - DENR) di Filipina, menceritakan kisahkisah perubahan dan menunjukkan bahwa Kehutanan Masyarakat dapat memberikan hasil yang nyata pada kondisi
yang sesuai dan lingkungan yang mendukung. Pengalaman keduanya –yang bercerita dari perspektif yang berbeda
(masyarakat setempat dan pemerintah) dan negara– menyoroti perlunya dalam dekade ini menanggapi panggilan
untuk perencanaan (calls for planning) dan memperluas Kehutanan Masyarakat di tingkat lanskap serta memastikan
kondisi dan insentif untuk terlaksananya hal tersebut di atas. Dr David Gritten, Senior Program Officer RECOFTC,
kemudian menyoroti tantangan utama keberhasilan masa depan Kehutanan Masyarakat.
2
3
Forum Regional Ke-3 untuk Masyarakat dan Hutan
Membangun komunitas lokal di Thailand yang didasarkan atas
keberhasilan Kehutanan Masyarakatnya
Tantangan ke depan: Dasar-dasar kesuksesan Kehutanan
Preecha Siri menyoroti pengalamannya dalam perlindungan efektif dan pemanfaatan hutan berkelanjutan oleh
masyarakat setempat yang jika diberikan kewenangan dan hak untuk mengelola hutan akan bermanfaat bagi
sekitarnya, nasional dan global.
Dr David Gritten memaparkan bahwa di banyak tempat di wilayah Asia-Pasifik, Kehutanan Masyarakat adalah pilihan
yang paling tepat untuk pengelolaan sumberdaya hutan yang berkelanjutan serta untuk mencapai tujuan yang lebih
luas dari aspek ekonomi, lingkungan dan sosial di tingkat nasional dan lokal, termasuk diantaranya:
Dengan bimbingan beliau, masyarakat berhasil mengadopsi sistem penanaman terpadu pada lahan basah, rotasi
pertanian, peternakan lebah, perkebunan teh dan bambu serta konservasi hutan yang menunjukkan keberhasilan
model pengelolaan ekosistem. Rencana inovatif ini telah membantu menciptakan dana masyarakat dan membangun
ketahanan masyarakat.
1. Meningkatkan mata pencaharian dan memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga (kayu bakar, pakan, kayu,
dll.);
2. Mengurangi deforestasi dan meningkatkan kondisi hutan serta kualitasnya (volume kayu, kepadatan batang,
tutupan vegetasi dan keanekaragaman hayati); dan
3. Memperkuat tata kelola dan hak-hak politik rakyat pedesaan.
Kelompok masyarakat Ban Huay Hin Lahd Nai telah memenangkan beberapa penghargaan internasional dalam usahanya
melangkah dari yang semula hanya untuk melindungi hutan mereka pada tingkat lokal, menjadi kepada bekerja sama
dengan 16 desa lainnya pada tingkat wilayah di Thailand. Dengan demikian masyarakat yang bergantung pada hutan
dan menempatkan arti hutan di atasnya, dan yang juga bertanggungjawab untuk berkomitmen pada perlindungan
hutan pada tingkat lokal, telah menyebabkan perluasan kawasan hutan masyarakat di bawah pengelolaan masyarakat
setempat dalam wilayah Ban Huay Hin Lahd Nai.
Pembelajaran dari pengembangan program kehutanan sosial di
Filipina
Isabelita Austria menyajikan pembelajaran yang dapat dipetik dari masa lalu sampai dengan saat ini mengenai
Kehutanan Masyarakat di Filipina. Beliau menyoroti pentingnya pergeseran sejarah yang telah menyebabkan perluasan
areal di dalam Kehutanan Masyarakat termasuk durasi dan pengaturan kepemilikan, dari jangka pendek secara individu
menjadi pengaturan jangka panjang yang berbasis masyarakat.
Pada tahun 1970an, program-program kehutanan pemerintah yang dipimpin masyarakat telah dimulai sebagai respon
atas penurunan tutupan hutan, pertumbuhan penduduk, kemiskinan di dataran tinggi, peningkatan kebutuhan akan
kayu dan makanan, serta kegagalan melakukan langkah-langkah memberi hukuman dalam menangani kepemilikan
hutan.
Di era 80-an, program ini digabungkan ke dalam Program Terpadu Kehutanan Sosial (Integrated Social Forestry - ISF)
dan penerbitan hak kepemilikan lahan secara individu melalui sertifikat kontrak pengelolaan (Certificate of Stewardship
Contract). Program Pengembangan Dataran Tinggi (Upland Development Program) selama 15 tahun dengan 16 lokasi
percontohan Nasional digunakan untuk mendukung penelitian program ISF ini. Namun ternyata bahwa pendekatan
individu dalam ISF tidak dapat mendorong aksi masyarakat. Dan juga, produksi hasil hutan menjadi terfragmentasi,
serta pemasaran juga tidak terkoordinasi dengan baik.
Peraturan No. 263 ditandatangani pada tahun 1995 dengan mengadopsi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat
(PHBM) sebagai sebuah strategi nasional untuk pembangunan berkelanjutan atas lahan dan sumber daya masyarakat.
Terdapat juga langkah sederhana untuk mengatur sistem informasi pasar pada tingkat lokal untuk produk-produk
yang berasal dari perhutanan sosial, yang dapat meningkatkan daya tawar dari masyarakat. Pemasaran tidak banyak
mendapat perhatian pada awal 90-an, sehingga saat ini dibutuhkan produk-produk yang dipanen dari wilayah PHBM.
Bantuan pengembangan usaha – dan khususnya informasi pasar – sangat diperlukan.
Masyarakat
Namun, sering kali Kehutanan Masyarakat tidak mampu mewujudkan tujuan tersebut. Hal ini dipertegas oleh tantangan
ke depan yang sedang kita hadapi bersama, diantaranya pertumbuhan populasi, peningkatan urbanisasi, perubahan
iklim dan fluktuasi harga pangan. Kehutanan Masyarakat dapat membantu mengatasi hal ini. Untuk melakukannya
dan untuk mewujudkan potensinya, diperlukan dasar-dasar tertentu, seperti dirumuskan dalam formula berikut:
susCF = T + 2aR + aC + M
Dimana:
susCF adalah Kehutanan Masyarakat yang berkelanjutan (sustainable community
forestry)
T adalah kepemilikan (tenure)
2aR adalah regulasi dan sumber daya yang sesuai (appropriate regulations &
appropriate resources)
aC adalah kapasitas yang sesuai (appropriate capacity)
M adalah pasar (market)
Titik awal Kehutanan Masyarakat yang berkelanjutan berkaitan dengan kepemilikan. Kepemilikan adalah penting
dalam banyak aspek, termasuk dalam memberikan keamanan, mendorong tanggung jawab pengelolaan lahan,
memfasilitasi investasi yang memberikan keuntungan lebih besar yang tidak hanya dalam istilah ekonomi, namun juga
dalam hubungan sosial dan lingkungan.
aR yang pertama didasarkan pada kenyataan bahwa di seluruh wilayah peraturan yang mengatur interaksi masyarakat
dengan hutan gagal untuk memungkinkan masyarakatnya mengambil manfaat dari hutan tersebut. Selain itu,
pemerintah harus memantau peraturan, yang menawarkan beberapa penghargaan (rewards). Peraturan-peraturan
yang semestinya harus ditempatkan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung Kehutanan Masyarakat.
aR yang kedua adalah sumber daya yang sesuai, yang secara khusus mengacu pada fakta bahwa ketika masyarakat
diberi kepemilikan, benar-benar hutan yang nyata, bukan hutan terdegradasi seperti biasanya. Hal ini, seperti
kebanyakan Kehutanan Masyarakat, didasarkan atas pemahaman bahwa Kehutanan Masyarakat tidak akan berhasil
kecuali masyarakat dapat memperoleh kehidupan dari hutan, suatu titik awal dimana kepemilikan atas hutan dan lahan
yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
Kapasitas yang sesuai (aC) berkaitan dengan fakta bahwa untuk mengelola hutan secara berkelanjutan, masyarakat dan
pejabat pemerintah yang bekerja di kawasan Kehutanan Masyarakat, harus memiliki akses ke informasi dan teknologi
yang tepat. Informasi ini mencakup kepastian bahwa masyarakat memahami arti dalam membuat keputusan secara
partisipatif. Yang terakhir, m berarti pasar, kembali ke kenyataan bahwa masyarakat perlu memiliki akses ke pasar
untuk menjual produk-produk hutan mereka.
Dengan memperhatikan semua elemen tersebut, dapat dipastikan Kehutanan Masyarakat akan dapat memberikan dan
membantu masyarakat secara keseluruhan dalam memenuhi tantangan masa depan.
4
5
Forum Regional Ke-3 untuk Masyarakat dan Hutan
Tema-tema penting untuk
melakukan aksi nyata
Forum Regional ke-3 berfokus pada mendorong pembicaraan penting antar perserta lintas negara untuk berbagi
pembelajaran dan asumsi dibalik implementasi Kehutanan Masyarakat yang mungkin perlu dihadapi di masa mendatang.
Dari hasil pembicaraan dan interaksi tersebut, muncul berbagai tema umum tingkat regional yang menjadi pokok
bahasan bagi terwujudnya aksi nyata:
Mengamankan kepemilikan hutan: Teridentifikasi sebagai prinsip utama dan pembelajaran yang penting bagi
keberhasilan Kehutanan Masyarakat, hal ini tetap menjadi agenda yang berlaku bagi beberapa negara dimana
kepemilikan bersifat terbatas dan kebijakan-kebijakan masih menghalangi penggunaan hutan secara produktif.
Mengubah kebijakan menjadi aksi/tindakan nyata: Hal ini tidak dapat diasumsikan bahwa jika kerangka kebijakan
sudah ada, Kehutanan Masyarakat akan dilaksanakan secara efektif. Masih terdapat keengganan beberapa pihak
untuk mengalokasikan lahan dan menandatangani perjanjian. Tinggal bagaimana memastikan keefektifan kerangka
kebijakan yang masih menjadi tantangan, dan hal ini masih menjadi pembicaraan penting selama berlangsungnya
Forum.
Dari fragmentasi ke integrasi pada tingkat lanskap: Diakui, meskipun di beberappa negara, wilayah hutan
yang dikelola masyarakat telah tumbuh namun ternyata belum pada tingkat lanskap. Kehutanan Masyarakat perlu
diintegrasikan sebagai strategi pengelolaan pemanfaatan lahan yang dalam perencanaannya besifat partisipatif. Hal ini
memerlukan kerjasama lintas sektoral. Manfaat Kehutanan Masyarakat harus jelas bagi sektor lain dan sebaliknya. Hal
ini telah menjadi agenda lain selama Forum Regional ke-3.
Menghubungkan ke sektor lain dan agenda global: Untuk memperluas wilayah yang berada di bawah pengelolaan
hutan masyarakat dan mendorong kepastian kepemilikannya, pemanfaatan Kehutanan Masyarakat berserta wacananya
masih perlu didorong ke dalam agenda global lainnya dan dialog seperti perubahan iklim. Bagaimana memastikan
bahwa praktisi-praktisi mengaitkan Kehutanan Masyarakat dengan sektor lainnya adalah salah satu isu yang perlu
dibahas lebih dalam di Forum.
Melampaui manfaat ekonomi riil dan komersialisasi produk serta layanan dari Kehutanan Masyarakat: Hal ini
telah menjadi topik pembicaraan yang menonjol dalam Forum dan masih sangat tercermin pada komitmen-komitmen
di banyak negara. Pergeseran dari Kehutanan Masyarakat yang sekedar sebagai mata pencaharian kepada Kehutanan
Masyarakat yang lebih berorientasi bisnis masih sangat diperlukan.
6
7
Forum Regional Ke-3 untuk Masyarakat dan Hutan
Pemangku
kepentingan
Pemerintah pusat
Kementerian
Sumberdaya Alam/
Kehutanan
Peran masa depan
Komitmen prioritas
Koordinasi dan harmonisasi kebijakan,
perencanaan nasional dan anggaran,
termasuk bagaimana Kehutanan
Masyarakat terkait dengan semua sektor
•
Membuat kebijakan efektif yang
mendukung Kehutanan Masyarakat dan
peningkatan mata pencaharian dari hutan
•
•
•
•
Pemerintah daerah
Mengatur implementasi dan
menyediakan layanan teknis bagi
masyarakat untuk Kehutanan Masyarakat
•
•
•
Sektor swasta
Organisasi
internasional
Menerima dan mengadakan produk
berkelanjutan dari masyarakat melalui
koneksi dengan pasar, broker dan
pengusaha
•
Menghasilkan pengetahuan dan
menunjukkan bagaimana menangani isuisu selanjutnya termasuk komersialisasi
barang dan jasa Kehutanan Masyarakat
•
•
•
•
Peneliti dan
akademisi
Media (jurnalis)
Mengkomunikasikan penelitian dan
penemuan berkaitan dengan praktek
terbaik (best practice) dan pengaruhnya
serta menginformasikan keputusan dan
pengembangan kebijakan yang relevan
dengan Kehutanan Masyarakat
•
Meningkatkan komunikasi dua arah pada
isu-isu Kehutanan Masyarakat
•
•
•
•
•
Perubahan peran
pemangku kepentingan
Berikut ini adalah berbagai sesi dalam identifikasi tema-tema umum regional dan bidang-bidang penting
untuk aksi dimana peserta berkumpul dalam kelompok-kelompok pemangku kepentingan. Setiap kelompok
membahas bidang-bidang penting tersebut untuk tindakan ke depan dari sudut pandang kelompok
pemangku kepentingan mereka sendiri dan mengidentifikasi komitmen yang akan dilakukan oleh kelompok
pemangku kepentingannya guna memperkuat Kehutanan Masyarakat.
8
Masyarakat sipil
Terus menjembatani perputaran peran
(role) dan umpan balik (feedback) antara
praktik Kehutanan Masyarakat dan
kebijakan
•
•
•
Komunitas
Meningkatkan dan memperkuat jaringan
masyarakat untuk bersuara dan beraksi
secara bersama dan mewariskan
keterampilan kepemimpinannya untuk
generasi berikutnya
•
•
•
Pembaruan tepat waktu dan meninjau kebijakan dan
peraturan yang relevan
Perbaikan perwakilan kelompok dan masyarakat
yang terpinggirkan dalam kelompok-kelompok kerja
nasional
Penyediaan dana yang memadai dan dukungan
layanan untuk Kehutanan Masyarakat
Membangun dan mempertahankan kemitraan yang
kuat dengan pemangku kepentingan lainnya
Memperkuat pengelolaan sistem informasi dan pusat
pengetahuan untuk Kehutanan Masyarakat
Mengembangkan kapasitas internal secara mandiri
untuk menyediakan layanan teknis berkualitas tinggi
Memasukkan Kehutanan Masyarakat ke dalam
rencana pengembangan dan pemanfaatan lahan di
pemerintah daerah termasuk anggarannya
Meningkatkan integrasi vertikal dengan
masyarakat dan kementerian yang relevan untuk
mengkomunikasikan dampak kebijakan, isu-isu dan
pembelajaran secara efektif
Mengembangkan kemitraan jangka panjang dan
model bisnis berbasis masyarakat yang efektif
berdasarkan prinsip-prinsip saling menguntungkan
Membangun keterampilan masyarakat dalam
pengaturan organisasi secara mandiri, pengelolaan
keuangan dan pemasaran
Mendukung kebijakan dan praktek partisipatif di
negara-negara
Terus membangun kapasitas untuk Kehutanan
Masyarakat
Meningkatkan koordinasi donor di tingkat nasional
dan internasional dalam Kehutanan Masyarakat
Mendesain dan menyampaikan penelitian berbasis
hasil
Mengarusutamakan agenda penelitian Kehutanan
Masyarakat ke institusi akademik
Mengkomunikasikan kekhalayak tertentu mengenai
perubahan kebijakan dan dampaknya
Mengekspos cerita-cerita mengenai dampak positif
Kehutanan Masyarakat
Memperkuat perspektif masyarakat lokal untuk dapat
menjangkau pemangku kepentingan yang sesuai
Pelaporan yang lebih berimbang atas perspektif
pemangku kepentingan Menyokong lebih untuk kebijakan berbasis
komunitas dan masyarakat
Kolaborasi yang kuat dengan semua pemangku
kepentingan lainnya
Terus membangun kapasitas masyarakat
Membentuk pusat pembelajaran komunitas dan
berbagi pengetahuan dengan yang lain
Membuat pemerintah bertanggung jawab untuk
mengamankan hutan dan hak kepemilikan lahan
Membangun kapasitas generasi berikutnya untuk
memimpin pengelolaan Kehutanan Masyarakat dan
kewirausahaan
9
Forum Regional Ke-3 untuk Masyarakat dan Hutan
RECOFTC meluncurkan rencana
strategis baru untuk 2013-2018
Selama Forum ke-3, RECOFTC meluncurkan rencana strategis baru untuk 2013-2018.
Dibangun di atas kesuksesan fase strategis sebelumnya, Rencana Strategis RECOFTC yang baru (20132018) – berjudul People and forests for a greener future - Empowering local people to effectively and
equitably engage in the sustainable management of forested landscapes – telah meningkatkan fokus pada
capaian strategis yang lebih jelas dalam empat wilayah tematik RECOFTC: Mengamankan Kehutanan
Masyarakat; Meningkatkan Mata Pencaharian dan Pasar; Masyarakat, Hutan dan Perubahan Iklim; dan
Transformasi Konflik Hutan. Dalam wilayah-wilayah tematik, kami mengeksplorasi masalah yang muncul,
termasuk pendekatan lanskap, ketahanan pangan, keamanan air dan ketahanan energi biomassa.
Fokus kami pada pendekatan berbasis hak didasarkan pada tiga prinsip - kuat dan terjaminnya hak, tata
kelola yang baik dan manfaat yang adil - yang diperkuat dengan penekanan pada penyertaan sosial dan
jenis kelamin, pengembangan kepemimpinan kehutanan, dan sistem pemantauan dan evaluasi partisipatif
yang lebih kuat.
RECOFTC’s memperluas keterlibatan di delapan negara perwakilan - Kamboja, Cina, Indonesia, Laos,
Myanmar, Nepal, Thailand dan Viet Nam - secara kontinyu menjadi landasan bagi pekerjaan kami untuk
dapat memberikan hasil yang nyata. Empat pendekatan fungsional kami – pelatihan dan jaringan belajar,
penelitian, komunikasi, dan uji coba dan demonstrasi – juga terus saling melengkapi dan berkontribusi
terhadap capaian strategis kami. Rencana strategis tersedia di www.recoftc.org.
Pameran produk dan kegiatan kelompok usaha masyarakat berlangsung pula selama dua hari kegiatan Forum.
Selain menampilkan produk usaha, para mitra menampilkan juga kegiatan masing-masing organisasi beserta
pencapaian dari upaya yang telah dilakukan.
Kelompok usaha masyarakat yang menampilkan produk-produk usaha, diantaranya:
• Hutan kemasyarakatan Baan Maab Lao Cha-oun
• Biodiversity-based Economy Development Office (BEDO)
• Kelompok usaha masyarakat untuk kopi organik dan konservasi hutan Baan Khun Lao
• Non-Timber Forest Products Exchanged Programme (NTFP-EP)
10
11
Forum Regional Ke-3 untuk Masyarakat dan Hutan
Melihat Kehutanan
Masyarakat secara
berbeda
Menyadari kemajuan pada Kehutanan Masyarakat namun mengakui bahwa memajukannya memerlukan pertimbangan
dimensi baru dan sebuah penekanan yang berbeda, membentuk dasar diskusi untuk pemikiran masa depan. Perspektif
dan peluang yang menantang saat ini untuk membuat Kehutanan Masyarakat yang berjalan lebih baik melalui integrasi
lintas sektoral dan kerjasama atas perubahan iklim untuk sebuah usaha komersial yang didorong Kehutanan Masyarakat,
adalah sebuah sorotan utama di Forum Regional ke-3 dari tiga pembicara.
Dr Don Gilmour, fellow kehormatan dari RECOFTC, membagi
perspektifnya yang menantang atas hubungan antara hutan
dan air, serta relevansinya kepada kebijakan dan praktek
Kehutanan Masyarakat. “Sampai batas tertentu ada sesuatu
yang terputus antara cerita umum tentang hubungan air,
hutan dan apa yang ilmu pengetahuan katakan kepada kita.
Cerita umum tersebut seringkali menjadi sebuah penentuan
kekuatan dari kebijakan kehutanan dan mitos untuk sebuah
piagam aksi. Kita perlu mempertimbangkan lokasi dari
faktor-faktor tertentu ketika berbicara tentang air dan hutan
serta tujuan pengelolaan kita karena keputusan-keputusan
yang sudah dibuat akan berbeda berdasar atas aspek apa
dari siklus air yang sedang kita bicarakan.”
Dr Bhishma Subedi, Direktur Eksekutif Asia Network for
Sustainable Agriculture and Bioresources (ANSAB), menyoroti
nilai potensi Kehutanan Masyarakat untuk memberikan lebih
banyak manfaat ekonomi melalui pengembangan usaha
dan pengelolaan hutan produktif dan pemanfaatannya. “Terdapat ruang lingkup untuk pengelolaan berkelanjutan
dan menggunkannya di beberapa tempat di mana Kehutanan
Masyarakat tumbuh dan melimpah. Transformasi dari
Kehutanan Masyarakat tradisional ke Kehutanan Masyarakat
yang berbasis usaha adalah diperlukan untuk mempertahankan
Kehutanan Masyarakat secara efektif.
Kerangka Multi-Sektoral ASEAN pada Perubahan Iklim (ASEAN
Multi-Sectoral Framework on Climate Change -AFCC) dipaparkan
oleh Bapak Sugeng Marsudiarto, Wakil Direktur, Direktorat
Kehutanan Pembangunan Sosial, Kementerian Kehutanan
Republik Indonesia, “Asia Tenggara, karena konsentrasi
populasi, panjang garis pantai dan ketergantungannya pada
pertanian dan kehutanan, adalah wilayah ke-tiga paling rentan
di dunia untuk perubahan iklim. Perubahan iklim merupakan
masalah lintas-sektoral dan kerjasama menjadi penting”. Beliau
juga membahas bahwa ASEAN telah dalam proses pelaksanaan
Kerangka Multi-Sektoral ASEAN pada Perubahan Iklim:
Pertanian dan Kehutanan terhadap Ketahanan Pangan (ASEAN
Multisectoral Framework on Climate Change: Agriculture and
Forestry towards Food Security - AFCC).
12
Informasi lebih lanjut:
RECOFTC Issue Paper 3 - Forests and water: A synthesis of the contemporary science and its relevance for community
forestry in the Asia–Pacific region, www.recoftc.org
http://www.recoftc.org/site/resources/Seeing-community-forestry-differently.php
13
Forum Regional Ke-3 untuk Masyarakat dan Hutan
Rencana Aksi Bersama
antar Negara untuk
memperkuat Kehutanan
Masyarakat
Forum mencapai puncaknya dimana para peserta yang mengambil bagian dalam
kelompok-kelompok negara guna membahas elemen utama dari rencana-rencana
aksi antar negara (multi-stakeholder) menjelaskan apa yang diperlukan untuk
memperkuat Kehutanan Masyarakat; siapa yang harus terlibat; aksi-aksi prioritas
oleh bermacam pemangku kepentingan; serta capaian apa yang diharapkan. Untuk
mengembangkan rencana aksi tersebut, tiap grup negara membahas serangkaian
pertanyaan di negaranya dalam ‘Papan Perubahan Kehutanan Masyarakat’ dan
‘Dinding Pembelajaran tiap Negara ‘.
Di akhir Forum, peserta yang terorganisir ke dalam kelompok negara,
mempresentasikan rencana aksi bersama antar negaranya untuk memperkuat
Kehutanan Masyarakat. Rekomendasi tersebut akan berfungsi sebagai dasar untuk
diskusi dalam forum-forum nasional di awal 2014 di enam negara: Kamboja,
Indonesia, Laos, Myanmar, Thailand, dan Viet Nam.
14
15
Forum Regional Ke-3 untuk Masyarakat dan Hutan
KAMBOJA
Kemajuan pada Kehutanan Masyarakat telah dibuat dalam dua dekade terakhir di Kamboja dalam bentuk
sebuah kebijakan yang jelas dan kerangka hukum serta penguatan lembaga setempat. Pemerintah Kamboja
telah berkomitmen untuk membangun dua juta hektar hutan yang dikelola masyarakat pada 2029, dan
pada 2013, 457 hutan rakyat yang ditentukan seluas 400.000 hektar. Mempercepat proses perencanaan
pengelolaan Kehutanan Masyarakat penting untuk keberhasilan Kehutanan Masyarakat jangka panjang di
Kamboja. Sampai saat ini hanya satu rencana pengelolaan hutan rakyat telah disetujui dan 20 lebih sedang
menunggu persetujuan. Memprioritaskan rencana pedoman dan pelaksanaan Kehutanan Masyarakat
untuk Kehutanan Masyarakat yang telah disetujui akan memberikan perubahan penting dalam kaitannya
dengan peningkatan produktivitas sumber daya dan pengembangan usaha karena rencana pengelolaan
yang disetujui memungkinkan pengelolaan aktif dan pemanfaatannya secara lestari.
16
Komitmen utama yang dibuat untuk tiga tahun ke depan:
•
•
•
Meninjau dan menyelesaikan pedoman dan panduan rencana pengelolaan untuk Kamboja
Menetapkan dan memastikan pendaftaran Kehutanan Masyarakat yang efektif di Departemen
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (MAFF)
Meneruskan dan menunjukkan keberhasilan pengelolaan Kehutanan Masyarakat
17
Forum Regional Ke-3 untuk Masyarakat dan Hutan
CINA
Pengarusutamaan Kehutanan Masyarakat ke dalam Perencanaan Pembangunan Nasional adalah strategi
utama untuk memajukan agenda di Cina. Memperkuat jaringan dalam negara dan dengan negara-negara
lain dalam kawasan adalah penting untuk membangun kolaborasi dan pembelajaran dalam komersialisasi
Kehutanan Masyarakat dalam barang dan jasa, yang akan diperlukan Kehutanan Masyarakat agar diterima
sebagai strategi utama. Keterlibatan yang lebih efektif antar para pemangku kepentingan diperlukan untuk
Kehutanan Masyarakat dan pembuktian nilai tertentu dari model Kehutanan Masyarakat dalam pengelolaan
hutan secara kolektif akan sangat penting. Hal ini dapat dilakukan dengan mendokumentasikan dan
mengkomunikasikan praktik terbaik di sekitarnya.
Komitmen utama yang dibuat untuk tiga tahun ke depan:
• DMendokumentasikan praktik-praktik terbaik (best practices) dari model yang ada dan mengemukakan
temuan-temuan bagi para pembuat kebijakan utama
• Memberikan pelatihan mengenai pengelolaan konflik dan pengelolaan sumber daya alam yang
berkelanjutan di tingkat lokal
• Melibatkan media untuk peningkatan kesadaran publik pada model-model yang berharga dari
Kehutanan Masyarakat dan memperkaya faktor-faktor yang meningkatkan keberhasilan
18
19
Forum Regional Ke-3 untuk Masyarakat dan Hutan
INDONESIA
Berbagai bentuk Kehutanan Masyarakat telah diidentifikasi dan diterima di Indonesia, dan Kehutanan
Masyarakat sudah termasuk ke dalam Rencana Pembangunan Nasional (jangka menengah). Target
untuk memperluas wilayah dalam Kehutanan Masyarakat perlahan-lahan tercapai dan saat ini masih
berfokus pada perlunya mengalihan dari penggunaan produk-produk hutan untuk mata pencaharian ke
arah penggunaan untuk komersialisasi dan manfaat riil ekonominya untuk pengelola masyarakat. Dua
setengah juta hektar yang telah ditargetkan oleh pemerintah, sampai hari ini 360.000 hektar Kehutanan
Masyarakat telah didirikan. Baru-baru ini, hak masyarakat adat atas hutan di Indonesia telah diakui namun
belum ada pelaksanaan peraturan yang jelas. Pendekatan yang kurang terfragmentasi untuk memperluas
wilayah Kehutanan Masyarakat di tingkat lanskap diprioritaskan dengan peningkatan koordinasi antara
pemerintah pusat dan daerah. Memastikan bahwa perluasan Kehutanan Masyarakat yang disalurkan ke
dalam perencanaan tata ruang di tingkat lokal adalah perubahan inti yang harus didorong dalam tiga
tahun ke depan.
20
Komitmen-komitmen utama2 yang dibuat untuk tiga tahun ke depan:
• Dua juta hektar hutan adat diakui oleh pemerintah
• Total kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat mencapai lima juta hektar
• Lima produk unggulan dari Kehutanan Masyarakat sudah dikomersialkan
• Tiga puluh persen kelompok pengguna hutan sudah maju
Komitmen-komitmen di atas akan tercapai melalui beberapa strategi:
• Mengikutsertakan program perluasan Kehutanan Masyarakat ke dalam rencana pembangunan
dan perencanaan tata ruang pemerintah daerah jangka menengah
• Meningkatkan penganggaran dan perencanaan untuk pengembangan Kehutanan Masyarakat
• Meninjau dan memperbaiki peraturan untuk perizinan kawasan Kehutanan Masyarakat
• Memfokuskan keterlibatan sektor swasta untuk pengembangan usaha Kehutanan Masyarakat
2
Komitmen utama yang telah diambil dari informasi menurut kelompok negara selama berlangsungnya Forum, yang ditulis
pada ‘Dinding Pembelajaran’ (learning wall), ‘Ubah kanvas’ (change canvas) dan/atau (dalam beberapa kasus) yang ditulis pada
bendera Kehutanan Masyarakat tiap negara.
21
Forum Regional Ke-3 untuk Masyarakat dan Hutan
Dinding Pembelajaran tiap Negara (Country Learning Wall)
Peserta Forum dalam kelompok negara Indonesia menuliskan hasil diskusinya pada ‘Dinding Pembelajaran’
1. Tiga fakta yang menggambarkan
keadaan Kehutanan Masyarakat
saat ini
2. Apakah pertanyaan Anda
untuk memajukan Kehutanan
Masyarakat?
3. Apa perubahan yang Anda ingin
lihat dalam peran pemangku
kepentingan?
4. Apakah implikasi dari presentasi
kepada Anda?
5. Tiga tahun ke depan
- Masalah kebijakan
•Kehutanan Masyarakat dimasukkan ke dalam Pengembangan Rencana
Nasional Jangka Menengah
•Berbagai skema Kehutanan Masyarakat
- Isu-isu kelembagaan
•Tantangannya adalah kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan
daerah
- Masalah teknis
•Kualitas hutan membaik beberapa tingkat
•Kehutanan Masyarakat masih berfokus pada kebutuhan dasar masyarakat
tetapi upaya yang sudah dilakukan adalah untuk komersialisasi
- Masih jauh dari target:
•Hutan Kemasyarakatan (HKm) & Hutan Desa (HD): 360.000 ha vs 2,5 juta ha
(2014)
•Hutan Tanaman Rakyat (HTR): 670,000 ha
- Hutan adat diakui oleh hukum tetapi tidak ada peraturan pelaksanaannya
- Pengembangan kemitraan ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Menteri (P
39/2013)
- Skema kemitraan: 500.000 ha
- JFM Perhutani:
•2,1 M ha (Jawa)
•5.400 kelompok masyarakat pengguna hutan/desa-desa
•1.300 koperasi
- Apakah reformasi birokrasi itu mungkin (penghapusan hambatan peraturan)?
- Bagaimana mengarusutamakan Kehutanan Masyarakat?
- Bagaimana kita dapat mempercepat dan meningkatkan manfaat Kehutanan
Masyarakat?
- Mendorong dialog dan kemitraan multi-pihak antara para pemangku
kepentingan
- Mempercepat reformasi birokrasi
- Meningkatkan peran sektor swasta
- Lintas sektoral and koordinasi pusat-daerah
Tujuan MDGs
- Pendekatan lanskap (bukan hanya hutan)
- Komersialisasi beberapa produk (barang dan jasa)
- Pengarusutamaan gender di Kehutanan Masyarakat
- Area yang lebih luas untuk Kehutanan Masyarakat (skala yang lebih besar)
- Meningkatkan kerjasama antara pemerintah daerah dan Pusat Pendidikan dan
Pelatihan Kehutanan
- Pengembangan usaha Kehutanan Masyarakat
- Hutan Rakyat (HR) = 7,1 juta ha
- 2 juta hektar hutan adat yang diakui oleh pemerintah
- 30% dari kelompok masyarakat pengelola hutan (lembaga Kehutanan
Masyarakat) maju; 30% dari mereka menjadi tempatpembelajaran lapangan
- Komersialisasi produk Kehutanan Masyarakat (5 produk unggulan)
- Perluasan program Kehutanan Masyarakat dimasukkan dalam rencana tata
ruang dan rencana pengembangan jangka menengah
Papan Perubahan Kehutanan Masyarakat (The Community Forestry Change Canvas)
Peserta Forum dalam kelompok negara Indonesia menuliskan hasil diskusinya mengenai bagaimana memajukan
Kehutanan Masyarakat pada “Papan Perubahan Kehutanan Masyarakat “
22
Siapa yang akan
membantu?
- Parlemen
- Partai
- Pemerintah
- Bupati
- Pemimpin
masyarakat
- Wartawan
- Donatur
-LSM
- Universitas
- Lembaga Penelitian
- Asosiasi Pemerintah
Daerah -APKASI,
ADEKSI, Asosiasi
Pemerintah Provinsi
- Lembaga penelitian
international: CIFOR,
ICRAF, dll.
- RECOFTC – tingkat
regional maupun
nasional
- Kementerian dan
lembaga terkait
Apa yang akan
dilakukan?
- Menulis makalah
mengenai Kehutanan
Masyarakat
- Penelitian tentang
praktek baik & model
usaha Kehutanan
Masyarakat
- Menfasilitasi kerjasama
antar pemangku
kepentingan untuk
Kehutanan Masyarakat
- Menulis kisah sukses
Kehutanan Masyarakat
di media
- Memobilisasi dana untuk
Kehutanan Masyarakat
- Memfasilitasi
pengembangan
kemitraan antara
kelompok tani
Kehutanan Masyarakat
dan organisasiorganisasi di sektor
swasta
- Mendorong kelompok
kerja Kehutanan
Masyarakat menjadi
lebih partisipasif dalam
kegiatan pembangunan
- Pelatihan di TLAS,
perubahan iklim,
penyuluhan, SFM,
pembibitan, dll.
Bagaimana
membantu
membuat
perubahan yang
berbeda?
- Mendorong dialog
multi-pihak
- Mendorong
kemitraan antara
para pemangku
kepentingan
- Meninjau dan
memperbaiki
peraturan tentang
perizinan Kehutanan
Masyarakat
- Melibatkan sektor
swasta untuk
pengembangan
usaha Kehutanan
Masyarakat
- Perencanaan
yang tepatdan
penganggaran untuk
pengembangan
Kehutanan
Masyarakat
Bagaimana
interaksinya?
Siapa yang akan
dibantu?
- Pembentukan dan
penguatan kelompok
kerja Kehutanan
Masyarakat di
tingkat provinsi/
kabupaten
- Mengintegrasikan
Kehutanan
Masyarakat dalam
program pengurangan
kemiskinan dan
tingkat nasional/
setempat
- Perluasan kolaborasi
skala nasional
melalui kelompok
kerja intersektoral
Kehutanan
Masyarakat
- Masyarakat pribumi
- Kelompok adat
- Pemerintah
- Komunitas yang
bergantung pada
hutan
- Petani pengembara
- Kelompok tertinggal,
masyarakat
- Pemuda & anak
- Perempuan-kepala
rumah tangga
Bagaimana mereka
akan mengenal Anda
dan bagaimana Anda
menyampaikannya??
- Pengembangan
dokumentasi pada kegiatan pengembangan Kehutanan
Masyarakat
- Media (media elektronik dan cetak,
media sosial)
- Lokakarya, pertemuan
Siapa Anda dan apa yang dimiliki?
- Pusat pelatihan (Pusdiklat) – modul kursus pelatihan,
kurikulum, pelatih, fasilitasi
- Forum multi-pihak – jaringan, pembelajaran, peningkatan
kapasitas
- Ilmuwan-menghasilkan ilmu Kehutanan Masyarakat,
menerapkan ilmu untuk bertindak, membawa ilmu untuk
kebijakan
- Kemitraan – jaringan dengan pemerintah, organisasi
Apa yang akan Anda berikan?
-
-
-
-
masyarakat sipil, bantuan teknis, memberikan dukungan untuk
CSO & pemerintah
Pengembangan program-menerapkan unit di tingkat provinsi /
kabupaten
Pelatihan pengembangan kapasitas lembaga
Media-Jaringan
Hutan negara– program pengembangan Kehutanan Masyarakat;
menerapkannya di tingkat kabupaten
- Pelatihan tentang Kehutanan Masyarakat di Pusat Pendidikan dan
Pelatihan Kehutanan (Pusdiklat) per tahun
- Mempromosikan kisah sukses di Kehutanan Masyarakat
- Bantuan teknis (studi, kebijakan, rekomendasi, pelatihan)
- Penelitian/pengetahuan produk
- Program pengembangan Kehutanan Masyarakat
- Pembentukan Kehutanan Masyarakat (lembaga, kelompok, koperasi,
dll)
- Memfasilitasi forum Kehutanan Masyarakat multi-pihak
- Pinjaman lunak untuk kelompok petani Kehutanan Masyarakat
- Hibah untuk Nasional/CSO lokal, pendanaan bersama-sama dengan
instansi pemerintah
Apa yang akan Anda dapatkan?
- Pengakuan – pusat pelatihan kredibel
- Promosi, reputasi
- Publikasi
- Diakui sebagai organisasi utama yang bekerja
pada Kehutanan Masyarakat
23
Forum Regional Ke-3 untuk Masyarakat dan Hutan
LAOS
Kebijakan dan kerangka kelembagaan untuk Kehutanan Masyarakat di Laos sudah ada dan
mempunyai Divisi Kehutanan Desa di tingkat pusat dan daerah. Proyek percontohan telah dimulai
dengan mengembangkan alat dan pedoman untuk implementasi Kehutanan Desa dan alokasi lahan.
Kesadaran akar rumput akan peluang Kehutanan Desa masih perlu diperkuat.
24
Untuk mempercepat implementasi Kehutanan Masyarakat dan mengembangkan pengalaman praktik
terbaik, berikut ini adalah komitmen yang telah dibuat untuk tiga tahun ke depan:
•
•
•
Mendukung dan memperkuat sub-kelompok kerja Kehutanan Masyarakat untuk menyaring praktik
terbaik yang relevan dan memberikan nasihat kebijakan kepada para pemangku kepentingan utama
Memperluas jumlah dan distribusi pelatih Kehutanan Masyarakat yang terampil melalui pelatihan
untuk pelatih dengan cara pendekatan yang berfokus pada Model Hutan Desa.
Mengembangkan model perkebunan percontohan yang didasarkan pada sertifikasi hutan dan
mendokumentasikan pembelajaran dan praktik terbaik untuk kemudian menyebarkan kepada
pemangku kepentingan lainnya
25
Forum Regional Ke-3 untuk Masyarakat dan Hutan
MYANMAR
Target 2,27 juta hektar telah ditetapkan oleh Pemerintah Myanmar untuk pembentukan Kehutanan
Masyarakat meskipun anggaran pemerintah untuk hal ini belum jelas. Saat ini terdapat 110,000 hektar
Kehutanan Masyarakat dan 740 kelompok masyarakat pengelola hutan serta terdapat kebutuhan
untuk melebarkan skala implementasinya. Beberapa Hutan Rakyat yang telah ada tumpang tindih
dengan konsesi ekonomi, dan hal ini telah diperdebatkan. Dasar kepemilikan Kehutanan Masyarakat
perlu diperkuat melalui perubahan kerangka hukum dimana selama 30 tahun hak kepemilikan tidak
didukung secara penuh oleh hukum.
26
Mengingat bagaimana daerah di bawah Kehutanan Masyarakat dapat diperluas dengan kerangka
hukum yang kuat untuk mendukung kepemilikan yang jelas, tim Myanmar membuat komitmen berikut
untuk tiga tahun ke depan:
• EPenelitian berbasis bukti untuk kebijakan dan kerangka hukum advokasi
• Memperkuat dan mengkoordinasikan (komunitas Kehutanan Nasional bekerja kelompok-CFNWG)
• Membangun situs Kehutanan Masyarakat demonstrasi melalui kapasitas bangunan dan mobilisasi
sumber daya
• Meningkatkan mata pencaharian masyarakat lokal melalui kegiatan Kehutanan Masyarakat
27
Forum Regional Ke-3 untuk Masyarakat dan Hutan
Komitmen utama tim Nepal yang diidentifikasi dalam Forum adalah:
•
•
•
•
Memudahkan Tinjauan Kebijakan konsultatif yang transparan untuk melakukan pergeseran menuju
pengusahaan Kehutanan Masyarakat
Meningkatkan dan medokumentasikan keberhasilan Kehutanan Masyarakat berorientasi usaha di
tingkat lansekap
Menghubungkan komunitas pengusaha dan sektor swasta untuk sistem informasi pasar relevan.
Memperkuat kepemimpinan kelompok masyarakat pengelola hutan (CFUG) dalam tata kelola hutan
melalui kegiatan pengembangan kapasitas untuk perempuan dan kelompok yang terpinggirkan.
NEPAL
Kehutanan Masyarakat di Nepal saat ini mencapai 1,70 juta hektar di bawah
pengelolaan dan pengendalian 18.133 kelompok masyarakat pengelola
hutan. Pendapatan yang diperoleh dari Kehutanan Masyarakat diperkirakan
USD 50 Juta per tahun. Meskipun perlindungan hutan oleh masyarakat telah
sangat sukses di masa lalu, pengelolaan hutan dapat dibuat lebih produktif
dengan memberikan insentif bagi masyarakat setempat untuk terus
mengelola hutan secara lestari di masa depan dan menjaga kepentingan
pemerintah dan kelompok masyarakat pengelola hutan.
Masa depan menuntut keterlibatan dengan lebih efektif dengan investasi
oleh sektor swasta pada usaha Kehutanan Masyarakat dan dukungan teknis
untuk kelompok pengguna hutan untuk mengkaji rencana pengelolaan
operasional mereka. Penguatan tata kelola internal dari kelompok
masyarakat pengguna hutan terus menjadi prioritas pada proses perubahan
di Nepal.
28
29
Forum Regional Ke-3 untuk Masyarakat dan Hutan
THAILAND
Saat ini Thailand memiliki area sekitar 1,2 juta hektar Kehutanan Masyarakat. Karena kerangka hukum
masih tidak memberikan kesempatan bagi pengakuan wilayah, sebagian besar wilayah ini masih tidak
berdasarkan kesepakatan dengan pemerintah. Meningkatnya pengurangan emisi dari deforestasi dan
degradasi mekanisme (REDD +) baru-baru ini merupakan dukungan alternatif Kehutanan Masyarakat
dan beberapa wilayah yang telah diakui oleh pemerintah.
Tim Thailand memprioritaskan sejumlah perubahan yang diperlukan untuk memajukan Kehutanan
Masyarakat termasuk mengkaji kebijakan dan kerangka hukum secara partisipatif. Pergeseran
Kehutanan Masyarakat ke arah lain yang berorientasi usaha akan memerlukan peningkatan keterlibatan
dengan sektor swasta dan dunia usaha dengan dukungan Departemen Kehutanan Kerajaan (Royal
Forest Department)
30
Komitmen utama yang dibuat untuk tiga tahun ke depan:
• Memetakan Kehutanan Masyarakat dan aset setempat yang ada
• Memperluas basis produk hutan yang dihasilkan masyarakat termasuk termasuk penguatan
kapasitas pelaku rantai nilai (value chain actors) dan identitas produk
• Mengembangkan kemitraan yang lebih kuat untuk mendorong perluasan Kehutanan Masyarakat
dan pengembangan usaha terkait termasuk keterlibatan dengan sector swasta
31
Forum Regional Ke-3 untuk Masyarakat dan Hutan
VIET NAM
Di tahun 2013 lebih dari 20% dari lahan hutan di Viet Nam telah dialokasikan untuk masyarakat
lokal untuk kawasan Kehutanan Masyarakat, namun, ukuran wilayahnya kecil mulai dari
1-1,5 hektar per rumah tangga. Mereka juga dibatasi ke area hutan produksi kualitas lebih
rendah. Meskipun Kehutanan Masyarakat diakui dalam Peraturan Kehutanan, status hukum
dari masyarakat dalam kaitannya dengan pengelolaan hutan masih belum jelas, dan juga
perencanaan dan prosedur yang memberikan ruang untuk pengelolaan dan penggunaan hutan
secara nyata, adalah kompleks.
Tim Forum Regional ke-3 dari Viet Nam ingin melihat perubahan untuk meningkatkan tingkat
penyediaan pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang terlibat di dalam suatu pengelolaan
32
hutan dan meningkatkan pendapatan melalui pengembangan rantai nilai produk-produk hutan
masyarakat.
Komitmen utama yang dibuat untuk tiga tahun ke depan:
• Memfasilitasi dan mempercepat revisi undang-undang kehutanan untuk meningkatkan keamanan
hak-hak bagi masyarakat lokal
• Mengintegrasikan Kehutanan Masyarakat ke perencanaan alokasi lahan dan penggunaan tanah
secara partisipatif
• Mendorong reformasi kelembagaan dan peningkatan kapasitas untuk pembentukan sebuah
departemen tertentu dalam Administrasi Kehutanan Viet Nam dengan tanggung jawab tertentu
• Menjaga dan memperluas lokasi demonstrasi (demonstration sites) dan mendokumentasikan
praktik terbaik dari Kehutanan Masyarakat.
33
Forum Regional Ke-3 untuk Masyarakat dan Hutan
MALAYSIA
FILIPINA
Meskipun kegiatan perhutanan sosial telah diimplementasikan pada tingkat lapangan, di Malaysia hal
tersebut belum diakui sebagai sebuah strategi yang penting untuk mereduksi kemiskinan dan potensikontribusinya dalam kaitannya dengan pembangunan nasional. Masyarakat yang terlibat dalam
pengembangan perhutanan sosial harus lebih baik dalam berjejaring serta terlibat dalam dialog kebijakan
sehingga kebutuhan dan kendala mereka dapat mempengaruhi wacana kebijakan.
Kebijakan dan kerangka hukum Kehutanan Masyarakat telah mapan dengan sejumlah hukum dan kebijakan
yang memberikan keamanan tenurial selama 25 tahun bagi masyarakat untuk mendaftar di bawah sistem
PHBM. Saat ini ada 1,6 juta hektar hutan di bawah pengaturan ini dikelola oleh 1900 institusi lokal.
Kesepakatan bersama mengenai pengelolaan hutan berbasis masyarakat memungkinkan memanfaatkan
kayu secara lestari, dan tim Filipina ingin melihat perjanjian yang lebih dalam tiga tahun ke depan.
Komitmen tim Malaysia :
Komitmen utama yang dibuat untuk tiga tahun ke depan:
• Menyuarakan revisi kebijakan dan kerangka hukum “Tagihan SFM” melalui parlemen, yang menyoroti
kebutuhan untuk perencanaan penggunaan lahan dan produktivitas hutan
• Mempersiapkan dan menyetujui panduan pembayaran untuk jasa lingkungan
• Terus mendorong pengelolaan hutan berbasis masyarakat di atas wilayah hutan dan kesepakatan akhir
yang lebih luas yang memungkinkan penggunaan produk hutan secara produktif oleh masyarakat.
•
•
•
•
34
Meninjau kebijakan Kehutanan Masyarakat dengan keterlibatan di tingkat masyarakat
Membangun jaringan yang lebih kuat antara masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya
Memberikan pelatihan Kehutanan Masyarakat berbasis keterampilan untuk staf pemerintah di tingkat
lokal
Terus menunjukkan melalui bidang kegiatan mengenai pentingnya Kehutanan Masyarakat
35
Forum Regional Ke-3 untuk Masyarakat dan Hutan
Kesimpulan dan langkahlangkah ke depan
Selama dua hari, peserta Forum Regional ketiga untuk Masyarakat dan Hutan berbagi pengetahuan dan pengalaman
mereka untuk mengidentifikasi tema-tema umum setempat untuk penguatan Kehutanan Masyarakat; peran dan
komitmen utama berbagai pemangku kepentingan; dan rencana aksi bersama negara yang perlu dilakukan oleh
berbagai pemangku kepentingan.
Tema-tema umum daerah untuk penguatan Kehutanan Masyarakat termasuk mengamankan kepemilikan hutan,
tantangan untuk mengubah kebijakan ke dalam tindakan, bergerak dari fragmentasi ke arah integrasi di tingkat
lanskap, menghubungkan ke agenda global dan sektor lainnya, dan mendapatkan manfaat ekonomi dari komersialisasi
produk dan jasa dari Kehutanan Masyarakat.
Peran dan komitmen utama harus dilakukan untuk memperkuat Kehutanan Masyarakat oleh kelompok-kelompok
pemangku kepentingan – pemerintah pusat, kementerian sumber daya alam/kehutanan, pemerintah daerah, organisasi
swasta, organisasi internasional, peneliti dan akademisi, media (wartawan), masyarakat sipil, dan masyarakat setempat.
Forum mencapai puncaknya pada pengembangan rencana aksi bersama masing-masing negara dimana peserta
dikelompokkan menurut negaranya. Rencana aksi dikembangkan oleh kelompok-kelompok dari Kamboja, Indonesia,
Laos, Myanmar, Thailand, Viet Nam, Cina, Nepal, Malaysia dan Filipina. Rencana tersebut menekankan apa yang perlu
dilakukan dengan cara yang berbeda untuk kemajuan dari situasi saat ini, siapa yang perlu dilibatkan, dan tindakan
prioritas yang akan diambil dalam tiga tahun ke depan.
Rangkuman hasil dan rekomendasi Forum disampaikan oleh perwakilan dari Forum-APFNet, ASFN dan JICA. Beberapa
penekanan penting dari pidato penutupan ini diantaranya:
Zuofeng Zhuang, Direktur Perencanaan Proyek, Sekretariat APFNet, menyatakan bahwa Forum menyediakan kesempatan
penting untuk memastikan bahwa suara-suara dari pemangku kepentingan yang relevan bisa langsung terdengar,
dan mencatat bahwa semua peserta aktif terlibat dalam sesi dan menyumbangkan masukan dan rekomendasi dari
perspektif mereka sendiri. Ia merangkum bahwa prioritas utama untuk tindakan meliputi pembangunan kapasitas
untuk pengembangan Kehutanan Masyarakat; Kehutanan Masyarakat harus diarusutamakan ke dalam rencana
nasional untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan dukungan dari pemerintah mereka, baik secara teknis
maupun finansial, untuk mengembangkan kegiatan yang dapat meningkatkan kehidupan masyarakat setempat; dan
komersialisasi Kehutanan Masyarakat yang berhubungan dengan barang dan jasa.
Sugeng Marsudiarto, Wakil Direktur - Direktorat Pembangunan Kehutanan sosial, Kementerian Kehutanan Indonesia
(mewakili Kepala ASFN saat ini, Thong Eth Phayvanh) mengemukakan bahwa forum menyediakan sebuah platform
yang diperlukan peserta untuk berbagi ide-ide pengembangan Kehutanan Masyarakat di masa depan. Beliau kembali
menegaskan komitmen ASFN melibatkan organisasi masyarakat sipil dalam pengembangan Kehutanan Masyarakat,
dan prioritas mereka dalam pengentasan kemiskinan dan REDD + melalui kerangka ASFCC. Dia mendesak semua
peserta untuk melaksanakan komitmen yang dibuat selama Forum.
Kenichi Shishido, Wakil Direktur Jenderal Departemen Lingkungan Global, JICA, kembali mengulangi bahwa Forum
menawarkan pengalaman yang sangat positif yang memungkinkan para peserta untuk memahami berbagai perspektif
pemangku kepentingan. Dia terkesan dengan sesi akhir, dimana setiap negara membuat komitmen mereka. Beliau
merekomendasikan untuk forum berikutnya, peserta dapat berbagi tanggapan rinci pada kemajuan, perubahan dan
prestasi pada komitmen masing-masing negara, dan menyoroti kisah suksesnya.
36
37
Forum Regional Ke-3 untuk Masyarakat dan Hutan
“Forum ke-3 ini menciptakan lingkungan yang mendukung untuk partisipasi aktif oleh semua pihak. Hasilnya, forum
ini adalah sangat produktif, interaktif dan partisipatif. Saya percaya kita semua telah belajar banyak, dan yang paling
penting, kita dapat melihat bahwa kita memiliki semua komitmen yang telah dibuat untuk mendorong Kehutanan
Masyarakat melalui inisiatif nasional,” disimpulkan oleh Dr Tint Lwin Thaung, Direktur Eksekutif, RECOFTC.
Setelah kegiatan Forum, hasil analisis dari lembar evaluasi menunjukkan bahwa peserta mendapatkan peningkatan
kesadaran atas prioritas mereka di negara masing-masing untuk memperkuat Kehutanan Masyarakat (kepemilikan,
mata pencaharian, partisipasi aktif dari masyarakat setempat) dan peningkatan pengetahuan tentang status terkini
serta hambatan untuk memajukan Kehutanan Masyarakat di negara mereka (termasuk perspektif berbeda dari
pemangku kepentingan). Komitmen aktif peserta Forum untuk memperkuat Kehutanan Masyarakat juga meningkat
secara signifikan sebagai hasil dari Forum. Tindakan nyata yang akan diwujudkan oleh peserta terangkum dalam tiga
kategori:
Penelitian, komunikasi dan advokasi:
“Menjangkau media dan publik untuk melakukan advokasi kepada pembuat kebijakan dan keputusan, dan
menyediakan ringkasan kebijakan dan dokumen-dokumen yang relevan.”
“Mendokumentasikan praktek-praktek Kehutanan Masyarakat baik sebagai alat advokasi untuk meyakinkan
pemangku kepentingan lainnya guna mendukung pelaksanaan kemasyarakatan.”
“Melakukan penelitian pada model usaha Kehutanan Masyarakat dan praktik baik.”
Jaringan dan penjangkauan:
“Mengkomunikasikan ide-ide yang disajikan di Forum dengan pemangku kepentingan lainnya dalam forum-forum
nasional.”
“Mengadaptasi ide Forum ke dalam Rencana Aksi Nasional mengenai Kehutanan Masyarakat.”
“Membangun komitmen para pemangku kepentingan untuk pengembangan Kehutanan Masyarakat melalui
kelompok-kelompok kerja nasional dan lokal.”
Pengembangan kapasitas:
“Mengembangkan program pengembangan kapasitas Kehutanan Masyarakat dengan lebih efektif.”
“Menggunakan pengetahuan di Forum untuk meningkatkan modul Kehutanan Masyarakat dan kurikulum di
pusat pelatihan saya.”
Peserta Forum ketiga juga menyampaikan pandangan mereka
yang didokumentasikan dalam sebuah video, dimana mereka
menjawab empat pertanyaan berikut: Mengapa Kehutanan
Masyarakat penting? Apakah isu terpenting Kehutanan
Masyarakat saat ini dan masa datang? Apa makna dan nilai dari
Forum ini? Apa yang perlu diwujudkan untuk memajukan dan
mengembangkan Kehutanan Masyarakat setelah Forum ini?
Video tersedia di: http://www.recoftc.org/site/resources/VIDEOThe-Third-Regional-Forum-for-people-and-forest.php
Forum ketiga ini diliput oleh berbagai media dari beberapa
negara. Di Thailand, Forum diliput oleh Channel 3, Channel 7,
Channel 9, Krungthep Turaki, The Nation, Thailand PBS, Bangkok
Post, Khao Sod dan KT TV. Secara regional, laporan diterbitkan
di Phnom Penh Post, Vietnamnet, Myanmar Times, dan Green
China.
Forum Regional ketiga akan dilanjutkan dengan serangkaian
forum-forum nasional di enam negara: Kamboja, Indonesia,
Laos, Myanmar, Thailand, dan Viet Nam. Forum-forum nasional
bertujuan untuk memperoleh keterlibatan lebih luas dan
membangun rasa kepemilikan para pemangku kepentingan lokal
dalam mengembangkan dan mewujudkan prioritas dan rencana
aksi Kehutanan Masyarakat.
Tujuan dari forum nasional tahun 2014 adalah:
• Mengkaji kemajuan Kehutanan Masyarakat di setiap negara, termasuk meninjau ringkasan kebijakan dan
rekomendasi dari sumber daya yang sudah ada yang relevan dengan Kehutanan Masyarakat seperti peraturan,
kebijakan nasional, strategi, paparan hasil penelitian RECOFTC: Community forestry in Asia and the Pacific: Pathway
to inclusive development, dan lain-lain;
• Memperluas dan memperkuat komitmen pemangku kepentingan Kehutanan Masyarakat melalui rencana aksi
bersama; dan
• Mendorong strategi dan harmonisasi upaya di masa mendatang, termasuk memperkuat kelompok kerja nasional
dan perencanaan Kehutanan Masyarakat dan kehutanan atau lintas-sektoral di masing-masing negara.
Rekomendasi dari forum nasional juga akan membantu menginformasikan perkembangan lebih lanjut dari program
keterlibatan RECOFTC di negara perwakilan. Forum nasional di negara masing-masing akan berlangsung di awal 2014
dan mencakup berbagai pemangku kepentingan - dari pemerintah, organisasi masyarakat sipil LSM, masyarakat lokal,
akademisi, media, organisasi internasional dan sektor swasta, dan menjangkau kelompok pemangku kepentingan
yang tidak memiliki perwakilan besar selama regional Forum, terutama wakil-wakil masyarakat lokal dan organisasiorganisasi akar rumput.
38
39
Forum Regional Ke-3 untuk Masyarakat dan Hutan
40
41
Forum Regional Ke-3 untuk Masyarakat dan Hutan
42
43
Misi RECOFTC adalah meningkatkan kapasitas
demi pemenuhan hak, tata pemerintahan yang
lebih baik, dan pembagian manfaat dengan asas
keadilan bagi masyarakat lokal dalam lanskap
hutan di kawasan Asia dan Pasifik.
RECOFTC memegang peranan unik dan penting
di dunia kehutanan. RECOFTC merupakan satusatunya organisasi non-profit yang memiliki
spesialisasi dalam peningkatan kapasitas
kehutanan masyarakat. RECOFTC terlibat
dalam jejaring strategis dan kemitraan bersama
pemerintah, organisasi non-pemerintah, swasta,
institusi riset dan pendidikan, serta masyarakat
lokal di Asia Pasifik.
Dengan pengalaman lebih dari 25 tahun di
kancah internasional dan mengedepankan
pendekatan dinamis dalam peningkatan
kapasitas- diantaranya melalui riset, demostrasi
area, serta pelatihan, RECOFTC menawarkan
solusi inovatif bagi masyarakat dan hutan.
RECOFTC – The Center for People and Forests
P.O. Box 1111
Kasetsart Post Office
Bangkok 10903, Thailand
Tel (66-2) 940-5700
Fax (66-2) 561-4880
info@recoftc.org
www.recoftc.org
44