Australian Government

Australian Government
REPUBLIK INDONESIA
Pengaturan Kerjasama
antara
Departemen Sosial Republik Indonesia
dan
Departmen Keluarga, Perumahan, Pelayanan Masyarakat
dan Urusan Penduduk Asli Australia
tentang
Kesejahteraan Sosial
Pengaturan ini, ditentukan bersama oleh Departemen Sosial (Depsos) Republik
Indonesia dan Departemen Keluarga, Perumahan, Pelayanan Masyarakat dan
Urusan Penduduk Asli (FaHCSIA) Australia (selanjutnya disebut sebagai "Para
Pihak") memasukan pemahaman Para Pihak dan ditetapkan di dalam Pasal 4
(a) (1) dari Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Republik Indonesia
dan Pemerintah Persemakmuran Australia tentang Kerjasama dalam Kebijakan
dan Program Perlindungan Sosial, yang ditandatangani pada tanggal 4 April
2005.
Menurut hukum dan peraturan yang berlaku di negara mereka masing-masing.
1.
Tujuan Umum
Tujuan dari Pengaturan ini adalah untuk mengembangkan kerjasama dalam
kebijakan dan program perlindungan sosial di dalam tanggung jawab Para
Pihak, dan ditentukan secara bersama oleh Para Pihak atas dasar persamaan,
timbal balik dan saling menguntungkan.
2.
Bidang-bidang Kerjasama
Bidang-bidang kerjasama yang diidentifikasi sebagai prioritas meliputi tetapi
tidak terbatas kepada hal-hal berikut:
a. Kebijakan dan program yang berhubungan dengan keluarga, perumahan,
penyandang cacat, perawat, urusan penduduk asli, dan pemberdayaan
perempuan.
1
b. Peningkatan kapasitas melalui pertukaran informasi dan penelitian, dan
c. Kebijakan dan program sosial yang berhubungan dengan sistem
perlindungan sosial nasional di dalam tanggung jawab jabatan masingmasing Pihak.
3.
Bentuk-bentuk Kerjasama
Kerjasama di bawah Pengaturan ini akan memprioritaskan pada kegiatankegiatan yang diusulkan di dalam tanggung jawab otoritas masing-masing
Pihak setiap tahunnya, dan meliputi:
a. Pertukaran informasi tentang sistem dan program;
b. Pemberian pandangan tentang riset dan pengembangan dan bantuan
dengan merencanakan pelaksanaan program dan proyek;
c. Memfasilitasi hubungan dengan organisasi pemerintah yang lain; dan
d. Bentuk-bentuk kerjasama yang lain, seperti workshop, kunjungan studi dan
simposium di dalam kerangka Pengaturan ini sebagaimana ditentukan
bersama oleh Para Pihak.
4.
Pengaturan Pembiayaan
Masing-masing Pihak akan bertanggungjawab terhadap setiap biaya yang
muncul untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di bawah Pengaturan ini,
kecua li jika tidak ditentukan bersama oleh kedua belah Pihak.
5.
Manajemen Pengaturan
a. 'Wakil yang ditunjuk' dari masing-masing Pihak yang bertanggung jawab
untuk persoalan-persoalan yang berkaitan dengan manajemen Pengaturan
ini adalah: Manajer Cabang, Cabang lnternasional, Departemen Keluarga,
Perumahan, Pelayanan Masyarakat dan Urusan Penduduk Asli Pemerintah
Australia; dan Kepala Biro Perencanaan, Departemen Sosial Republik
Indonesia.
b. Wakil yang ditunjuk, atau utusan mereka, akan mengawasi pelaksanaan
program dan kegiatan yang disepakati.
2
c. Keg iatan-kegiatan di bawah Pengaturan ini akan ditinjau bersama setiap
tahun oleh waki l yang ditunjuk atau utusan mereka.
6.
Pelaporan kepada Kelompok Kerja Jaminan Sosial
Para Pihak akan melaporkan keg iatan-kegiatan kepada Kelompok Kerja
Jaminan Sosial (WGSS), yang dibentuk di bawah Forum Menteri AustraliaIndonesia.
7.
Pelaksanaan
a. Pengaturan ini akan dilaksanakan melalui pengembangan Rencana Aksi
Tahunan yang disepakati oleh Para Pihak pada tanggal 31 Juli setiap
tahun.
b. Berkenaan
dengan
kegiatan
kerjasama,
masing-masing
Pihak
melaksanakan upaya terbaik untuk mendukung pelaksanaan kegiatankegiatan kerjasama sebagaimana mestinya.
c. Semua petugas yang terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan
Pengaturan ini akan mengamati, menghormati dan patuh terhadap hukum
dan peraturan Negara tuan rumah dan akan menghindari setiap keg iatan
yang tidak sesuai dengan Tuj uan Umum dari Pengaturan ini.
d. Para Pihak akan berupaya untuk mendukung dan memfasilitasi
perkembangan hubungan dan kerjasama antara lembaga-lembaga
pemerintah dari kedua negara untuk mengembangkan sistem perlindungan
sosial.
8.
Hak atas Kekayaan lntelektual
Setiap hasil dari kegiatan penelitian yang dilaksanakan di bawah Pengaturan
ini, beserta hasil-hasil penelitian sebelumnya yang dilaksanakan oleh Para
Pihak dan digunakan dalam konteks Pengaturan ini , akan tunduk terhadap
hukum dan peraturan mengenai perlindungan hak atas kekayaan intelektual di
masing-masing wilayah Para Pihak sepanjang hal tersebut tidak tercakup oleh
kesepakatan umum internasional.
9.
Penyelesian Perselisihan
Setiap perselisihan antara Para Pihak mengenai penafsiran atau pelaksanaan
dari Pengaturan ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau
negosiasi.
3
10. Amandemen
Pengaturan ini dapat ditinjau ulang atau dirubah setiap saat melalui persetujuan
tertulis Para Pihak. Perbaikan atau perubahan tersebut akan berlaku pada
tanggal sebagaimana ditentukan oleh Para pihak, dan akan menjadi bagian tak
terpisahkan dari Pengaturan ini.
11. Tanggal Berlaku, Pengakhiran
a. Pengaturan ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganan .
b. Pengaturan ini akan tetap berlaku selama masa 3 (tiga) tahun, kecuali
diakhiri oleh salah satu Pihak, dengan memberikan pemberitahuan secara
tertulis 90 hari sebelumnya kepada Pihak lain tentang keinginannya untuk
mengakhiri. Jika MoU berakhir, Pengaturan ini juga dianggap berakhir.
c. Jika Pengaturan ini berakhir, kegiatan atau proyek yang sedang
berlangsung di bawah Pengaturan ini akan tetap berlanjut sampai
berakhirnya kegiatan atau proyek tersebut.
d. Tidak lebih dari enam bulan sebelum berakhirnya dari masa tiga tahun,
Para Pihak akan meninjau kembali Pengaturan ini dan Pengaturan
selanjutnya dapat dipertimbangkan.
Ditandatangani dalam rangkap dua di Jakarta .....1.. .-... M~~....... 2009 dalam
bahasa lnggris dan Indonesia, kedua naskah tersebut memiliki kekuatan hukum
yang sama.
Departemen Sosial
Republik Indonesia
Departemen Ke luarga, Perumahan,
Pelayanan Masyarakat dan Urusan
Penduduk
Asli
Persemakmuran
Australia
Signed
Signed
Mu'm~ Nuryana
Michalina Stawyskyj
Manajer
Ca bang
FaHCSIA
Kepala Biro Perencanaan Oepsos RI
4
lnternasional,
REPUBLIK INDONESIA
Australian Government
Arrangement for Cooperation
between
Department of Social Affairs of the Republic of Indonesia
and
Department of Families, Housing, Community Services and
Indigenous Affairs of Australia
on
Social Welfare
This Arrangement, mutually determined by Department of Social Affairs (DSA)
of the Republic of Indonesia and the Department of Families, Housing,
Community Services and Indigenous Affairs (FaHCSIA) of Australia (hereinafter
referred to as "the Parties") embodies the understandings of the Parties and is
established under Paragraph 4 (a) (1) of the Memorandum of Understanding
(MoU) between the Government of the Republic of Indonesia and the
Government of the Commonwealth of Australia relating to Cooperation in
Social Protection Policies and Programs, signed on 4th April 2005.
Pursuant to the prevailing laws and regulations in their respective countries.
1. General Objectives
The objective of this Arrangement is to develop cooperation in social
protection policies and programs within the responsibility of the Parties, and
jointly determined by the Parties on the basis of equality, reciprocity and
mutual benefit.
2. Areas of Cooperation
The areas of cooperation within responsibilities of the Parties identified as
priorities include but may not be limited to the following:
a. Policies and programs related to families, housing, disability, carers,
indigenous affairs, and the empowerment of women;
b. Capacity building through the exchange of information and research;
and
c. Social policy and programs relating to national social protection
systems within each Party's portfolio responsibilities.
3. Forms of Cooperation
The cooperation under this Arrangement will prioritise proposed activities
within the portfolio responsibilities of each Party annually, and may include:
a. Exchange of information on programs and systems;
b. Provision of advice concerning research and development, and
assistance with planning the implementation of programs and projects;
c. Facilitation of contact with other government organisations; and
d. Other forms of cooperation, such as workshops, study tours and
symposiums within the framework of this Arrangement as mutually
determined by the Parties.
4. Funding arrangements
Each Party will be responsible for any costs it may incur undertaking
activities under this Arrangement, unless otherwise jointly determined by
both Parties.
5. Management of Arrangement
a. The 'designated representatives' of each Party responsible for matters
relating to the management of this Arrangement are: the Branch
Manager, International Branch, Australian Government Department of
Families, Housing, Community Services and Indigenous Affairs; and
Head of Planning Bureau, Department of Social Affairs of the Republic
of Indonesia.
b. Designated representatives, or their delegates, will oversee the
implementation of agreed programmes and activities.
c. Activities under this Arrangement will be jointly reviewed annually by the
designated representatives or their delegates.
6. Reporting to the Working Group on Social Security
The Parties will report on activities to the Working Group for Social Security
(WGSS), established under the Australia-Indonesia Ministerial Forum .
7. Implementation
a. The Arrangement will be implemented through the development of an
annual Plan of Action agreed to by the Parties by 31st of July each
year,
b. With respect to the cooperative activities, each Party undertakes to use
its best efforts to support the activity implementation of the cooperation
properly.
2
c. All personnel engaged in activities related to this Arrangement will
observe, respect and comply with the laws and regulations of the Host
country and wi ll avoid any activities inconsistent with the General
Objectives of this Arrangement.
d. The Parties wil l endeavour to facilitate the development of contacts and
cooperation between the government agencies of the two countries in
order to develop the social protection system.
8. Intellectual Property Rights
Any result of research activities performed under this Arrangement, together
with the resu lts of previous research conducted by the Parties and used in
the context of this Arrangement, will be subject to the laws and regulations
concerning the protection of intellectual property rights in the respective
territories of the Parties insofar as these are not covered by a general
agreement of an international character.
9. Settlement of Dispute
Any dispute between the Parties concerning the interpretation or the
implementation of this Arrangement will be settled amicably through
consultations or negotiations.
10. Amendment
This Arrangement can be reviewed or amended at any time by mutual
written consent of the Parties. Such revisions or amendments will enter into
effect on such date as may be determined by the Parties, and it will form an
integral part of this Arrangement.
11. Effective Date, Termination
a. This Arrangement will come into effect on the date of its signing.
b. This Arrangement wi ll remain in effect for the period of 3 (three) years,
unless terminated by either Party, giving 90 days notice in writing to the
other Party of its intention to terminate. Should the MoU be terminated,
the Arrangement is also deemed to be terminated.
c. In the event of this Arrangement is terminated, the ongoing activities or
projects under this Arrangement will continue until the completion of
such activities or projects.
d. By no later than six months prior to the end of the three year period, the
Parties will review the current Arrangement and a further Arrangement
may be considered.
3
SIGNED IN DUPLICATE in Jakarta on .1. :. J~q~ .. 2009 in the English and
Indonesian language, both texts being equally authentic.
For the Department of Social Affairs of For the Department of Families,
the Republic of Indonesia
Housing, Commun ity Services and
Indigenous
Affairs
of
the
Commonwealth of Australia
Signed
Signed
Mu'man ~uryana
Head of Planning Bureau, DSA
Michalina Stawyskyj
Branch Manager
International, FaCHSIA
4