Persetujuan an tara Pemerintah Republik Indonesia dan

Persetujuan an tara Pemerintah Republik Indonesia dan

w
~
PUBL
INDONESIA
Persetujuan
an tara
Pemerintah Repu blik Indonesia
dan
Pemerintah Republik Federal Jerman
mengenai
Kerjasama Teknik
Tahun 2007
-2-
Pemerintah Republik Indonesia
dan
Pemerintah Republik Federal Jerman
dalam semangat hubungan bersahabat yang terjalin antara Republik Indonesia dan
Republik Jerman,
berkeinginan untuk memperkokoh dan mengintensifkan hubungan bersahabat tersebut
melalui Kerjasama Teknik dalam semangat kemitraan,
menyadari bahwa pemeliharaan hubungan tersebut merupakan dasar dari Persetujuan
ini,
bermaksud untuk memberikan kontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi di
Republik Indonesia.
merujuk pada Summary Record of Discussion mengenai Komitmen Awal dalam
K{;rjasama Teknik tanggal 29 Maret 2007 dan Summary Record perundingan antar
pemerintah tanggal 2 Oktober 2007,
dengan menerapkan hukum dan peraturan perundungan-undangan serta prosedur
kegiatan Kerjasama Teknik yang berlaku di negara masing-masing,
telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:
Pasal 1
(1)
Sesuai dengan Persetujuan pada tanggal 9 April 1984 antara Pemerintah
Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federal Jerman tentang Kerjasama
Teknik, proyek-proyek berikut ini wajib dilaksanakan dalam kerangka kerjasama
Persetujuan ini:
1. Program Kehutanan (Bantuan untuk Kementerian Kehutanan),
-32. Program Lingkungan Hidup/Perubahan lklim (Bantuan untuk Kementerian
Lingkungan Hidup ),
3. Program untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan the
Heart ofBorneo Initiative,
4. Perpanjangan Local nnd Regional Economic Development (LRED),
5. Program Kejuruan.
6. Pelaksanaan Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat,
7. Penguatan Lembaga-Lembaga Keuangan mikro,
8. Program Desentralisasi dan Tata Pemerintahan yang Baik,
9. Analisa dan Formulasi Kcbijakan dalam Sektor Kesehatan,
10. Lembaga lndonesia-Jerman,
11. Local and Regional Economic Development (LRED) di Jawa Tengah,
12. Dukungan terhadap Tata Pemerintahan yang Baik.
Jika setelah dilakukan penelitian proyek-proyek tersebut dinilai telah memenuhi syarat
untuk rliberikan bantuan.
(2)
Untuk proyek-proyck y1ng dijelaskan dalam ayat (1) di atas Pemerintah
Republik Federal Jerman wajib menyediakan kontribusi dengan biaya seudiri sebesar
EUR 31.000.000 (tiga puluh satu juta euro) dalam bentuk personil, pemusukan dan
apabila dimungkinkan,
kontribu~i
keuangan. Pembagian keseluruhan pendanaan untuk
masing-masing proyek diatur paua Lamp iran dati Persetujuan ini. Hal ini akan
dibebankan pada Deutsche Gesellschaft for Technische Zusammenarbeit (GTZ)
GmbH dengan pelaksanaan proyek yang tclah dijdaskan pada ayat (I) di atas.
1':,
~
-4-
(3)
Pemerintah Republik Indonesia wajib menjamin bahwa setiap proyek
diberikan suatu anggaran terperinci yang terpisah untuk menjamin kelancaran
pelaksanaan dan wajib memastikan bahwa lembaga yang ditunjuk dengan penerapan
sebagaimana diatur pada Lampiran atas Persetujuan ini harus menyediakan kontribusi
yang dibutuhkan untuk proyek sebagaimana diatur dalam ayat ( 1) diatas.
Kontr~ibusi
ini wajib meliputi personil, pemasukan dan apabila dimungkinkan, kontribus·i
keuangan.
(4)
Proyek-proyek yang dijelaskan dalam ayat (I) di atas dapat diganti dengan
proyek-proyek lain atas persetujuan antara P·emerintah Republik Federal Jerman dan
Pemerintah Republik Indonesia.
(5)
Komitmen-komitmen untuk proyek-:proyek sebagaimana tersebut pada ayat (1)
di atas dan untuk Kerjasama Teknik sebagaimana tersebut pada ayat (2) di atas akan
batal tanpa penggantian j ika pelaksanaan dan persetujuan-persetujuan keuangan yang
diatur dalam Pasal 2 Perjanjian ini tidak tercapai dalam jangka waktu 8 (delapan)
tahun setelah komitmen tersebut dibuat. Apabila, komitmen-komitmen tersebut
dilakukan tahun ini, tanpa menge&ampi'ngkan ketentuan ayat 4 diatas, maka t·enggat
waktunya adalah 31 Desember 2015. Jika, dalam peri ode terse but, pelaksanaan dan
persetujuan keuangan dapat dicapai hanya untuk sebagian k:omitmen, klausula
pembatalan ini hanya berlaku untuk jumlah yang tidak tercakup da1am perjanjian
terse but.
Pasal2
Rincian dari proyek-proyck sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 ayat (1) dari
Persetujuan ini dan terhadap kontribusi serta kewajiban-kewajibannya wajib
cantumkan pada persetujuan pelaksanaan tersendiri dan, apabila dimungkinkan,
persetujuan keuangan, yang hacus dicapai antara institusi-institusi yang berwenang
atau akan diberi wewenang sesuai Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) dari Persetujuan ini
dengan pelaksanaan proyek-proyek. Pelaksanaan dan persetujuan keuangan ini wajib
tunduk pada hukum dan peraturan
Federal Jerman.
perund~ng-undangan
yang berlaku di Republik
-5Pasa13
(I)
Pemerintah Republik Indonesia wajib membebaskan bahan-bahan, kendaraan
bermotor, barang-barang, perleRgkapan, suku cadang yang disediakan untuk proyekproyek sebagaimana tercantum pada J>asaf 1 ayat (1) Persetujuan ini atas nama dan
pembiayaan dari Pemerintah Republik Federal Jerman dari lisensi-lisensi, bea cukai,
pajak pelabuhan, bea ekspor dan impor dan pungutan-pungutan resmi lainnya serta
biaya pergudangan, dan wajib memastikan bahwa masuknya barang-barang tersebut
dilakukan oleh pihak Bea Cukai dengan segera.
(2)
Pemerintah Republik Indonesia wajib membebaskan GTZ dari segala pajak
dan pungutan-pungutan resmi lainnya yang berlaku di Pemerintah Republik Indonesia
dalam hubungannya dengan pemenuhan dan pelaksanaan persetujuan keuangan
sebagaimana dirujuk pada Pasal 2 di atas. Pembebasafl pajak ini waj ib berlaku sesuai
hukum dan peraturan perundangan-undangan perpajakan Indonesia dan wajib
diberikan selama jangka waktu berlakunya Persetujuan ini..
Pasa14
(I)
Kontribusi sebesar EUR 3.000.000 (tiga juta euro) dalam bentuk personil,
pemasukan dan apabila dimungkinkan, kontribusi. keuangan sebagaimana d1atur
dalam Persetujuan antara Pemerintah Republik Federal Jerman dan Pemerintah
Republik Indonesia mengenai Kerjasama Teknik Tahun 2005 tanggal 3 Mei 2007
untuk proyek Pembangunan Kapasitas, Sektor Transportasi, wajib diprog(am kern bali
dan digunakan untuk proyek Program Peningkatan Sistem Transportasi di Kota-Kota
Menengah, hila setelah dilakukan penelitian dinilai telah memenuhi syarat untuk
diberikan bantuan.
(2)
Kontribusi sebesar EUR 500.000 (lima ratus ribu euro) dalam bentuk personil,
pemasukan dan apabila dimungkinkan, kontribusi keuangan sebagaimana diatur
dalam Persetujuan antara Pemerintah Republik Federal Jerman dan Pemerintah
Republik Indonesia mengenai Kerjasama Teknik tahun 2002 tanggal 4 Oktober 2005
untuk proyek Penguatan Kapasitas Manajemen Kementerian Kehutanan Indonesia,
harus diprogram kembali dan digunakan untuk proyek Kajian dan Dana Ahli yang
4*(/&%
4*(/&%
-7-
Lampiran dari Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemer:inta'h
Republik Federal Jerman menge·nai Kerjasama Teknik tahun 2007:
No.
Proyek
Lembaga Mitra
Indonesia
Komitmen
dalam Juta
Euro
I.
Program Kehutanan (Bantuan
Kemcnterian Kehutanan
3,5
Kementerian Lingkungan
5,0
untuk Kementerian
Kehutanan)
2.
Program Lingkungan
Hidup/Perubahan Iklim
Hidup
(Bantuan untuk Kementerian
Lingkungan Hid up)
3.
Program untuk mendukung
Pemerintah Indonesia dalam
Kementerian Kehutanan
2,5
Badan Perencanaan
1,5
I
pelaksanaan the Heart of
Borneo Initiative
4.
Perpanjangan LRED (Local
and Regional Economic
Development)
5.
Program Kejuruau
Pembangunan Nasional
(BAPPENAS)
3,0
Kementerian Pendidikan
Nasional
- - r--
6.
Pelaksanaan Undang-Undang
tentang Larangan Praktek
Komisi Pengawas
Persaingan Usaha (KPPU)
Monopoli dan Persaingan
Mahkamah Agung (MA)
0,5
Usaha Tidak Sehat
-
7.
Penguatan Lem bag a-Lem baga
Keuangan mikro
8.
Desentralisasi dan Tata
Pemerintahan yang Baik
Kementerian Keuangan
r----
1,5
Bank lndonesia
Akan ditentukan kemudian
3,0
-8-
9.
Analisa dan Formulasi
Kementerian Kesehatan
2,0
Kementerian Pendidikan
3,0
Kebijakan dalam Sektor
Kesehatan
I C.
Lembaga Indonesia-Jerman
Ndsional
-
ll.
Local and Regional Economic
Badan Perencanaan
Development (LRED) di Jawa
Pembangunan Nasional
Tengah
12. Dukungan terhadap Tata
Pemerintah yang Baik
i
3,0
(BAPPENAS)
2,5
Kementerian
PenaayagunaanAparatur
Negara
I
-~
PUBLIK INDONESIA
Abkommen
zwischen
der Regierung der Republik Indonesien
und
der Regierung der Bundesrepu blik Deutschland
ii ber
Technische Zusammenarbeit
2007
-2Die Regierung der Republik Indonesien
und
die Regierung der Bundesrepublik Deutschland
im Geist der bestehenden freundschaftlichen Bezi.ehungen zwischen der Republik
Indonesien und der Bundesrepublik Deutschland,
im
Wunsch,
diese
freundschafttichen
Beziehungen durch
partnersehaftliche
Technische Zusammenarbeit zu festigen und zu vertiefen,
im Bewusstsein, dass die Aufrechterhaltung dieser Beziehungen die Grundlage di,eses
Abkommens ist,
in der Absicht, zur sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung m der Republik
Indonesien beizutragen,
unter Bezugnahme auf das Protokoll tiber die vorweggenommene Zusage der
Technischen Zusammenarbeit vom 29. Marz 2007 und unter Bezugnahme auf das
Protokoll der Regierungsverhandlungen vom 2. Oktober 2007,
in Anwendung der fur Tatigkeiten der Technischen Zusammenarbeit im jeweiligen
Land geltenden Gesetze, sonstigen Rechtsvorschriften und Vcrfahren-
sind wie folgt Ubereingekommen:
Artikel 1
(1)
In Ausflihrung des Abkommens vom 9. April 1984 zwischen der Regierung
der Republik Indonesien und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland tiber
Technische Zusammenarbeit werden folgende Vorhaben im Rahmen dieses
Abkommens gefdrdert:
- 3-
1. ,Umwelt-!Forst-Programm (Untersttitzung fur das Forstministerium)'';
2. ,Umwelt-/Klimawandel-Programm
(U nterstlitzung
fiir
das
Umweltministerium)";
3. ,Programm zur UnterstUtzung der indonesischen Regierung bei der
Durchfuhrung der Heart of Borneo Initiative";
4. ,Erweiterung von LRED (lokale und regionale Winschaftsentwicklung)";
5. ,Berufsbildungsprogramm";
6. ,Umsetzung des indonesischen Wettbewerbsrechts";
7. ,Starkung kleiner Finanzinstitutionen";
8. ,Dezentralisierung/Good Governance Programm";
9. ,Politikanalyse und Politikformulierung im Gesundheitssektor";
l 0. ,lndonesisch-deutsches lnsthut (JGI)";
11. ,Lokale und regionale Wirtschaftsentwicklung (LRED) in Zentral-Java";
12. ,Unterstlitzung einer am Gemeinwohl orientierten Regierungsfuhrung";
wenn nach Prlifung die Forderungswlirdigkeit dieser Vorhaben festgestellt worden ist.
(2)
Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland stellt fur die in Absatz 1
genannten Vorhaben auf ihre Kosten Personal- und Sachleistungen sowie
gegebenenfalls Finanzierungsbeitrage im Gesamtwert von 31.000.000,-- EUR (in
Worten: einunddreif3ig Millionen Euro) zur Verfugung. Die Aufteilung des
Gesamtbeitrags auf die einzelnen Vorhaben wird in der Anlage zu diesem Abkommen
-4-
geregelt. Sie beauftragt mit der Durchtuhrung der in Absatz l g,cnannten Vorhaben die
Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH.
(3)
Die
Regierung
der Republik
Indonesien
gewahr.teistet eine
eig,ene
aufgeschliisselte Haushalts,planung zur Sicherung einer stetigen Durchftlhrung der
jeweiligen Vorhaben und steUt sicher, dass die von ihr
mi~t
der Durchtuhrung zu
beauftragenden Institutionen die fllr die in Absatz I genannten Vorhaben notwendigen
Leistungen erbringen. Diese Leistungen umfassen Personal- und Sachleistungen sowie
gegebenenfalls Finanzierungsbeitrage.
(4)
Die in Absatz I bezeichneten Vorhaben konnen im Einvernehmen zwischen
der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Republik
lndonesien durch andere Vorha:ben ·ersetzt werden.
(5)
Die
Zu~agen
flir die in Absatz l genannten Vorhaben und den in Absatz 2
genannten Betrag der Technischen Zusammenarbeit entfallen ersatzlos, soweit n·icht
innerhalb von acht Jahren nach dem Zusagejahr die in Artikel 2 genannten
Durchflihrungs- sowie gegebenenfaUs Finanzierungsvcrtrage geschlossen werden. Flir
die Zusagen dieses Jahres endet dicse Frist, unbeschadet der Regelung in Absatz 4,
mit Ablauf des 31. Dezember 2015. Sol hen nur fur einen Teil der Zusagen in dem
vorgesehenen Zeitraum Durchflihrungs- sow'ie gegebenenfalls Finanzierungsvertrlige
gcschlossen werden, so gilt diese Verfallsklausel nur fUr die noch nicht durch diese
Vertrage gebundenen Teilbetrage.
Artikel 2
Einzelheit{,n der in Artikcl I Absatz I genannten Vorhaben und der zu erbringenden
Leistungen und Verpflichtungen werden ·in einzelnen Durchftlhrungs- sowie
gegebenenfalls Finanzierungsve11ragen
festge~legt,
die zwischen den in Artikel 1
Absatzen 2 und 3 mit der Durchfiihrung der Vorhaben beauftragten oder uoch zu
beauftragenden Institutionen geschlossen werden. Diese Durchflihrungs- sowie
gegebenenfalls Finanzierungsvertrage unterliegen den
Deutschland geltenden Rechtsvorschriften.
in der Bundesrepublik
- 5-
Artikel3
(1)
Die Regierung der Republik lndonesien befreit die im Auftrag und auf Kosten
der Regierung der Bundesrepublik Deutschland fur die in Artikel 1 Absatz 1
genannten
Vorhaben
Materia1ien,
gelieferten
Fahrzeuge,
GUter
und
AusrUstungsgegensUinde sowic Ersatzteile von Lizenzen, ZoU-, Hafen-, Einfuhr-,
Ausfuhr- und sonstigen offentlichen Abgaben so'wie von LagergebUhren und stellt
eine unverzUgliche Entzollung sicher.
(2)
Die Regierung der Republik lndonesien steUt die GTZ von samtlichen Steuern
und sonstigen offentlichen Abgaben frei, die im Zusammenhang mit dem Abschluss
und der Erftillung der in Artikel 2 genannten Durchftlhrungs.. sowie gegebenenfalls
Finanzierungsvertrage in der Republik lndonesien entstehen. Diese Steuerbefreiung
erfolgt in Obereinstimmung mit indon~sischen Stcuergesetzen und -v,erordnungen und
wird fur die gesamte GUitigkeit dieses Abkommens gewahrt.
Artikel4
( 1)
Die im Abkommen vom 3. Mai 2007 zwischen der Regierung der
Bundesrepublik Deutschland und der Regie.rung der Republik Indonesien Uber
Technische Zusammenarbeit 2005 ffir das Vorhaben ,Beratung
vorgesehenen
Personal-
Finanzierung~beitrage
und
so\v~e
Sachldstungen
in
gegebenenfalls
mit einem Gesamtwert von 3.000.000,--· EUR (in Worten: drei
Millionen Euro) werden reprogrammiert und fur das Vorhaben
Verkehrssysteme
Trar~portsektor"
MittelsUidten';
verwendet,
wenn
nach
,~Verbesserung
der
PrUfung dessen
ForderungswUrdigkcit festgestelH worden ist.
(2)
Die im Abkommen vom 4. Oktober 2005 zwbchen der Regierung lier
Bundesrepublik Deutschland und der Regierurig der Rtpubhk lndonesien tiber
Technische
Zusammenarbeit
ManagementkapaziUiten
des
2002
fiir
indonesischen
Personal- und Sachleistungen sowie
das
Vorhaben
,SUirkung
Forstministeriumsn
gegeb~nenfaHs
der
vorgesehenen
Finanzierungsbeitrage mit einem
Gesamtwert von 500.000,-- EUR (in Worten: funfhunderttausend Euro) werden
4*(/&%
4*(/&%
-7Anlage zum Abkommen zwischen der Regierung der Republik lndonesien und der
Regierung der Bundesrepublik Deutschland tiber Technische Zusammenarbeit 2007;
Nr.
I.
I
Projekt
Umwelt-/Forst-Programm
lndonesische
Zusage in
Partnerinstitution
Mio.€
Ministry of Forestry
3.5
Ministry of Environment
5.0
Ministry of Forestry
2.5
National Development
1.5
(U nterstiltzung fur das
Forstministerium)
2.
Umwelt-/KlimawandelProgramm (UnterstUtzung fur
das Umweltministerium)
3.
Programm zur UnterstUtzung
der indonesischen Regierung
bei der DurchtUhrung der
Heart of Borneo Initiative
4.
Erweiterung von LRED
(lokalc und regionale
5.
I
Planning Agency
Wirtschaftsentwicklung)
(BAPPENAS)
I Berufsbildungsprogramm
Ministry of National
I
~----~
3.0
Education
-----
I
6.
U.nsetzung des indonesischen
Wettbewerbsrechts
II
Commission for the
0.5
Supervision of Business
Competition (KPPU),
Supreme Court
(I\tlahkamah Agung)
7.
Starkung kleiner
Finanzinstitutionen
Ministry of Finance
I
1.5
Bank Indonesia
t---
8.
l __
Dezentralisierung/Good
Will be determined
3.0
Governance Programm
-L- -
I
-8-
9
Politikanalyse und
Ministry of Health
2.0
Ministry of National
3.0
Politikformulierung im
Gesundheitssektor
10.
lndonesisch-deutsches Institut
(IGI)
11.
12.
Lokale und regionale
Education
National Development
Wirtschaftsentwicklung
Planning Agency
(LRED) in Zentral-Java
(BAPPENAS)
Unterstlitzung einer am
State Ministry of
Gemeinwohl orientierten
Regierungsftihrung
Administrative Reform
(MenPan)
3.0
2.5
REPUBLIK INDONESIA
Agreement
between
the Government of the Republic of Indonesia
and
the Govern ment of the Federal Republic of Germany
regarding
Technical Cooperation
in 2007
-2-
The Government of the Republic of Indonesia
and
the Government of the Federal Republic of Germany
in the spirit of the friendly relations existing between the Republic of Indonesia and
the Federal Republic of Germany,
desiring to strengthen and intensify those friendly relations through Technical
Cooperation in a spirit of partnership,
aware that the maintenance of those relations constitutes the basis of this. Ag.reement,
intending to contribute to social and economic development in the Republic of
Indonesia,
referring to the Summary Record of Discussions on Advance Commitments in
Technical Cooperation of 29 March 2007 and to the Summary Record of the
intergovernmental negotiations of2 October 2007.
applying the laws, regulations and procedures in their respective countries governing
Technical Cooperation activities,
have agreed as follows:
Article I
(I)
In pursuance of the Agreement of 9 April 1984 between the Government of the
Republic of Indonesia and the Government of the Federal Republic of Germany
regarding Technical Cooperation, the following projects shall be promoted within the
framework of this Agreement:
l. Forest Programme (Support for the Ministry of Forestry),
- 32. Environment/Climate Change Programme (Support for the Ministry of
Environment),
3. Programme to support the Indonesian government's implementation of the
Heart of Borneo Initiative,
4. Extension ofLRED (Local and Reg1ional Economic Development),
5. Vocational Programme,
6. Implementation of the Indonesian Competition Law (ICL),
7. Strengthening of small Financial Institutions (ProFI),
8. Decentralisation and Good Governance Programme,
9. Policy Analysis and Formulation in the Health Sector (PAF},
I 0. Indonesian-German Institute (IGI),
11. Local and Regional Economic Development Central Java (LRED),
12. Support for Good Governance (SFGG),
if on examination they have been founJ eligible for promotion.
(2)
For the projects specitied in paragraph { l) above the Government of the
Federal Republic of Germany shall make available at its own expense contributions
totalling EUR 31,000,000 (thirty-one million euro) in the form of personnel, inputs
and, where appropriate, financial contributions. The division of the total contribution
among the individual projects shall be regulated in the Annex to this Agreement. It
shall charge the Deutsche Gesellschaft flir Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH
with the implementation ofthe projects specified in paragraph (I) above.
(3)
The GovemmenL of the Republic of Indonesia shall guarantee that each project
is provided with an itemized budget of its own in order to ensure its smooth
implementation and
shall
ensure that the
institutions it will charge with
implementation provide the necessary contributions for the projects specified in
paragraph (I) above. These contributions shall include personnel, inputs and, where
appropriate, financial contributions.
(4)
The projects specified in paragraph ( 1) above may be replaced by other
projects provided the Government of the Federal Republic of Germany and the
Government of the Republic of Indonesia so agree.
-4-
(5)
The commitments for the projects specified in paragraph (1) above and for the
Technical Cooperation sum specified in paragraph (2) above shall Ja~pse without
replacement if the implementation and financing agreements referred to in Article 2 of
the present Agreement are not concluded within a period of eight years after the year
in which the commitments were made. For the commitments made this year, without
prejudice to the provisions of paragraph (4) above, this deadline shall be 31 December
2015. If, in the given period, implementation and financing agreements are concluded
for a part of the commitments only, this cancellation clause shall apply solely to the
amounts not covered by those agreements.
Article 2
Details of the projects specified in Article 1 (1) of the present Agreement and of the
contributions and obligations shall be laid down in individual implementation
agreements and, where appropriate, financing agreements, to be concluded between
the institutions charged or to be charged under Article 1 (2) and (3) of the present
Agreement with the implementation of the projects. These implementation and
financing agreements shall be subject to the laws and regulations applicable in the
Federal Republic of Germany.
Article 3
(1)
The Government of the Republic of Indonesia shall exempt the materials,
motor vehicles, goods, items of equipment and spare parts supplied for the projects
specified in Article 1 (1) of this Agreement on behalf and at the expense of the
Government of the Federal Republic of Germany from licences, customs duties,
harbour dues, import and export duties and other public charges, as well as storage
fees, and shall ensure that these inputs are cleared by customs without delay.
(2)
The Government of the Republic of Indonesia shall exempt the GTZ from all
taxes and other public charges levied in the Republic of Indonesia in connection with
the conclusion and fulfilment of the implementation and financing agreements
referred to in Article 2 above. This tax exemption shall be effected in accordance with
- 5Indonesian tax laws and regulations and shaU be granted for the entire duration of
validity of this Agreement.
Article 4
(1)
The contributions totalling EUR 3,000,000 (three million euro) in the form of
personnel, inputs and, where appropriate, financial contributions,, envisaged in the
Agreement of 3 May 2007 between the Government of the Federal Republic of
Germany and the Government of the Republic of Indonesia regarding Technical
Cooperation in 2005 for the project Capacity Building, Transport Sector, shall be
reprogrammed and used for the project Programme for Improvement of Transport
Systems in Medium-Sized Cities, if on examination it has been found eligible for
promotion.
(2)
The contributions totalling EUR 500,600 (tive hundred thousand euro) in the
form of personnel, inputs and, where appropriate, financial contributions, envisaged in
the Agreement of 4 October 2005 between the Government of the Federal Republ.ic of
Germany and the Government of the Republic of Indonesia regarding Technical
Cooperation in 2002 for the project Strengthening the Management Capacities of the
Indonesian Ministry of Forestry, shall be reprogrammed and used for the project Study
and Expert Fund referred to in the Agreement of 3 May 2007 between the
Government of the Republic of lndouesia and the Government of the Federal
Republic of Germany regarding Technical Cooperation in 200'5, if on t;xamination it
has been found eligible for promotion.
Article 5
In all other respects the provisions of the Agreement of 9 ·April 1984 regarding
Technical Cooperation referred to in Article I ( 1) above shall apply to the present
Agreement.
;
4*(/&%
4*(/&%
-7Annex to the Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and
the Government of the Federal Republic of Germany regarding Technical Cooperation
in 2007:
No.
I.
Project
Indonesian partner
Commitmen1
institution
in million €
Ministry of Forestry
3,5
Ministry of Environment
5,0
Ministry of Forestry
2,5
National Development
1,5
Forest Programme (Support for
the Ministry of Forestry)
2.
Environment/Climate Change
Programme (Support for the
Ministry of Environment)
3.
Programme to support the
Indonesian government's
implementation of the Heart of
I
Borneo Initiative
4.
Extension of LRED (Local and
Regional Economic
Planning Agency
Development)
(BAPPENAS)
Ministry of National
,_Jocational Programme
3,0
Education
6.
Implementation ofthe
Commission for the
Indonesian Competition Law
0,5
Supervision of Business
(ICL)
Competition (KPPU),
Suprcmt: Court (Mahkamah
,7.
I
Strengthening of small
Bank Indonesia
·-1 - - - -
8.
Decentralisation and Good
Governance Pr~gramme
1,s
Ministry of Finance
Financial lrtstitutions (ProF I)
I
II
J\gung)
I-
Will be determined
j_
I
+-----l
3,0
--
-89.
Policy Analysis and
Ministry of Health
2,0
Ministry of National
3,0
Formulation in the Health
Sector (PAF)
10. Indonesian-German Institute
(IGI)
Education
11. Local and Regional Economic
National Development
Development Central Java
Planning Agency
(RED)
12. Support for Good Governance
(SFGG)
3,0
(BAPPENAS)
State Ministry of
Administrative Reform
(Men Pan)
2,5