redd+ indonesia newsletter - United Nations in Indonesia

Transcription

United Nations Office for REDD+ Coordination in Indonesia
REDD+
INDONESIA
NEWSLETTER
Vol. 1 - No. 4
Desember 2014
Isi
Hubungan antara Perubahan Iklim,
Keanekaragaman Hayati Hutan,
dan Pembangunan Berkelanjutan
Braulio Ferreira De Souza Dias ........ 4
REDD+ Partnership Bertemu untuk
Terakhir Kalinya
Lima, Peru, 27-28 November 2014 ....... 6
UNFCCC CoP20 di Lima
Peran sektor swasta dan mekanisme berbasis
pasar dalam mendanai REDD+ ........ 8
Wawancara Bulan Ini
Rachmat Witoelar, Ketua Harian Dewan
Nasional Perubahan Iklim ........ 12
Riau Memprioritaskan Gambut:
Presiden Jokowi Blusukan di Riau
Presiden Joko Widodo mengunjungi Provinsi Riau ........ 15
WWF-Indonesia
Mendorong REDD+ Yurisdiksi di Indonesia ........ 18
UNORCID (United Nations Office for REDD+ Coordination in Indonesia) adalah ‘focal point’ Sistem PBB untuk
REDD+ di Indonesia. Berdasarkan keuntungan kompetitif dan keahlian domain sembilan Entitas Sistem PBB (FAO,
ILO, UNDP, UNEP, UNESCO, UNODC, UNOPS, UNU, dan WFP) serta banyak mitra masyarakat sipil, UNORCID
memberikan informasi dan perangkat terkait kepada pengambil keputusan dan pemangku kepentingan di semua
tingkat untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan REDD+ di Indonesia. UNORCID diresmikan pada tanggal
17 November 2011 oleh Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon, setelah penandatanganan Nota Kesepahaman
antara Republik Indonesia dengan Sistem PBB pada bulan September 2011.
Mitra Strategis
Sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa:
Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Penelitian dan
Sektor Swasta:
UNOR CID
DARI DIREKTUR
Tahun 2014 merupakan tahun penentu untuk REDD+ di Indonesia.
Badan Pengelola REDD+, yang baru terbentuk pada bulan Januari tahun ini, memainkan peran pendorong dalam
memperluas dan memperdalam program REDD+ Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan
diterimanya program ini di seluruh Indonesia.
Kegiatan-kegiatan UNORCID juga telah meluas – dan walaupun newsletter edisi ini merupakan newsletter
bulanan kami yang keempat – kami berharap newsletter-newsletter yang telah kami publikasikan selama ini
sudah memberikan bayangan kepada Anda tentang rentang dan ruang lingkup kerja kami. Hal ini diilustrasikan
lebih lanjut dengan banyaknya kegiatan yang diselenggarakan oleh UNORCID di sela-sela Konferensi Para Pihak
(Conference of the Parties, COP) ke-20 United Nations Framework Convention on Climate Change, yang dirangkum
dalam newsletter ini, dan yang informasinya tersedia di situs web kami.
Melihat ke depan, sejumlah inisiatif terobosan yang menggembirakan akan segera berlangsung di tahun 2015,
termasuk suatu Konferensi Tingkat Tinggi bagi para pemimpin usaha dari seluruh belahan dunia pada tanggal
9—10 Februari, di Jakarta, dengan topik ‘Tropical Landscapes: A Global Investment Opportunity’. Landasan telah
diletakkan bagi UNORCID untuk meningkatkan dukungan sistem PBB bagi prerogatif-prerogatif utama program
REDD+ nasional, dengan topik-topik yang berkisar dari ‘blue carbon’ sampai pengarusutamaan gender (PUG), dan
dengan kelompok-kelompok yang meliputi para anggota parlemen nasional, anak-anak, dan pemuda-pemudi.
Di tahun 2015, pemerintah yang baru di Indonesia akan lebih memperjelas prioritas dan posisinya, dan terdapat
banyak alasan untuk merasa optimis bahwa prioritas dan posisi pemerintah akan sejalan dengan visi ‘pertumbuhan
berkelanjutan yang berkeadilan’ yang diupayakan oleh program REDD+ Indonesia. Di tingkat internasional, dunia
bergerak menuju konferensi perubahan iklim yang sangat penting (COP21/CMP11) di Paris 2015.
Saya berharap newsletter-newsletter kami akan tetap menarik dan berharga bagi Anda dengan semakin dinamisnya
konteks REDD+ di Indonesia, dan dengan meningkatnya pertaruhan yang terkait dengan kesepakatan global
tentang mitigasi perubahan iklim di saat yang sama.
Saya berharap pembaca akan mendapatkan semua yang terbaik di Tahun Baru.
Satya S. Tripathi
3
D es em b er 2014
REDD+ Indonesia Newsletter
Braulio Ferreira De Souza Dias
Sekretaris Eksekutif - Konvensi Keanekaragaman Hayati
Hubungan antara Perubahan Iklim, Keanekaragaman
Hayati Hutan, dan Pembangunan Berkelanjutan
Perubahan iklim dan keanekaragaman hayati terkait
erat. Perubahan iklim semakin menjadi salah satu
ancaman utama terhadap keanekaragaman hayati, dan
kemungkinan akan menjadi salah satu pendorong hilangnya
keanekaragaman hayati yang paling signifikan di akhir
abad ini. Di saat yang sama, keanekaragaman hayati, dan
ekosistem kesehatan memainkan peran utama dalam
mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dengan berkontribusi
bagi penyerapan karbon jangka panjang, dan mengurangi
dampak dari peristiwa ekstrem seperti kekeringan dan
banjir. Karena konservasi, restorasi, dan pemanfaatan
keanekaragaman hayati secara berkelanjutan sangat
penting untuk pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan,
kesehatan, dan aspek-aspek lainnya dari kesejahteraan
manusia. Jika kita biarkan keanekaragaman hayati terus
menurun, kita bukan hanya menurunkan kemampuan kita
untuk beradaptasi dengan perubahan iklim, kita juga akan
menurunkan pemenuhan fungsi-fungsi yang sangat penting
ini, dengan akibat merugikan yang dirasakan oleh semua
pihak, dan terutama oleh penduduk termiskin dunia ini.
global, termasuk berkontribusi bagi REDD+. Sejak asal
mulanya, REDD+ telah meluas, tidak hanya mencakup
kegiatan-kegiatan yang berfokus semata-mata pada
penurunan emisi karbon, melainkan juga mencakup jasa
lainnya yang melindungi lingkungan hidup.
Dalam rangka memastikan upaya-upaya yang dilakukan
untuk mengurangi deforestasi dan kontribusi-kontribusi
bagi restorasi ekosistem telah dilakukan, dalam hal ini
kita perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Deklarasi Hutan New York baru-baru ini, yang menargetkan
pengurangan deforestasi hingga setengahnya pada tahun
2020 dan menghentikannya sama sekali pada tahun 2030,
merupakan suatu contoh kemitraan antara pemerintah
dengan sektor swasta yang merencanakan tujuan yang
ambisius untuk mengatasi deforestasi dan mendorong
restorasi lahan yang terdegradasi. Sektor swasta memainkan
peran penting dalam mengurangi deforestasi – serta dalam
berkontribusi bagi restorasi ekosistem. Namun demikian,
pelaksanaan Deklarasi Hutan New York menghadapi
sejumlah tantangan, terutama kurangnya perangkat praktik
dan pedoman di banyak negara.
Dikarenakan hubungan di antara ketiga sektor ini,
pengelolaan hutan, lahan basah, hutan bakau, dan ekosistem
lainnya dengan lebih baik dapat membantu menurunkan
emisi gas rumah kaca. Ekosistem yang berbeda-beda
yang ditandai dengan lebih banyak keanekaragaman hayati
menjadi lebih tangguh, dan dapat lebih beradaptasi dengan
perubahan iklim.
Kabar baiknya adalah, terdapat kerangka kerja yang
disepakati luas untuk mengatasi keanekaragaman hayati,
yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan. Sebagai
kerangka kerja keanekaragaman hayati yang menyeluruh,
bukan hanya untuk konvensi-konvensi yang terkait dengan
keanekaragaman hayati, melainkan untuk keseluruhan
sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa, Rencana Strategis
Keanekaragaman Hayati 2011-2020 mencakup 20 Target
Keanekaragaman Hayati Aichi yang ambisius, termasuk
target-target yang terkait dengan konservasi, pemanfaatan
berkelanjutan, dan restorasi hutan.
Agar pemanasan global berada di bawah 2 derajat, praktikpraktik yang ada sehubungan dengan pengelolaan hutan
juga akan perlu diubah. Kita perlu mengurangi deforestasi
sebanyak setidaknya 50% pada tahun 2030. Ini tidak akan
mudah, karena sekitar 13 juta hektar hutan terus hilang
tiap tahun dikarenakan pembukaan lahan dan degradasi,
sehingga memberikan kontribusi hingga 20 persen pada
emisi gas rumah kaca global tahunan.
Sebagai bagian dari Target Keanekaragaman Hayati Aichi
yang telah disepakati, Negara-negara Penanda Tangan
Konvensi Keanekaragaman Hayati (Convention on Biological
Diversity, CBD) telah berkomitmen, pada tahun 2020, untuk
bertransisi menuju produksi dan konsumsi sumber daya
Restorasi ekosistem adalah salah satu elemen yang dapat
mencapai berbagai tujuan kebijakan lokal, nasional, dan
4
D es em b er 2014
UNOR CID
KOLOM TAMU
alam dengan cara yang berkelanjutan (Target 4); setidaknya
mengurangi laju deforestasi hingga setengahnya (Target 5);
sangat mengurangi degradasi dan fragmentasi (Target 5);
meningkatkan wilayah di bawah kehutanan berkelanjutan
(Target 7); meningkatkan dan memperbaiki kawasan
lindung (Target 11); mencegah kepunahan spesies dan
meningkatkan status spesies-spesies tersebut (Target
12); mempertahankan keragaman genetik (Target 13);
mengamankan ekosistem dan jasa yang esensial (Target
14); dan melaksanakan restorasi ekosistem pada setidaknya
15% lahan yang telah terdegradasi di Bumi ini, sehingga
meningkatkan cadangan karbon (Target 15).
diskusi-diskusi untuk agenda pembangunan pasca-2015
dan tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutannya.
Kemudian, dalam “Gangwon Declaration” yang diadopsi
pada segmen tingkat tinggi COP 12, menteri-menteri
yang hadir menyambut arti penting yang diberikan pada
keanekaragaman hayati dalam dokumen hasil dari Kelompok
Kerja Terbuka untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
dan menyerukan pemaduan dan pengarusutamaan lebih
jauh keanekaragaman hayati dalam agenda pembangunan
pasca-2015. Mereka juga meminta Para Pihak, pemerintah
negara lain, organisasi internasional, dan para pemangku
kepentingan untuk mengaitkan pelaksanaan agenda
pembangunan pasca-2015 dengan proses relevan lainnya
seperti proses Kerangka Kerja Bantuan Pembangunan
PBB (UN Development Assistance Framework), Strategi
dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Nasional
(National Biodiversity Strategies and Action Plans), dan
untuk memadukan pelaksanaan Rencana Strategis dan
Target Keanekaragaman Hayati Aichi dengan pelaksanaan
agenda pasca-2015. Hasil-hasil ini, bersama dengan
banyak tujuan dan target dalam usulan Kelompok Kerja
Terbuka Majelis Umum PBB untuk Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan, yang mengusulkan 17 tujuan pembangunan
berkelanjutan, berfungsi untuk mencerminkan bahwa
keanekaragaman hayati sangat penting bagi pembangunan
berkelanjutan. Bahkan, disertakannya keanekaragaman
hayati dan ekosistem secara khusus dalam tujuan 14 dan
tujuan 15, serta di seluruh tujuan-tujuan lainnya merupakan
pengakuan bahwa keanekaragaman hayati dan jasa
ekosistem merupakan dasar bagi kekayaan, kesehatan, dan
kesejahteraan kita.
REDD+ diakui berpotensi memberikan banyak manfaat untuk
keanekaragaman hayati. Namun, jika keanekaragaman
hayati tidak dipertimbangkan dengan tegas selama
perencanaan dan pelaksanaan REDD+, dampak negatif
dapat terjadi. Sejumlah Target Keanekaragaman Hayati
Aichi, termasuk Target 5, 7, 11, 14, 15, dan 18 jelas terkait
dengan REDD+, yang memberikan pendekatan berbagai
target bagi perencanaan dan pelaksanaan REDD+. Misalnya,
keanekaragaman hayati dapat ditingkatkan melalui
perencanaan hutan jangka panjang, analisis dan kegiatan
pemantauan di bawah REDD+ yang mencakup peningkatan
data spesies, penilaian kesenjangan ekologi, peningkatan
konektivitas ekologi dan perluasan kawasan lindung.
Peningkatan cadangan karbon seperti melalui peningkatan
reforestasi dan reboisasi akan memberikan kontribusi
terbesar bagi restorasi ekosistem. Namun, dengan cara ini,
hubungan-hubungan yang digambarkan di atas perlu diatasi
untuk menghindari dampak negatif.
Agenda Global Terpadu
Edisi keempat Global Biodiversity Outlook (GBO-4), yang
diluncurkan pada COP 12, menyimpulkan bahwa nantinya,
aksi-aksi untuk mencapai Target Aichi akan perlu
dikoordinasikan, karena Target Aichi tidak dapat dicapai
sendiri-sendiri secara terpisah. Laporan ini menekankan
bahwa memenuhi Target Aichi juga akan berkontribusi bagi
tujuan-tujuan pembangunan, ketahanan pangan, kesehatan
dan keberlanjutan yang lebih luas, serta mengusulkan
agar keanekaragaman hayati diarusutamakan dalam
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs/Sustainable
Development Goals).
Ekosistem yang sehat bertindak sebagai penyangga terhadap
bahaya alam dan memberikan pendekatan yang berharga
namun kurang dimanfaatkan untuk adaptasi perubahan
iklim dan peningkatan ketangguhan alam. Sayangnya,
REDD+ masih dipandang sebagai kegiatan mitigasi, tetapi
ikrar yang dibuat baru-baru ini terhadap Green Climate
Fund ketika KTT Iklim di New York pada bulan September
2014, yang akan mendanai baik kegiatan adaptasi maupun
kegiatan mitigasi, merupakan hal yang menggembirakan.
Beberapa keputusan kunci yang dibuat oleh Para Pihak pada
pertemuan ke-12 Konferensi Para Pihak (COP 12) Konvensi
Keanekaragaman Hayati yang baru ditutup, tentang
keanekaragaman hayati, pembangunan berkelanjutan dan
pengentasan kemiskinan merupakan isi dari Peta Jalan
Pyeongchang untuk pencapaian Target Keanekaragaman
Hayati Aichi, yang memperkuat anggapan bahwa
keanekaragaman hayati merupakan bagian dari solusi
terhadap tantangan-tantangan pembangunan berkelanjutan
dan bahwa keanekaragaman hayati harus menjadi inti dari
Masa depan yang kita inginkan berada dalam jangkauan
kita. Namun, kita perlu mengamankan dan memanfaatkan
keanekaragaman hayati kita dengan cara yang
berkelanjutan, yang memastikan bahwa berbagai sektor
dan pemangku kepentingan memainkan peran mereka
dan mendukung pencapaian tujuan dan target Rencana
Strategi Keanekaragaman Hayati, dan memasukkannya ke
dalam agenda pasca-2015 dan tujuan-tujuan pembangunan
berkelanjutan masa depan.
5
D es em b er 2014
Pertemuan REDD+ Partnership
– Lima, Peru, 27-28 November 2014
Perwakilan-perwakilan REDD+ Partnership dari 75 negara, di Palangka Raya, ibukota Provinsi Kalimantan Tengah - Indonesia, untuk Lokakarya
dan Pertemuan REDD+ Partnership Global pada tanggal 8—11 Oktober 2013
Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim
(UNFCCC/UN Framework Convention on Climate Change)
telah mendorong Para Pihaknya untuk mengoordinasikan
upaya-upaya mereka dalam menurunkan emisi dari
deforestasi dan degradasi hutan. Mengakui hal ini dan peran
hutan yang sangat penting dalam mitigasi perubahan iklim,
negara-negara yang menghadiri International Conference on
the Major Forest Basins pada bulan Maret 2010 menyepakati
perlunya membentuk REDD+ Partnership, suatu platform
global untuk memungkinkan aksi cepat yang efektif,
transparan dan terkoordinasi untuk menurunkan emisi dari
sektor penggunaan lahan dan kehutanan di negara-negara
berkembang. REDD+ Partnership bertujuan, antara lain;
untuk memfasilitasi transfer pengetahuan; peningkatan
kapasitas; aksi mitigasi; serta pengembangan dan transfer
teknologi.
pada tanggal 8—11Oktober 2013. Lokakarya ini mencakup
presentasi tentang pengalaman dan pembelajaran dari
negara-negara mitra, organisasi-organisasi terkait, LSM,
dan masyarakat sipil, serta kunjungan ke situs-situs
setempat yang melaksanakan kegiatan-kegiatan REDD+.
Pertemuan terakhir REDD+ Partnership diselenggarakan di
Lima, Peru, pada tanggal 27-28 November 2014, beberapa
hari sebelum dimulainya COP20 UNFCCC. Acara ini, diketuai
oleh European Commission dan Panama, memberikan
ruang untuk mengevaluasi kebutuhan peningkatan
kapasitas untuk REDD+, dengan penekanan khusus pada
pendanaan REDD+. Selama hari pertama, anggaran
REDD+ Partnership dinilai; Voluntary REDD+ Database
(VRD) menyajikan informasi terbaru tentang kegiatankegiatannya; Forest Trends memberikan presentasi
tentang model-model untuk kemitraan antara pemerintah
dengan swasta guna mendorong REDD+; dan informasi
terbaru tentang kerja Green Climate Fund diberikan oleh
Tao Wang, Direktur Bidang Mitigasi dan Adaptasi. Di hari
berikutnya, Standing Committee on Finance, yang diwakili
oleh anggotanya, Stefan Agne, berkonsultasi dengan para
pakar REDD+; Leticia Guimaraes, Focal Point REDD+
untuk Kementerian Lingkungan Hidup Brasil, membagi
pengalaman Brasil tentang penilaian tingkat emisi rujukan
nasional, dan Satya Tripathi, Direktur UNORCID, serta Joy
Hyvarinen, Direktur Eksekutif Foundation for International
Environmental Law and Development (FIELD), memimpin
diskusi tentang pendidikan dan informasi sebagai
perangkat untuk mengarusutamakan REDD+. Selain
memutuskan bahwa Lima akan menjadi pertemuan REDD+
Partnership yang terakhir, lokakarya dua hari ini ditutup
dengan perenungan tentang VRD dan pengalokasian dana
yang tersisa.
REDD+ Partnership diluncurkan selama Konferensi Iklim dan
Hutan Oslo, yang diselenggarakan di Norwegia pada bulan
Mei 2010, dan sekitar USD 4 miliar dijanjikan untuk kesiapan
dan pelaksanaan REDD+ selama tahun 2010—2012. Pada
bulan Desember 2012, Para Pihak UNFCCC mengadopsi
Dokumen Doha dan mengekspresikan niat mereka untuk
memperluas amanat REDD+ Partnership selama tahun
2013 dan 2014. Program kerja untuk periode waktu tersebut
terdiri dari lima komponen utama, yaitu: 1) memfasilitasi
kegiatan-kegiatan kesiapan; 2) memfasilitasi kegiatankegiatan demonstrasi; 3) memfasilitasi tindakan berbasis
hasil; 4) memfasilitasi peningkatan pendanaan dan tindakan;
dan 5) mendorong transparansi dan komunikasi. Selama
periode 1 Juli–31 Desember 2013, Indonesia dan Norwegia
merupakan Ketua Bersama REDD+ Partnership dan sebagai
bagian dari amanat mereka, menyelenggarakan pertemuan
REDD+ Partnership di Palangka Raya, Kalimantan Tengah,
6
D es em b er 2014
UNOR CID
GAMBARAN UMUM REDD+: INTERNASIONAL
Global Landscapes Forum
Salah satu acara utama untuk diskusi tentang REDD+,
selama Konferensi Para Pihak ke-20 UNFCCC, adalah
Global Landscapes Forum (GLF) pada tanggal 6—7 Desember
yang dikoordinasi oleh Center for International Forestry
Research (CIFOR) bekerja sama dengan United Nations
Environment Programme (UNEP), UN Food and Agriculture
Organization (FAO), Kementerian Lingkungan Hidup (MINAM)
dan Kementerian Pertanian (MINAGRI) Peru. Dengan tema
“Sustainable landscapes for a new climate and development
agenda – A vision beyond 2015”, GLF mempertemukan lebih
dari 1.500 negosiator, pemimpin dunia, ilmuwan, masyarakat
sipil dan pemimpin badan usaha, donor, praktisi, media
massa dan pembuat kebijakan yang terlibat dalam sektor
pertanian, kehutanan, dan sektor penggunaan lahan lainnya,
untuk: (i) mempresentasikan dan memperdebatkan bukti
dan pengalaman dalam menerapkan solusi-solusi lanskap
terpadu; (ii) Memandu keputusan dan kebijakan tentang
perubahan iklim, agenda pembangunan pasca-2015, dan
inisiatif ekonomi hijau; dan (iii) Mengidentifikasi bidang
penelitian prioritas dan pertanyaan serta kesenjangan
kebijakan.
Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Peru. Pada
diskusi panel yang berjudul “Considering biodiversity in
REDD+ planning and implementation: Country experiences
and future options” yang diselenggarakan oleh Sekretariat
Konvensi Keanekaragaman Hayati dan Forest Carbon,
Markets and Communities, Heru Prasetyo menggambarkan
seberapa pentingnya keanekaragaman hayati bagi visi
REDD+ Indonesia, inti pembicaraan yang juga ditekankannya
pada COP12 Konvensi Keanekaragaman Hayati pada bulan
Oktober 2014, di diskusi panel yang berjudul “Considering
biodiversity in REDD+ planning and implementation: Country
experiences and future options” yang diselenggarakan
oleh Sekretariat Konvensi Keanekaragaman Hayati dan
Forest Carbon, Markets and Communities. Lanskap dan
keanekaragaman hayati juga merupakan fokus utama
dalam kontribusi Heru Prasetyo pada diskusi panel – juga
merupakan bagian dari Global Landscapes Forum – yang
berjudul “A new climate agenda? Moving forward with
adaptation-based mitigation”, yang diselenggarakan oleh
Program on Forests (PROFOR) World Bank pada tanggal 7
Desember.
Forum ini merupakan tempat yang ideal untuk peluncuran
sebuah buku yang disusun oleh World Agroforestry Centre
(ICRAF) berjudul ‘Climate-Smart
Landscapes: MultiFunctionality in Practice’. Satya Tripathi, Direktur UNORCID,
memuji buku ini dalam intervensinya pada panel di acara
peluncuran ini. Heru Prasetyo, Kepala Badan Pengelola
REDD+ (BP REDD+) berkontribusi dalam beberapa diskusi
panel, termasuk “Enabling forest landscapes to score
Sustainable Development Goals” bersama dengan Paula
Caballerro, Direktur Senior Lingkungan Hidup dan Sumber
Daya Alam World Bank, Camilla Toulmin, Direktur IIED,
Peter Holmgren, Direktur Jenderal CIFOR, dan Sonia
Maria González Molina, Dirjen Penelitian dan Informasi
Sebelumnya, pada tanggal 6 Desember 2014, CIFOR,
UNEP, dan UNORCID bersama-sama menyelenggarakan
makan siang tingkat tinggi yang berfokus pada kolaborasi
Selatan—Selatan untuk REDD+. Mengingat terdapat alasan
yang signifikan bagi negara-negara berhutan tropis untuk
bekerja bersama-sama dalam mencapai REDD+, masingmasing negara harus membagi pembelajaran yang telah
mereka dapatkan dalam berbagai aspek ‘Kesiapan REDD+’
agar negara-negara lainnya dapat menyusun rencana
dengan efektif guna menghindari kemungkinan risiko dan
mempercepat kemajuan menuju pelaksanaan. Oleh karena
itu, makan siang tingkat tinggi, yang dimoderasi oleh Heru
Prasetyo, mempertemukan antara lain: Juan Manuel Benites
Ramos, Menteri Pertanian dan Irigasi
Republik Peru; Ibrahim Thiaw, Deputi Direktur
Eksekutif UNEP; Paula Caballerro, Direktur
Jenderal CIFOR Peter Holmgren; Mark
Burrows, Wakil Ketua Eksekutif & Direktur
Pelaksana Credit Suisse Investment Bank
untuk Asia Pasifik; Braulio Ferreira de Souza
Dias, Sekretaris Eksekutif untuk Konvensi
Keanekaragaman Hayati; Dr. Tony Simons,
Direktur Jenderal ICRAF; Dr. Eduardo RojasBriales Asisten Direktur Jenderal FAO; dan
Nguyen Khac Hieu, Deputi Direktur Jenderal
Heru Prasetyo menyampaikan presentasi pada acara yang berjudul “A new climate
agenda? Moving forward with adaptation-based mitigation” bersama dengan Bianca
Departemen Meteorologi, Hidrologi dan
Jagger, Pendiri dan Ketua Bianca Jagger Human Rights Foundation, Belete Tafere,
Perubahan Iklim Kementerian Sumber Daya
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ethiopia; dan Mark Burrows, Wakil Ketua
Alam dan Lingkungan Hidup Vietnam.
Eksekutif&Direktur Pelaksana, Asia Pasifik, Credit Suisse Investment Bank.
7
D es em b er 2014
CoP20: Peran sektor swasta dan mekanisme
berbasis pasar dalam mendanai REDD+
Pendanaan REDD+ sektor swasta
Konferensi Para Pihak ke-20 Konvensi Kerangka Kerja
PBB tentang Perubahan Iklim (CoP20 UNFCCC) yang
diselenggarakan mulai tanggal 1 sampai tanggal 12
Desember 2014 di Peru, bertindak sebagai platform
global untuk diskusi-diskusi tentang strategi menggalang
pendanaan swasta untuk mewujudkan REDD+. Sejauh ini,
program negara bilateral dan dana multilateral merupakan
dua sumber dana utama untuk kegiatan-kegiatan REDD+,
walaupun dana-dana ini umumnya telah mendukung
terciptanya kondisi kelembagaan pemungkin untuk REDD+
(perubahan perundang-undangan, perancangan dan
pelaksanaan MRV, proyek-proyek demonstrasi, dan lain-lain).
Pendanaan-pendanaan ini memastikan segera dimulainya
program-program REDD+, tetapi strategi yang kredibel
untuk pendanaan jangka panjang tergantung pada partisipasi
aktif sektor swasta, yang diharapkan akan menjadi sumber
pendanaan terbesar untuk REDD+. Terdapat dua kategori
utama sumber pendanaan swasta yang memungkinkan
untuk REDD+. Kategori yang pertama mengacu pada
pendanaan REDD+ langsung, di mana investasi swasta
disalurkan ke kegiatan-kegiatan yang langsung menurunkan
emisi, termasuk pasar karbon sukarela dan wajib. Kategori
pendanaan swasta kedua meliputi investasi untuk sektorsektor yang mendorong deforestasi, seperti pertanian
atau infrastruktur untuk mengubah praktik-praktik tidak
berkelanjutan yang ada (pendanaan REDD+ tidak langsung).
Paul Polman, CEO Unilever dan Ketua World Business Council for
Sustainable Development, dan Cándido Mezúa-Salazar, Ketua Badan
Koordinasi Masyarakat Adat Nasional Panama di Sesi pleno pembukaan
tingkat tinggi: Landscapes for climate and development, Hari Kedua Global
Landscapes Forum.
Dalam pidato utamanya di acara yang berjudul “Landscapes
for climate and development” pada Global Landscape Forum,
Helen Clark mengatakan: “Sektor swasta harus menghapus
deforestasi dari rantai pasokan mereka tanpa menundanunda lagi. Ini berarti memperluas komitmen keberlanjutan
yang ada untuk mencakup berbagai komoditas, dan
melibatkan lebih banyak perusahaan baik di negara-negara
maju maupun di negara-negara berkembang”.
Pendanaan REDD+ swasta tidak
langsung
Perwakilan-perwakilan sektor swasta mengulang pernyataan
ini. CEO Unilever Paul Polman menyuarakan sudut pandang
bahwa: “Bahkan, sebagian besar CEO merasa yakin atau
sekarang tahu bahwa perusahaan mereka tidak dapat
makmur di dunia perubahan iklim yang tidak terkendali, dan
hal ini semakin jelas terlihat”. Polman mengatakan bahwa
para pemimpin industri telah mengambil sikap aktif terhadap
deforestasi, dan mengakui bahwa “biaya dari bersikap diam
sebenarnya naik dengan cepat menjadi lebih besar daripada
biaya dari melakukan tindakan”. Oleh karenanya, banyak
perusahaan telah memperkenalkan sertifikasi minyak sawit
dan sistem pelacakan untuk mencapai rantai pasokan yang
transparan dan bebas deforestasi.
Contoh keberhasilan keterlibatan sektor swasta dalam REDD+
- termasuk Althelia Fund dan kampanye ‘Stand for Trees’
Code REDD – diperlihatkan pada acara “Private Financing
for REDD+: New Approaches in 2014”, yang diselenggarakan
oleh U.S. Agency for International Development (USAID).
Dalam pidato utama acara tersebut, Heru Prasetyo,
Kepala Badan Pengelola REDD+ (BP REDD+), menegaskan
bahwa kemitraan efektif dengan sektor swasta merupakan
komponen vital dari keseluruhan keberhasilan REDD+.
Sektor swasta memiliki kapasitas yang dapat disumbangkan
untuk upaya-upaya global mengurangi deforestasi: pertama,
karena mereka berurusan langsung dengan komoditas
yang menyebabkan deforestasi; dan kedua dikarenakan
insentif keuangan yang dapat memberikan dorongan untuk
meningkatkan investasi swasta bagi REDD+.
Pendanaan REDD+ swasta langsung
Pendanaan jangka menengah dan jangka panjang untuk
membiayai proyek-proyek penurunan emisi di negara-negara
berkembang yang sangat kurang membuat mekanisme
berbasis pasar untuk mendanai REDD+ menjadi aspek inti
wacana ini. Global Canopy Programme (GCP) dan Climate
Administrator UNDP dan Ketua United Nations Development
Group (UNDG) Helen Clark, sepakat dengan pendapat ini.
8
D es em b er 2014
UNOR CID
REDD+ AND THE PRIVATE SECTOR
Markets & Investment Association (CMIA) menyelenggarakan
suatu acara yang berjudul “The Green Climate Fund and other
tools for unlocking private sector finance for REDD+”. Green
Climate Fund (GCF) dibentuk antara lain untuk menyalurkan
pembayaran berbasis hasil ke negara-negara REDD+ dan
dengan demikian, memastikan sistem pendanaan REDD+
yang berkredibilitas. Berbicara dalam acara ini, Heru
Prasetyo menyoroti kontribusi GCF yang berpotensi penting
dalam membentuk lanskap pendanaan iklim. Menciptakan
kondisi untuk pendanaan REDD+ swasta langsung
dibahas lebih lanjut selama resepsi “The Future of REDD+:
Opportunities for Anchoring REDD+ in the Landscape Approach”,
yang diselenggarakan oleh Conservation International. Heru
Prasetyo mengatakan bahwa upaya berkesinambungan
dibutuhkan untuk mendukung mekanisme pasar dan
menghasilkan permintaan yang saat ini tidak ada untuk
kredit REDD+. Pavan Sukhdev, Goodwill Ambassador UNEP,
juga berbicara tentang modalitas pendanaan REDD+, yang
dimasukkan ke dalam GCF dan mekanisme pendanaan
lainnya. Ia menyerukan dibuatnya upaya bersama untuk
mewujudkan pendanaan dan pelaksanaan program-program
REDD+ dengan skala penuh pada tahun 2020.
Indonesia dalam melaksanakan pendekatan yurisdiksi
terhadap REDD+. Ia mengatakan bahwa hanya proyek-proyek
holistik, yang menyentuh bukan hanya cadangan karbon,
melainkan juga mengatasi mata pencaharian berkelanjutan
dan tujuan-tujuan keanekaragaman hayati, yang harus
didanai dalam REDD+.
Langkah selanjutnya untuk melibatkan
sektor swasta dalam REDD+
Diskusi-diskusi konstruktif tentang peran pendanaan
swasta untuk REDD+ yang diselenggarakan pada CoP20
ini menunjukkan fakta bahwa pendanaan sektor swasta
merupakan sumber pendanaan penting untuk REDD+,
dan oleh karenanya, sangat penting bagi keberhasilan
upaya-upaya global untuk mengurangi deforestasi dan
mempertahankan kenaikan suhu dunia di bawah 2 derajat
Celsius. Untuk memastikan bahwa keterlibatan sektor
swasta terus mendapatkan momentum, Heru Prasetyo
mengumumkan bahwa Indonesia sedang mempersiapkan
KTT Sektor Swasta tentang Lanskap Tropis, yang
dijadwalkan akan berlangsung pada tanggal 9—10
Februari 2015 di Jakarta. KTT ini akan mempertemukan
para pemimpin badan usaha dari seluruh belahan dunia,
organisasi-organisasi masyarakat sipil, dan para pejabat
pemerintah. Untuk mengakui pentingnya sektor publik
dalam pembangunan berkelanjutan di masa depan,
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, akan membuka
KTT ini. Dialog terbuka akan mendorong semua pemangku
kepentingan menemukan cara untuk membentuk
kemitraan yang produktif antara pemerintah dengan sektor
swasta untuk mencapai ekonomi hijau dan masa depan
yang berkelanjutan bagi semua pihak.
Diskusi terperinci tentang keterlibatan sektor swasta dalam
REDD+ berlangsung di acara tambahan CoP20 berjudul
“Scaling Up REDD+: Catalyzing jurisdictional leadership with
new finance sources and mechanisms” yang diselenggarakan
oleh Fauna & Flora International (FFI), Verified Carbon
Standard (VCS), dan UNORCID. Tujuan dari acara ini adalah
untuk berbicara tentang pendekatan yurisdiksi terhadap
REDD+ dan pendanaan REDD+ dalam satu kerangka kerja,
karena keberhasilan REDD+ bergantung pada pendanaan
dan kondisi kelembagaan yang
memungkinkan. Secara efektif
memanfaatkan banyak sumber
permintaan untuk pendanaan
REDD+
langsung
dalam
rangka mengatasi kekurangan
pendanaan yang terjadi saat ini di
tingkat global untuk membiayai
kegiatan-kegiatan REDD+, dan
pentingnya pendanaan sektor
swasta
untuk
keberhasilan
REDD+, merupakan topik-topik
diskusi ini.
Pidato utama oleh Heru Prasetyo
menekankan pada pengalaman
Heru Presetyo menyampaikan pidato utama di acara US Center yang berjudul “Private Financing for
REDD+: New approaches in 2015”.
9
D es em b er 2014
Provinsi Aceh dan BP REDD+ Menandatangani
Nota Kesepahaman Bersama
daerah dalam rangka menyediakan kerangka
hukum untuk pelaksanaan REDD+ di Aceh.
Pentingnya Provinsi Aceh
dalam konteks REDD+ di
Indonesia
Provinsi Aceh sangat penting bagi
pelaksanaan
kegiatan-kegiatan
REDD+
secara efisien di Indonesia. Luas hutan Aceh
adalah 55% dari luas daratan provinsi ini,
dan mencakup beberapa dari hutan dataran
rendah Sumatera yang semakin langka. Aceh
memiliki tutupan hutan tersisa yang paling
luas di Sumatera, di mana lahan hutan yang
Gubernur Aceh Dr. H. Zaini Abdullah (kiri) dan Kepala BP REDD+ Heru Prasetyo (kanan)
luas — 40% dari hutan primer pulau ini dan
menandatangani Nota Kesepahaman Bersama.
36% dari total tutupan hutannya sejak tahun
1990 — telah dibuka untuk perkebunan
Pemerintah Aceh menandatangani Nota Kesepahaman
kertas dan bubur kertas, perkebunan kelapa sawit, dan
Bersama (NKB) dengan Badan Pengelola REDD+ (BP REDD+)
lahan pertanian. Selain itu, sebagian besar penduduk Aceh
di Banda Aceh pada tanggal 17 November 2014, menjadikan
bergantung pada sumber daya hutan dan jasa ekosistem
Provinsi Aceh provinsi kedelapan yang menandatangani
hutan untuk mata pencaharian mereka. Karena alasanNKB dengan BP REDD+, setelah Provinsi Jambi, Kalimantan
alasan inilah, Aceh menjadi salah satu provinsi prioritas
Tengah, Kalimantan Timur, Sumatera Barat, Sulawesi
untuk pelaksanaan REDD+ secara luas di Indonesia.
Tengah, Sumatera Selatan, dan Riau.
Sebelum menandatangani NKB dengan BP REDD+, banyak
Setelah menandatangani NKB, Gubernur Aceh, Dr. H. Zaini
proyek dibentuk, yang melibatkan masyarakat setempat dan
Abdullah, menyatakan: “Pemerintah Aceh sangat mendukung
didasarkan pada lembaga-lembaga provinsi. Di antaranya
komitmen yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia
adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRWA),
melalui BP REDD+ untuk mencapai target penurunan emisi
pembentukan Komunitas Ranger – suatu kelompok yang
di negeri ini. Bahkan sebelum komitmen ini, Aceh sudah
dipimpin oleh perwakilan masyarakat yang bertugas untuk
melaksanakan kebijakan moratorium penebangan sebagai
menjaga dan mengawasi hutan – dan unit Pengamanan
upaya untuk mengatasi deforestasi serta degradasi hutan
Hutan (Pamhut) sebagai bagian dari sistem perlindungan
dan lahan gambut. Dukungan Pemerintah Aceh untuk REDD+
hutan. Karena komunitas merupakan elemen yang kuat
diperlihatkan melalui pembentukan satuan tugas REDD+ di
dari masyarakat Aceh, Pemerintah Aceh menunjuk mereka
Aceh, yang dapat langsung melaksanakan langkah-langkah
sebagai agen utama inisiatif-inisiatif REDD+ Provinsi
koordinasi dan pelaksanaan dengan melibatkan LSM,
ini, sebagaimana ditunjukkan oleh Forum Daerah Aliran
masyarakat adat, akademisi, dan pemangku kepentingan
Sungai dan Asosiasi Mukim, forum-forum masyarakat
lainnya.”
yang dikhususkan untuk menjaga hutan dan yang didukung
oleh berbagai LSM, seperti Proyek Hutan dan Lingkungan
Tujuan utama NKB ini adalah untuk mempersiapkan,
Hidup Aceh dari FFI (FFI-AFEP/FFI-Aceh Forest and
melaksanakan, dan memantau program-program REDD+ di
Environment Project), World Wildlife Fund Aceh (WWF Aceh),
Aceh. NKB ini terutama bertujuan untuk mengembangkan
dan Program Jasa Lingkungan dari USAID (ESP-USAID/
dan meningkatkan data dasar dan peta kadastral,
Environmental Services Program-United States Agency
membentuk dan memperkuat lembaga-lembaga di Aceh
for International Development). Penandatanganan NKB
untuk mengoordinasi dan mewujudkan inisiatif-inisiatif
ini merepresentasikan peluang yang besar bagi Provinsi
REDD+, mengarusutamakan Strategi dan Rencana Aksi
Aceh, yang memperoleh dukungan yang cukup besar dari
REDD+ Provinsi Aceh (SRAP), dan mengembangkan dan
BP REDD+ dalam penegakan kebijakan-kebijakannya yang
memperbaiki berbagai kebijakan dan peraturan di tingkat
terkait dengan perlindungan hutan.
10
D es em b er 2014
UNOR CID
GAMBARAN UMUM REDD+: NASIONAL
Pemuda memimpin jalan dalam merancang Program
Duta Muda Hijau Indonesia
yang akan direkrut sebagai Duta Muda
Hijau. Sesi tukar pikiran kolaboratif per
kelompok terbukti memberikan hasil
dan sangat dinikmati oleh peserta.
Salah satu prioritas yang diidentifikasi
oleh BP REDD+ untuk Fase kedua
pelaksanaan
‘Surat
Pernyataan
Kehendak REDD+ antara Norwegia
dengan Indonesia’ adalah Pendidikan
Hijau. Untuk mendukung pencapaian
prioritas ini, BP REDD+, UNORCID, dan
Green School Bali menandatangani
Nota Kesepahaman Bersama (NKB)
pada tanggal 28 Agustus 2014 dengan
dihadiri oleh Sekretaris Jenderal
Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk
memajukan ‘Sekolah Hijau untuk
Pembangunan Berkelanjutan’. NKB tersebut menetapkan
kerangka kerja sama untuk membina pertukaran
pengetahuan, dan membagi pembelajaran dan praktik
terbaik guna mendorong pendidikan hijau di seluruh
Indonesia. Dalam konteks ini, BP REDD+ mencoba
memotivasi, mendidik dan mendapatkan satu juta Duta
Muda Hijau. Anak muda Indonesia merupakan kekuatan
yang harus diperhitungkan, baik di tingkat nasional maupun
global. Generasi hijau di Indonesia akan mendorong
transisi ekonomi hijau Indonesia, dan hal tersebut akan
menyuntikkan cukup banyak momentum ke dalam agenda
keberlanjutan global. Tujuan dari acara ini adalah untuk
merancang bentuk dan isi Program Duta Muda Hijau untuk
secara meyakinkan membingkai solusi antar-generasi
terhadap pembangunan berkelanjutan.
Pada tanggal 19 Desember 2014, lebih dari 35 perwakilan
organisasi-organisasi muda berkumpul di Jakarta untuk
berpartisipasi dalam diskusi kelompok fokus yang aktif
tentang program Duta Muda Hijau, untuk membuat
keputusan tentang pemilihan peserta Duta Muda Hijau,
menetapkan kriteria pemilihan, dan menggali gagasan
tentang bentuk program ini dalam hal keterlibatan
pemangku kepentingan, tindakan yang akan diambil, dan
strategi untuk merekrut peserta. Acara ini menampilkan
presentasi-presentasi oleh Badan Pengelola REDD+ (BP
REDD+) dan UNORCID. Peserta yang hadir berpartisipasi
dalam diskusi kolaboratif, strategis, dan terfokus tentang
topik-topik seperti: Apa itu Duta Muda Hijau; Kualitas dan
perilaku seperti apa yang harus dimiliki dan dicontohkan
oleh seorang Duta Muda Hijau; Program Duta Muda Hijau
apa yang harus dicapai di Indonesia; Bagaimana cara
terbaik untuk mencapai angka Duta Muda Hijau yang
ditargetkan; dan kegiatan-kegiatan perekrutan apa yang
dapat dilaksanakan untuk mendapatkan satu juta Duta
Muda Hijau sampai tahun 2017?
KTT Sektor Swasta tentang “Tropical Landscapes: A Global
Investment Opportunity” yang akan berlangsung di Jakarta,
Indonesia pada tanggal 9—10 Februari 2015, akan memberikan
perhatian pada potensi besar yang direpresentasikan oleh
anak muda untuk pembangunan berkelanjutan. Konferensi
ini dirancang untuk memungkinkan dan menghasilkan ruang
bagi para pemimpin sektor usaha utama untuk menggali dan
terlibat dalam peluang yang diberikan oleh transisi ekonomi
hijau Indonesia. Karena berinvestasi dalam ekonomi hijau
berarti berinvestasi dalam masa depan, keterlibatan anak
muda Indonesia merupakan jaminan keberhasilan. Oleh
karena itu, sesi anak muda akan menjadi bagian dari KTT ini
untuk memberikan lebih banyak kepercayaan, visibilitas, dan
kekuatan kepada anak muda dalam perjuangan melawan
deforestasi dan perubahan iklim.
Selama diskusi kelompok fokus tentang Program Duta Muda
Hijau, yang diselenggarakan oleh UNORCID, perwakilanperwakilan dari organisasi-organisasi pemuda menjawab
panggilan untuk mendiskusikan perancangan dan
pelaksanaan Program Duta Muda Hijau serta pelaksanaan
Sesi Muda pada KTT Sektor Swasta mendatang di Jakarta.
Diskusi ini berharga karena memberikan ruang bagi anakanak muda untuk merancang dan menciptakan suatu
program yang dapat mereka klaim sebagai milik mereka
dan yang menarik bagi mereka dan anak-anak muda lainnya
11
D es em b er 2014
Rachmat Witoelar, saat ini menjabat sebagai Ketua Harian Dewan Nasional Perubahan
Iklim. Ia memimpin Delegasi Indonesia pada Konferensi Para Pihak ke-20 Konvensi
Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (CoP20 UNFCCC) yang berlangsung
baru-baru ini di Peru.
Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) dibentuk pada bulan Juli 2008 melalui Keputusan Presiden No. 46
Tahun 2008. DNPI dirancang untuk bertindak sebagai badan nasional untuk koordinasi kebijakan di antara
badan-badan pemerintah nasional utama dalam masalah-masalah yang terkait dengan perubahan iklim.
Dewan ini juga bertindak sebagai focal point nasional Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan
Iklim (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) untuk Indonesia dan Otoritas
Nasional yang Ditunjuk untuk proyek-proyek Mekanisme Pembangunan Bersih (MPB). Dipimpin oleh Presiden
Republik Indonesia sebagai Ketua, DNPI memiliki Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri
Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat sebagai wakil ketua. Keanggotaan DNPI terdiri dari Sekretaris
Negara, Sekretaris Kabinet, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri
Luar Negeri, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, Menteri
Industri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala BAPPENAS, Menteri
Kelautan dan Perikanan, Menteri Perdagangan, Menteri Riset dan Teknologi, Menteri Perhubungan, dan
Menteri Kesehatan, serta Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).
Bapak punya karir
yang sangat baik di
pelayanan publik,
memimpin narasi
pembangunan
di Indonesia dari
garis depan selama
berdekade-dekade
lamanya.
Ketika
Bapak melihat ke
belakang, apa yang
Bapak lihat sebagai
kontribusi Bapak
yang paling penting
bagi pembangunan berkelanjutan di Indonesia?
yang memiliki semangat kepedulian yang sama untuk
lingkungan – berkumpul, oleh karena itu ini adalah
salah satu kontribusi saya yang paling diperhatikan bagi
pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
Apa peran Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI)
dalam menangani mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
di Indonesia?
Peran DNPI adalah untuk melaksanakan enam tugas.
Dalam hal ini, yang paling penting adalah koordinasi, yakni
koordinasi anggota-anggota DNPI – atau Dewan Nasional
Perubahan Iklim. Anggota-anggotanya adalah 17 Menteri
dari kementerian lini dan Kepala Badan Meteorologi,
Klimatologi dan Geofisika (BMKG), jadi semuanya adalah 18
Menteri. Koordinasi efektif, terutama sehubungan dengan
masalah kebijakan, di antara badan-badan pemerintah
nasional utama ini dalam masalah-masalah yang terkait
dengan perubahan iklim, penting agar sistem ini efektif
secara holistik dan agar dapat beroperasi secara sinergis
untuk membuat perubahan.
Untuk menjawab pertanyaan ini saya memilih periode lima
tahun ketika saya menjabat sebagai Menteri Lingkungan
Hidup dari tahun 2004 sampai tahun 2009. Ada inisiatifinisiatif yang lahir ketika saya menjabat sebagai Menteri
yang mengubah cara kerja dari cara yang digunakan
sebelumnya;
sebelum
melaksanakan
perubahanperubahan tersebut, cara yang digunakan adalah cara
business-as-usual. Ketika saya mengambil alih sebagai
Menteri, saya mencoba membuat perbedaan dengan
melibatkan semua pemangku kepentingan mulai dari
masyarakat sipil, sampai OMS dan LSM, dan tentu saja
rekan-rekan saya, Menteri-menteri yang lain dari badan
mereka masing-masing. Dengan menggunakan apa
yang saya sebut soft-power, Kementerian Lingkungan
Hidup memobilisasi dan mengumpulkan lebih dari 100
artis, pembicara, dan tenaga profesional yang ‘hijau’.
Sebelum pertemuan tersebut, saya tidak ingat waktu
ketika individu-individu dari berbagai latar belakang –
Dalam peran Bapak sebagai Ketua Harian DNPI dan
Ketua Delegasi Indonesia untuk CoP20, bagaimana Bapak
memandang kemajuan yang dibuat di Lima menjelang
berakhirnya perjanjian perubahan iklim yang mengikat
di tingkat internasional di Paris tahun depan?
Di Lima, walaupun saya masih berharap CoP ini bisa lebih
baik dan lebih cepat, CoP ini merupakan posisi terbaik
dari Hari 12 konferensi ini jika kita lihat kembali lima atau
enam CoP sebelumnya, termasuk CoP13 Bali pada tahun
2007. Di Bali waktunya diperpanjang hampir tiga jam
sampai hari berikutnya karena negosiasi-negosiasinya
12
D es em b er 2014
UNOR CID
WAWANCARA BULAN INI
sangat sulit. Di Lima, lebih baik. Kami berharap kita sudah
memperoleh landasan yang kuat untuk Paris, karena
tujuan dari konferensi di Lima adalah untuk menyusun
naskah yang dapat digunakan sebagai dasar untuk
perjanjian internasional yang mengikat tentang penurunan
emisi pada tahun 2015.
Sebagai bagian dari UU No. 32 Tahun 2009, Indonesia
telah berkomitmen untuk mewajibkan semua Strategi,
Kebijakan dan Rencana melibatkan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis (KLHS). Sejauh ini, masih ada rintangan
dalam hal pelaksanaan aktualnya. Apa saja strategi
jangka panjang untuk menggunakan KLHS dengan
efektif, dan bagaimana Bapak melihat peran KLHS dalam
kerangka pelaksanaan REDD+ di Indonesia?
mana orang biasanya memiliki orangutan sebagai
peliharaan, untuk mendorong perubahan. Saat itu,
orangutan diperjualbelikan seharga 3.000 dollar. Ada
satu deklarasi internasional tentang pelestarian spesies,
dan berdasarkan deklarasi ini ada satu undang-undang
tentang pelestarian spesies dan keanekaragaman hayati.
Tantangan serupa juga terlihat di bagian lain dunia ini: di
Afrika, orang berburu gading gajah dan kulit macan tutul.
Presiden sebelumnya mengatakan bahwa pelestarian
spesies dan keanekaragaman hayati penting bagi
Indonesia, dan sangat penting juga untuk masuk ke tahap
di mana semua orang menyadari peran kritis pelestarian
spesies dan keanekaragaman hayati, bukan hanya untuk
keberlangsungan hidup manusia, melainkan juga untuk
kesejahteraan planet bumi.
Sayalah yang menyusun UU No. 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup. Sebelum
UU ini, saya menemukan
terdapat kekurangan dalam
hal mekanisme perlindungan
lingkungan
hidup.
Saya
bangga dengan UU ini –
saya mulai menyusunnya
pada tahun 2004 dengan
Kementerian
Lingkungan
Hidup dan menyelesaikannya
sebelum berakhirnya masa
kerja saya pada tahun 2009.
UU No. 32 Tahun 2009 adalah
dasar
dari
moratorium
penebangan liar, Instruksi
Presiden No. 10 Tahun 2011.
Namun, suatu UU masih
kurang di Indonesia untuk
dihubungkan dengan Keputusan Menteri.
Terdapat banyak teknologi maju dan mahal tersedia
untuk membantu mengatasi
tantangan-tantangan
ini,
oleh karenanya Indonesia
harus
bekerja
dengan
komunitas
internasional
untuk memerangi tantangantantangan lingkungan. Peran
teknologi sangat penting
dalam memerangi perubahan
iklim, dan teknologi terus
berkembang
maju.
Bagi
Indonesia, cara terbaik untuk
mendapatkan teknologi ini
adalah melalui kerja sama
Selatan-Selatan, dari negaranegara seperti Brasil dan
negara-negara
di
Benua
Afrika, bukan dengan negaranegara maju karena negaranegara maju belum tentu menghadapi tantangan serupa.
Indonesia sedang menghadapi beberapa tantangan
lingkungan yang besar, mulai dari polusi udara dan
air di Pulau Jawa, peristiwa kebakaran hutan dan
lahan gambut yang berulang-ulang, masih terjadinya
deforestasi dan hilangnya keanekaragaman hayati yang
penting di tingkat global. Menurut Bapak, bagaimana
cara mengatasi tantangan-tantangan ini dalam
beberapa tahun ke depan? (Kebijakan atau strategi apa,
menurut Bapak, yang berpotensi membuat perubahan?
Perubahan-perubahan apa yang perlu dilakukan dalam
tata kelola dan insentif ekonomi untuk mengatasi
tantangan-tantangan ini dengan lebih baik?)
Generasi muda memainkan peran kunci dalam
menentukan masa depan bersama planet kita. Nasihat
apa yang akan Bapak berikan kepada mereka, ketika
mereka melaksanakan tanggung jawab ini?
“Nasihat pertama saya untuk
generasi muda, adalah bahwa
mereka harus mencintai
lingkungan sekitar mereka,
dan nasihat kedua adalah
sesuatu yang telah saya
sebutkan sebelumnya,
yakni manfaatkan apa yang
disebut soft power.”
Nasihat pertama saya kepada generasi muda, adalah
mereka harus mencintai lingkungan sekitar mereka, dan
nasihat kedua adalah sesuatu yang telah saya sebutkan
sebelumnya, yakni manfaatkan apa yang disebut soft-power.
Ada beberapa siswa yang saya bina–yang paling muda
berumur enam tahun ketika saya bertemu dengannya–yang
telah tekun bekerja untuk menjadikan masyarakat mereka
lebih baik. Anak-anak muda ini melakukan apa yang mereka
lakukan karena mereka mencintai lingkungan mereka,
dan mereka membuat perubahan. Saya katakan kepada
mereka, ini adalah tanah yang harus kau jaga, karena dalam
beberapa dekade mendatang generasimulah yang akan
menjadi pemilik dan penjaga planet Bumi.
Ketika saya masih menjabat Menteri Lingkungan
Hidup, volume ekspor orangutan tinggi karena orang
memperdagangkannya; ada pasar dan permintaan
untuk orangutan. Saya berbicara dengan banyak Menteri
Lingkungan Hidup saat itu, terutama di Thailand di
13
D es em b er 2014
Pusat Sarana Komunikasi Iklim, Kalimantan
Tengah
Para penyadap karet dan
petani di Desa Buntoi, sebuah
desa yang kaya budaya dan
beragam hayati di Kabupaten
Pulang Pisau - Kalimantan
Tengah - nyaris tidak pernah
membayangkan diri mereka
sebagai pelopor perubahan
iklim. Namun, Desa Buntoi
sekarang adalah rumah bagi
Pusat Sarana Komunikasi Iklim
(PSKI) pertama di Indonesia
yang diresmikan pada tanggal
3 September 2013. PSKI adalah
Restono di luar PSKI di desa Buntoi, Kalimantan Tengah.
hasil dari sebuah inisiatif
yang diluncurkan setahun
sebelumnya oleh Satuan Tugas REDD+ (Satgas REDD+),
Pasifik di UNDP. Pada tahun 2014, lebih dari 1.000 aktivis
dengan dukungan koordinasi dari UNORCID, pendanaan
telah menggunakan fasilitas PSKI untuk berpartisipasi
dari Pemerintah Norwegia di bawah Kemitraaan REDD+
dalam berbagai lokakarya dan sesi pelatihan.
Indonesia-Norwegia. Dibangun oleh United Nations
Office for Project Services (UNOPS), Pusat ini bertujuan
Baru-baru ini, sebuah dewan pengelola baru PSKI telah
untuk memberdayakan masyarakat dalam merintis
ditunjuk oleh pemerintah kabupaten dan sebuah alokasi
inisiatif-inisiatif pengelolaan hutan lestari, memerangi
anggaran telah disetujui oleh DPRD setempat. Direktur
pembalakan liar, serta melestarikan hutan dan lahan
PSKI yang baru ditunjuk, Restono, mengungkapkan rencana
basah organik yang ada. Hal ini dikonsepkan sebagai
masa depan bagi PSKI, menekankan peran penting PSKI
sebuah inisiatif berbagi pengetahuan bagi masyarakat
dalam hal pelatihan dan pengelolaan informasi, penyediaan
untuk meningkatkan kesadaran dan ketahanan mereka
bimbingan bagi masyarakat, pengumpulan informasi
terhadap perubahan iklim.
dari semua pemangku kepentingan terkait, serta untuk
pemantauan kebakaran hutan dan lahan. PSKI diharapkan
Dari pemilihan lokasi - sebidang lahan yang disumbangkan
akan terus digunakan tidak hanya oleh masyarakat
oleh salah seorang penduduk Desa Buntoi – sampai ke
setempat, tetapi juga oleh perwakilan pemerintah nasional
desain dan konstruksi Pusat ini, telah mengonsultasikan
dan provinsi, sektor swasta, universitas, dan lembaga
dan melibatkan masyarakat pada setiap tahapan. Pusat
internasional – menyediakan sebuah platform untuk
ini sendiri mendemonstrasikan prinsip-prinsip bangunan
memfasilitasi interaksi para pemangku kepentingan ini.
yang berkelanjutan: menggunakan bambu sebagai bahan
Pusat ini juga dimaksudkan untuk menjadi sebuah sumber
utama bangunan yang berasal dari daerah setempat,
pendapatan daerah serta menarik wisatawan domestik
menampilkan sistem tadah hujan, dan beroperasi hanya
dan internasional.
dengan tenaga surya terbarukan. Dilengkapi dengan
koneksi internet berkecepatan tinggi dan peralatan
Yang terpenting, Restono menggarisbawahi dampak
komunikasi ultra-modern, Pusat ini juga memiliki sebuah
potensi dari sarana baru ini pada penduduk Desa Buntoi
pusat pelatihan dan akomodasi perumahan untuk 32
khususnya, dan penduduk Kalimantan Tengah umumnya.
peserta pelatihan.
Harapan terkait dampak tersebut mencakup peningkatan
kesediaan penduduk untuk menerapkan praktik-praktik
Lebih dari 750 orang berasal dari sekitar 35 negara telah
pengelolaan hutan dan pertanian yang berkelanjutan,
mengunjungi sarana ini sejak peresmiannya pada tahun
perolehan wawasan yang berharga tentang teknik-teknik
2013, termasuk Gubernur Kalimantan Tengah, Bupati di
mitigasi perubahan iklim dan isu-isu lingkungan hidup,
Kalimantan Tengah, Kepala BP REDD+, Menteri Lingkungan
penurunan penggunaan praktik-praktik tidak berkelanjutan
Hidup Swedia, Duta Besar Swedia untuk Indonesia, Menteri
seperti deforestasi dan penipisan keanekaragaman hayati,
Lingkungan Hidup Norwegia, Duta Besar Norwegia untuk
serta kesadaran lingkungan hidup yang lebih besar di
Indonesia, dan Asisten Sekretaris Jenderal PBB - Asisten
kalangan pemuda di dalam masyarakat.
Administrator dan Direktur Badan Regional untuk Asia
14
D es em b er 2014
UNOR CID
GAMBARAN UMUM REDD+: NASIONAL
Memprioritaskan Gambut:
Presiden Jokowi Blusukan di Riau
Pada akhir bulan November, Presiden Joko Widodo
mengunjungi Provinsi Riau di Pulau Sumatera untuk
mengamati lokasi kebakaran hutan dan gambut, serta
mengeksplorasi upaya-upaya pencegahan kebakaran
setempat. Setiap tahunnya, kebakaran di Riau telah
berdampak buruk di seluruh wilayah. Selain mendegradasi
sebagian besar lahan dan menghancurkan ekosistem,
kebakaran ini mengancam kesehatan manusia dari
kabut asap yang berbahaya, berkontribusi pada hilangnya
keanekaragaman hayati, dan menghasilkan salah satu
sumber emisi gas rumah kaca terbesar di Indonesia.
Antara tahun 2000 dan 2005, kebakaran gambut adalah
sumber emisi gas rumah kaca terbesar kedua di Indonesia,
setelah pengalihan penggunaan lahan dan kehutanan.
Khususnya mengenai kebakaran di Riau, gambut
merupakan bagian terpenting. Lahan gambut, yang
merupakan lebih dari 50% total luas lahan di Riau,
dikeringkan untuk keperluan pertanian, menjadikannya
kering dan sangat mudah terbakar karena kandungan
karbonnya yang tinggi. Lebih parahnya lagi, kondisi iklim
yang mendukung terjadinya kebakaran – khususnya
curah hujan yang rendah selama musim kemarau –
berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang rawan
kebakaran. Proses ini telah menyebabkan peningkatan
prevalensi kebakaran selama beberapa dekade terakhir
dan terutama pada bulan Juni 2013, di mana kebakaran
tersebut mengakibatkan krisis kabut asap di seluruh
wilayah. Selama bulan ini, lebih dari 160.000 hektar lahan
terbakar di Sumatera; dan lebih dari 84% dari lahan yang
terbakar ini terletak di lahan gambut.
Oleh karena itu, kunjungan Presiden Jokowi ke Riau
secara jelas menunjukkan pentingnya peningkatan
pengelolaan lahan gambut.
Selama kunjungannya, yang
disebut blusukan – sebuah
istilah bahasa Jawa yang
menggambarkan kunjungan
mendadak ke masyarakat –
Presiden juga menekankan
pentingnya
kemauan
politik yang kuat dalam
menangani kebakaran ini.
Didampingi oleh Menteri
Lingkungan
Hidup
dan
Kehutanan
Siti
Nurbaya
Bakar dan Pelaksana Tugas
Gubernur Riau Arsyadjuliandi
Rachman, Presiden Jokowi
juga menyerukan tindakan perlindungan lahan gambut
yang lebih kuat, pengawasan perusahaan konsesi yang
lebih ketat, dan penegakan hukum terhadap kebakaran
ilegal yang lebih besar.
Selain tindakan pemerintah, masyarakat juga memainkan
peran penting dalam mengurangi kebakaran gambut.
Selama
kunjungan
lapangan,
Presiden
Jokowi
mengunjungi Desa Sungai Tohor di mana beliau
menyaksikan pemblokiran sebuah kanal oleh masyarakat.
Pengelolaan masyarakat lahan gambut yang lebih baik,
khususnya memulihkan drainase dan meningkatkan
permukaan air dengan pembendungan kanal, merupakan
bagian integral dari menjaga lahan gambut tetap basah
dan mengurangi kerentanan lahan gambut terhadap
kebakaran.
Upaya-upaya sedang dilakukan untuk mengatasi masalah
kebakaran gambut di Riau melalui pengembangan sistem
peringatan dini nasional. BP REDD+ Indonesia bersama
mitranya, Institut Pertanian Bogor (IBP) dan Columbia
University dengan dukungan koordinasi dari UNORCID,
sedang mengembangkan sistem mitigasi risiko kebakaran
antisipatif untuk menyediakan instansi pemerintah sebuah
prakiraan musiman risiko kebakaran di tingkat provinsi,
kabupaten, dan desa. Berdasarkan prakiraan iklim dan
analisis kerentanan kebakaran - sebuah komponen penting
dari sistem yang disesuaikan menurut lokasi Riau adalah
integrasi dari dimensi sosial ekonomi dan biofisik gambut.
Dengan pemahaman lanjutan terhadap risiko kebakaran
di Riau, Presiden Jokowi dan pejabat pemerintah daerah
akan dapat menargetkan kebijakan pengelolaan gambut
ke daerah yang berisiko tinggi dan mencegah kebakaran
sebelum terjadi.
15
D es em b er 2014
Survei GDP of the Poor di Jambi dan
Sulawesi Tengah
Survei rumah tangga di Jambi dan Sulawesi Tengah akan
dilaksanakan pada awal tahun 2015 untuk menilai GDP
of the Poor (Pendapatan Domestik Bruto Orang Miskin)
sebagai bagian dari Forest Ecosystem Valuation Study (Studi
Penilaian Ekosistem Hutan) yang dilaksanakan oleh UNEP
dan UNORCID. Studi ini menggabungkan pendekatan
pemodelan dari tingkat atas ke bawah melalui penggunaan
sistem pemodelan dinamis, dengan survei dari tingkat
bawah ke atas untuk lebih memahami nilai jasa ekosistem
bagi mata pencaharian rumah tangga.
Keduanya
digabungkan untuk menghasilkan nilai jasa ekosistem baik
dari segi maknanya bagi indikator Ekonomi Hijau seperti
PDB bagi orang miskin, PDB Hijau dan Lapangan Kerja
Hijau, maupun dari segi menilai makna keseluruhan jasa
ekosistem hutan bagi keseluruhan perekonomian.
Konsep GDP of the Poor muncul dari kebutuhan untuk menilai
secara komprehensif asal dari pendapatan masyarakat
miskin di pedesaan. Orang-orang ini bergantung pada
ekosistem di sekitar mereka untuk pendapatan moneter
mereka dan pendapatan non-tunai mereka. Indikator GDP
of the Poor mengukur nilai pendapatan rumah tangga dari
masyarakat pedesaan dan masyarakat yang bergantung
pada hutan termasuk jasa ekosistem yang tidak terlihat –
tetapi sangat penting dan berharga. Karena pendapatan
rumah tangga berbasis Ekosistem Non-Tunai tidak
ditangkap dan dinilai dalam perhitungan PDB konvensional,
ini
menyebabkan
intervensi kebijakan
yang menyesatkan
dan
perencanaan
pembangunan yang
kurang terinformasi.
tidak ditangkap oleh perhitungan konvensional.
Pendapatan rata-rata yang berasal dari ekosistem,
baik tunai maupun non-tunai, adalah sebesar 76,38%
dari total pendapatan dari seluruh rumah tangga yang
dinilai di antara berbagai ekosistem di provinsi ini.
Survei ini membandingkan Skenario Ekonomi Hijau,
mempromosikan intervensi untuk Pengelolaan Hutan
Lestari, ke Skenario Bisnis seperti Biasa, yang akan
menunjukkan bahwa PDB konvensional serta PDB Hijau
secara nyata menguntungkan untuk proyeksi tahun 2019
dan 2024, meskipun Bisnis seperti Biasa agak sedikit
menguntungkan untuk tahun 2015.
Survei di Jambi dan Sulawesi Tengah menjawab kebutuhan
untuk benar-benar memahami ketergantungan masyarakat
setempat pada jasa ekosistem dengan mengidentifikasikan
desa-desa yang terletak di ekosistem utama dari provinsiprovinsi ini. Tutupan hutan menurun secara drastis di
keduanya, sementara efek samping yang dihasilkan pada
mata pencaharian pedesaan tidak diketahui. Sebuah contoh
statistik yang kuat baik bagi rumah tangga yang dekat
dengan hutan maupun yang jauh dari hutan memberikan
wawasan dalam provinsi-provinsi yang sama yang saat
ini berada di bawah pengawasan untuk Studi Penilaian
Ekosistem Hutan. Di Jambi, sejumlah 576 rumah tangga
akan disurvei, sementara wilayah studi untuk Sulawesi
Tengah masih dipertimbangkan.
Survei
yang
dilaksanakan
di
antara 119 rumah
tangga di 16 desa di
Kalimantan Tengah
telah menunjukkan
bahwa 51,43% dari
pendapatan rumah
tangga dari desadesa yang terletak di
kawasan berhutan
bergantung
pada
sumber-sumber
non-tunai berbasis
ekosistem
yang
16
D es em b er 2014
UNOR CID
MENUJU TRANSISI EKONOMI HIJAU
Dana Iklim Hijau: Mekanisme pendanaan dan perkembangan terkini
Dana Iklim Hijau (GCF/Green Climate Fund) didirikan pada
sesi keenam belas dari Konferensi Para Pihak (CoP16) untuk
Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa
tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), yang diadakan di Cancun,
Meksiko, pada tahun 2010. Didirikan sebagai sebuah entitas
yang mengoperasikan mekanisme keuangan UNFCCC,
sesuai dengan Pasal 11 dari Konvensi ini. Dana ini diatur dan
diawasi oleh sebuah Dewan yang menerima bimbingan CoP
dan bertanggung jawab penuh atas keputusan pendanaan.
ini, menyatakan bahwa kapitalisasi ini adalah sebuah “tanda
membangun kepercayaan yang tidak diragukan lagi” di antara
pemerintahan, dan Christiana Figueres, Sekretaris Eksekutif
UNFCCC menggambarkannya sebagai “salah satu investasi
paling bijaksana di abad 21”.
Sumber daya yang dialokasikan untuk GCF akan berfungsi
sebagai pengganda guna membuka aliran dana dari sektor
swasta. Aliran investasi swasta penting untuk transisi ke masa
Dana
ini
memainkan
peran
kunci
dalam
Green Climate Fund pledges (million USD)
menyalurkan sumber daya
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
keuangan baru, tambahan,
United States
Japan
United Kingdom
memadai
dan
dapat
Germany
France
diprediksi untuk negaraSweden
Italy
negara
berkembang.
Canada
Norway
Dengan
mengejar
Australia
Spain
sebuah pendekatan yang
The Netherlands
South Korea
digerakkan oleh negara,
Switzerland
Finland
Dana ini mempromosikan
Denmark
Belgium
dan memperkuat manfaat
Austria
Mexico
bersama
lingkungan
Luxembourg
Peru
hidup, sosial, ekonomi,
Colombia
Czech Republic
dan pembangunan melalui
New Zealand
Panama
keterlibatan efektif dari
Monaco
Indonesia
lembaga dan pemangku
Mongolia
Liechtenstein
kepentingan terkait. Dana
ini – dapat diukur dan
Gambar 1: Janji untuk Dana Iklim Hijau dari 27 negara yang berkontribusi.
fleksibel – terus menerus
dipandu
oleh
proses
depan yang rendah emisi dan tahan iklim. Dana dialokasikan
pemantauan dan evaluasi. Dalam konteks pembangunan
pada keseimbangan 50 – 50 antara jendela adaptasi dan
berkelanjutan, ini mendukung perubahan paradigma menuju
mitigasi, taruhan utamanya adalah memastikan pendanaan
jalur pembangunan rendah emisi dan tahan iklim dengan
tidak akan meluap ke negara-negara berkembang yang lebih
memberikan dukungan kepada negara-negara berkembang
mampu dan tinggi emisi yang menyebabkan negara-negara
untuk membatasi atau mengurangi emisi gas rumah kaca
miskin, khususnya di wilayah Afrika, mengalami kekurangan
mereka, dengan mempertimbangkan kebutuhan negaraakses.
negara berkembang tersebut terutama yang rentan terhadap
efek samping dari perubahan iklim.
The First Pledging Conference (Konferensi Janji Pertama) dari
GCF diadakan di Berlin, Jerman pada tanggal 20 November
2014 menghasilkan USD 9,3 miliar, yang merupakan jumlah
terbesar yang dimobilisasi oleh masyarakat internasional
untuk sebuah mekanisme pendanaan iklim terdedikasi dalam
jangka waktu kurang dari lima bulan. Janji lebih lanjut dibuat
baru-baru ini pada CoP20 di Lima, Peru mengumpulkan
total janji kontribusi untuk Dana ini hingga ke jumlah
yang setara dengan USD 10,2 miliar, memungkinkan GCF
untuk memulai kegiatannya dalam mendukung Para Pihak
negara berkembang dari Konvensi. Janji-janji sejauh ini
telah dibuat oleh 27 negara, termasuk kontribusi dari enam
negara berkembang: Kolombia, Indonesia, Korea, Meksiko,
Mongolia, dan Panama (lihat Gambar 1 untuk janji oleh
negara-negara). Hela Cheikhrouhou, Direktur Eksekutif Dana
GCF dan REDD+
GCF telah mengembangkan rancangan model logika
dan kerangka kerja pengukuran kinerja untuk ex-post
(pengembalian aktual) pendanaan berbasis hasil REDD+,
yang sesuai dengan kerangka kerja Warsawa tentang
REDD+, yang dirancang selama CoP19 di Warsawa pada
bulan November 2013. Kerangka kerja pembayaran
berbasis hasil untuk REDD+ telah diakui sebagai dasar
yang berguna untuk menginformasikan pekerjaan lebih
lanjut pada GCF Results Management Framework (Kerangka
Kerja Pengelolaan Hasil Dana Iklim Hijau). GCF memainkan
peran kunci dalam mendorong badan pendanaan untuk
menyalurkan pendanaan berbasis hasil yang memadai dan
dapat diprediksi secara adil dan berimbang. Oleh karena
itu, Dana ini merupakan instrumen utama untuk pendanaan
inisiatif-inisiatif REDD+ yang meyakinkan.
17
D es em b er 2014
Inisiatif WWF di Kabupaten Kutai Barat dan
Kabupaten Mahakam Ulu
Aktif di Indonesia sejak tahun 1962,
WWF-Indonesia mengelola proyekproyek konservasi di 28 lokasi yang
tersebar di 17 provinsi. Misi utama
WWF adalah mempertahankan
keanekaragaman
hayati
dan
meningkatkan keberlanjutan jejak
manusia di lingkungan darat dan
laut. Deforestasi dan degradasi
hutan adalah isu-isu utama yang
harus diatasi.
WWF-Indonesia mendorong aksi melawan deforestasi dan
degradasi hutan yang konsisten dengan Program Iklim
Hutan (FCP) global WWF, yang bertujuan untuk menjamin
tercapainya Nol Deforestasi (ZND). Strategi yang digunakan
terletak pada penciptaan rencana aksi subnasional untuk
mempromosikan pelaksanaan kebijakan di tingkat nasional
dan internasional. Empat unsur utama membentuk tulang
punggung strategi ini, yaitu: peningkatan target dan
pendanaan REDD+; perluasan jangkauan program REDD+;
kebangkitan pengembangan kapasitas; dan integrasi
inisiatif-inisiatif REDD+ ke dalam agenda politik nasional dan
internasional.
Pendekatan Yurisdiksi pada REDD+:
Politik Lokal, WWF, dan Konvensi
Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan
Iklim (UNFCCC)
Sejalan dengan prinsip-prinsip panduan REDD+ — mitigasi
perubahan iklim, perlindungan keanekaragaman hayati,
kerangka pengaman mata pencaharian, rasa hormat
terhadap hak-hak masyarakat setempat dan masyarakat
adat, serta pendanaan yang adil dan efektif — WWF
beroperasi dalam kerjasama yang erat dengan para
aktor lokal, nasional, dan internasional dalam rangka
menyebarkan rekomendasi UNFCCC mengenai aksi
melawan deforestasi dan degradasi hutan. Pendekatan
REDD+ Yurisdiksi dan Bersarang (JNR/Jurisdictional and
Nested REDD+) telah diakui oleh WWF untuk pemenuhan
proyek-proyek
konservasinya.
Program-program
percontohan dilaksanakan dalam rangka menetapkan
sebuah jalur yang jelas untuk memverifikasi reduksi
emisi terkait hutan dan bertujuan untuk meningkatkan
kepercayaan diri para pembuat kebijakan, pendonor,
investor dalam REDD+, sementara berkontribusi bagi
peningkatan kegiatan REDD+.
Proyek Yurisdiksi Kabupaten Kutai Barat
dan Kabupaten Mahakam Ulu
WWF-Indonesia telah mengembangkan proyek-proyek
karbon hutan di bawah mekanisme REDD+. Sejumlah
proyek percontohan telah dilaksanakan dengan
tujuan untuk mendukung masyarakat adat setempat,
perusahaan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam
mencapai pedoman REDD+ di Indonesia.
Proyek WWF di Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten
Mahakam Ulu diluncurkan pada tahun 2010. Kedua
kabupaten ini dipilih karena lokasi ekologi strategis mereka
– di persimpangan taman nasional Kayan Mentarang dan
Betung Kerihun serta di sepanjang Sungai Mahakam
di Kalimantan Timur – dan karena tingginya pendorong
deforestasi di wilayah tersebut. Dengan demikian,
rencana aksi subnasional sementara dilaksanakan sesuai
dengan Pendekatan Yurisdiksi untuk REDD+. Perspektif
ini mengeksplorasi pengembangan kawasan konservasi
masyarakat dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat
di desa-desa terpencil di kedua kabupaten ini. Desa-desa
ini bekerja bersama-sama – dan berhasil – melindungi dan
mengamankan pengakuan pemerintah untuk penggunaan
hutan secara tradisional. Banyak pemangku kepentingan
mengambil bagian dalam program ini, termasuk
Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat, Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kutai Barat, masyarakat
setempat, perusahaan penebangan yang beroperasi secara
legal – terutama Sumalindo Unit II – serta Badan Kerjasama
Pembangunan Norwegia (NORAD), Fasilitas Kemitraan
Karbon Hutan (FCPF), dan organisasi masyarakat sipil.
Di antara prestasi penting adalah rencana aksi REDD+
yang dipimpin di tingkat kabupaten sebagai bagian dari
program pembangunan hijau untuk Kabupaten Kutai Barat,
termasuk identifikasi Kawasan Konservasi Masyarakat
(CCA/Community Conservation Areas) oleh masyarakat
setempat. Para penduduk desa telah diberdayakan untuk
menempa perjanjian baru dengan perusahaan pemegang
konsesi untuk memastikan akses yang berkelanjutan ke
kawasan ini. Lima desa telah merancang peraturan untuk
menilai dan memperoleh pengakuan pemerintah untuk
CCA mereka sendiri. Mengingat keberhasilan proyek di
Kutai Barat dan Mahakam Ulu, pendekatan serupa telah
dikembangkan, terutama di Jayapura, Papua.
Prestasi proyek percontohan Kutai Barat dan Mahakam
Ulu berfungsi sebagai sebuah contoh bagaimana REDD+
bekerja di tingkat tapak. Proyek ini menunjukkan bahwa
praktik-praktik penggunaan lahan yang lebih baik dapat
diterima dan dilaksanakan oleh berbagai aktor yang
terlibat. Program ini mampu menyediakan pemerintah
nasional dan setempat dengan hasil-hasil nyata dalam hal
implementasi proyek REDD+. Tujuan WWF adalah untuk
meningkatkan model Kutai Barat untuk implementasi luas
di seluruh Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut tentang
WWF-Indonesia, silakan kunjungi http://www.wwf.or.id/.
18
D es em b er 2014
UNOR CID
PROFIL MITRA STRATEGIS
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
masyarakat setempat Indonesia juga merupakan bagian
dari tindakan inti WALHI.
Majelis Umum WALHI merumuskan tujuan dan
menetapkan sebuah program empat tahun (20122016) untuk memaksimalkan hasil dari komitmennya
guna mencapai model pembangunan sosial yang
berkelanjutan dan dapat ditiru. Sembilan bidang
prioritas tindakan telah diidentifikasi, yaitu: pengelolaan
sumber daya alam (makanan, air, energi, hutan,
dan pertambangan); perencanaan tata ruang untuk
mengamankan ruang masyarakat yang didedikasikan
untuk mata pencaharian; perubahan iklim; tata kelola
kelembagaan internal dan eksternal; perlindungan hakhak rakyat; pariwisata berkelanjutan; penanggulangan
bencana; dan penghapusan konflik kepemilikan lahan
dan konflik terkait pesisir, wilayah laut, dan pulau-pulau
kecil. Program ini menggarisbawahi visi dan misi WALHI.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) adalah
organisasi lingkungan hidup nirlaba mandiri terbesar di
Indonesia. WALHI aktif di 27 provinsi di Indonesia. WALHI
mengumpulkan 479 organisasi yang berkomitmen untuk
secara aktif mempromosikan perubahan sosial – yaitu
pengembangan gaya hidup dan mata pencaharian yang
berkelanjutan melalui penguatan kedaulatan rakyat –
pada tingkat lokal, nasional, dan internasional. Pada
tingkat internasional, WALHI menjalankan kampanye
melalui jaringan lingkungan hidup Friends of the Earth
International (FoEI), yang menyediakan bagi WALHI
penghubung berharga dengan 75 organisasi akar rumput
anggota nasional di 70 negara yang berbeda. Jaringan
ini memberikan WALHI lebih banyak visibilitas dan
menyediakan dorongan untuk mengejar inisiatif-inisiatif
sosial dan lingkungan hidupnya.
Visi dan Misi
Visi WALHI adalah menghadirkan ketertiban sosial,
ekonomi dan politik yang adil dan demokratis yang dapat
menjamin hak-hak rakyat untuk sumber mata pencaharian
dan lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan. Misi
forum ini adalah:
1.Mengembangkan potensi kekuatan dan ketahanan
masyarakat,
2.Memulihkan mandat negara untuk menegakkan dan
melindungi kedaulatan rakyat,
3.Mendekonstruksi tata kelola ekonomi kapitalis global
yang menindas dan eksploitatif menuju ekonomi
berbasis masyarakat,
4.Membangun alternatif tatanan ekonomi dunia yang
baru, dan
5.Menghadirkan pengelolaan kebijakan sumber mata
pencaharian rakyat yang adil dan berkelanjutan.
Sejak tahun 1980, WALHI telah terlibat dalam mendorong
pelestarian lingkungan hidup di Indonesia, menjadikan
perlindungan hutan dan pengamanan keanekaragaman
hayati sebagai isu-isu prioritas. Menghentikan deforestasi
dan degradasi hutan, mempertahankan keanekaragaman
hayati, dan mengadvokasi model pembangunan yang
berkelanjutan merupakan tiga misi yang saling terkait
yang mendefinisikan tulang punggung strategi Forum
ini. WALHI bertujuan untuk mengatasi berbagai isu kritis,
termasuk perlindungan hutan, pengawasan kegiatan
pertambangan, pengelolaan air, mitigasi pendorong
polusi, pengelolaan utang luar negeri dan globalisasi
yang digerakkan oleh korporasi, pengamanan ruang
pesisir dan kelautan, dukungan pembuatan kebijakan
nasional dan reformasi hukum dalam domain lingkungan
hidup dan sosial serta implementasi tata kelola yang
kuat. Memastikan perwakilan hukum yang memadai bagi
Untuk mencapai misi di atas, WALHI bergantung pada
nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar. Oleh karena itu,
WALHI mengadvokasi penghormatan hak asasi manusia;
keadilan gender, antargenerasi, ekologis; demokrasi;
persaudaraan sosial; anti-kekerasan; dan keragaman,
sambil mengedepankan keterbukaan, kemandirian,
profesionalisme, keberlanjutan, dan kesukarelaan,
sebagai elemen inti dari suatu perilaku sosial teladan.
Untuk informasi lebih lanjut kunjungi http://www.walhi.
or.id/.
19
D es em b er 2014
Indonesia di CoP20 di Lima, Peru
Panelis dalam acara UN-REDD Programme“Looking Forward: REDD+ post 2015” (dari kiri ke kanan): Mario Boccucci, Kepala Sekretariat UNREDD Programme; Helen Clark, Administrator UNDP dan Ketua United Nations Development Group (UNDG); Achim Steiner, Direktur Eksekutif
UNEP dan Wakil Sekretaris Jenderal PBB; Prof. Ephraim Kamuntu, Menteri Air dan Lingkungan Hidup, Uganda; Maria Cristina Morales Palarea,
Menteri Lingkungan Hidup, Paraguay; Per Fredrik Pharo, Direktur Hutan dan Iklim Internasional Norwegia; Vicky Tauli-Corpuz, Pelapor Khusus
PBB untuk Hak-Hak Masyarakat Adat; dan Eduardo Rojas-Briales, Asisten Direktur Jenderal dan Kepala Departemen Kehutanan dari Food and
Agriculture Organization of the United Nations (FAO).
Konferensi Para Pihak ke-20 Konvensi Kerangka Kerja
Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim
(CoP20 UNFCCC) berlangsung di Lima, Peru antara 1 –12
Desember 2014. Salah satu tujuan utama konferensi ini
adalah untuk menghasilkan sebuah rancangan naskah
perjanjian internasional tentang reduksi emisi yang
diantisipasi akan diumumkan pada CoP21 UNFCCC di Paris,
Perancis. Terkait REDD+, khususnya, niat tersebut adalah
untuk mengatasi isu-isu spesifik yang belum diselesaikan
setelah rampungnya ‘buku aturan’ teknis REDD+ di CoP 19
tahun kemarin, dengan Kerangka Kerja Warsawa tentang
REDD+. UNORCID berpartisipasi dalam CoP20 dengan
pandangan untuk melanjutkan dan meningkatkan upayaupaya guna memperkuat dukungan sistem PBB bagi
REDD+ baik di Indonesia maupun di dalam menghubungkan
Indonesia dengan dunia.
Sebuah tema besar untuk diskusi seputar REDD+ pada saat
ini adalah kebutuhan untuk cara-cara mengomunikasikan
tujuan dan maknanya secara paling efektif dan menarik. Pada
tanggal 7 Desember, UNORCID, Code REDD+, BioREDD+,
Rainforest Alliance, dan Global Canopy Programme,
menyelenggarakan sebuah acara berjudul ‘Innovative
Approaches to Communicating REDD+ (Pendekatan Inovatif
untuk Mengomunikasikan REDD+)’. Setelah pidato kunci
oleh Pavan Sukhdev, Goodwill Ambassador UNEP; Heru
Prasetyo, Kepala BP REDD+ Indonesia, menjelaskan upayaupaya untuk melibatkan anak-anak dan pemuda Indonesia
pada topik REDD+, khususnya berfokus pada programprogram Sekolah Hijau REDD+ dan Duta Muda Hijau. Beliau
menyoroti isu-isu serupa di acara lain yang diselenggarakan
bersama Earth Child Institute (ECI), UNORCID dan berbagai
mitra lainnya yang berjudul ‘How does Article 6 contribute to
the design and implementation of the 2015 climate change
agreement? (Bagaimana Pasal 6 berkontribusi pada
perancangan dan pelaksanaan perjanjian perubahan iklim
2015?)’. Menindaklanjuti acara ini, ECI dan UNORCID telah
berkolaborasi dalam memproduksi sebuah artikel majalah
UNFCCC Outreach yang menekankan hubungan antara
anak-anak, pemuda, dan hutan. Sebuah kelompok lain yang
keterlibatannya sama penting untuk keberhasilan REDD+
adalah wanita. Dalam sebuah wawancara dengan UNFCCC
Climate Change Studio, Heru Prasetyo menjelaskan upayaupaya Indonesia untuk mengejar pengarusutamaan gender
dalam REDD+; video ini ditampilkan pada Hari Gender
(9 Desember) dan tersedia di situs web UNFCCC(http://
climatechange-tv.rtcc.org/2014/12/04/cop20-heru-prasetyominister-of-indonesia/).
20
D es em b er 2014
UNOR CID
INISIATIF IKLIM INTERNASIONAL
Inovasi adalah topik yang banyak dibahas tidak hanya
terkait komunikasi REDD+. Berbicara pada acara One UN
(Satu PBB), Satya Tripathi, Direktur UNORCID, menyoroti
pentingnya “Data, Knowledge Management and Innovation
(Data, Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi)”. Dua contoh
yang disorot oleh beliau adalah sistem peringatan dini
kebakaran berbasis iklim, dan studi Penilaian Ekosistem
Hutan yang sedang berlangsung. Panelis lainnya mewakili
berbagai badan PBB: UNFPA, UNIDO, IFAD, UNU, UNFCCC
CTCN dan UK Natural Environment Research Council atas
nama UNESCO.
Berbagai topik terkait tata kelola REDD+ adalah fokus
dari beberapa acara tambahan, banyak di antaranya
berusaha menyoroti dan berbagi beragam pengalaman
dari negara-negara, mengingat kemajuan substansial yang
telah mereka buat dalam fase Kesiapan REDD+ mereka.
Pendekatan Yurisdiksi, dan pengalaman sebelas provinsi
prioritas Indonesia, adalah fokus dari kontribusi Heru
Prasetyo untuk acara yang diselenggarakan oleh Center
for International Forestry Research (CIFOR) dan mitra
lainnya yang berjudul “REDD+ emerging: What we can learn
from subnational initiatives (Munculnya REDD+: Apa yang
dapat kita pelajari dari inisiatif subnasional)”. Dengan
Pemantauan Hutan Berbasis Masyarakat (CBFM/Community
Based Forest Monitoring) semakin terlihat sebagai sarana
yang menjanjikan untuk meningkatkan keterlibatan
masyarakat dan masyarakat adat dalam sistem pemantauan
hutan nasional dan REDD+, “CBFM Networking Reception
and the Official Launch of the “Forest Compass” Website
(Resepsi Jaringan CBFM dan Peluncuran Resmi Situs
Web “Kompas Hutan”)” diselenggarakan bersama oleh
Global Canopy Programme, UNORCID, WWF, the Institute
for Global Environmental Strategies (IGES),dan Tebtebba.
Acara ini melibatkan upaya interaktif dan kolaboratif
untuk menampilkan, mengusulkan, dan membahas
potensi pendekatan dalam meningkatkan penggunaan
data masyarakat pada pelaporan REDD+ internasional
dan nasional. UNORCID berkolaborasi lebih lanjut dengan
Global Canopy Programme untuk menyelenggarakan
acara peluncuran buku terbaru dalam seri kedua ‘Buku
Kecil REDD+’, ‘’Little Book on Legal Frameworks for REDD+
(Buku Kecil Kerangka Hukum untuk REDD+)”. Presentasi
disajikan oleh para ahli dari GIZ, Ludovino Lopes Lawyers,
the Centre for International Environmental Law, serta Heru
Prasetyo dan Satya Tripathi.
Menggarisbawahi kebutuhan untuk menempatkan REDD+
di dalam kerangka kerja yang lebih luas dari pengelolaan
lanskap berkelanjutan, Heru Prasetyo memberikan
presentasi dalam sebuah resepsi yang diselenggarakan
oleh Conservation International pada topik “The Future of
REDD+: Opportunities for Anchoring REDD+ in the Landscape
Approach (Masa Depan REDD+: Peluang untuk Melandaskan
REDD+ dalam Pendekatan Lanskap)”. Orientasi untuk
masa depan serupa adalah fokus dari sebuah acara yang
berjudul “Looking forward: REDD+ post 2015 (Melihat ke
depan: REDD+ setelah 2015)”. Diselenggarakan oleh UNREDD Programme dan dimoderatori oleh Helen Clark,
Administrator UNDP dan Ketua United Nations Development
Group, acara ini menampilkan berbagai perspektif dari
seluruh dunia. The Global Commission on the Economy
and Environment (Komisi Global Ekonomi dan Lingkungan
Hidup) menyelenggarakan sebuah acara untuk membahas
implikasi dari ‘New Climate Economy Report (Laporan
Ekonomi Iklim Baru)’-nya. Indonesia merupakan salah
satu dari tujuh negara komisi untuk laporan ini, dan Heru
Prasetyo mewakili Pemerintah Indonesia pada panel di acara
ini yang berjudul “Building better cities, land use, and energy
systems through a New Climate Economy (Membangun
kota, penggunaan lahan, dan sistem energi yang lebih
baik melalui Ekonomi Iklim Baru)“ bersama dengan Felipe
Calderon, Mantan Presiden Meksiko dan Ketua Komisi
Global Ekonomi dan Iklim; dan Lord Nicholas Stern, I.G.
Patel Ketua Ekonomi dan Pemerintahan, London School of
Economics, dan Ketua Bersama Komisi Global Ekonomi dan
Iklim, selain panelis dari enam negara komisi lainnya yang
adalah: Ed Davey, Sekretaris Negara Inggris untuk Energi
dan Perubahan Iklim; Gabriel Vallejo, Menteri Lingkungan
Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan Kolombia; Åsa
Romson, Wakil Perdana Menteri Swedia; Ato Kare Chawicha,
Menteri Negara Sektor Lingkungan Hidup Ethiopia; dan
Per Pharo, Direktur Inisiatif Iklim dan Hutan Internasional
Pemerintah Norwegia.
Pada tanggal 10 Desember, BP REDD+ menyelenggarakan
sebuah acara makan malam tingkat tinggi yang berjudul
“REDD+ in Indonesia: Forests at the Heart of a Green Economy
(REDD+ di Indonesia: Hutan di Jantung Ekonomi Hijau)” di
Hotel Sheraton, Lima. Makan malam ini mengumpulkan
lebih dari 200 pemangku kepentingan REDD+ dengan tujuan
berbagi visi Indonesia tentang REDD+ dan pengalaman
Indonesia dengan REDD+; serta untuk menegaskan
kemitraan yang telah begitu berharga dalam memungkinkan
kemajuan yang cukup besar tersebut. Setelah pidato
pembuka Heru Prasetyo, pidato disampaikan oleh Jose
Antonio Galdames, Sekretaris Negara Lingkungan Hidup,
Republik Honduras; Achim Steiner, Direktur Eksekutif
UNEP; Maria Helena Semedo, Deputi Direktur Jenderal FAO
PBB; Pavan Sukhdev, Goodwill Ambassador UNEP; Andrew
Mitchell, Direktur Eksekutif Global Canopy Programme; dan
Satya Tripathi, Direktur UNORCID.
21
D es em b er 2014
Sesi Ketiga Pleno Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES –
Platform Antar pemerintah tentang Keanekaragaman
Hayati dan Jasa Ekosistem)
Bonn, Nordrhein-Westfalen, 12-17 Januari 2015
Sesi ketiga pleno Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem
Services (IPBES) akan meninjau kemajuan yang dibuat pada program kerja yang diadopsi IPBES untuk 2014 – 2018, termasuk
anggaran terkait dan pengaturan kelembagaan untuk pelaksanaannya. Selain itu, sesi ketiga pleno IPBES ini akan memilih anggota
Panel Pakar Multidisiplin (MEP/the Multidisciplinary Expert Panel) berdasarkan nominasi yang diterima dari pemerintah. Acara ini
akan didahului oleh konsultasi dan hari pemangku kepentingan pada tanggal 10-11 Januari 2015.
Informasi lebih lanjut dapat ditemukan di http://www.ipbes.net/
Pertemuan kedua dari Intergovernmental Ad Hoc Expert Group on the International Arrangement
on Forests (AHEG2) (Kelompok Ahli Ad Hoc Antar Pemerintah tentang Pengaturan Internasional
tentang Hutan)
New York, AS, 12-16 Januari 2015
Ad Hoc Expert Group to the UN Forum on Forests (UNFF) (Kelompok Ahli Ad Hoc untuk Forum PBB tentang Hutan) akan
mengadakan pertemuan kedua-nya (AHEG2) untuk meninjau Pengaturan Internasional tentang Hutan (IAF/International
Arrangement on Forests). Hasil yang diharapkan dari AHEG2 mencakup rekomendasi tentang IAF setelah 2015 berdasarkan
masukan dari pemangku kepentingan dan tinjauan independen dari program kerja multi-tahun IAF. Untuk memudahkan
pekerjaannya, AHEG2 akan mempertimbangkan masukan tentang masa depan IAF yang diberikan oleh Negara-Negara anggota
dan pemangku kepentingan lainnya, sejauh masukan tersebut diterima sebelum 5 Desember 2014.
Informasi lebih lanjut dapat ditemukan di http://www.un.org/esa/forests/adhoc.html
Pertemuan Tahunan Forum Ekonomi Dunia 2015
Davos-Klosters, Swiss 21-24 Januari 2015
Kompleksitas, kerapuhan, dan ketidakpastian berpotensi mengakhiri era integrasi ekonomi dan kemitraan internasional yang
dimulai pada tahun 1989. Pertemuan Tahunan Forum Ekonomi Dunia mempertemukan para pemimpin global dari seluruh bisnis,
pemerintah, organisasi internasional, akademisi, dan masyarakat sipil di Davos untuk dialog strategis yang memetakan transformasi
kunci yang membentuk kembali dunia. Perubahan iklim dan lingkungan hidup muncul dalam sejumlah dialog termasuk Climate
entrepreneurship: Leading the Climate Charge (Kewirausahaan iklim: Memimpin Perubahan Iklim) (22/01) yang akan membahas
bagaimana para pembuat kebijakan di sektor bisnis menggunakan teknologi iklim, harga karbon, dan rantai pasokan hijau untuk
menata ulang perang terhadap perubahan iklim, Closing the climate Deal (Menutup kesepakatan iklim) (22/01) tentang bagaimana
sebuah kesepakatan iklim global yang komprehensif dapat tercapai, dan Climate and Poverty: Making an Impact on Climate Change and
Extreme Poverty (Iklim dan Kemiskinan: Membuat Dampak pada Perubahan Iklim dan Kemiskinan Ekstrim) (23/01) untuk membahas
sumber daya dan komitmen yang dibutuhkan sekarang untuk mengatasi tantangan ganda perubahan iklim dan kemiskinan ekstrim.
Informasi lebih lanjut dapat ditemukan di http://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2015
Seri Dialog UNORCID: Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dalam konteks implementasi REDD+
di Indonesia
Papua Room, Lantai 7, Menara Thamrin Building, Jakarta, 28 Januari 2015
Sebagai salah satu negara dengan areal hutan yang paling luas di dunia, hutan
Indonesia adalah penting tidak hanya untuk pembangunan ekonomi nasional dan mata
pencaharian masyarakat setempat, tetapi juga untuk fungsi sistem lingkungan hidup global. Dengan latar belakang ini, pembentukan
Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di tingkat lokal sebagai badan pengelolaan permanen, sangatlah penting untuk mempromosikan
tata kelola hutan dan mendukung upaya-upaya lokal menuju pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, mitigasi perubahan iklim
(termasuk REDD+) dan adaptasi serta pelestarian keanekaragaman hayati. Acara seri dialog ini yang diselenggarakan bersama oleh
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) dan UNORCID akan memberikan perkembangan terkini tentang
kemajuan pengembangan KPH dan manfaatnya untuk membangun arsitektur REDD+ subnasional serta untuk berbagi informasi
tentang pengalaman dan kegiatan terkini para pemangku kepentingan dalam mendukung pengembangan KPH di dalam kerangka
kerja REDD+.
Informasi lebih lanjut dapat ditemukan di http://www.unorcid.org/index.php/events-menu/upcoming-meetings/357-fmus
22
D es em b er 2014
UNOR CID
PERTEMUAN DAN ACARA MENDATANG
KTT Pembangunan Berkelanjutan Delhi ke-15: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan
menangani perubahan iklim
New Delhi, India, 5–7 Februari 2015
Sejak tahun 2001, The Energy and Resources Institute (TERI), menyelenggarakan KTT Pembangunan Berkelanjutan Delhi
(DSDS/Delhi Sustainable Development Summit) tahunan, sebuah platform internasional untuk memfasilitasi pertukaran
pengetahuan tentang semua aspek pembangunan berkelanjutan. Selama empat belas tahun terakhir, TERI telah muncul
sebagai salah satu forum terkemuka tentang isu-isu terkait keberlanjutan global. Kegiatan unggulan TERI ini menyatukan
berbagai Kepala Negara dan Pemerintahan, para pemimpin pemikiran, pembuat kebijakan, dan yang terbaik dari industri
dan akademisi untuk membicarakan segudang isu. “Sustainable Development Goals and Dealing with Climate Change (Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan dan Menangani Perubahan Iklim)” telah diidentifikasi sebagai tema untuk edisi ke-15 dari KTT
ini, yang akan berlangsung pada tanggal 5-7 Februari 2015.
Informasi lebih lanjut dapat ditemukan di http://dsds.teriin.org/2015/
Ekonomi Opsi Mitigasi Perubahan Iklim di Sektor Kehutanan
Virtual, 6-27 Februari 2015
The Food and Agriculture Organization of the UN
(FAO)akan kembali mengadakan konferensi online
untuk membahas biaya dan manfaat dari berbagai
opsi mitigasi perubahan iklim di sektor kehutanan
termasuk REDD+, bangunan hijau, dan promosi
bioenergi. Konferensi ini akan diselenggarakan dengan dua tema: ‘climate change mitigation through forest management
interventions (mitigasi perubahan iklim melalui intervensi pengelolaan hutan)’, dan ‘climate change mitigation through improved
wood utilization (mitigasi perubahan iklim melalui peningkatan pemanfaatan kayu)’. Diskusi online ini akan berlangsung pada
tanggal 6-27 Februari 2015.
Informasi lebih lanjut dapat ditemukan di http://www.fao.org/forestry/cc-mitigation-economics/en/
KTT Sektor Swasta: “Tropical Landscapes: A Global Investment Opportunity (Lanskap Tropis:
Sebuah Peluang Investasi Global)”
Jakarta, Indonesia, 9-10 Februari 2015
Berinvestasi dalam ekonomi hijau, berarti berinvestasi di masa
depan – yang melibatkan baik pemerintah maupun sektor
swasta. Hal ini mengharuskan pemerintah untuk menciptakan
lingkungan bisnis di mana peluang bisnis yang memungkinkan
transisi ekonomi hijau yang kompetitif dibandingkan dengan
yang konvensional. KTT sektor swasta ini akan diselenggarakan
di Jakarta, Indonesia – dilaksanakan bersama oleh Pemerintah Indonesia dan Sistem PBB – dirancang untuk memungkinkan dan
menghasilkan ruang bagi para pemimpin sektor bisnis utama dalam mengeksplorasi dan terlibat di peluang spektakuler yang
ditawarkan oleh Transisi Ekonomi Hijau Indonesia. KTT ini diharapkan dapat memberikan masukan nyata bagi para pembuat kebijakan
serta memberikan dorongan untuk inisiatif-inisiatif mitigasi perubahan iklim, terutama solusi yang paling cepat, tersedia, dan kuat.
Informasi lebih lanjut dapat ditemukan di http://www.unorcid.org/index.php/events-menu/upcoming-meetings/313-private-sectorsummit
23
D es em b er 2014
Dipublikasikan oleh United Nations Office for REDD+ Coordination in Indonesia (UNORCID)
Menara Thamrin Building, Lantai 5, Kav. 3, Jl. MH Thamrin PO Box 2338 Jakarta 10250 Indonesia
Email: newsletter@unorcid.org, Website: www.unorcid.org
www.facebook.com/unorcidjakarta
@UNORCID
24
D es em b er 2014

redd+ indonesia newsletter - United Nations in Indonesia

Transcription

Similar documents

PDF, 6.07MB

Analisis Lintas Sektor untuk Kerangka Hukum dan Kebijakan yang

Laporan WWF Hutan-Hutan yang Hidup, BaB 3

KONSERVASI HUTAN GAMBUT BERBAK

Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan

Free, Prior, and Informed Consent dalam REDD+

15 keragaman ekosistem tropika

(srap) redd+ kalimantan barat

konteks reDD+ di indonesia - Center for International Forestry

Indeks Tata Kelola Hutan, Lahan, dan REDD+ 2012 di Indonesia

HUBUNGAN IKLIM ORGANISASI DENGAN KEPUASAN KERJA

Panduan Ilmiah untuk Skeptisisme Pemanasan

ALAM SUMATERA, edisi MARET 2013

Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indonesia 2015: Versi

Buku Kecil Pendorong Besar Deforestasi

FIRST CENSUS OF mARINE LIFE 2010 HIGHLIGHTS OF A

mendesain pengelolaan sumber daya laut pesisir dan pulau

Mengamankan Hutan Mengamankan Hak

(CSR) Bidang Lingkungan - Kementerian Lingkungan Hidup

Mengeksplorasi keanekaragaman hayati, lingkungan dan

Analisa konflik: sektor kehutanan di Indonesia 1997

prioritas geografi keanekaragaman hayati laut