ebook BB Pelatihan UPS Tahun4

Transcription

PNPM MANDIRI | PERKOTAAN
Media Bantu
Pemetaan Swadaya
1
Media Bantu
Kelengkapan Data PS Sebagai bahan Pendukung
8
Media Bantu
Peta Wilayah, Peta Sebaran
9
Media Bantu
Perencanaan Masyarakat
21
Bahan Bacaan
PJM Pronangkis; Perencanaan partisipatif
23
Bahan Bacaan
MDGs dan KSM Sosial
43
Bahan Bacaan
Strategi Pengembangan KSM Sosial Membaca Contoh Hasil
SWOT ; Potensi, Tantangan dan Peluang KSM
Bahan Bacaan
59
Pelayanan Yang Efektif Bagaimana KSM Sosial
Mewujudkannya?
64
Bahan Bacaan
Media Warga Sebagai Media Komunikasi Program
83
Bahan Bacaan
OJT Pengelolaan Media Warga Kegiatan Sosial
(Digunakan Fasilitator untuk Penguatan UPS)
103
Bahan Bacaan
Kebijakan Perlindungan Sosial Bagi Kelompok Rentan
111
Lembar Kerja 1
Pelatihan Berkelanjutan
118
Lembar Kerja 2
Sekolah Master Anak Jalanan
120
Lembar Kerja 3
Modul 4 Jaminan Sosial : Memberi Kail
124
Bahan Bacaan
POB
126
Bahan Bacaan
Perlindungan Sosial
161
Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 4
i
ii
PEMETAAN SWADAYA
0
1
Pemetaan Swadaya

Merupakan proses identifikasi masalah
(kebutuhan) yang saling terkait dengan
refleksi kemiskinan, sehingga terjadi refleksi
± kajian ± refleksi.
Kegiatan dalam PS
Menggali informasi , kondisi nyata dari
masalah ± masalah yang diidentifikasi
bersama
9 Mengkaji, proses analisa kritis terhadap
informasi dan fakta yang sudah didapatkan
9 Merumuskan masalah, masalah yang sudah
didapat dikelompokkan dan dianalisa
hubungan sebab akibatnya.
9
2
Mengapa disebut Swadaya?

Pengertian swadaya, bahwa semua proses
penggalian informasi, analisa dan perumusan
masalah dilakukan oleh masyarakat .
masyarakatlah yang menjadi peneliti bagi
dirinya sendiri melalui diskusi ± diskusi warga ,
³RUDQJOXDU´KDQ\DODKVHEDJDL)DVLOLWDWRU
masyarakatlah yang menjadi aktor utama
pembangunan, sesuai dengan prinsip
pembangunan partisipatif
Mengapa Masyarakat penting untuk
Meneliti sendiri ?

Wujud tanggungjawab sosial sebagai manusia
Penghargaan terhadap manusia yang merdeka
untuk menentukan nasibnya sendiri
Kesempatan untuk saling berbagi pengetahuan
dan informasi
Meminimalkan bias ± bias dalam penelitian,
NDUHQDµRUDQJOXDU¶GDODPPHQHOLWLVHULQJNDOL
melihat dan mengkaji berdasarkan sudut
pandangnya yang belum tentu sesuai dengan
sudut pandang masyarakat.
0
3
Bias orang luar dalam memahami
kemiskinan

Bias musim, kajian dilakukan hanya pada musim tertentu
Bias tempat/lokasi,kajian dilakukan hanya di lokasi-lokasi
yang mudah terjangkau
Bias tokoh,kajian dilakukan hanya dengan tokoh
masyarakat
Bias gender,kajian dilakukan hanya dengan kelompok
laki laki saja atau perempuan saja
Bias profesi, kecenderungan untuk memahami
masyarakat dari aspek profesi peneliti
Bias lainnya????
Pembelajaran Nilai dalam PS
Melalui kegiatan yang dilakukan bersama,
diharapkan :
Tumbuh saling menghargai
Saling mengerti
Saling berbagi pengetahuan dan informasi
Saling peduli terhadap permasalahan
pihak lain
4
Topik Kajian dan Penggalian
Informasi

Topik kajian dalam pemetaan swadaya
didasarkan kepada masalah ± masalah
yang muncul dalam refleksi kemiskinan
(dilihat dari hasil pohon persoalan
kemiskinan).
KEMISKINAN
Kajian Kkdan
Jiwa Miskin
(daftar dan
profil)
Cari kerja sulit
Masalah Sosial
Masalah
ekonomi
Tidak punya
pekerjaan
Tidak punya
penghasilan
Tidak ada
peluang
Biaya
pendidikan tinggi
Kebijakan
LEVEL 3
Pendidikan
rendah
Kajian
peraturan
dan
program
Masalah
politik
Tidak punya
keterampilan
Kemiskinan
Kurang
dipercaya
Malas
Frustrasi
(apatis)
Masalah
Perilaku
Percaya miskin =
nasib
LEVEL 4
Kajian masalah
sosial, ekonomi
dan lingkungan
Tidak ada
informasi
Masalah
Akses
informasi
LEVEL 2
Kajian
Kelembagaan
Lembaga/pengambil
keputusan tidak mampu
menegakkan keadilan.
Menipisnya kepedulian
Meningkatnya keserakahan
Lunturnya nilai nilai kemanusiaan
Refleksi
kepemimpinan
LEVEL 1
Masalah Perilaku
(akar masalah)
0
5
Keluaran yang Diharapkan
Adanya data ± data dan rumusan permasalahan warga miskin
menyangkut permasalahan sosial , ekonomi dan lingkungan.
Adanya daftar KK dan jiwa miskin serta permasalahan yang khusus
dari masing ± masing jiwa.
Adanya peta wilayah, peta sebaran warga miskin dan peta ± peta
topikal (kesehatan, pendidikan, sarana ± prasarana lingkungan, dan
sebagainya sesuai kebutuhan).
Adanya kriteria kepemimpinan yang disepakati oleh masyarakat
VHEDJDLGDVDUEDJLSHPLOLKDQDQJJRWD´%DGDQ.HVZDGD\DDQ
0DV\DUDNDW´
Teridentifikasinya lembaga pengambil keputusan untuk
penanggulangan kemiskinan di tingkat Kelurahan/Desa , yang
sesuai dengan kriteria BKM ± P2KP
Adanya kebutuhan masyarakat terhadap lembaga untuk
penanggulangan kemiskinan yang demokratis.
Adanya daftar potensi untuk pemecahan masalah ± masalah sosial,
ekonomi dan lingkungan.

Manfaat :

Bagi masyarakat : merupakan proses belajar
dan penyadaran tentang keadaan kehidupan dan
lingkungan yangmereka hadapi, sehingga
diharapkan tumbuh kepedulian terhadap warga
sekitar dan mencari jalan keluar dari keadaan ±
keadaan yang dianggap mengganggu ( masalah)
%DJLµRUDQJOXDU¶PHUXSDNDQSURVHVEHODMDU
dan penyadaran dalam memahami keadaan
masyarakat, dan mendapatkan dukungan
terhadap program yang dikembangkan.
6
Terima Kasih
0
7
8
Contoh: Peta Wilayah (Peta Dasar)
Contoh: Peta Sebaran Rumah Warga Miskin
9
Total
Jumlah
penderita
Penderita
Jenis Penyakit
Laki-laki
Perempuan
Bayi
Balita
TB (batuk berdarah)
12
15
14
20
61
DB (Demam Berdarah)
40
35
16
27
118
Diare
Malaria
Kurang gizi
Penyakit lainnya
khusus perempuan
Kanker rahim
Kanker payudara
Pendarahan ketika
melahirkan
lainnya
10
Jumlah
penduduk
Contoh: Bagan Alir Pendapatan dan Pengeluaran Keluarga
Cermati setiap jenis pengeluaran apakah ada pengeluaran-pengeluaran yang sebenarnya
tidak terlalu penting tapi seringkali menjadi bagian yang dianggap penting (misal : jajan
anak-anak yang berlebihan dan lainnya). Apabila ada fenomena bahwa mereka cenderung
boros, ajaklah peserta untuk merefleksikan kerugian-kerugian yang diderita akibat boros.
Tanyakan kepada peserta jenis-jenis mata pencaharian atau pekerjaan yang mereka miliki,
terutama untuk warga miskin, laki-laki dan perempuan. Mintalah mereka untuk
menuliskannya dalam kartu-kartu, satu kartu untuk satu jenis pekerjaan.
Bahaslah bersama peserta, mana pekerjaan-pekerjaan masyarakat yang paling utama
(biasanya kriterianya adalah yang paling banyak menghasilkan atau paling banyak
dilakukan).
Kelompokkan berbagai tipologi pekerjaan tersebut, misal: usaha dagang, tukang becak,
buruh dan sebagainya. Kemudian ajak mereka untuk membandingkan pekerjaan mana yang
paling banyak dilakukan oleh warga miskin. Buatlah tabel untuk memudahkan. Identifikasi
juga warga miskin yang tidak punya pekerjaan (menganggur), jumlah dihitung berdasarkan
usia produktif (18-55 th)
11
Jenis Pekerjaan
Jumlah
Laki-laki
Usaha Dagang
Tukang bakso
Jamu gendong
Dsb
Tukang Becak
Nelayan
Dsb
Penganguran
Jumlah
12
Perempuan
Cermati apakah ada perbedaan pandangan antara laki-laki dan perempuan mengenai peran
perempuan dan laki-laki dalam mencari nafkah keluarga. Seringkali pandangan laki-laki dan
perempuan berbeda, sehingga di dalam diskusi ini mereka bisa saling memahami cara
pandang masing-masing. Pekerjaan-pekerjaan domestik seringkali tidak dihitung secara
ekonomis, padahal pekerjaan ini cukup berat dan menyita waktu. Cobalah bandingkan
apabila waktu untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga tersebut dipakai untuk mencari
nafkah dan mereka harus membayar pembantu rumah tangga untuk mengerjakan
pekerjaan tersebut.
Gunakan matrik seperti contoh di samping ini untuk memudahkan. Identifikasi persoalan
yang berbeda yang dialami perempuan dan laki-laki.
13
Contoh
Diagram Jenis Penyakit dan jumlah penderita
Contoh
Diagram Penyakit Khusus Perempuan dan jumlah penderita dan Grafik Tingkat Kematian
Ibu Hamil/melahirkan
14
Contoh
Kajian Lembaga Kesehatan
15
Contoh Hasil PS Pendidikan
16
17
Tingkat Pendidikan
Laki-Laki
(miskin)
Perempuan
(miskin)
Jumlah
Jumlah
Penduduk
miskin
Tidak Pernah
sekolah
Putus Sekoklah
Dasar
Lulus SD
Putus SLTP
Lulus SLTP
Putus SLTA
Lulus SLTA
Lulus Perguruan
Tinggi
Jumlah angka partisipasi
sekolah
L
P
SD
SLTP
18
Jumlah anak usia sekolah
9 tahun (7-15 th)
19
Contoh
Kajian Lembaga Pendidikan
20
Tabel 3.3 PERENCANAAN MASYARAKAT TAHUN 2009-2011 WIL-2 (WB)
JENIS KEGIATAN PRONANGKIS
VOLUME KEGIATAN
TH. 2009
TH. 2010
TH. 2011
Jalan
meter
10,234,443
10,803,506
5,729,054
Drainase
Jembatan
meter
meter
1,756,596
362,536
1,417,227
304,136
1,014,689
59,928
Perumahan
MCK
unit
unit
75,182
191,065
77,602
80,623
36,014
21,015
TPA/Gerobak Sampah
unit
80,353
53,821
16,051
Air Bersih
Penerangan Umum
meter
unit
595,135
78,480
656,065
48,078
238,712
26,590
Sarana Pendidikan
Irigasi
Sarana Kesehatan
unit
meter
unit
42,890
519,698
18,751
22,743
359,948
112,976
4,632
152,961
3,209
Sarana Perdagangan
unit
4,905
11,335
2,455
Saluran Pembuangan Limbah
meter
324,977
436,844
42,663
Tambatan Perahu
Infrastruktur lannya
Santunan Sosial/Hibah
unit
unit/mtr
orang
28,342
354,473
161,763
72,897
532,600
121,141
8,638
179,677
66,478
Peningkatan SDM
Beasiswa
orang
orang
715,213
205,080
674,240
145,506
195,758
61,433
Peningkatan Kesehatan
Sosial Lainnya
Pinjaman Bergulir
orang
orang
orang
670,580
839,458
470,997
510,847
768,844
405,454
179,963
259,992
150,305
Selain itu pertimbangan aspek jumlah penerima manfaat menjadi salah satu
faktor yang turut menentukan dalam penetapan prioritas kegiatan oleh
masyarakat. Pada bidang sosial, perencanaan masyarakat lebih banyak terfokus pada
kegiatan yang terkait dengan peningkatan kesehatan; seperti bantuan pengobatan dan
perbaikan gizi balita serta kegiatan yang terkait dengan peningkatan keterampilan
(pelatihan) yang dimaksudkan untuk membuka peluang usaha bagi keluarga
miskin.
Seluruh volume jenis kegiatan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Ini berarti
kegiatan-kegiatan yang sudah direalisasikan mampu mengurangi permasalahan yang ada
di masyarakat. Range prosentase penurunan perencanaan masyarakat tahun 2011
terhadap perencanaan tahun 2009 berada pada kisaran 42% hingga 89%. Pada tahun
2009 perencanaan kegiatan jalan mencapai 10,234 km dan di tahun 2011 sudah turun
menjadi 5,729 km atau persentase penurunan sebesar 44%, sedangkan untuk
21
perencanaan drainase dari 1.756 km menjadi 1.014 km atau mengalami penurunan
sebesar 42,2%. Jumlah volume kegiatan yang mengalami banyak penurunan (>80%)
adalah pembangunan jembatan, MCK, TPA/gerobak sampah, sarana pendidikan, sarana
kesehatan, saluran pembuangan limbah. Penurunan volume kegiatan sosial berada pada
kisaran 58%-73%, sementara untuk kegiatan pinjaman bergulir 68%.
REALISASI KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
TAHUN 2009-2011, WILAYAH-2 (WB)
JENIS KEGIATAN
Jalan
Drainase
Jembatan
Perumahan
MCK
TPA/Gerobak Sampah
Air Bersih
Penerangan Umum
Sarana Pendidikan
Irigasi
Sarana Kesehatan
Sarana Perdagangan
Saluran Pembuangan Limbah
Tambatan Perahu
Infrastruktur Lainnya
Santunan Sosial/Hibah
Peningkatan SDM
Beasiswa
Peningkatan Kesehatan
Sosial lainnya
Pinjaman Bergulir
satuan
meter
meter
meter
unit
unit
unit
meter
unit
unit
meter
unit
unit
meter
unit
unit/m
orang
orang
orang
orang
orang
orang
VOLUME (TH 2009-2011)
PRENCANAAN
REALISASI
26,767,003
4,188,512
726,599
188,798
292,703
150,225
1,489,911
153,148
70,265
1,032,608
134,936
18,695
804,484
109,876
1,066,749
349,382
1,585,211
412,019
1,361,390
1,868,295
1,026,756
Sumber : SIM PNPM Perkotaan, status 29-Feb-2012
22
4,863,896
2,038,488
39,431
27,678
21,717
9,145
243,077
14,399
2,488
57,690
689
178
161,100
231
36,278
78,263
276,922
91,879
387,249
265,709
269,778
%
18.2%
48.7%
5.4%
14.7%
7.4%
6.1%
16.3%
9.4%
3.5%
5.6%
0.5%
1.0%
20.0%
0.2%
3.4%
22.4%
17.5%
22.3%
28.4%
14.2%
26.3%
PJM Pronangkis; Perencanaan Partisipatif
Proses perencanaan dan pengambilan keputusan dalam program pembangunan seringkali
dilakukan dari atas ke bawah (top down). Masyarakat seringkali diikutkan tanpa diberikan
pilihan dan kesempatan untuk memberikan masukan atau peranan. Hal ini disebabkan
adanya anggapan bahwa terhadap masyarakat, masyarakat tidak mempunyai kemampuan
untuk menganalisa kondisi dan merumuskan persoalan serta kebutuhan ± kebutuhannya.
Dalam hal ini masyarakt ditempatkan pada posisi objek pembangunan, program yang
dilakukan dengan pendekatan dari atas ke bawah (top down) seringkali tidak berhasil dan
kurang memberi manfaat, karena masyarakat kurang terlibat, sehingga mereka merasa
kurang bertanggungjawab terhadap program dan keberhasilannya.
Dari kondisi ini, pendekatan dikembangkan dengan menempatkan masyarakat sebagai pihak
utama atau subjek pembangunan. Pendekatan ini lebih bersifak memberdayakan
masyarakat dimana pengalaman dan pengetahuan masyarakat tentang keberadaannya
yang sangat luas dan berguna serta kemauan mereka untuk menjadi lebih baik.
Proses ini bertitik tolak untuk memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf
hidupnya, menggunakan dan mengakses sumberdaya sebaik mungkin baik sumberdaya dari
luar maupun sumber daya yang ada di wilayahnya sendiri.
Apa itu perencanaan partisipatif ?
Perencanaan adalah suatu proses atau kegiatan menyusun rencana kegiatan, dengan
demikian rencana adalah suatu hal yang belum dilakukan dan diharapkan akan dilakukan.
Perencanaan partisipatif adalah suatu proses untuk menghasilkan rencana yang dilakukan
oleh semua pihak yang terkait dengan bidang yang direncanakan secara bersama ± sama
(partisipatif) dan terbuka yang dimulai dari penjajagan kebutuhan / permasalahan dan
potensi sampai dengan penentuan dan perumusan tujuan kegiatan.
Apa saja proses perencanaan partisipatif ?
Proses perencanaan partisipatif dilakukan melalui beberapa tahap, diantaranya :
x Pengumpulan informasi yang biasanya disebut sebagai analisis situasi, identifikasi
kebutuhan dan permasalahan serta potensi.
x Penentuan masalah dan kebutuhan yang dianggap prioritas untuk ditangani.
x Perumusan tujuan ± tujuan program yang ingin dicapai : jangka panjang, jangka
menengah dan jangka pendek.
x Penyusunan rencana program, yang terdiri dari target yang ingin dicapai, kapan, dengan
cara apa, siapa yang bertanggung jawab, sumber daya yang dibutuhkan.
x Penyusunan rencana aksi / kegiatan jangka pendek yang merupakan rincian kegiatan,
yang terdiri dari nama kegiatan, jadwal, anggaran, pendanaan, organisasi pelaksana.
23
Dalam tahapan siklus PNPM Mandiri Perkotaan, refleksi kemiskinan dan pemetaan swadaya
merupakan bagian dari perencanaan partisipatif, dimana di dalam kegiatan tersebut
diidentifikasi penyebab, masalah, potensi serta dilakukan analisa masalah melalui
pembuatan pohon masalah. Di lanjutkan dengan penyusunan PJM Pronangkis yang
merupakan rencana tindak lanjut dari pemecahan permasalahan kemiskinan yang terjadi.
Dalam perencanaan partisipatif sangat penting bahwa masyarakat terlibat dalam proses
baik secara langsung maupun secara tidak langsung diajak diskusi mulai awal. Karena kalau
tidak terlibat dalam proses dan mereka masyarakat tinggal beres, hal ini dapat
menyebabkan kurangnya rasa tanggungjawab terhadap kegiatan dan tidak menutup
kemungkinan bahwa pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan harapan atau kebutuhan
masyarakat.
Dalam membuat suatu perencanaan program tentunya harus dirumuskan terlebih dahulu
koQGLVL LGHDO \DQJ GLKDUDSNDQ KDO LQL GLVHEXW PHPEDQJXQ ³9LVL´ 3HQJHUWLDQ YLVL DGDODK
gambaran masa depan yang ideal dan menjadi dasar dalam proses perencanaan, karena itu
visi merupakan kondisi ideal yang ingin dicapai atau direalisasikan pada akhir periode
perencanaan.
Visi sangat penting peranannya karena merupakan arah yang ingin dicapai. Sehingga harus
dirumuskan langkah atau upaya ± upaya yang akan dilakukan agar visi tercapai. Hal ini
disebut ³PLVL´
24
POB SOCIAL ACTIVITY
25
I. Pendahuluan
1 Latar Belakang
1. Orientasi PNPM Mandiri Perkotaan makin relevan
dengan indikator IPM dan target MDGs;
2. Sejumlah kegiatan sosial kurang relevan dengan
IPM-MDGs
3. Solidaritas Sosial dan kemitraan dengan Pihak
ketiga harus dioptimalkan untuk keberlanjutan
4. Serapan BLM pendidikan dan kesehatan
menurun,
5. kegiatan santunan dan lain-lain masih tetap ada
2. Dasar Pemikiran
1. Community Organization (CO) berorientasi pada
peningkatan kapasitas masyarakat dan taraf hidupnya.
2. CO terkait dengan tujuan :
a. peningkatan kesejahteraan melalui pemenuhan sejumlah
kebutuhan dasar (perumahan, permukiman, lingkungan hidup,
kesehatan maupun pendidikan)
b. Mendorong kualitas hidup yang lebih baik dan berkelanjutan
(sustainability livelihood)
c. Bertumpu pada kapasitas lokal ;
• jaringan kerja sosial,
• kemampuan akses terhadap sumberdaya dan prasarana,
• kemampuan mempengaruhi lembaga-lembaga kunci, bukan
disuplai dari luar
26
2. Dasar
Pemikiran
(lanjutan)
B. Posisi
Kegiatan
Sosial dalam CO, lanjutan......
• KSM sosial adalah ujung jeruji
dibawah UPS dalam OMW yang
menghubungkan pemerintah ,
masyarakat dan swasta.
• Dalam CSO, posisi pemerintah
sebagai katalisator, fasilitator dan
pendayung (rowing) elemen-elemen
di luar dirinya; LSM, PT dan
masyarakat (via UPS-BKM)
• So pembangunan tidak dijalankan
sendirian (not do itself by
government) tapi dikelola sinergis
3. Dasar Pemikiran (lanjutan)
• Dalam Pemberdayaan, kegiatan sosial tidak instan,
permukaan, santunan, tak berkelanjutan, tidak
terkait langsung dengan warga miskin, tidak
berkorelasi dengan target IPM-MDGs.
• Kegiatan social harus mampu menjawab
peningkatan kapasitas SDM bertumpu pada mata
pencaharian, meningkatkan pemenuhan
kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan, serta
akses terhadap sumberdaya.
27
II.
Uraian Kegiatan Sosial
1. Nama Kegiatan (Nama POB)
• POB Kegiatan Sosial mengatur,
menertibkan dan mengembalikan
kegiatan sosial pada jalurnya, sebab
selama ini Kegiatan Sosial belum
memiliki referensi maupun petunjuk
teknis.
• dalam arti luas adalah proses
pemberdayaan masyarakat via siklus
• dalam arti sempit adalah jenis-jenis
kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar
2. Tujuan Kegiatan Sosial
• Meningkatkan kualitas hidup si
miskin, buka kesempatan kerja
• Menguatkan modal sosial
masyarakat.
• meningkatkan angka harapan hidup
masyarakat kemampuan akses
layanan kesehatan, sumberdaya dan
kesempatan pendidikan.
• Meningkatkan kapasitas masyarakat
dalam pengelolaan kegiatan
penanggulangan kemiskinan.
28
3. Output Kegiatan Sosial
• Masyarakat mendapatkan pelayanan
kebutuhan dasar dengan baik, dari berbagai
pihak/sektor
• Terjadinya keberlanjutan. Kegiatan Sosial
menunjang fasilitasi pelayanan-pelayanan
SKPD agar tepat sasaran
• Meningkatnya Modal Sosial. Dalam banyak
aspek, kegiatan sosial yang dijalankan oleh
KSM-KSM Sosial yang telah mengakar
terbukti memperkuat sambung rasa,
kepedulian dan kerjasama antar warga
menghadapi persoalan kemiskinan.
4. Strategy
• Menjaga kegiatan selalu relevan dengan target IPMMDGs
• Menguatkan modal social, kelompok yang suda ada
• Menunjang Kegiatan Ekonomi , mengaitkan dengan
mata pencaharian
• Mengoptimalkan Keberlanjutan, meningkatkan peran
SKPD
• Memberikan support Perlindungan Sosial
• Mereview kualitas PJM Pronangkis
29
5. Sasaran Kegiatan Sosial
Anak-anak
KK Miskin
(usia
sekolah)
• Usia dibawah 6-17 tahun
• Tidak memiliki kecukupan
dana untuk mengakses
pendidikan dan kesehatan
Usia
Produktif
Usia Tidak
Produktif
• Usia 17-65 tahun
• Tidak memiliki pekerjaan
• pekerjaan tidak tetap
• Tidak berpendidikan
• Tidak memiliki ketrampilan
• Tidak memiliki akses
perawatan kesehatan
• Usia di atas 65 tahun
• sumber pendapatan tidak
tetap
• ketergantungan kepada
tetangga
• Tidak memiliki akses
kesehatan
• Tidak memiliki jaminan hari
tua
• Sasaran Usia Tidak Produktif
ditangaani juga oleh program
perlindungan sosial klaster 1
dan 4
6. Komponen Kegiatan Sosial
1. Peningkatan Angka Harapan Hidup
melalui pelayanan Kesehatan.
2. Peningkatan Kapasitas SDM dan
Pelayanan Pendidikan
3. Peningkatan Daya Beli, berkaitan
dengan peningkatan pendapatan
mata pencaharian
30
7. Ruang Lingkup Kegiatan Sosial
Sasaran
Kegiatan
Usia Sekolah
(6-17 tahun)
Lembaga Mitra
Dinas Kesehatan,
LSM, Lembaga Sosial,
CSR
Pendidikan dan
Kesehatan
PENDIDIKAN
1. Beasiswa Berkelanjutan
2. Perlengkapan Sekolah Anak-anak Tidak Mampu
3. Pengadaan APE TK
KESEHATAN
1. Imunisasi
2. Penambahan Gizi Balita (Makanan Tamnbahan)
3. Penambahan Alat Kesehatan (Tensi Digital, Test Gula Darah)
4. Pengobatan Massal
5. Vaksinasi Malaria
6. Fogging
7. Pencegahan Penyakit Menular
8. Kesehatan Ibu dan Anak (Periksa Kehamilan)
9. Pemberian Makanan Tambahan
UPS
Usia Produktif
(17-65 Tahun)
Kurikulum dan Jenis
Pelatihan
PELATIHAN
1. Pelatihan
2. Pelatihan
3. Pelatihan
4. Pelatihan
5. Pelatihan
6. Pelatihan
Usia Tidak
Produktif
(>65 Tahun)
Pelatihan
Dinas Pertanian,
Perikanan, Koperasi
dan UMKM, Lembaga
Sosial, LSM, CSR dsb
Ekonomi Rumah Tangga
Kewirausahaan
Ketrampilan
Pertukangan
Kesehatan
Perbengkelan
Kesehatan dan Jaminan Hari Tua
Dinas Sosial, LSM,
CSR, Lembaga Sosial
dan Perguruan Tinggi
Pengobatan Gratis dan Asuransi/Jaminan Hari Tua
Bagi orang Jompo, Janda tua, dsb
31
8. Ketentuan Pemanfaatan BLM Sosial
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Untuk Pelatihan Ekonomi Rumah Tangga, Pelatihan Kewirausahaan, Pelatihan Ketrampilan, baik yang
diselenggarakan oleh KSM maupun Pelatihan yang dilakukan oleh lembaga mitra dalam bentuk magang
(on the job training)
Tidak untuk peralatan pelatihan, diupayakan sewa atau kerjasama dengan mitra.
Untuk transfer knowledege pada pendidikan dasar, bisa untuk bimbingan belajar untuk menghadapi ujian
bagi siswa kelas 5-6 atau kelas 12-13.
Tidak untuk beli Tenda Hajatan karena tidak terkait IPM-MDGs dan pemanfaat langsung PS-2
Tidak untuk Perguliran Ternak karena bukan ranah kegiatan sosial
Tidak untuk pengadaan barang/pembelian aset-aset desa/kolektif mahal seperti traktor, alat perontok
padi, mesin diesel, compressor, dsb.
Pembangunan Posyandu, Sanitasi, sarana air bersih dan bangunan sekolah (PAUD dan TK) berasal dari BLM
Infra
Kegiatan Sosial hanya membiayai aktivitas social yang terkait IPM MDGs bekerjasama dengan lembaga
mitra, tanpa BLM menggunakan skema PNPM Mandiri Perkotaan, baik dalam hal penyediaan data
pemanfaat PS 2, support system maupun tata cara pengelolaannya. Biaya berasal dari SKPDSKPD/lembaga-lembaga mitra dalam bentuk penyediaan bidan desa, pelatih(trainer), alat-alat pelatihan,
peralatan posyandu, perlengkapan sekolah dsb.
Pembiayaan untuk aktivitas pendidikan dan kesehatan di lokasi-lokasi khusus, terpencil dan tertinggal
dimungkinkan
9. Alur Pembiayaan Kegiatan Sosial
Sekretariat
Pelatihan: kelas/
magang
Kegiatan Ekonomi
Produktif (dana
bergulir)
KSM Pelaksana
Jenis-jenis Kegiatan
Lembaga-Lembaga Mitra
KSM Pelaksana
keg Sosial
Aktivitas
Kesehatan
Dinas Kesehatan,
Lembaga Sosial,
LSM, CSR,
Perguruan Tinggi
Bidan desa,
Obat-obatan,
asuransi
kesehatan, alatalat kesehatan,
tenaga medis
KSM Pelaksana
keg Sosial
Aktivitas
Pendidikan
Dinas Pendidikan,
Lembaga Sosial,
Perguruan Tinggi,
LSM, CSR
Penyediaan Guru
PAUD, dana BOS,
perlengkapan
sekolah
KSM
UPS
Keterangan
Garis Koordinasi
Garis pendanaan
(BLM/perguliran)
Garis verifikasi
32
UPK
Laba Perguliran
Bentuk Penyertaan
(Sharing)
III. Pelaksanaan
1. Tahap Perencanaan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Sosialisasi Pengelolaan Kegiatan Sosial,
Bimbingan dan pendampingan kepada BKM dan UPS,
Pembangunan/penguatan KSM Sosial,
Pendampingan KSM Sosial untuk penyusunan Usulan Kegiatan dan
Pelaporan,
KSM Sosial menyusun kegiatan
Verifikasi UPS dan BKM terhadap usulan KSM Sosial,
Pencairan dana ke KSM Sosial.
Substansi penting dalam tahap perencanaan adalah memposisikan
kegiatan sosial sebagai komponen program yang terintegrasi dengan
kegiatan lingkungan dan ekonomi produktif untuk mengembangkan
kapasitas manusia dan masyarakat berkesinambungan.
2. Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi
• Pada tahap pelaksanaan terdapat dua hal utama pada
langkah ke 8 dan 9, yaitu :
– 8) Tahap Persiapan Pelaksanaan dan
– 9) Tahap Pelaksanaan kegiatan sosial oleh panitia.
• Pelaporan
Laporan adalah konsumsi public, bukan konsumsi
administratif, sehingga harus dipublikasikan kepada semua
pihak, baik melalui penempelan pada papan pengumuman
di 5 titik strategis maupun melalui berbagai pertemuan.
Tahap pelaporan terdiri dari langkah 10) tahap penyusunan
laporan dan 11) sosialisasi laporan.
33
C. Penjelasan Alur Pengelolaan
3. Alur Pengelolaan
S o s ia lis a s i p e n g e lo la a n
K e g ia ta n S o s ia l
1
P e la k s a n a a n K e g ia ta n S o s ia l o le h K S M /
P a n iti
itia
9
K S M /P a n itia
M e n y u s u n L a p o ra n
H a s il P e la k s a n a a n
K e g ia ta n
10
8
P e rs ia p a n P e la k s a n a a n K e g ia ta n
B im b in g a n d a n
P e n d a m p in g a n p a d a B K M /
LKM + U PS
1.
2
2.
3.
P e m b a n g u n a n /p e n g u a ta n
K S M /P a n itia S o s ia l
3
4.
5.
6.
7.
D iu ta m a k a n te rk a it p e m e n u h a n
k e b u tu h a n p e n d id ik a n d a n
k e s e h a ta n
K e m a n fa a ta n la n g s u n g k e p a d a P S 2
(c e k d a fta r P S 2 )
J ik a te rk a it m a ta p e n c a h a ria n
d ip rio rita s k a n y a n g m e n u n ja n g
e k o n o m i,m e n in g k a tk a n la p a n g a n
k e rja (c e k P J M P ro n a n g k is )
K e b e rla n ju ta n
P e n g g a la n g a n S w a d a y a
K e rja s a m a K e m itra a n
T ra n s p a ra n s i & A k u n ta b ilita s
P e rb a ik a n u s u la n
k e g ia ta n (B e lu m
Layak )
S o s ia lis a s i L a p o ra n
H a s il P e la k s a n a a n
K e g ia ta n S o s ia l
11
7
P e n c a ira n d a n a k e g ia ta n k e K S M (L a y a k )
P e n d a m p in g a n K S M /
P a n itia S o s ia l u n tu k
P e n y u s u n a n U s u la n
K e g ia ta n d a n L a p o ra n
4
6
V e rifik a s i U P S & k e p u tu s a n B K M /L K M
K S M /P a n itia S o s ia l m e n y u s u n U s u la n
K e g ia ta n
5
IV. Pemantauan dan Evaluasi
1. Pemantauan
pemantauan
• Dalam
diverifikasi
dapatt
D l
t
di
ifik i kkegiatan
i t SSosial
i l yang d
didanai BLM adalah :
a.
b.
c.
d
d.
e.
f.
g.
h.
34
kegiatan yang berdampak kepada pemanfaat langsung (KK Miskin),
menunjang pelayanan pendidikan, kesehatan,
peningkatan SDM yang berkait dengan peningkatan pendapatan,
membuka lapangan kerja,
kerja
berbasis pada mata pencaharian lokal
Menggalang swadaya
Memancing kontribusi pihak ketiga (SKPD dan CSR)
Santunan yang dapat dijamin kemanfaatannya bagi PS2 yang benar‐
produktif
benar jjobless,, miskin dan usia tidak p
2. Kegiatan Sosial Yang Menunjang Kegiatan Ekonomi
• Kegiatan
K i t yang berbasis
b b i pada
d mata
t pencaharian
h i
penduduk lokal
• Ditekuni sebagai profesi sehari‐hari
• Meningkatkan skill untuk mengeksplorasi SDA
setempat
g
skill untuk membuka jjejaring
j
g
• Meningkatkan
kerjasama dengan berbagai pihak dan akses
pasar
• Dilanjutkan dengan pembentukan KSM Ekonomi
• Membuka ketersumbatan akses dan aset
komunitas (hutan, air, sungai, mineral)
• Meningkatkan pendapatan (income) dan daya
beli
3. Keberlanjutan
Prospek kegiatan sosial dapat dilihat dari :
1. Dijalankan oleh KSM‐KSM yg mengakar, bermodal sosial kuat
dan memiliki jaringan luas
2. Tidak charity dan instan, ditandai dengan keberlanjutan
maintenance‐nya oleh :
a. Relawan‐relawan sektoral/spesialis
b. SKPD‐SKPD khususnya sektor kesehatan dan pendidikan
c. Perguruan Tinggi dan
d. CSR
3. Dukungan financial
4. Dukungan akses pasar dan sumberdaya
35
4. Pengendalian
PENGENDALIAN
KEBERLANJUTAN
KMP
USK
COMMUNITY
ORGANIZING SOS ACTIVITY
SKPD – SKPD
SEKTORAL
CSR
RELAWAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN
KMW
Relawan
Posyandu
TA SOSIALISASI
Relawan
Pertanian
RELAWAN
KESEHATAN
KESEHATAN
KSM SOSIAL
KSM SOSIAL
ASKOT SOSIAL
KSM SOSIAL
BKM
FASILITATOR SOSIAL
UPS
KSM SOSIAL
4.1. Pengendalian lanjutan.......
1. Apa yang dikendalikan
• Keterkaitan dengan IPM dan MDGs
• Seberapa jauh keterkaitan dengan Modal Sosial
• Seberapa jauh menunjang pelayanan pendidikan dan
kesehatan (services provider)
• Seberapa jauh terkait dengan Program SKPD
2. Mengukur Pelayanan Sosial KSM
36
Perguruan
Tinggi
4.2. Pengendalian Proses 1
Fokus
internall
k Pengendalian
d l Proses pada
d indikator
dk
seperti sejauh mana UPS/KSM Sosial telah bekerja
efisien.
Apakah lingkungan UPS/KSM tersebut cukup
mendukung budaya pelayanan yang baik?
Apakah UPS/KSM Sosial bebas intervensi kepentingan
?
Apakah dilakukan verifikasi serius kesesuaian
kegiatan dengan PJM Pronangkis?
Apakah UPS memantau semua kegiatan yang
dilaksanakan oleh KSM sosial secara periodic?
Apakah UPS memiliki kurikulum untuk
menyelanggarakan Pelatihan sesuai amanah PJM
Pronangkis?
4.3. Pengendalian Proses 2
Apakah KSM‐KSM Sosial yang menangani program pendidikan
dipantau bagaimana pengelolaan kegiatannya terhadap anak‐
anak miskin usia sekolah?
Apakah KSM‐KSM Sosial yang menangani program kesehatan
dipantau bagaimana pengelolaan kegiatannya terhadap KK
miskin yang kesulitan mengakses layanan kesehatan?
Apakah KSM‐KSM Sosial produktif dipantau bagaimana
mekanisme pengelolaan kegiatannya terkait dengan
peningkatan skill, pengetahuan dan produktivitas kegiatan sosial
37
4.4. Prinsip Pengendalian
1.
2.
3.
4.
Dalam
jika
maka
l pengendalian,
d l
k ditemukan
d
k kelemahan
k l
h disana‐sini
d
k seluruh
l h
pelaku yang ditempeli tanggung jawab mengorganize kegiatan sosial akan di‐up
grade kapasitasnya (input, proses, output) melalui :
a. coaching,
b. pelatihan dan
c. kegiatan
k i
l i yang relevan
lain
l
Pendekatan Sasaran, sejauh mungkin tidak terjadi mistarget
Pendekatan Sumber; memperbanyak pelatihan dan workshop untuk
pengembangan kapasitas
Pendekatan Proses: apakah UPS telah bekerja efisien? Apakah UPS/KSM cukup
memonitor
i dan
d mendukung
d k
b d
budaya
pelayanan
l
yang baik
b ik dan
d bebas
b b intervensi
i
i
kepentingan
4.5. Pelaksanaan Pengendalian
3.
Pengendalian
3 Pelaksanaan
l k
d li
• Dilakukan secara hierarkis mulai level fasilitator hingga
KMP (Community Organization and Social Activity)
• Di KMW, substansi pengendaliannya diletakkan pada
MSAP Fasilitator Sosial dan Askot Sosial dibawah kendali
TA Sosialisasi.
• Uji Petik dilaksanakan pada lokasi‐lokasi terpilih secara
random kepada BKM, UPS, relawan, aparat desa dan
SKPD
• Instrumen Pengendalian, selengkapnya termuat dalam
Buku Panduan Pemandu Pelatihan Kegiatan Sosial
38
Lampiran Potret Kegiatan Sosial
1. Potret Kegiatan Sosial (2007‐2011)
SSantunan
t
Sosial/Hibah
S i l/Hib h
10%
Lain-Lain
33%
Peningkatan SDM
21%
Peningkatan
Kesehatan
36%
Sumber: Final Report NMC 2 2011
2. Detail Kegiatan dan Misteri Kegiatan Lain‐lain
2011)
Pelatihan bidang Peternakan
1%
Pelatihan bidang
Pertukangan
0%
Bazar/Sembako Murah
4%
Pemberian Uang Tunai
5%
Beasiswa
11%
Pelatihan Ketrampilan
12%
Pelatihan bidang Pertanian
1%
Lain‐Lain
29%
Pelatihan bidang
Pendidikan
3%
Pelatihan bidang
Keselamatan
0%
(2007‐
Perbaikan Gizi
23%
Pelatihan bidang Kesehatan
2%
Kesehatan Ibu dan Anak
(Periksa Kehamilan)
7%
Imunisasi
2%
Sumber: Final Report NMC 2 2011
39
3. Isu Strategis
Isu Strategis
• Serapan
BLM untuk
kesehatan
S
t k bidang
bid
k h t dan
d Kegiatan
K i t pendidikan
didik (beasiswa)
(b i
)
menurun dalam setahun terakhir
• Serapan BLM untuk kegiatan lain‐lain dan santunan social tetap, padahal
mestinya kedua kegiatan tersebut hilang.
• kegiatan lain‐lain, sering dipakai bersembunyi bagi kegiatan‐kegiatan yang
kurang jelas dan abu‐abu bahkan ada yang dikualifikasikan sebagai
negative
ti lilist.
t
• Santunan dari dana BLM cenderung berpotensi tidak berkelanjutan dan
kurang produktif.
• Kalaupun ada kegiatan sosial untuk merespon ketiadaan jaminan social
(kesehatan dan hari tua) dari Pemerintah terhadap warga miskin yang
menua dan dalam usia tidak produktif.
• Kategorisasi kegiatan social dalam pencatatan data SIM masih belum
clear dan carut‐marut, sehingga perlu diklarifikasi kembali.
4. Respon PNPM Urban Terhadap Kemiskinan
40
5. Orientasi dan Target Tridaya
Membangkitkan daya
sosial agar tercipta
masyarakat effektif
Manusia
Membangkitkan daya
lingkungan agar tercipta
masyarakat pembangunan
Pemberda
yaan
Membangkitkan daya
ekonomi agar tercipta
masyarakat yg produktif
Sejati
6. Hubungan Kegiatan Sosial dengan IPM dan MDGs
•
•
IPM terdiri
Hidup
di i dari
d i Angka
A k Harapan
H
Hid tinggi
i i
(sehat), Terdidik dan Berdaya beli
Kegiatan Sosial yang direncanakan dalam PJM
Pronangkis , Serapan BLM dan Realisasinya
harus :
1.
berkontribusi terhadap seluruh bidang
Kesehatan, p
pendidikan dan p
peningkatan
g
daya beli (income) secara berimbang
2.
Bertumpu pada mata pencaharian
komunitas
3.
kegiatan dapat tersalurkan dalam :
4.
kegiatan sarana lingkungan yang
berimplikasi pada peningkatan
k h t lingkungan,
kesehatan
li k
5.
kegiatan yang berdampak langsung
seperti pengobatan dan perbaikan gizi
nilainya
masih
il i
ih rendah.
d h
6.
kegiatan pelatihan untuk peningkatan
keterampilan dan peluang usaha
Kegiatan Sosial mesti relevan dengan 8 orientasi
MDGS, yang dikontekstualisasikan dengan
kebutuhan lokal :
1.
Kurangi kelaparan ekstrem
2.
Pendidikan untuk semua
3.
Kesetaraan gender
4.
Kesehatan anak
5
5.
Cegah potensi kematian Ibu Hamil
6.
Kelestarian Lingkungan
7.
Kemitraan
41
7. Perlindungan Sosial
• Kegiatan Sosiall menunjang Program Perlindungan
Sosiall terutama cluster
I
l d
l
(pemenuhan kebutuhan dasar) dan IV (program serba murah)
PENINGKATAN DAN PERLUASAN PROGRAM PRORAKYAT
Kemenko Kesra
KEBIJAKAN EKONOMI-MAKRO
Klaster-1
RTHM
RTM
1.
2.
3.
4.
5.
BEASISWA MISKIN
JAMKESMAS
RASKIN
PKH
BLT (bila diperlukan
saat krisis)
PROGRAM‐
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
6. Dll.
42
RTSM
*)
(KUR)
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, serta
Perluasan dan Peningkatan Kesempatan Kerja Klaster-4
RTHM
*)
KREDIT
USAHA RAKYAT
(PNPM)
RTSM
RTM *)
Klaster-3
Klaster-2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
PROGRAM RUMAH SANGAT MURAH
PROGRAM KENDARAAN ANGKUTAN UMUM MURAH
PROGRAM AIR BERSIH UNTUK RAKYAT
PROGRAM LISTRIK MURAH & HEMAT
Program Peningkatan Kehidupan Nelayan *)
Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat Miskin Perkotaan *)
Pengurangan Angka Kemiskinan
Program Peningkatan Kehidupan Nelayan dan Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat Miskin
Perkotaan merupakan program dengan target sasaran kelompok tertentu, pada umumnya 60% RTS termiskin.
MDGs dan KSM Sosial
Sasaran Pembangunan di Abad Millenia tidak dapat dilepaskan dari Konferensi Tingkat
Tinggi (KTT) Milenium (Millenium summit) yang berlangsung di Markas Besar Perserikatan
Bangsa-Bangsa di New York, September 2000. Para pemimpin dunia pada waktu itu
mengadopsi Deklarasi Milenium PBB. Dengan demikian, negara-negara deklarator setuju
untuk menjalankan kemitraan global baru guna mengurangi angka kemiskinan absolut dan
menetapkan sejumlah sasaran terikat waktu ± dengan tenggat waktu 2015 ± yang
kemudian dikenal dengan sasaran Pembangunan Milenium (MDGs). Sekjen PBB, Ban KiMoon mencanangkan Millennium Project guna mengembangkan langkah konkret bagi dunia
usaha untuk mencapai MDGs.
Gambaran
umum
mengenai
MDGs
dengan
terang
diuraikan
oleh
Sekjen
PBB,
³Menghapuskan kemiskinan ekstrem terus menjadi salah satu tantangan utama zaman kita,
dan merupakan satu keprihatinan utama masyarakat internasional. Mengakhiri kemiskinan
ekstrem membutuhkan upaya bersama semua pihak, pemerintah, organisasi masyarakat
sipil, sektor swasta dalam konteks kemitraan global untuk pembangunan yang lebih kuat
dan efektif. MDGs menetapkan target-target yang terikat waktu.´ Dengan demikian,
kemajuan dalam mengurangi kemiskinan penghasilan, kelaparan, penyakit, ketiadaan
tempat tinggal yang memadai, dan kesehatan serta keberlanjutan lingkungan bisa diukur.
Semuanya itu juga merupakan perwujudan pemenuhan HAM semua orang untuk
mendapatkan kesehatan, pendidikan, tempat tinggal dan keamanan. Sasaran-sasaran
tersebut ambisius namun terjangkau demi menghapuskan kemiskinan ekstrem pada tahun
2015. Delapan agenda MDGs yang membentuk cetak biru yang disepakati oleh negaranegara dunia dan oleh seluruh lembaga pembangunan dunia tersebut adalah :
1. Mengakhiri kemiskinan dan kelaparan
2. Pendidikan universal
3. Kesetaraan Gender
4. Kesehatan Anak
43
5. Kesehatan Ibu
6. Penanggulangan HIV/AIDS
7. Keberlanjutan Lingkungan
8. Kemitraan Global
Kedelapan Butir MDGs tersebut telah menggerakkan upaya dunia untuk memenuhi
kebutuhan negara-negara paling miskin. Kebutuhan-kebutuhan dasar yang memiliki dampak
langsung terhadap pengurangan kemiskinan adalah Tujuan Pertama saja. Tujuh tujuan lain
memiliki dampak tidak langsung terhadap pengurangan angka kemiskinan seperti pada
tujuan 2, 3, 4 dan 5 yang terkait dengan pelayanan kebutuhan dasar pendidikan dan
kesehatan. Sedangkan Tujuan 6, 7 dan 8 adalah tujuan penunjang. Namun demikian
sesungguhnya membaca MDGs tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi harus
komprehensif (utuh).
Delapan Tujuan MDGs tersebut dijabarkan kembali ke dalam 18 target yang dirinci lebih
lanjut ke dalam 59 sub target yang diharapkan tercapai pada akhir tahun 2015. Dalam
PNPM Mandiri Perkotaan, untuk 4 tujuan yang terkait dengan layanan pendidikan dan
kesehatan dapat dijangkau pemenuhannya dengan mengagendakannya dalam PJM
Pronangkis bersama-sama dengan kebutuhan lain. Dan semestinya dapat dioperasionalkan
dalam praktek oleh KSM-KSM Sosial, baik secara langsung maupun tidak. Namun data
pemanfaat tahun 2007-2009 menunjukkan bahwa penerima manfaat kegiatan sosial dalam
PNPM Mandiri Perkotaan KK Miskin penerima pelayanan kegiatan sosial sekitar 39 % dari
total 5.429.015 KK Miskin yang tercantum dalam daftar PS 2.
44
44
Potret Pemanfaat KK Miskin Kegiatan Sosial
PNPM Mandiri Perkotaan (2007-2010)
Pelatihan Pertanian
1%
Pelatihan
Peternakan
Sembako
1%
4%
Pelatihan
Pertukangan
Uang Tunai
0%
5%
lain-lain
29%
Pelatihan
Ketrampilan
12%
Pendidikan
13%
Kesehatan
35%
Sumber : Data SIM PNPM Mandiri Perkotaan Mei 2011
Membaca capaian kegiatan Sosial selama tahun 2007-2010 terlihat bahwa perhatian untuk
memperbaiki akses terhadap layanan kesehatan dan peningkatan kesehatan masyarakat
(terutama ibu dan anak) cukup mendapatkan perhatian (35 %). Namun hasil ini belum
sebanding dengan bidang pendidikan yang baru tercapai 13 %, meski didukung beberapa
pelatihan ketrampilan sektor pertanian (1%) dan peternakan (1%) serta pelatihan
ketrampilan (12 %) untuk menunjang peroduktivitas usaha kecil. Sayangnya, Kegiatan
sosial yang tak berkelanjutan semacam uang tunai yang benar-benar karitatif masih
diterapkan (5%) dan kegiatan sosial yang kurang jelas orientasi dan kelompok sasarannya
(29%). Dengan demikian potret ini memperlihatkan bahwa dukungan PNPM Mandiri
Perkotaan untuk mencapai target MDGs masih rendah, termasuk dua target utama
pelayanan dasar yaitu bidang kesehatan dan pendidikan.
45
Rincian Indikator MDGs Level Propinsi dan Kab/Kota
Indikator
Tingkat
Sumber
Target
(2015)
Pencapaian
1. Menanggulangi kemiskinan dan Kelaparan
Target 1.A. Menurunkan proporsi penduduk yang tingkat penda[patannya di bawah $
1 (PPP) perhari menjadi setengahnya antara 1990-2015
7,55%
Proporsi penduduk
14,15%
(MDGs),
BPS Susens
dengan tingkat
(Bappenas
Provinsi
8-10%
Modul Konsumsi
konsumsi di bawah garis
2009)
(RPJMN
1.1.y kemisknan nasional
2014)
Index Kedalaman
kemiskinan atau rasio
BPS Susens
2,5% BPS
Provinsi
kesenjangan kemiskinan
Modul Konsumsi
2009)
1.2.x nasional (Po)
Kontribusi kuintil
BPS Susens
9,7% (Laporan
termiskin terhadap
Provinsi
5%
Modul Konsumsi
MDGs 2008)
konsumsi nasional
1,3
Proporsi keluarga yang
termasuk dalam
48% (BKKBN
Kabupaten
Sektor KB
kategori Pra-Sejahtera
2006)
dan Sejahtera 1
1.a
1.b
Proporsi penduduk yang
kualitas hidupnya
rendah (fakir miskin)
Kabupaten
Sektor Kesos
BPS pendataan
Program
perlindungan
Sosial (PPLS)
Proporsi rumah tangga
Kabupaten
miskin berdasarkan
PPLS
1.c
Target 1.B. Menyediakan kesempatan kerja penuh dan produktif serta pekerjaan yang
layak untu semua termasuk perempuan dan kaum muda
pertumbuhan PDRB
4,3% (Laporan
1.4.x perpenduduk yang
Provinsi
BPS Sakermas
MDGs 2008)
bekerja
.
BPS Sakermas,
Rasio penduduk yang
6,3% (Laporan
Sektor Tenaga
Provinsi
bekerja terhadapa total
MDGs 2008)
Kerja
1,5
penduduk (TPAK %)
Tingkat pengangguran
22,2%
terbuka penduduk
(Sakernas
Provinsi
BPS Sakermas
remaja berusia 15-24
2009)
1.5.x tahun
46
1,7
bekerja dengan
pengeluaran/kapita/hari
o di bawah garis
kemiskinan nasional
Proporsi penduduk
yang bekerja dengan
status pekerja bebas
dan pekerja keluarga
terhadap total
pendududk yang bekerja
1.7.x
setengah menganggur
1.6.y
Provinsi
BPS Kor
Susenas, Modul
Konsumsi
Susenas
Provinsi
BPS Sakernas
Provinsi
BPS Sakernas
5,1 %
Proporsi pencari kerja
Sektor Tenaga
>
Provinsi
(RPJMN
usia.- 15tahun/tingkat
Kerja
2009)
pengangguran terbuka
1.d
Banyak peserta
pelatihan
Sektor Tenaga
Kabupaten
kerja(dinastenaga
Kerja & Kesos
kerja)dan kesos (dinas
1.e
kesejahteraan sosial)
Target 1.C Menurunkan proporsi penduduk yang menderita kelaparan menjadi
setengahnya pada tahun 2015
8,8%
Total 18,4%
BPS SDKI,
(MDGs),
Gizi Kurang
Sektor
Kabupaten
15%
13,0% Gizi
Kesehatan(Riske
Proporsi berita kurang
RPJMN
Buruk 5,4%
sdas)
gizi
2014)
Riskesdas 2007
1,8
konsumsinya berada di
BPS Susens
64,43%
bawah garis konsumsi
Provinsi
Modul Konsumsi
(Susenas 2008)
energi minimum (2.100
kkal kapita per hari)
1,9
1.9.x
1.f
konsumsinya berada di
BPS Susens
Provinsi
5%
bawah garis konsumsi
Modul Konsumsi
energi minimum (1.869
kkal kapita per hari)
Presentasi balita yang
Sektor
berada di Bawah Garis
Kabupaten
Kesehatan
Merah (BGM)
2. Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua
6% (Target
MDGS 2008)
47
Target 2.A. Memastikan pada 2015 semua anak-anak dimana pun, laki-laki maupun
perempuan dapat menyelesaikan pendidikan dasar
100%
(MDGs),
Sektor
95,1% (Diknas
96,0%
Angka Partisipasi Murni
Kabupaten
Pendidikan, BPS
2008)
(RPJMN
2.1.a Sekolah Dasar ( AM2014)
SD/MI)
.
100%
(MDGs),
Sektor
72,28% (Diknas
Kabupaten
76,0%
di Sekolah Menegah
Pendidikan, BPS
2008)
2.1.b Pertama (APM(RPJMN
.
2014)
SMP/MTs)
Sektor
Kabupaten
100%
Pendidikan, BPS
2.1.x APK-SD/MI
100%
(MDGs),
96,2%
Sektor
>95,0%
(Bappenas
Kabupaten
Pendidikan, BPS
(RPJMN
2.1.y
2009)
2014)
.
APK-SMP/Mys
Sektor
2.1.z APS anak usia 7-15
Kabupaten
100%
Pendidikan, BPS
.
tahun
Proporsi murid kelas 1
Sektor
88,71% (Diknas
yang berhasil mencapai
Kabupaten
100%
Pendidikan, BPS
2008)
2,2
kelas 6
Sektor
2.2.x Angka putus sekolah
Kabupaten
Pendidikan, BPS
.
anak usia 7-15 tahun
Angka melek huruf
penduduk lelaki dan
99,4% (Target
Provinsi
BPS Kor Susenas 100%
MDGs 2008)
2.3.x perempuan usia 15-24
tahun
.
Sektor
APM Pendidikan
Kabupaten
Pendidikan, BPS
2.a.
Prasekolah
SKPD
Pendidikan,
Provinsi
2.b.
APM Anak Tuna
Kesos
Proporsi siswa di tingkat
1 SD yang berhasil
Sektor
56,81% (Diknas
menyelesaikan
Kabupaten
Pendidikan
2008)
pendidikan dasar 9
tahun
2.c.
Sektor
96,81% (Diknas
Kabupaten
2.d.
Angka kelulusan SD
Pendidikan
2006)
Sektor
97,856%
Kabupaten
Pendidikan
(Diknas 2006)
2.e.
Angka kelulusan SMP
48
2.f.
2.g.
2.h.
2.i.
Angka
Angka
SMP
Angka
SMP
Angka
SM
putus sekolah SD
putus sekolah
melanjutkan ke
melanjutkan ke
Kabupaten
Kabupaten
Kabupaten
Provinsi
Sektor
Pendidikan
Sektor
Pendidikan
Sektor
Pendidikan
Sektor
Pendidikan
2,45% (Diknas
2006)
5,0% (Diknas
2006)
95,71% (Diknas
2006)
75,33% (Diknas
2006)
3. Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Target 3. Menghilanglkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasr dan
lanjutan pada 2005 dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015
Rasio jenis kelamin
(RAPM) anak
Sektor
94,53%
Kabupaten
100%
perempuan terhadap[
Pendidikan, BPS
(Susenas 2008)
anak laki-laki di jenjang
pendidikan di Sekolah
3.1.a Dasar
Rasio jenis kelamin
Sektor
97,32%
(RAPM) anak
Kabupaten
100%
Pendidikan, BPS
(Susenas 2008)
perempuan terhadap[
3.1.b pendidikan di SMP
Rasio jenis kelamin
Sektor
93,04%
(RAPM) anak
Provinsi
100%
Pendidikan, BPS
(Susenas 2008)
perempuan terhadap[
3.1.c pendidikan di SM
Rasio jenis kelamin
BPS Kor
105,89%
(RAPM) anak
Provinsi
100%
Susenas/Dikti
(Susenas 2008)
perempuan terhadap[
3.1.d pendidikan di PT
3,2
3.1.x
Rasio perempuan /lakilaki melek huruf berusia
15-24 tahun
Angka perkawinan muda
Provinsi
BPS Kor Susenas
Provinsi
BPS Modul
Susenas
100%
99,43%
(Susenas 2008)
49
3.1.y
Angka KDRT (Kekerasan
Dalam Rumah Tangga)
dan terhadap
perempuan
Provinsi
655
(,2003,RPJMN
04-09)
BPS Kor Susenas
50%
38,46%
(Sakernas
2007/8)
17,49% KPU
2009
3.3.x
Kontribusi perempuan
dalam pekerjaan upahan
di sektor non pertanian
Kontribusi perempuan
terdidik dalam pekerjaan
upahan di sektor non
pertanian
3.4.
Proporsi anggota
parlemen perempuan
Provinsi
BKD, Sektor PP
30% (UU
No.12 thn
2003)
3.4.x
Proporsi pejabat
eksekutif perempuan
Provinsi
BKD, Sektor PP
30%
3.3.
3.4.y
3.4.z
3.a
3.b
3.c
3.d
3.e
3.f
Proporsi pejabat
yudikatif perempuan
Proporsi lurah/Kepala
Desa perempuan
Persentase camat
perempuan
Persentase perempuan
dalam keanggotaan
baperjakat
Proporsi pejabat
perempuan dalam
lingkungan Pemda
sebagai pengurus partai
politik
sebagai pengurus
Organisasi Sosial
(Orsos)
Persentase peserta KB
perempuan dibanding
laki-laki
50
Kabupaten
BPS Sakernas
Provinsi
KPUD
Provinsi
BPS/BPD/PP
30%
Kabupaten
BPS/BPD/PP
30%
Kabupaten
BPS/BPD/PP
30%
Provinsi
BPS/BPD/PP
30%
Provinsi/Kabu
paten
BPS/BPD/PP
30%
Kabupaten
BPS/BPD/PP
30%
Kabupaten
BPS/BPD/PP/Kes
os
30%
Kabupaten
Sektor KB
16,2% (BKN
2000 dalam
RPJMN 20042009)
12% (Eselon IIII, BKN 2003
dalam RPJMN
2004-2009)
4. Menurunkan Angka Kematian Anak
Target 4. Menurunkan angka kematian balita sebesar dua pertiganya, antara 19952015
Angka Kematian Balita
(AKBA) per 1.000
Propinsi
BPS, SDKI
32
44 (SDKI 2007)
kelahiran hidup
4.1.
23
Angka Kematian Bayi
(MDGs),
Propinsi
BPS, SDKI
34 (SDKI 2007)
(AKB) per 1.000
24 RPJMN
4.2.
kelahiran hidup
2014
BPS (KOR
Susenas, SDKI)
Proporsi anak berusia 1
67% (SDKI
Kabupaten
Sektor
tahun diimunisasi
2007)
Kesehatan
campak
4.3.
Sektor
Kabupaten
Kesehatan
4.a
Kasus Kematian bayi
Sektor
Kabupaten
Kesehatan
4.b
Kasus kematian balita
Sektor
76,4% (SDKI
Anak usia 12-23 bulan
Kabupaten
Kesehatan
2007)
4.c
diimunisasi campak (%)
Persentasi bayi dengan
11,5%
Sektor
Berat Badan Lahir
(Riskesdas
Kabupaten
Kesehatan
4.d
Rendah (BBLR)
2007)
71,5%
Sektor
(Riskesdas
cakupan pemberian
Kabupaten
Kesehatan
4.e
2007)
vitamin A pada balita
Persentasi pemberian
80%
Sektor
32,4% (SDKI
Air Susu Ibu (ASI)
(Dinkes
Kabupaten
Kesehatan
2007)
ekslusif
2010)
4.f
Desa/kelurahan
71,18%(Profil
Sektor
Universal Child
Kesehatan
Kabupaten
Kesehatan
Immunization (UCI)
2007)
4.g
Sektor
Persentasi Balita Kurang
Kabupaten
Kesehatan
Energi Protein (KEP)
4.h
Persentase rumah
BPS, SDKI,
Kabupaten
tangga menggunakan
Sektor
4.i
garam yodium
Kesehatan
51
5. Meningkatkan Kesehatan Ibu
Target 5.A. Menurunkan angka kematian ibu sebesar tiga perempatnya antara 19902015
102
(MDGs),
228 (SDKI
118
Provinsi
BPS SDKI
2007)
Angka Kematian Ibu
(RPJMN
(AKI)
2014)
5,1
74,87%
BPS Kor
Proporsi pertolongan
(Susenas 2008),
Susenas, Sektor 90%
Kabupaten
kelahiran oleh tenaga
72,5% (SDKI
Kesehatan
kesehatan terlatih
2007)
5,2
Sektor
Kabupaten
Kesehatan
5.a
Kasus kematian ibu
Cakupan ibu hamil
28,52% (profil
Sektor
dengan komplikasi yang
kesehatan
Kabupaten
Kesehatan
5.b
ditangani
2007)
Status gizi Wanita Usia
Kabupaten/ke Sektor
Subur (WUS) kurang
camatan
Kesehatan
5.c
energi kronis
Kabupaten/ke Sektor
Status gizi wanita hamil
camatan
Kesehatan
5.d
kurang energi kronis
5.e
Cakupan pemberian
tablet besi (Fe) pada ibu
hamil tahap pertama
Kabupaten
Sektor
Kesehatan
77,3% (SDKI
2007)
Target 5.B. Mencapai akses kesehatanreproduksi untuk semua pada tahun 2015
5,3
Prevalensi penggunaan
kontrasepsi
5.5.b
Angka kelahiran oleh
perempuan remaja
Pelayanan antenatal
setidaknya sekali
kunjungan
Pelayanan antenatal
setidaknya 4 kali
kunjungan
5.5.x
Cakupan kunjungan ibu
hamil K4
5,4
5.5.a
52
Kabupaten
Provinsi
Kabupaten
Kabupaten
Kabupaten
BPS SDKI,
Sektor
Kesehatan/KB
Sektor
Kesehatan
BPS SDKI,
Sektor
Kesehatan/KB
BPS SDKI,
Sektor
Kesehatan/KB
BPS SDKI,
Sektor
Kesehatan/KB
61,4% (SDKI
2007)
1,79% (profil
kesehatan
2007)
91,23%(profil
kesehatan
2007)
80,26% (profil
kesehatan
2007)
5,6
5.f
5.g
kebutuhan ber-KB yang
tidak terpenuhi (unmet
need)
Pravalensi penggunaan
kontrasepsi pada
Pasangan Usia Subur
15-49 tahun (PUS)
Persentasi remaja yang
mendapat penyuluhan
tentang kesehatan
reproduksi
Kabupaten
BPS SDKI,
Sektor
Kesehatan/KB
Kabupaten
Sektor
Kesehatan/KB
Kabupaten
Sektor
Kesehatan
6%
9,1% (Target
MDGs 2008)
57,4% (SDKI
2007), 61,0%
(Laporan MDGs
2008)
6. Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular lainnya
Target 6.A. Mengendalikan penyebaran HIV/AIDS dan mulai menurunnya jumlah
kasus baru pada 2015
pernah kawin berumur
15-24 tahun yang
mempunyai
Provinsi
BPS SDKI, KPAD
penhetahuan yang
komprehensif tentang
6.3.x HIV/AIDS
<0,5%
0,2%(Profil
Kabupaten/ke Sektor
(RPJMN
kesehatan
camatan
kesehatan,KPAD
6.a
Pravalensi HIV dan AIDS
2014)
2007)
KPAD, PP &
4,91(Profil
Sektor
kesehatan
Kasus kematian Pasen
Kabupaten
Kesehatan
2007)
AIDS
6.b
Rasio pemakai kondom
KPAD, Sektor
0,9% (Laporan
pada Pasangan Usia
Kabupaten
Kesehatan/KB
MDGs 2008)
subur (PUS) usia 15-49
6.c
tahun
Perempuan
2,6%, Laki-laki
1,4% (BPS
Proporsi penduduk usia
KPAD, Sektor
Survey
Kabupaten
15-24 tahun yang
Kesehatan/KB
kesehatan
memiliki pengetahuan
Reproduksi
komprehensif mengenai
Generasi Muda
HIV/AIDS
Indonesia 2007)
6.d
53
Target 6.B. Mencapai akses pengobatan untuk semua yang membutuhkan
pengobatan
terkena infeksi HIV
tingkat lanjut yang
Provinsi
mempunyai akses pada
obat antiretroviral
6,5
Target 6.C. Mengendalikan penyakit malaria dan mulai menurunnya jumlah kasus
malaria dan penyakit lainnya pada 2015
17,55%
(Profil
16,44% (Profil
kesehata kesehatan
Provinsi,
Sektor
n 2007),
2007), 2,9
Kabupaten
kesehatan
1 (klinis,
(klinis, RPJMN
RPJMN
2007)
2014)
6.6.a Pravalensi malaria dan
0,4%
0,56% (Profil
(Profil
Sektor
Kesehatan
Kabupaten
Kesehata
kesehatan
2007)
6.6.b Angka kematian malaria
n 2007)
Proporsi balita yang
Sektor
tidur dengan kelambu
Provinsi
kesehatan
yang telah diproteksi
6.7.a dengan insektisida
Proporsi balita yang
BPS SDKI,
demam dan mendapat
Sektor
Kabupaten
penanganan obat anti
kesehatan
6.7.b malaria yang sesuai
253 (World
224
Healt Stats
Prevalensi tuberkulosis
Sektor
Kabupaten
(RPJMN
2008 data
(insidens pwer 100.000
kesehatan
2014)
2005)
6.8.a penduduk)dan
Angka kematian yang
38 (World Healt
Sektor
berkaitan dengan
Stats 2008 data
Kabupaten
kesehatan
6.8.b tuberkulosis
2005)
Proporsi kasus
Tuberkulosis yang
terdeteksi melalui DOTs
70%
(Directly Observed
(MDGs),
Treatment Shortcourse
Sektor
73% (laporan
Kabupaten
90%
Chemotherapy)/Angka
kesehatan
WHO 2008)
(RPJN
penemuan pasien Tb
2014)
paru Bakteri Tahan
Asam Positif (Case
6.9.a Detection Rate Tb
54
BTA+)
6.9.b
Proporsi kasus
Tuberkulosis yang
diobati melalui DOTs
Angka kesembuhan
pasien Tb paru BTA
positif
Kabupaten
6.e
Annual Parasite
Incidence (API) (%)
Sektor
kesehatan
Kabupaten
Sektor
kesehatan
6.g.a
Annual Malaria
Incidence (AMI) (%)
Angka kesakitan
penyakit kusta per
10.000 penduduk
Kabupaten
Sektor
kesehatan
Kabupaten
6.g.b
Angka penemuan
penderita kusta (NCDR)
(per 10.000 penduduk)
Sektor
kesehatan
Kabupaten
6.h.a
Incidence rate Demam
Berdarah Dengue (DBD)
per 100.000 penduduk
Sektor
kesehatan
Kabupaten
6.h.b
Case Fatality Rate (CFR)
DBD
Sektor
kesehatan
Kabupaten
Sektor
kesehatan
6.f
6.i
Angka kesakitan
filariasis
6.j
CFR Diare saat KLB
6.k
Persentase positif rabies
(Lyssa)
6.l
Insiden Avian Influenza
Kabupaten
Sektor
kesehatan
Kabupaten
Kabupaten
Kabupaten
Sektor
kesehatan
Sektor
kesehatan
Sektor
kesehatan
85%
MDGs),
88%
(RPJMN
2014)
91,0% (Laporan
WHO 2008)
0,16% (Profil
kesehatan
2007)
19,67% (Profil
kesehatan
2007)
1,05% (Profil
kesehatan
2007)
0,78% (Profil
kesehatan
2007)
71,78% (Profil
kesehatan
2007)
1,01% (Profil
kesehatan
2007)
11,473 kasus
(Profil
kesehatan
2007)
1,3% Riskesdas
2007
141 kasus (Dep.
Kesehatan
2008)
55
7. Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup
Target 7.A. Memadukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan
kebijakan dan program nasional serta mengembalikan sumber daya lingkungan yang
hilang
52,0% (Dep.
Provinsi,
BPS, Sektor
Kehutanan
Proporsi lahan yang
kabupaten
Kehutanan
7,1
2008)
tertutup hutan (PLH)
Provinsi,
BPS, Sektor
Proporsi luas areal
kabupaten
Kehutanan
7.1.x rehabilitasi
Provinsi
Sektor LH
7.2.a Total emisi energi CO2
1.34 metric
ton/kapita
(KNLH 2007
Provinsi
BPS, Sektor LH
dalam target
Emisi energi CO2 per
MDGs 2007)
7.2.b kapita
BPS, Sektor
202 metrik ton
Provinsi
LH,Dinas
(UN MDGs
Konsumsi bahan
Perindustrian
Indicators)
7.2.c perusak ozon
Emisi energi CO2 per
Provinsi
BPS, Sektor LH
7.2.x PDRB
Sektor
Rasio kawasan lindung
Kabupaten
Kehutanan
terhadap luas daratan
7.a
Proporsi titik
pemantauan kualitas air
Kabupaten
Sektor LH
sungai yang memenuhi
baku mutu air pada
7.b
badan air
Proporsi titik
pemantauan kualitas
Kabupaten
Sektor LH
udara yang memenuhi
baku mutu udara
ambient
7.c
7.d
7.e
7.f
menggunakan bahan
bakar padat
Proporsi pabrik yang
mempunya pengolahan
limbah
Proporsi pabrik yang
memnuhi baku mutu air
limbah
56
Kabupaten
BPS
Kabupaten
Sektor LH
Kabupaten
Sektor LH
47,5% (laporan
MDGs 2008)
7.g
Pemakaian pupuk kimia
per hektar per jenis
tanaman pertanian
Kabupaten
Sektor LH
Target 7.B. Mengurangi kepunahan keragaman hayati dan mencapai pengurangan
yang signifikan pada tahun 2010
Sektor
5,7% (Dep.
Proporsi luas daratan
Provinsi/Kabu Kehutanan,
Kehutanan
dan lautan yang
paten
Perikanan/kelaut
2008)
dilindungi
7,5
an, Pemda
Sektor
29,5% (dalam
kehutanan, LH,
target MDGs
Proporsi luas konservasi
Provinsi
Pemda
2008)
daratan
7.h
Sektor
11% (laporan
kehutanan, LH,
Proporsi luas konservasi
Provinsi
MDGs 2008)
Pemda
lautan
7.i
Target 7.C mengurangi separuhnya proporsi penduduk tanpa akses air minum yang
aman dan sanitasi dasar pada 2015
menggunakan air
minum yang aman
Provinsi
BPS Kor Susenas
67%
57,2%
(Susenas 2007)
69,34%
Provinsi
BPS Kor Susenas 65,5%
menggunakan fasilitas
(Susenas 2007)
sanitasi dasar yang baik
Persentase rumah
tangga yang membuang
Kabupaten
BPS Kor Susenas
sampah di lubang yang
tertutup
Persentase rumah
tangga/keluarga
BPS/Sektor
Kabupaten
berumah tidak layak
Kesos
huni
Target 7.D. Mencapai perbaikan yang signifikan terhadap paling tidak 100 juta
penduduk di pemukiman kumuh pada 2020
tinggal di rumah kumuh
tinggal di kawasan
kumuh
Proporsi penduduk
dengan status rumah
teteap dan terjamin
Provinsi
Kabupaten
Provinsi
BPS Kor/Modul
Perumahan
Susenas
BPS Podes
BPS Susenas
84,0% (Laporan
MDGs 2008)
57
Persentase rumah
tangga yang tinggal di
kawasan rawan bencana
Proporsi rumah tangga
dengan sertifikat
kepemilikan tanah dari
Badan Pertanahan
Nasional (BPN)
Kabupaten
BPS, Sektor
Kesos
Kabupaten
Sektor
Pertanahan/BPN
Sumber : Draft Pedoman Melokalkan Indikator MDGs, Surbakti, S., Target MDGs UNDP/Bappenas
2009, Pedoman Pengumpulan Data dan Perhitungan Indikator MDGs Kecamatan, Buku Seri 9,
BPS, CIDA, UNICEF, Jakarta 2008 Sebagai catatan, untuk target indikator-indikator yang tidak ada
pada RPJMN, maka nilai tyarget dihimpun dari sektor terkait sesuai dengan nilai yang ditetapkan
untuk nasional.
58
Strategi Pengembangan KSM Sosial
Membaca Contoh Hasil SWOT ; Potensi, Tantangan dan Peluang KSM
Membaca dalam konteks analisis potensi, maka dalam Analisis SWOT KSM, tergambar
sumberdaya dalam yang dimiliki (kekuatan dan kelemahan) dan sumberdaya luar (peluang
dan tantangan) KSM ke depan. Potensi-potensi (baik dari dalam maupun dari luar) dapat
digunakan untuk menjawab berbagai persoalan. Kekuatan tidak hanya dapat menjawab
kelemahan internal tetapi juga tantangan yang datang dari luar. Demikian juga peluang
dapat dimaksimalkan dengan menghubungkannya dengan kekuatan yang tidak menutup
kemungkinan dapat membenahi kelemahan internal. Inilah analisis bersilang dalam SWOT
yang dapat digunakan untuk menyusun rencana aksi untuk menemukan kegiatan sosial
berkelanjutan.
Analisis bersilang untuk mencari solusi dapat dilakukan dengan menghubungkan Kekuatan
(S), Kelemahan (W), Peluang (O) dan Tantangan (T) sehingga memunculkan alternatifalternatif berikut :
A. Strategi Kekuatan-Peluang (SO), menggunakan kekuatan untuk merebut
peluang
1. Intensifkan keterlibatan seluruh SDM berkualitas untuk berkoordinasi dengan
berbagai pihak antara lain dinas-dinas Pemda dan Swasta agar kegiatan sosial dapat
lebih berkelanjutan setelah dimitrakan dengan seluruh stake holders. Koordinasi
rutin dapat dilaksanakan dalam agenda :
a. Koordinasi rutin antar anggota KSM Sosial dengan menghadirkan
dinas-dinas dan stake holder agar memperkuat kapasitas KSM.
b. Koordinasi rutin dan pengembangan kajian problematika untuk memecahkan
masalah dan tantangan dalam forum antar KSM di tingkat kelurahan
maupun antar kelurahan
c. Pertemuan rutin bulanan dalam forum KBK yang diagendakan dengan
stake holders Pemda dan dinas-dinas terkait dengan fokus tema pertemuan
peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan serta kemitraan
d. Memanfaatkan momentum-momentum koordinasi lintas sektor di
levelnya masing-masing yang diadakan khusus seperti workshop tentang
perbaikan pelayanan kesehatan, pendidikan maupun MDGs.
e. Mengaktifkan Komunitas belajar Kelurahan (KBK) sebagai forum
pertemuan stake holders untuk mengevaluasi sejauhmana pelayanan KSM
sektor pendidikan dan kesehatan telah berjalan serta bagaimana
perancangan strategi ke depan.
59
2. Pengembangan jaringan horisontal dengan sesama KSM lintas RT, lintas kelurahan
maupun dan berjaringan secara vertikal (dengan dinas-dinas, swasta maupun
akademisi), memanfaatkan SDM yang tersedia. Operasionalisasi jaringan tersebut dibreak down dalam jaringan komunikasi yang dibangun melalui :
a. Pengembangan jaringan melalui forum KSM agar berintegrasi dengan
forum komunikasi BKM di level Kecamatan maupun level Kota.
b. Membangun kerjasama dengan dinas-dinas, dunia usaha,
akademisi, jurnalis maupun NGO demi mengupayakan keberlanjutan
kegiatan sosial baik untuk mengakses program CSR maupun programprogram dinas
3. Dalam forum-forum tersebut dibahas dan dibicarakan mengenai kendala dan capaian
pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan) menggunakan instrumen data SIM
sebagai acuan. Sebagai konsekuensi pola sinergi maka :
a. dukungan
budget
melalui
kesepakatan
mekanisme
sharing
pembiayaan
b. data SIM yang valid digunakan sebagai dasar dalam penyusunan
rencana kegiatan dan pengambilan keputusan bersama. Data SIM,
sejauh ini hanya berfungsi dalam manajemen internal KSM, namun belum
digunakan sebagai landasan pengendalian.
B. Strategi Kelemahan-Peluang (WO), mengatasi kelemahan dengan mengambil
peluang
1. Penguatan leadership dilakukan dengan saling belajar dengan berbagai pihak agar
menumbuhkan motivasi kepemimpinan. Meningkatkan kapasitas kepemimpinan
dengan mendorong Seluruh anggota KSM mengikuti pelatihan
manajemen kewirausahaan, manajemen pelayanan pendidikan dan
kesehatan.
2. Pelibatan jaringan (terutama Pemda) dalam upayakan kontrol, monitoring dan
evaluasi kinerja pelayanan pendidikan dan kesehatan secara partisipatif yang
melalui Pembentukan Tim Koordinasi Monev partisipatif dan terpadu yang
melibatkan SKPD-SKPD Pemda, BKM, para relawan, kelompok peduli (swasta dan
perguruan tinggi) terhadap kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan di
kelurahan/desa setempat.
3. Koordinasi dengan berbagai pihak dan meminta rekomendasi stake holders
(termasuk kontribusi anggota KSM) dalam pengambilan keputusan untuk menjaga
obyektivitas transparansi pengelolaan.
a. Selalu melaporkan perkembangan kegiatan secara periodik
kepada Pemda melalui BKM dan mengupayakan transparansi dalam
manajemen pelayanan dasar.
60
b. Menegakkan gerakan anti korupsi, kolusi dan nepotisme dalam
pengorganisasian kinerja KMW
C. Strategi Kekuatan-Ancaman (ST), menggunakan kekuatan untuk menghadapi
ancaman
SDM-SDM yang teruji memiliki pengalaman beraktivitas dalam kegiatan sosial selama ini
di tingkat kelurahan/desa dimanfaatkan sebagai potensi strategis untuk menegosiasikan
dukungan kebijakan, bantuan teknis dan anggaran dinas-dinas Pemda, swasta dan
dunia usaha untuk :
a. Menyediakan bantuan teknis terkait dengan penganggaran proses
pengembangan kapasitas standar pelayanan dasar bidang pendidikan dan
kesehatan dalam penanggulangan kemiskinan
b. Mengakses program-program dinas (terutama dinas pendidikan dan
kesehatan) dalam upaya untuk mengantisipasi wabah penyakit menular,
menurunnya Angka Harapan Hidup Ibu, lemahnya kesehatan Ibu melahirkan,
kurangnya asupan gizi balita, Angka Melek Huruf usia sekolah, kesempatan
memperoleh pendidikan dasar.
D.
Strategi Kelemahan-Ancaman
menghindarkan ancaman
(WT),
Meminimalkan
kelemahan
dan
1. Memperkuat leadership melalui berbagai pelatihan dan sharing pengalaman dengan
stake holders untuk mengurangi lemahnya fasilitasi pelayanan kesehatan dan
pendidikan. Untuk itu Koordinator KSM Sosial perlu melibatkan diri dalam
aktivitas sosial maupun berbagai training dan kegiatan advokasi kebijakan publik
yang diselenggarakan Pemda, swasta, kampus maupun NGO.
2. Menyelesaikan persoalan internal dan meningkatkan intensitas konsolidasi dengan
mengandalkan dukungan stake holders untuk mengurangi resiko resistensi sosial.
a. Membuka peluang kerjasama dengan berbagai pihak melalui forumforum KSM, KBK, BKM dan KBP. Diasumsikan representasi para pihak akan
meningkatkan partisipasi dan pembelajaran.
b. Mentradisikan
demokratisasi.
Mengupayakan
selalu
membangun
transparansi, memasang keputusan bersama, pengelolaan kegiatan dan
keuangan serta hasil-hasilnya di 5 titik strategis demi menghindarkan diri dari
dominasi elemen tertentu dan menegaskannya steril dari interest politik (Tom, 4
Mei 2011).
61
62
Strategi SO
Strategi OW
1. Intensifkan keterlibatan SDM berkualitas 1. Penguatan leadership, monev dan
untuk berkoordinasi dengan pemerintah
assessment kebutuhan dilakukan dengan
daerah (K1+P1) dan bermitra dengan
saling belajar dengan berbagai pihak (KBK,
seluruh stake holders (K1+P2),
forum KSM, swasta, akademisi, forum BKM,
2. Pengembangan jaringan horisontal (dengan
KBP) untuk menyelesaikan masalah dan
sesama KSM di level kelurahan maupun
menumbuhkan motivasi kepemimpinan
kecamatan) dan vertikal (dengan Pemda).
(W1+W2+W3+P1+P2+P3)
Membangun jaringan komunikasi didukung
SDM
potensial
yang
tersedia. 2. Membangun jaringan dengan membuka
(K1+K2+P3+P4)
peluang partisipasi dalam pembelajaran
3. Sinergi Program didukung dengan budget
perencanaan dan pemecahan persoalan,
dan data SIM untuk menunjang penyusunan
kontrol, monitoring dan evaluasi kinerja
rencana
kegiatan
sistematis
bersama agar tercipta komunikasi
(K5+K6+P1+P2+P4)
transparan dan sinergi
4.
Mendorong sinergi pelayanan
pendidikan dan kesehatan dengan dinas
3.
Mengembangkan jaringan dengan
sesama KSM, KBK, forum BKM, KBP, dan
stake holders lain.
2.
Membangun kemitraan dengan
stake holders (dinas-dinas pemda,
swasta, akademisi, dan NGO lokal
Peluang (Opportunities)
1.
Koordinasi dengan dinas terkait
secara periodik
Faktor Eksternal
Faktor Internal
Contoh Analisis Sumberdaya KSM melalui SWOT
Kekuatan (Strenghts)
Kelemahan (weakness)
1. SDM tersedia cukup memadai, spesialis dan
1.
Leadership masih lemah
memiliki job deskripsi yang jelas
2.
Monitoring dan Evaluasi Kinerja kurang
2. Konsolidasi dan koordinasi rutin relawan
optimal
spesialis
3.
Penggalian (assessment) kebutuhan
3. Anggota KSM memiliki pengalaman lama
masyarakat miskin masih subyektif dan
dalam program-program sosial (9 tahun).
kerap dipengaruhi faktor like and dislike,
4. KSM Memiliki otoritas penuh untuk
serta kedekatan geografis dan emosional
menjalankan kebijakan yang
dengan BKM
didesentralisasikan dari BKM
4.
Anggota KSM kurang dilibatkan dalam
5. Pembiayaan menggunakan alokasi swadaya,
proses pengambilan keputusan BKM
APBD dan BLM
6. Sistem Informasi Manajemen (SIM) BKM
yang mendukung program
Ancaman (Threats)
1. Tidak mendapat dukungan kebijakan
dari Pemda
2. Bantuan Teknis layanan pendidikan
dan kesehatan dari Pemda rendah
kurang optimal
3. Keterlambatan penyediaan anggaran
dari APBD dan BLM Pemerintah
4. Ketidaktahuan masyarakat dampingan
terhadap ketersediaan fasilitas layanan
63
Strategi WT
1. Memperkuat leadership melalui berbagai
penguatan kapasitas manajemen
organisasi dan sharing pengalaman
dengan stake holders untuk mengurangi
lemahnya bargaining dengan Pemda dalam
hal dukungan dana, kebijakan dan bantuan
teknis(W1+T1+T2+T3)
2. Menyelesaikan persoalan internal dengan
meningkatkan intensitas konsolidasi.
Mengandalkan sumberdaya internal dan
dukungan stake holders untuk mengurangi
resiko berkurangnya dukungan Pemda dan
masyarakat (W3+W4+T4+T5)
Strategi ST
1. SDM yang secara empiris sangat baik dan
Otoritas penuh yang didelegasikan oleh BKM
dimanfaatkan sebagai variable strategis
untuk menegosiasikan dukungan kebijakan,
bantuan teknis dan anggaran
(S3+S4+T1+T2+T3)
2. Pengalaman advokasi terstruktur dan
otoritas KSM yang kuat difungsikan untuk
memfasilitasi komunikasi dan sosialisasi
intensif kepada masyarakat
(S1+S2+S3+S6+T4)
(P2+P3+P4+W2+W3+W4)
Pelayanan Yang Efektif
Bagaimana KSM Sosial Mewujudkannya?
A. Pelayanan Publik
Pelayanan yang disediakan Pemerintah sudah selayaknya dapat memenuhi
kebutuhan masyarakat, karena Pemerintahan yang dijalankan harus berorientasi kepada
masyarakat. Artinya, pelayanan yang disediakan harus dapat memenuhi harapan
masyarakat (terutama masyarakat miskin) sebagai customer. Apabila harapan itu
terpenuhi, maka pelayanan yang eksis sudah tentu dapat dinilai kinerjanya (service
performance). Di antara seluruh pelayanan yang ada, pelayanan pendidikan dan
kesehatan adalah pelayanan utama diantara sekian ratus jenis pelayanan lainnya.
Di sektor swasta, setiap lembaga swasta yang menyediakan pelayanan publik
sudah semestinya mengadopsi pola pelayanan publik yang mencerminkan
penghormatan kepada hak-hak warga negara untuk mendapatkan layanan yang sebaikbaiknya. Saat ini, dibandingkan dengan pihak pemerintah, sistim pelayanan publik pihak
swasta umumnya justru lebih baik. Hal ini terutama disebabkan oleh tingginya
persaingan antar pemberi layanan publik, seperti terlihat pada perusahaan-perusahaan
penyedia jasa transportasi yang saling berlomba memberikan layanan terbaik bagi
masyarakat. Walaupun demikian, pemantauan dan evaluasi dari masyarakat dan
pemerintah tetap dibutuhkan agar kualitas pelayanan publik tetap terjaga bahkan dapat
ditingkatkan.
Dalam rangka melakukan optimalisasi pelayanan publik, Osborne & Gaebler
mengemukakan gagasan reinventing government yang memposisikan pemerintah
sebagai pelayan yang mengutamakan customer sekompetitif swasta hingga membentuk
sistem pemerintahan yang melayani lebih optimal dan maksimal. Prinsip-prinsip tersebut
bertujuan untuk menciptakan organisasi pelayanan publik yang smaller (kecil, efisien),
faster (kinerjanya cepat, efektif) cheaper (operasionalnya murah) dan kompetitif.
Dalam reinventing Government, terdapat empat prinsip utama peran pemerintah
sebagai public services, yaitu ;
1. Catalitic Government, Steering than Rowing. Pemerintah dalam konteks ini hanya
berfungsi sebagai pengarah yang membuat kebijakan dan regulasi serta fungsi
sebagai pelaksanaan. Berbagai metode mereka gunakan untuk membantu
organisasi publik mencapai tujuan, antara lain memilih metode yang paling
sesuai untuk mencapai efisiensi dan efektivitas, akuntabilitas dan fleksibilitas.
Pemerintah dalam hal ini lebih banyak mengatur ketimbang melaksanakan
sendiri segala urusan pelayanan. Tanggung jawab penyelenggaraan urusan
diberikan kepada masyarakat dan swasta.
2. Community-Owned Government, Empowering rather than Serving, Pemerintah
lebih baik memberdayakan masyarakat daripada sekedar melayani, karena
64
pemerintah adalah milik masyarakat, sehingga wewenang untuk mengontrol
pelayanan didesentralisasikan kepada masyarakat yang telah diberdayakan.
3. Competitive Government: Injective Competition into Service Delivery. Pemerintah
menyuntikkan spirit kompetisi dalam pelayanan kepada masyarakat.
Pemerintahan dengan tipe demikian mensyaratkan persaingan berbasis kinerja
dan jasa. Iklim kompetisi membuat organisasi pemerintahan dan swasta
berlomba-lomba memberikan kualitas pelayanan terbaiknya kepada masyarakat.
4. Mission-Driven Government: Transforming Rule-Driven Organization. Pemerintah
yang digerakkan oleh misi untuk mengubah organisasinya yang digerakkan oleh
peraturan.
Secara mendalam, pemerintahan versi ini berupaya keras
menghapus berbagai peraturan, menyederhanakan mekanisme administrasi dan
memberikan kebebasan peran kepada manajer untuk menemukan dan
merealisasikan misi dalam batas-batas yang legal.
Pemerintahan yang
digerakkan oleh misi lebih baik ketimbang digerakkan oleh peraturan.
Sebagian fakta yang masih terjadi di lapangan, justru lembaga-lembaga
pemerintah selalu kedodoran dalam menyediakan pelayanan publik. Pengurusan KTP,
Surat Izin Mengemudi (SIM), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), sulitnya memperoleh
layanan pendidikan yang mudah dan bermutu, layanan kesehatan yang tidak terjangkau
oleh sebagian besar masyarakat, dan sebagainya, merupakan sebagian kecil dari contoh
kesemrawutan pelayanan publik oleh pemerintah. Hal ini tentunya bertentangan dengan
semangat reformasi birokrasi dan pemerintahan yang sudah berjalan selama satu
dekade
ini.
http://www.explore-indo.com/layanan-publik/48-layanan-publik/148pelayanan-publik-antara-idealisme-dan-kenyataan.html , diakses tanggal 30 April 2011.
Faktor utama yang menjadi penghambat dalam pelayanan publik yang baik
dapat dianalisa dari dua sisi, yakni birokrasi dan standar pelayanan publik. Hampir
dalam seluruh tubuh pemerintahan negara Indonesia pada semua jenjang dan jenisnya
memiliki struktur birokrasi yang panjang, gemuk, dan berbelit. Hal ini mengakibatkan
panjang dan berbelit-belitnya suatu urusan di sebuah lembaga penyedia layanan publik,
yang tentu saja membutuhkan waktu yang lebih lama, biaya tinggi dan tidak efektif.
Padahal kinerja suatu pelayanan dapat menggambarkan kualitas pelayanan
tersebut, dimana dapat tercermin dari tingkat efektivitas dan efisiensinya. Tingkat
efektivitas menggambarkan perbandingan antara rencana dengan tujuan yang dicapai.
Suatu kegiatan dikatakan efektif jika implementasi suatu rencana dapat menghasilkan
atau mencapai tujuan akhir yang telah ditetapkan. Sementara tingkat efisiensi
membandingkan antara masukan (input) dengan keluaran (output). Suatu kegiatan
dikatakan efisien jika tujuan dapat dicapai secara optimal dengan penggunaan atau
pemakaian sumberdaya yang minimal.
B. Konsep Efektivitas dan Efektivitas Pelayanan
Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti terjadinya suatu efek atau akibat
yang dikehendaki dalam sesuatu perbuatan (Ensiklopedi Administrasi, 1989:149).
Efektif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti dapat membawa hasil, berhasil
guna. Sedangkan menurut Handoko (1993:7), efektivitas adalah kemampuan untuk
memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan. Georgepoulus & Tenenbaum (dalam Steers, 1985:20) berpendapat bahwa
konsep efektivitas digunakan untuk mengukur indikasi keberhasilan dalam mencapai
65
tujuan. Oleh sebab itu Barnard (dalam Gibson, 1995:27), mendefinisikan efektivitas
sebagai pencapaian sasaran yang telah disepakati atas usaha bersama.
Dalam konteks organisasi, Siagian (2002:32) mendefinisikan efektivitas sebagai
upaya pemanfaatan sumberdaya, dana, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu,
yang secara sadar ditetapkan sebelumnya, untuk menghasilkan sejumlah barang atau
jasa dengan mutu tertentu, serta tepat pada waktunya. Pelayanan bidang pendidikan
dan kesehatan adalah bagian dari produk berupa jasa. Untuk mengukur keberhasilan
pelayanan terdapat beberapa standar tertentu yang mesti dipenuhi. Jika beberapa
standar minimal telah terpenuhi maka pelayanan dapat dikatakan efektif karena target
telah tercapai. Etzioni (dalam Lubis & Huseini, 1987:54-55) mengemukakan bahwa
efektivitas organisasi dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam
usaha mencapai tujuan atau sasaran.
Menurut Gie (1993:108), Efektivitas adalah terjadinya suatu akibat yang
dikehendaki, dimana jika seseorang melakukan perbuatan dengan maksud tertentu yang
memang dikehendaki, maka orang itu dikatakan efektif apabila menimbulkan akibat atau
mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki. Sehingga yang dimaksud dengan
efektivitas adalah sejauhmana tingkat kemampuan organisasi yang bersangkutan dapat
mewujudkan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pendekatan tujuan
sebagai alat ukur efektivitas organisasi didasarkan pada asumsi bahwa organisasi
sebagai wadah pencari tujuan (organization as goal seeking) atau organisasi
dimaksudkan sebagai alat untuk mencapai tujuan.
Organisasi sebagai wadah tidak mempunyai tujuannya sendiri, namun organisasi
merupakan kumpulan dari individu anggota organisasi yang mempunyai tujuan
bersama. Meskipun organisasi tidak mempunyai tujuan sendiri, akan tetapi organisasi
tersebut memerlukan sesuatu yang dapat berfungsi sebagai tujuan yang dapat dijadikan
landasan dalam pembuatan keputusan yang menyangkut pemanfaatan dan penggunaan
sumberdaya. (lihat Azhar Kasim, 1993:12).
Richard Steers (1985:7) menyatakan bahwa, faktor-faktor yang mempengaruhi
efektivitas organisasi ialah: (a) karakteristik organisasi; (b) karakteristik lingkungan; (c)
karakteristik pekerjaan; serta (d) kebijakan dan praktek manajemen.
66
Tabel 1.
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Organisasi
Karakteristik
Kebijakan
&
Praktek
Manajemen
- Penyusunan
x Struktur
x Ekstern
x Keterikatan
kebutuh-an
- Desentralisas
- Kekompakan
pada
strategis
i
- Kestabilan
Organisasi
- Pencarian
dan
- Spesialisasi
- Ketidaktentuan
- Ketertarikan
peman-faatan
- Formalisasi
ke-mantapan
x Intern
sumberdaya.
- Rentang
kerja
- Orientasi padat
- Menciptakan
Kendali
- Keterikatan
karya
lingku-ngan
- Besaran Org.
- Pekerja-sentris
x Prestasi Kerja
prestasi.
x Teknologi
- Orientasi
pd
- Motivasi,
- Operasi
imbalan
tujuan
dan - Proses2 komunikasi
- Kepemimpinan dan
- Bahan
- Hukuman
kebutuhan
pengambilan kepuvs
- Pengetahuan
- Keamanan
- Kemampuan
tusan
resiko
- Kejelasan
- Inovasi
dan
- Keterbukaan vs
peran
adaptasi
pertahanan
Organisasi
Sumber: Steers (1985:8).
Organisasi
Lingkungan
Pekerjaan
Pendapat Richard Steers mengilustrasikan bahwa faktor-faktor tersebut akan
berperan dalam pencapaian target, sasaran ataupun tujuan yang telah ditetapkan
sebelumnya; dan seberapa besar pencapaian yang telah diraih, akan menentukan
tingkat efektivitasnya.
Pada bagian yang lain dari tulisannya, Gibson (1995:25) mengemukakan bahwa,
terdapat tiga macam perspektif yang dapat digunakan untuk menentukan efektivitas
suatu organisasi, yaitu :
1. Efektivitas individual menekankan pada pelaksanaan tugas pekerja atau
anggota dari organisasi, tugas yang harus dilaksanakan pada posisi dari
bagian pekerjaan;
2. Efektivitas kelompok merupakan penjumlahan dari seluruh anggotanya yang
melakukan kegiatan-kegiatan tertentu;
3. Efektivitas organisasi merupakan fungsi dari efektivitas individual dan
kelompok, dimana tingkat efektivitas organisasi melebihi tingkat efektivitas
individual dan kelompok.
Faktor-faktor yang menyebabkan terciptanya efektivitas pada masing-masing
perspektif tersebut diatas adalah berbeda-beda. Apabila faktor penyebab tersebut
diidentifikasi, dapat digambarkan sebagai berikut:
67
Gambar 1
Perspektif Efektivitas Organisasi
Efektivitas
Kelompok
Efektivitas
Individual
Penyebab:
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
Kekuatan
Kemampuan
Pengetahuan
Perilaku
Motivasi
Tekanan
Penyebab:
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
Kohesif
Kepemimpinan
Struktur
Status
Aturan
Norma
Efektivitas
Organisasi
Penyebab:
ͻ Lingkungan
ͻ Teknologi
ͻ Strategi
ͻ Struktur
Pilihan
ͻ Proses
ͻ Budaya
Sumber: Gibson (1995:28)
Dari gambar diatas, dapat dipahami bahwa efektivitas individual cenderung
berpengaruh terhadap efektivitas kelompok atau sebaliknya, efektivitas kelompok
cenderung bergantung pada efektivitas individual.
Pada bagian lain, efektivitas
kelompok cenderung berpengaruh terhadap efektivitas organisasi secara keseluruhan,
atau sebaliknya, efektivitas suatu organisasi cenderung bergantung pada efektivitas
kelompok. Pada akhirnya, efektivitas individual juga berperan dalam pencapaian
efektivitas organisasi, oleh karena efektivitas individual menjadi elemen penting dalam
pencapaian efektivitas kelompok.
Sebagaimana diketahui bahwa setiap organisasi mempunyai fungsi yang
berbeda-beda. Oleh karena itu, harus dilakukan evaluasi dengan menggunakan
karakteristik yang berbeda pula. Hal ini melahirkan kesepakatan bahwa efektivitas
organisasi membutuhkan kriteria yang majemuk. Hal ini dikarenakan, organisasi
melakukan banyak hal, dan keberhasilannya tergantung pada prestasi yang memuaskan
di berbagai bidang. Dengan demikian, definisi efektivitas organisasi harus mencerminkan
kompleksitas tersebut (Robbins, 1994:56).
C. Mengukur efektivitas Pelayanan KSM Sosial
KSM sebagai representasi dari kepanitiaan kelompok kecil (komunitas) yang
memiliki kesamaan ide dapat membantu terpenuhinya pelayanan dasar kepada
masyarakat penerima manfaat, terutama warga miskin. Dalam konteks ini KSM tidak
bekerja sendirian menyediakan pelayanan, melainkan ia bekerja di dalam sistem yang
saling terhubung hierarkies bersama UPS, BKM, FKBKM, dinas-dinas terkait. Jika
pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan yang disediakan, maka KSM tersebut
bernaung di bawah koordinasi Unit Pengelola sosial (UPS) yang notabene merupakan
unit pelaksana tugas BKM di bidang sosial. Sebagai unit pelaksana teknis pelayanan
kesehatan dan pendidikan di kelurahan setempat maka KSM tersebut secara langsung
bertanggung jawab kepada UPS dan BKM. Namun dalam konteks yang lebih luas,
68
keberhasilan membangun pelayanan kesehatan dan pendidikan memerlukan dukungan
berbagai pihak, antara lain SKPD-SKPD terkait seperti dinas pendidikan atau dinas
kesehatan selain NGO-NGO yang bergerak di bidang yang sama.
Sebab penanggung jawab utama penyediaan pelayanan publik di bidang
kesehatan dan pendidikan terletak di pundak dinas-dinas sektoral tersebut. BKM
sebagai Organisasi Masyarakat Warga (Civil Society), berperan sebagai elemen
penghubung jalannya pembangunan yang memberdayakan masyarakat, antara
masyarakat, Pemda dengan Swasta. BKM hanya berperan menunjang Pemda dalam
mengoptimalkan pelayanan masyarakat agar sesuai standar yang ditetapkan. UPS dan
KSM adalah pelaksana teknis yang berhubungan langsung dengan end user (pemanfaat
keluarga miskin).
Meskipun standar pelayanan yang ditetapkan di berbagai level berbeda, namun
seluruhnya saling terhubung membangun pelayanan yang efektif. Standar pelayanan
tersebut diukur menggunakan indikator-indikator specific yang ditetapkan berdasarkan
kesepakatan bersama. Menurut Lubis dan Huseini (1987:56), pengukuran efektivitas
dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang berbeda seperti:
a)
Pendekatan Sasaran: memusatkan perhatian terhadap aspek output yaitu
mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tingkat output yang
direncanakan;
b)
Pendekatan Sumber: mencoba mengukur efektivitas dari sisi input yaitu dengan
mengukur keberhasilan organisasi dalam mendapatkan sumber-sumber yang
dibutuhkan untuk mencapai performansi (performance) yang baik;
c)
Pendekatan Proses: melihat kegiatan internal organisasi sebagai indikator
internal seperti efisiensi ataupun iklim organisasi.
Gambar 2
Pendekatan dalam Pengukuran Efektivitas Organisasi
Sumber: Lubis dan Huseini (1987:56)
Salah satu pendekatan dalam pengukuran efektivitas adalah pendekatan sumber.
Pendekatan sumber bermaksud mengukur efektivitas melalui keberhasilan dalam
mendapatkan berbagai sumber yang dibutuhkannya. Menurut Yuchtman & Seashore
dalam Lubis dan Huseini (1987:61), efektivitas dapat dinyatakan sebagai tingkat
keberhasilan organisasi dalam memanfaatkan lingkungannya untuk mengakses berbagai
jenis sumber, baik yang bersifat langka maupun yang memiliki nilai tambah yang tinggi.
69
KSM Sosial yang sedang mencari sebanyak mungkin mitra, amat memerlukan
pemetaan stake holders sebagai bagian dari pemetaan sumberdaya eksternal. Pemetaan
sumberdaya eksternal bermaksud untuk mengidentifikasi stake holders yang potensial
diajak bermitra dalam menunjang pencapaian kualitas pelayanan prima selain menjaga
keberlanjutan. Sebagai misal pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan difasilitasi
kerjasamanya dengan dinas kesehatan dan dinas pendidikan atau NGO yang biasa
bergerak pada bidang tersebut. Alangkah lebih baik jika peran dinas-dinas terkait
dikedepankan.
Namun demikian, mencermati definisi Lubis dan Huseini tentang pendekatan
sumber, dengan mencoba mengukur efektivitas dari sisi input, yaitu mengukur
keberhasilan dalam mendapatkan sumber-sumber yang dibutuhkan untuk mencapai
performa yang baik, maka efektivitas suatu organisasi cenderung berkorelasi dengan
upaya (effort) dalam memanfaatkan sumber-sumber yang dimilikinya untuk mencapai
tujuan yang diinginkan. Jika tidak ada upaya keras untuk mengembangkan kapasitas
internal KSM dan promosi besar-besaran mengenai kemampuan pengelolaan, maka
akan sangat sulit mengharapkan respon pihak luar untuk bekerjasama kendatipun
sebenarnya urusan kegiatan sosial (pendidikan maupun kesehatan adalah urusan wajib
pemerintah untuk melayani). Sehingga tanpa itikad kuat (good will) untuk peningkatan
kapasitas, mustahil KSM kegiatan sosial dapat mendapatkan perluasan akses.
KSM Sosial di dalam PNPM Mandiri Perkotaan adalah pelaksana kegiatan sosial
yang berperan memfasilitasi terdistrisibusikannya jasa layanan pendidikan maupun
kesehatan kepada penerima manfaat. Sehingga sesungguhnya peran KSM Sosial dalam
hal ini adalah penyalur, agen atau penghubung program-program layanan yang
disediakan oleh dinas-dinas kepada masyarakat pengguna jasa layanan (terutama
masyarakat miskin). Karena fungsinya sebagai penghubung maka KSM sosial berperan
menunjang misi penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) pada
aspek reformasi birokrasi. Sebab salah satu prinsip good governance adalah melakukan
pengambilan keputusan dalam hal perencanaan dan memberikan pelayanan secara
transparan dan partisipatif. KSM Sosial berfungsi memediasi proses pengambilan
keputusan saat kegiatan dirumuskan ke dalam PJM Pronangkis. Berikutnya pada saat
pertanggungjawaban pelaksanaan yang mengedepankan transparansi, partisipatif dan
akuntabilitas.
KSM sosial adalah ujung jeruji dibawah UPS dalam Organisasi Masyarakat Warga
yang menghubungkan pemerintah dengan masyarakat dan swasta. Dalam civil society,
posisi pemerintah sebagai katalisator, fasilitator dan pendayung (rowing) elemenelemen di luar dirinya seperti LSM, perguruan tinggi dan masyarakat menyebabkan
pembangunan tidak dijalankan sendirian (not do itself by government) melainkan
dikelola bersama dalam relasi yang benar-benar saling bersinergi (yang bukan justru
saling menghalangi) untuk mencapai kemakmuran dan kemajuan lebih tinggi.
Selama ini KSM sosial menyalurkan sebagian dana BLM yang berfungsi sebagai
stimulan untuk mensupport perbaikan hak-hak dasar masyarakat, layanan kesehatan
serta pendidikan. Namun semakin lama, kegiatan sosial membutuhkan keberlanjutan
agar seluruh penerima manfaat mendapatkan pelayanan berkesinambungan.
Masyarakat melalui KSM-KSM mesti dilatih untuk mengelola secara mandiri. Salah satu
bentuk kemandirian adalah kemampuan KSM-KSM tersebut untuk mengelola dan
mengorganisir kepanitiaan dengan mengandalkan kekuatan modal sosial yang hidup
70
selama ini (dibawah koordinasi tetua adat, ketua lingkungan, ketua RT/RW). Sebagian
dari mereka telah berpengalaman bekerja sebagai pekerja sosial dalam pelayanan sosial
(Jim Ife : 2009) sehingga pengalaman mereka dapat diandalkan dalam menentukan
masa depan kegiatan sosial.
Upaya lain yang dilakukan adalah dengan mencari mitra strategis yang menjamin
keberlangsungan program lebih berjangka panjang. Salah satu miitra wajib adalah
Pemda melalui dinas-dinas sektoralnya. Pemda bertanggung jawab untuk
mensejahterakan masyarakatnya. Namun demikian tidak menutup kemungkinan
berbagai pihak lain turut andil bekerjasama dengan KSM. Pertanyaannya adalah, apakah
yang menyebabkan Pemda atau para kelompok peduli bersedia membuka akses
pelayanan kepada masyarakat melalui KSM Sosial? Apa yang membuat mereka percaya
untuk menyalurkan program sosial melalui KSM Sosial?
Jawabannya adalah karena KSM-KSM Sosial tersebut telah teruji memfasilitasi
pelayanan kegiatan sosial dengan berbasis pada kekuatan modal sosial (solidaritas,
kohesi sosial). Solidaritas sosial ini ditumbuhkan dari rasa kejujuran dan saling percaya
diantara para anggotanya. Alhasil makin tumbuhlah kepercayaan stake holders
pemerintah, baik dinas-dinas, NGO maupun dunia usaha untuk memberikan pelayanan
kepada masyarakat melalui fasilitasi KSM-KSM yang memiliki modal sosial dan
kebersamaan kuat semacam ini.
D. KSM Sosial sebagai bagian Sistem Pelayanan Yang baik
Secara teori, sebuah negara dibentuk oleh masyarakat di suatu wilayah tidak lain
bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama setiap anggotanya dalam koridor
kebersamaan. Dalam angan setiap anggota masyarakat, negara yang dibentuk oleh
mereka ini akan melaksanakan fungsinya menyediakan kebutuhan hidup anggota
berkaitan dengan segala aspek kehidupan dalam berdampingan dengan orang lain di
sekelilingnya. Di kehidupan sehari-hari, kebutuhan bersama itu sering kita artikan
VHEDJDL ³NHEXWXKDQ SXEOLN´ &RQWRK sederhana yang sering dipakai untuk
menggambarkan pelayanan publik adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP). KTP adalah
kebutuhan publik bagi setiap orang yang sudah memenuhi persyaratan tertentu. Tanpa
KTP, seseorang akan mengalami kesulitan dalam berurusan dengan orang lain, institusi,
maupun mengakses layanan dari Pemerintah. KTP perlu dikeluarkan oleh lembaga yang
berwenang yang dibentuk dan ditunjuk oleh negara, seperti kelurahan atau desa.
Proses menerbitkan sebuah KTP bagi seorang anggota masyarakat disebut
sebagai Pelayanan Publik, yang dapat diterjemahkan sebagai segala aktivitas yang
dilakukan oleh petugas berwenang dalam melayani pemenuhan kebutuhan publik
anggota masyarakatnya. Dalam konteks negara, pemenuhan kebutuhan publik tersebut
diartikan sebagai pemenuhan hak-hak sipil seorang warga negara. Pelayanan publik
umumnya tidak berbentuk barang melainkan layanan jasa, termasuk jasa administrasi.
Hasil yang diperoleh dari adanya pelayanan publik oleh penyedia jasa layanan dapat
berbentuk barang maupun bentuk jasa-jasa. Pelayanan publik biasanya dilakukan oleh
pemerintah, namun dapat juga oleh pihak swasta.
Untuk dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, negara kemudian membentuk
organisasi pemerintahan. Struktur pemerintahan negara kita mulai dari level paling atas
yakni presiden hingga ke level terbawah, Rukun Warga dan Rukun Tetangga (RW/RT).
Karena negara dibentuk oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan publik
71
anggotanya, maka sesungguhnya pelayanan publik adalah kewajiban utama seluruh
aparatur pemerintah di setiap jenjang pemerintahan dan setiap jenis pelayanan publik.
Sebagai sebuah kewajiban, maka sudah semestinya setiap aparat negara memberikan
pelayanan publik yang terbaik.
Bahkan untuk mendukung upaya-upaya tersebut Pemerintah seringkali
membentuk kader-kader atau relawan-relawan specialis (sektoral) yang berfungsi
sebagai penjembatan program pembangunan selevel ketua RT/RW. Sebut saja kader
posyandu, kader BKKBN, relawan kesehatan, relawan kelompok tani, komunitas nelayan
dst. Kisah sukses mereka dalam memfasilitasi pembangunan sering kita dengar pada
jamannya. Kehadiran mereka amat membantu Pemerintah menjadi lebih mudah
menjangkau kelompok sasaran pembangunan. Namun beberapa tahun belakangan
kehadiran mereka sempat meredup sebelum kemudian diinisiasi kembali untuk
ditumbuhkan melalui program-program pemberdayaan semacam PNPM Mandiri.
Perpanjangan tangan Pemerintah daerah melalui kader-kader atau yang dikenal juga
sebagai agen pembaharu cukup memperbaiki kualitas pelayanan.
Kekuasaan dan pengetahuan adalah dua dimensi penting yang dapat
dikombinasikan (Jim Ife : 1997 : 47-50 ). Gambar berikut mengidentifikasi empat
kombinasi pewacanaan kharakter, yaitu pelayanan (service delivery), yaitu manajerial
(hierarkies positivist), pasar (top down - anarchist positivist), pewacanaan profesional
(hierarkis humanis) dan pewacanaan komunitas (bottom up - anarchist humanis).
Top-down
Manajerial
Professional
Positivist
Humanist
Market
Community
Bottom up
Competing discource of Human services (Perbandingan Pelayanan Kemanusiaan)
(Jim Ife : Rethinking of Social Work : 1997)
72
Kombinasi antara pendekatan top down (hierarkies) dengan paradigma positivist
(mengatur) akan membentuk kebiasaan pelayanan bertipe manajerial, di sebelah kiri
atas kuadran. Kebijakan dan keahlian diposisikan pada level tertinggi dalam organisasi
(baik sektor public maupun sektor swasta), dengan pemahaman akuntabilitas birokrasi
klasik, pengambilan keputusan dengan pendekatan keilmuan bermaksud membangun
mesin ideal yang menyediakan pelayanan kepada individu. Penekanannya pada dampak
yang terukur, efektif, penggunaan sumberdaya yang efisien, perencanaan yang rasional,
optimis dalam penentuan rasio keuntungan. Semua itu dinilai lebih utama ketimbang
mengakomodasi kebutuhan dasar. Dalam kuadran ini pekerja hanya memiliki nilai-nilai
pelengkap (instrumental value) yang ditentukan oleh organisasi, bukan ditentukan oleh
diri mereka sendiri.
Namun berbeda dengan kuadran keempat di sebelah kanan bawah, dimana
pewacanaan komunitas mengkombinasikan pendekatan humanis dengan pendekatan
bottom up. Ife menyebutnya sebagai anarchist humanis atau lebih tepatnya
perencanaan bottom up humanis. Pada perspektif ini secara empiris, pendekatan
positivis ditolak karena bertentangan dengan pendekatan pembangunan yang didesain
dari bawah. Ini adalah fundamen dari pekerjaan bersama komunitas, yaitu
pembangunan berbasis komunitas yang memfokuskan diri pada praktek-praktek
pemberdayaan. Nilai-nilai dan kebijaksanaan masyarakat umum menjadi landasan dalam
menjalankan pelayanan kemanusiaan. Pada ranah inilah KSM sosial menegaskan
perannya sebagai bagian dari pekerja sosial yang menjembatani pelayanan oleh
Pemerintah kepada kelompok sasaran secara langsung.
Secara umum, pelayanan publik dibagi dalam dua kategori sesuai dengan tingkat
kepentingan kebutuhan warga negara, yakni pelayanan publik primer dan pelayanan
publik sekunder. Pelayanan publik primer merujuk kepada semua jenis layanan dari
sebuah instansi baik pemerintah maupun swasta untuk memenuhi kebutuhan yang
bersifat mutlak dari seorang warga negara. KTP secara administratif bersifat mutlak bagi
setiap warga negara yang sudah memenuhi syarat, terutama dari segi usia (17 tahun ke
atas). Pemenuhan layanan air bersih, listrik, kesehatan, jaminan sosial, pendidikan dasar
dan transportasi juga merupakan kebutuhan layanan publik yang bersifat mutlak bagi
setiap orang. Sebaliknya, pelayanan publik sekunder merujuk kepada semua layanan
yang tidak mutlak bagi seorang warga negara, semisal kebutuhan rekreasi, hiburan,
olah raga dan sejenisnya. Namun sadarkah kita bahwa pelayanan kesehatan, sanitasi,
air bersih, jaminan sosial, pengobatan maupun pendidikan yang digerakkan oleh
komunitas sebagai social working itu juga amat ditentukan oleh kepemilikan KTP yang
notabene adalah produk pelayanan administratif. Legalitas benar-benar mempengaruhi
keniscayaan perhatian, pelayanan dan keadilan.
Untuk menentukan efektivitas, seluruh kebutuhan tersebut dapat diukur
ketepatan sasarannya. Guna mencapai suatu sasaran yang tepat efektivitas dapat
ditinjau dari sumberdaya dasar pendukungnya yang harus tersedia dalam pelayanan
efektif, (Terry dalam Winardi, 2000:3) antara lain :
1.
Sumber Tenaga Kerja (Men)
Tersedianya tenaga kerja yang sesuai, baik jumlah maupun mutunya. Bahwa
untuk melaksanakan fungsi-fungsi pimpinan dengan setepat-tepatnya maupun
untuk mencapai keseluruhan tujuan yang sudah ditetapkan dengan setepattepatnya dengan salah satu sumbernya. Jadi tenaga kerja atau tepatnya
73
manusia (men) adalah unsur yang mutlak diperlukan bahkan terpenting bagi
berhasilnya pencapaian tujuan organisasi. Tanpa manusia tidak akan ada
kegiatan, tanpa kegiatan, tujuan tak akan tercapai.
Sumber Uang atau Biaya (Money)
Tentu saja harus disadari bahwa manusia bukanlah merupakan sumber atau
unsur satu-satunya yang diperlukan. Manusia bisa lelah, sakit, lalai, bosan,
marah, dan sebagainya. Untuk menghindarkan hal-hal itu dan untuk memberikan
kepuasan, yakni sebagai imbalan terhadap jerih payahnya, maka kepada
manusia perlu diberikan perangsang. Dan salah satu perangsang bisa berupa
uang (money) sebagai salah satu kebutuhan fisik menurut Herzberg dan Maslow.
Sumber Material (Material)
Material dimaksudkan untuk memberikan arti adanya bahan-bahan yang juga
merupakan sumber yang diperlukan bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pimpinan,
dan juga bagi pencapaian tujuan organisasi. Sesuatu pekerjaan sering macet
ditengah jalan misalnya dikarenakan tidak cukup tersedianya bahan-bahan atau
material yang diperlukan. Material dapat diartikan dalam arti sempit, yakni
dalam arti fisiknya saja seperti dalam pengertian bahan-bahan baku yang
diperlukan untuk pelaksanaan pembangunan prasarana fisik. Material harus
diartikan lebih luas daripada itu, yakni bisa juga berarti bahan-bahan atau data
dan informasi yang amat diperlukan bagi pencapaian tujuan dan bagi
pelaksanaan fungsi-fungsi, serta dalam pengambilan keputusan oleh pimpinan.
Jadi jelas, material haruslah diartikan baik fisik (bahan-bahan baku) maupun
nonfisik (data dan informasi), sehingga jelas pula bahwa material, di samping
manusia dan uang, adalah sumber-sumber yang juga diperlukan di dalam rangka
proses manajemen secara lebih berhasil.
Sumber Mesin dan Peralatan Kerja (Machine)
Manusia merupakan unsur yang paling penting karena manusia bisa lelah, sakit,
atau lalai sehingga mudah jatuh sakit. Untuk dapat menghemat tenaga dan
energi manusia, dan juga demi mengakui arti pentingnya manusia di dalam
organisasi, serta mempercermat dan mempercepat proses kerja, maka
dipergunakanlah mesin dan lain-lain peralatan kerja, termasuk perabotan dan
perlengkapan kerja. Memang sebenarnya penggunaan mesin-mesin di dalam
proses kerja itu seyogyakan (dibenarkan) bila pekerjaan itu terlalu berat atau
terlalu lamban kalau dikerjakan dengan tangan. Demikian juga bila diperlukan
adanya pelipatgandaan hasil secara massal (mass production), dan bila
pekerjaan itu memerlukan daya pikir manusia yang optimal pula. Jadi, yang
dimaksud disini adalah untuk menghindarkan sering terjadinya kesalahankesalahan karena kelelahan dan kelalaian manusia (penggunaan mesin-mesin).
Bahwa mesin adalah sumber yang diperlukan pula di dalam rangka proses
manajemen atau prosedur kerja dengan setepat-tepatnya. Ide tentang arti
pentingnya mesin kemudian dihubungkan dengan arti pentingnya manusia, dan
pengertian efisiensi di dalam proses manajemen akhirnya melahirkan gerakan
otomatisasi (automatication) di dalam proses pekerjaan kantor dan pabrik.
Sumber Tata Cara atau Metode (Method)
Dalam suatu mata rantai pekerjaan, dibutuhkan suatu cara yang sistematis, agar
suatu pekerjaan dapat berjalan sebagaimana mestinya dan menghasilkan tujuan
2.
3.
4.
5.
74
6.
ataupun produk yang sesuai dengan yang diharapkan. Merancang suatu tata
cara membutuhkan suatu pendekatan-pendekatan yang komprehensif, supaya
menghasilkan suatu susunan atau mata rantai tindakan yang terpola, dan yang
lebih penting dapat memenuhi azas efisiensi dan efektivitas. Karenanya, dalam
rangka pencapaian tujuan organisasi, formulasi suatu metode sangat penting
untuk dilakukan. Tujuannya adalah agar metode dapat menjadi petunjuk
(guideline) dan aplikatif saat diimplementasikan kedalam penyelesaian suatu
pekerjaan.
Sumber Lain berupa Potensi Pasar (Market)
Dalam pengertian yang lebih sempit, pasar dihubungkan dengan kegiatan
manajemen dalam proses produksi.
Apabila suatu perusahaan akan
memproduksi suatu barang, maka haruslah memproyeksikan apakah barang
yang mereka produksi tersebut dibutuhkan oleh masyarakat (user) dan laku
dijual. Dalam konteks yang lebih luas, misalnya dihubungkan dengan kegiatan
dalam pemerintahan, maka pasar dapat dipahami sebagai potensi atau peluang
yang belum dioptimalkan. Terkait dengan permasahan penelitian kali ini, maka
pasar dapat direfleksikan sebagai potensi berupa pihak yang mengajukan
permohonan IMB, antara lain: kalangan rumah tinggal, real estate, dan non
rumah tinggal, dan sebagainya. Di dalam kegiatan sosial para pemohon yang
notabene keluarga miskin biasanya tidak berperan aktif tetapi menunggu dilayani
pemerintah karena memang kewajiban pemerintahlah untuk memeratakan
pelayanan kepada kelompok sasaran
Salah satu lagi yang tak boleh luput dari perhatian adalah faktor waktu (time).
Kalaupun sumber-sumber tersedia, namun jika waktunya tidak cukup tersedia maka
gagallah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen, serta gagal pula upaya pencapaian
tujuan yang diinginkan. Dengan demikian³ZDNWX´DPDWSHQWLQJGDODPPHQHQWXNDQ
pencapaian keberhasilan. Dalam program-program pemberdayaan seperti PNPM
Mandiri perkotaan, layanan yang dikelola oleh lembaga-lembaga sosial atau
organisasi nirlaba sering menghadapi kendala ini, sebab dijalankan oleh para
relawan.
Konsep kunci dari efektivitas pelayanan adalah tentang bagaimana memenuhi
harapan masyarakat sebagai pelanggan (customer) tersebut secara layak. Keinginan
pelanggan untuk mendapatkan bentuk pelayanan yang sesuai dengan keinginan
mereka merupakan tujuan (goals) yang harus dicapai oleh penyedia layanan. Dalam
rangka penyediaan pelayanan, persepsi penyedia layanan harus dapat mewujudkan
segala hal yang menjadi harapan pelanggan. Dengan demikian, pelayanan yang
disediakan dapat mencapai tujuan akhirnya, yaitu memenuhi harapan pelanggan
(customer).
Secara singkat, konsep kunci dari efektivitas pelayanan adalah membandingkan
antara persepsi penyedia layanan dengan harapan pengguna layanan, yaitu
pelanggan (customer). Namun demikian, perlu dipahami bahwa penyedia layanan
harus menyesuaikan diri dengan ketersediaan sumberdaya (resources) yang
dimilikinya atau yang tersedia. Bertitiktolak dari pernyataan ini, maka penyedia
75
layanan perlu menerapkan manajemen pengelolaan yang sedemikian rupa sehingga
dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang tersedia dan bersifat terbatas
tersebut untuk keperluan penyediaan pelayanan yang berkualitas dan memenuhi
harapan pengguna layanan.
Untuk semua pelayanan yang bersifat mutlak, negara dan aparaturnya berkewajiban
untuk menyediakan layanan yang bermutu dan mudah didapatkan setiap saat. Pada
kehidupan bernegara di abad modern ini, komitmen suatu negara untuk memberikan
pelayanan publik yang memadai terhadap kebutuhan publik merupakan implementasi
dari pemenuhan hak-hak azasi manusia dari warga negaranya.
Oleh karena itu, ketika suatu instansi pemerintah memberikan layanan publik yang
buruk, hal tersebut dianggap melanggar konvensi internasional tentang hak azasi
manusia. Sebagai contoh, disaat warga negara kesulitan mendapatkan layanan
pendidikan yang baik, bermutu, dan mudah diakses, maka sesungguhnya pemerintah
bisa dianggap berlaku lalai, melanggar hak azasi warga negaranya. Hal ini juga berlaku
di setiap lembaga penyedia layanan publik, seperti di kelurahan/desa maupun
puskesmas/rumah sakit. KSM sosial bermaksud mengurai ketersumbatan pelayanan dari
dinas-dinas yang masih berbelit (birokratis), kurang komunikatif, tidak partisipatif,
kurang transparan dan lemah keberpihakannya kepada masyarakat miskin sebagai
customer utama.
Dalam masyarakat warga (civil society), masyarakat beserta dunia usaha adalah pionir
pembangunan yang didayung (rowing) oleh pemerintah. Di dalam komunikasi yang
intens yang dilandasi transparansi, partisipasi, dan goodwill untuk selalu berkolaborasi,
KSM Sosial berperan menjembatani komunikasi, partisipasi, bahkan feedback antara
masyarakat dengan pemerintah dan swasta dalam komunikasi pembangunan. Menurut
Putnam, masyarakat yang bermodal sosial kuat dicirikan oleh keterhubungan yang
berkualitas dan bertimbal balik antara individu-individu serta jaringan-jaringan sosial
yang tumbuh diantara mereka dengan spirit utama rasa saling percaya (trust).
KSM Sosial memungkinkan merepresentasikan masyarakat yang stabil dan potensial
karena memiliki solidaritas sosial yang kuat yang didalamnya diikat oleh rasa saling
percaya, keterbukaan dan kejujuran. Dalam atmosfir semacam ini tidak sulit bagi
pemerintah untuk mewujudkan pelayanan prima yang dekat dengan masyarakat dan
menjawab segala kebutuhan dasar mereka sesuai ekspektasi karena pelayanan telah
diselenggarakan dengan meminjam kekuatan modal sosial komunitas.
76
Tabel 2
Ciri-ciri Pelayanan Bermutu
Keterjangkauan
Accessibility
Ketepatan
Accuracy
Keramahan
Kredibilitas
Credibility
Kehandalan
Dependability
Efisiensi
Kejujuran
Honesty
Kesegaran
Promptness
Ketanggapan
Courtesy
Efficiency
Responsiveness
Kenyamanan
Comfort
Efektivitas
Effectiveness
Dapat dipercaya
Kemampuan
Keluwesan
Keamanan
Tampak Nyata
Kepedulian
Jaminan Kepastian
Competence
Tangible
Flexibility
Empathy
Reliability
Security
Assurance
Sumber: Muhammad (2002:27).
Pelayanan prima harus memenuhi prinsip-prinsip (Mohammad 2002:27-28) dan
aspek-aspek keprimaan pelayanan, meliputi :
Tangibles (tampak nyata), terdiri dari penampilan fisik bangunan serta sarana
1.
dan prasarana yang mendukung, termasuk tempat dimana pelayanan itu
diberikan serta penampilan petugas disaat pelayanan diberikan.
Reliability (kehandalan), terdiri dari kecakapan dan kemampuan dan keakuratan
2.
petugas dalam memberikan pelayanan dan ketepatan waktu yang ditetapkan.
3.
Responsiveness (daya tanggap), meliputi kemudahan petugas untuk dihubungi,
kemauan atau motivasi petugas untuk memberikan pertolongan terhadap
pelanggan/masyarakat.
Assurance (jaminan), terdiri dari pengetahuan, kesopanan, dan sikap untuk
4.
dapat dipercayai yang dimiliki petugas sehingga tidak menimbulkan keraguan
dan resiko yang mungkin timbul terhadap pelayanan yang diberikan.
Empathy (kepedulian), merupakan kemampuan untuk memahami kebutuhan
5.
pelanggan, meliputi kepedulian, perhatian dari petugas secara individu terhadap
pengguna layanan.
Dalam ruang lingkup tata pemerintahan yang hierarkies, sinergi dapat
berlangsung secara vertikal maupun horisontal. Sinergi bermaksud menjadikan semua
pelayanan di berbagai level (mulai dari level KSM hingga Pemda kabupaten/kota)
terhubung semakin padu demi meningkatkan mutu pelayanan pemerintah kepada
masyarakat.
Sinkronisasi pelayanan sebagai bagian dari kebijakan tidak hanya
bermakna menyatukan visi dan persepsi, akan tetapi juga memperkuat potensi berbagi
tugas pelayanan, pemantauan dan pengendalian dalam perjalanan (on the fly
adjustment). Dalam bersinergi dipastikan bahwa KSM sosial maupun Pemerintah tidak
dapat bekerja sendirian tanpa berkolaborasi.
Metoda pemantauan yang terbaik untuk menguji kualitas pelayanan sinergis
adalah menggunakan metodologi PCDCA (Plan ± Coordinate - Do ± Check ± Action).
77
PCDCA adalah proses monitoring dan evaluasi sambil bekerja. Seluruhnya dilaksanakan
berdaur (cyclic) demi menghasilkan total quality management (TQM) dalam pelayanan
publik. Dalam dunia bisnis TQM adalah standar pelayanan untuk mencapai kepuasan
pelanggan. Indikator kepuasan pelanggan pada perusahaan semacam ini dapat diadopsi
oleh Pemerintah agar dapat diperoleh kesempurnaan pelayanan, bahkan lebih dari itu
dapat meredesain dan memodifikasi pelayanan yang sedang diimplementasikan.
Hakekat pelayanan publik harus mempertimbangkan apa yang diinginkan oleh
yang dilayani, bukan untuk kepentingan yang melayani. Berkaca pada keunggulan
komparatif swasta dalam mempertahankan pelanggan, pemerintah merasa perlu untuk
menerbitkan sebuah Kepmen PAN no 25 tahun 2004 tentang pengukuran Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM). Kepmen prestisius ini adalah terobosan besar pemerintah
dalam upaya untuk memperbaiki pelayanan. Sebab melalui instrumen IKM dapat
diketahui tingkat kepuasan masyarakat secara berkala (setiap 6 bulan) dan persepsi
masyarakat secara kualitatif maupun kuantitatif juga dapat diukur.
E. Kualitas dan Standar Pelayanan KSM Sosial
Metoda pemantauan yang terbaik untuk menguji kualitas pelayanan sinergis
adalah menggunakan metodologi PCDCA (Plan ± Coordinate - Do ± Check ± Action).
PCDCA adalah proses monitoring dan evaluasi sambil bekerja. Seluruhnya dilaksanakan
berdaur (cyclic) demi menghasilkan total quality management (TQM) dalam pelayanan
publik. Dalam dunia bisnis TQM adalah standar pelayanan untuk mencapai kepuasan
pelanggan. Indikator kepuasan pelanggan pada perusahaan semacam ini dapat diadopsi
oleh Pemerintah agar dapat diperoleh kesempurnaan pelayanan, bahkan lebih dari itu
dapat meredesain dan memodifikasi pelayanan yang sedang diimplementasikan.
Contoh Tabel sederhana Untuk mengukur Kualitas Pelayanan KSM
Khususnya Bidang Kegiatan Sosial
Pelaku
Prosedur
pelayanan
Persyaratan
Pelayanan
Kejelasan
Pelayanan
Tanggung jawab
petugas
pelayanan
Kemampuan
petugas
pelayanan
Keadilan
Mendapatkan
Pelayanan
78
1
Tidak
Mudah
Tidak sesuai
2
Kurang
Mudah
Kurang
3
Mudah
Tidak jelas
Kurang
Jelas
Jelas
Tidak
bertanggung
Jawab
Kurang
Tidak
terampil
Kurang
Terampil
Tidak Adil
Kurang
Adil
Sesuai
4
Sangat
Mudah
Sangat
Sesuai
Sangat Jelas
Bertanggung
Sangat
jawab
bertanggung
jawab
Sangat
Terampil
Sangat Adil
Hakekat pelayanan publik harus mempertimbangkan apa yang diinginkan oleh
yang dilayani, bukan untuk kepentingan yang melayani. Berkaca pada keunggulan
komparatif swasta dalam mempertahankan pelanggan, pemerintah merasa perlu untuk
menerbitkan sebuah Kepmen PAN no 25 tahun 2004 tentang pengukuran Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM). Kepmen prestisius ini adalah terobosan besar pemerintah
dalam upaya untuk memperbaiki pelayanan. Sebab melalui instrumen IKM dapat
diketahui tingkat kepuasan masyarakat secara berkala (setiap 6 bulan) dan persepsi
masyarakat secara kualitatif maupun kuantitatif juga dapat diukur.
F. Contoh Penentuan Standar Kualitas Pelayanan KSM Sosial
KSM Sosial dalam PNPM Mandiri Perkotaan mayoritas memiliki jenis kegiatan
yang terkait dengan pelayanan pendidikan dan kesehatan. Kedua bidang tersebut amat
penting menunjang pencapaian target MDGs karena berkaitan langsung dengan 4
target, yaitu pencapaian pendidikan (100% harus lulus pendidikan dasar 9 tahun),
mencegah kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu dan mencegah penyakit
menular. Mereka juga memiliki target tidak langsung untuk mengurangi populasi miskin
(target 1), kesetaraan peran laki-laki dan perempuan (target 3), pelestarian lingkungan (
target 7) dan kemitraan global (target 8).
Oleh sebab itu kualitas pelayanan harus dioptimalkan. Standar umum pelayanan
dalam instansi publik termasuk KSM Sosial sebagai perpanjangan dari hierarki pelayanan
publik mesti memuat :
1. Visi dan Misi Pelayanan
Roh pelayanan terdapat dalam Visi. KSM sosial dapat menentukan Visi Mengurangi
kemiskinan Desa X misalnya. Kemudian menetapkan misi (semacam motto) secara
VSHFLILN GDQ SUDNWLV PLVDOQ\D ³3HOD\DQDQ EHUVDKDEDW PXUDK GDQ WHSDW VDVDUDQ´ 9LVL
adalah pemberi spirit, sedangkan misi adalah pemberi koridor sejauh mana KSM dapat
berinovasi dan berkreasi.
Visi
Misi
Mengurangi kemiskinan Desa X hingga
setengahnya
Membebaskan Masyarakat Desa X dari penyakit
menular
Pelayanan bersahabat, murah dan tepat
VDVDUDQ´
2. Jenis Pelayanan yang ditawarkan
Jenis pelayanan mesti dimuat secara rinci dan eksplisit, meliputi pelayanan utama dan
pendukung. Misalnya pelayanan utama KSM adalah untuk mempermudah masyarakat
mudah berobat dengan mengakses tenaga medis Puskesmas atau klinik terdekat.
Pelayanan pendukungnya adalah membantu pengurusan Jamkesmas untuk memperoleh
pengobatan murah dan obat generic.
79
3. Specifikasi Pelanggan
Sebuah proses pelayanan tentu tidak ditujukan untuk semua jenis pelanggan, namun
sengaja dirancang untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tertentu. Hal ini amat terasa
dalam penanggulangan kemiskinan yang telah mendefinisikan dengan jelas para
pelanggannya yaitu mereka yang terdaftar dalam daftar PS 2. Namun barangkali data
PS 2 yang dimiliki oleh KSM harus dievaluasi dan direview kembali. Sebagai contoh
specifikasi data ini dapat ditampilkan :
Spesifikasi Pelanggan
Semua Umur
Wanita dan Pria
Terdaftar dalam daftar PS 2
Memiliki KTP dan Kartu Keluarga
Memiliki Kartu Sehat
4. Prosedur Pelayanan
Berikut ini hanya contoh KSM sosial yang bekerjasama dengan puskesmas setempat
dalam hal membuka akses kepada masyarakat. Pada beberapa pengalaman, Panitia
Kemitraan (PAKEM) yang notabene adalah KSM di dalam kegiatan PAKET juga
memfasilitasi pembangunan Puskesmas Pembantu atau Pos Kesehatan Desa (PKD).
Memberikan gambaran bagaimana prosedur periksa di Puskesmas Pembantu atau PKD
merupakan bagian dari transparansi pelayanan. Dalam membangun efektivitas
pelayanan, bagian ini merupakan bagian paling penting dari penetapan standar
pelayanan. Pencatatan prosedur bahkan harus sangat rinci dan biasanya meliputi hal-hal
sebagai berikut :
a. Diagram alur kegiatan pelanggan
Menunggu diperiksa
(masuk dalam daftar
antrian)
Mendaftar
Loket
Diperiksa dan
menunggu hasil
Ruang data
Mendapatkan Obat
Ruang Obat
Diperiksa di
Puskesmas
Ruang periksa
Pengambilan Sample
Laboratorium
b. Prosedur Persiapan Pelayanan, yaitu hal-hal rutin apa saja yang perlu dilakukan
petugas sebelum memulai pelayanannya sehari-hari bagi pelanggan. Untuk
80
keperluan ini hasil-hasil kesepakatan koordinasi antar unit pelaksana dapat dijadikan
bahan acuan.
c. Prosedur Pelayanan inti, yaitu melayani kegiatan pelanggan mengikuti alur
pelayanan yang telah dirancang pada point a di atas.
d. Apa saja prasyarat yang harus dipenuhi oleh para pelanggan agar dapat dilayani
5. Pengawasan dan pengendalian mutu
Dalam standar pelayanan harus secara tegas dinyatakan ukuran mutu pelayanan
yang akan diperoleh para pelanggan dan tata cara untuk mengawasi serta
mengendalikan mutu pelayanan tsb. Bersama BKM pengawasan harus dilakukan
dalam hal menampilkan siapa sajakah yang akan melayani para pelanggan (dalam
hal ini KK miskin dalam PS2). Para petugas dalam KSM yang melayani tersebut harus
ditampilkan dalam tabel. Sehingga bisa dihindari masyarakat miskin yang tidak tahu
menahu harus berhubungan dengan siapa saat akan meminta pelayanan.
Pendaftaran dan
Konfirmasi data PS2
Fasilitas dalam
Musyawarah
Layanan Utama
Ketua RT
Turut berpartisipasi dalam FGD RK, Rangkaian PS dan
Penyusunan PJM Pronangkis
Mendapatkan Raskin dan Sembako
Mendapatkan akses layanan kesehatan
Mendapatkan prioritas untuk memperoleh biaya
pendidikan
Mendapatkan prioritas mendapatkan Kartu Sehat
Layanan Pendukung
Berhak berpartisipasi dalam mengontrol kualitas layanan
Memberi masukan dan mengevaluasi kelemahan
Dalam pengawasan mutu pelayanan adalah upaya untuk memantau dan
mengukur mutu pelayanan. Pengawasan mutu terdiri dari pengawasan eksternal dan
pengawasan internal. Pengawasan eksternal oleh pelanggan untuk memantau dan
mengukur mutu pelayanan apakah sudah sesuai dengan harapan pelanggan. Untuk
keperluan ini mesti disediakan kotak PPM khusus di BKM yang ditindaklanjuti dengan
pertemuan-pertemuan dengan mereka. Sedangkan pengawasan internal oleh para
petugas pelayanan terhadap ketertiban dan kelancaran kegiatan pelayanan menurut
prosedur yang ditetapkan (Tomy : disarikan dari berbagai sumber : Mei 2011).
Daftar Pustaka
David Osborne and Ted Gaebler,. Reinventing Government: How the Entrepreneurial
Spirit is Transforming the Public Sector, Penguin Books Ltd. New York: 1992
Putnam dalam Ann Shoemake, Komunikasi dan Komunitas di Indonesia, Penghancuran
dan Penumbuhan Modal Social di Maluku, 2006
Ralf Dahrendorf, Toward a Theory of Social Conflict, Social Change, Sources, Patterns
and Consequences, Eva Etzioni Halevi and Amitai Etzioni, Basic Book Inc, New
York, 1973
Eko Supriyanto, Sri Sugiyanti, Operasionalisasi Pelayananan Prima, Lembaga
Administrasi Negara, 2001
81
82
Media Warga Sebagai Media Komunikasi Program
A. Berinteraksi Menggunakan Media Yang Sudah Ada
Tegur sapa lewat tulisan? Tentu bukan barang baru. SMS dan mailing list telah mewabah di
kalangan terbatas. Namun berkomunikasi melalui Koran kampong atau buletin, wah ini yang
seru. Semakin riuh kalau yang nimbrung kian banyak, karena disinilah media lintas batas
usia dan kalangan itu menunjukkan fungsinya. Prasyarat dasarnya cuma satu, bisa
menuangkan pikiran dalam tulisan bagaimanapun bentuknya.Melalui tulisan pula ajakan,
penghargaan, motivasi, informasi, klarifikasi, apresiasi bahkan edukasi bisa lebih tahan lama
dan dibaca berulang kali.
Meski media sambung rasa terdepan di komunitas adalah obrolan tatap muka, namun
tumpuan keberlangsungan PNPM Mandiri Perkotaan ditaruh pada Media Warga. Sebuah
Media tulisan yang digarap penuh keswadayaan, berbentuk koran kampung, buletin,
fotonovela (komik bersrtuktur yang dibuat dari susunan foto) atau kombinasi ketiganya,
kendati hanya tersedia sedikit budget fixed cost untuk mengembangkannya. Selebihnya
swadaya
dan kreativitas
relawan/warga
adalah
kuncinya. Idealnya
Media Warga
menampung sebanyak mungkin hasil kegiatan warga dengan tetap memuat informasi
program. Tentu saja tidak semua Media Warga adalah media cetak dan tertulis. Media
visual juga termasuk salah satu media yang dapat dikelola oleh masyarakat.
Keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan, pengembangan, dan pemanfaatan media
warga akan memberikan pembelajaran kritis dan menumbuhkan kesadaran dan rasa
memiliki yang tinggi sehingga dapat terjamin keberlanjutannya . media warga lebih mudah
diterima dan dipahami karena sangat mengutamakan konteks budaya dan seni lokal/daerah,
juga sesuai dengan penggunaan bahasa, nilai-nilai, dan kebiasaan/tradisi setempat.
83
B. Jenis-jenis Media Warga
Media warga terdiri dari beberapa jenis. Masyarakat bebas untuk mengembangkan dan
mengelola satu atau lebih media warga. Jenis-jenis media warga tersebut terdiri dari:
1. Foto Novella
Foto Novella, adalah sebuah media warga dalam bentuk Komik Foto yang temanya
diangkat dari kondisi riil masyarakat dengan maksud untuk mencari solusi pemecahan
maupun daya dukung bagi lancarnya pelaksanaan penangulangan kemiskinan.
2. Teater Rakyat
Teater warga merupakan sebuah media komunitas yang didasarkan dari kajian-kajian
kondisi riil masyarakat dalam bentuk pementasan yang bisa menumbuhkan suasana
dialogis antar warga masyarakat. Para pemain dalam teater rakyat ini adalah
masyarakat di tingkat kelurahan/desa.
3. Koran Komunitas
Koran warga merupakan media yang berbentuk koran beberapa halaman yang dibuat
dan dikelola secara partisipatif oleh masyarakat. Topik dan tema berita atau informasi
diangkat dari permasalah riil yang dihadapai oleh masyarakat serta solusinya.
4. Poster Warga
Poster warga merupakan media berbentuk poster yang dibuat oleh masyarakat dan
didasarkan dari permasalahan riil yang dihadapi masyarakat. Poster ini sapat menjadi
bahan atau media dialog dan diskusi warga untuk mencari alternatif solusi bersama.
5. VCD Warga
VCD warga adalah Video yang direkam dalam cakram padat (Video Compact Disc) yang
pengerjaannya dilakukan oleh masyarakat. Media ini digunakan untuk menggali
permasalahan, kebutuhan, potensi maupun daya dukung lainnya. Media ini diharapkan
bisa menjadi alternatif untuk menumbuhkan kesadaran kritis terhadap kondisi yang
dihadapi masyarakat saat ini.
84
6. Radio Komunitas
Sebagai media pembelajaran, Radio Komunitas atau yang dikenali merupakan siaran
radio pemberdayaan yang dikelola oleh masyarakat, baik manajemen maupun paketpaket siarannya diorientasikan untuk membangun keswadayaan dalam penanggulangan
kemiskinan.
7. Buletin/Tabloid Warga
Buletin/Tabloid warga merupakan media yang berbentuk buletin/tabloid beberapa
halaman yang dibuat dan dikelola secara bersama oleh masyarakat. Topik dan tema isi
berita atau informasi diangkat dari permasalah kondisi riil yang dihadapai oleh
masyarakat serta solusinya.
8. Papan Informasi
Papan informasi umumnya berupa papan yang menjadi tempat ditempelkannya berbagai
informasi mengenai program. Papan informasi biasanya semacam papan tulis yang
diberi kaki-kaki sehingga dapat dipasang berdiri, atau papan yang ditempelkan di
dinding.
C. Langkah ±langkah Pembuatan Media Warga
Tentu masih banyak lagi media warga yang dapat dibuat oleh masyarakat yang tidak dapat
disebutkan dalam modul ini. Masyarakat setempat (indigienous people) lebih mengerti
bagaimana cara pengelolaan dan produksi media-media yang berurat akar dari kultur dan
kebiasaan mereka berkomunikasi. Media-media tersebut selama ini telah mempererat
solidaritas.
Namun demikian pada beberapa tempat, seiring perkembangan modernisasi dan
melonggarnya modal sosial, sebagian media warga turut memudar. Untuk itu berikut ini
disediakan beberapa langkah-langkah pembuatan media warga yang dapat digunakan
sebagai acuan untuk berkomunikasi interaktif membangun kembali kekuatan modal sosial,
mengkomunikasikan perkembangan program dan mewadahi fungsi kontrol sosial.
85
1. Foto Novella
Foto Novella adalah sebuah media komunitas yang berbentuk komik. Bukan komik
gambar, akan tetapi komik foto yang didasarkan pada kondisi nyata masyarakat
komunitas.
Foto Novella dibuat berdasarkan tema yang digali dari permasalahan maupun potensi
yang dihadapai secara nyata di komunitas, serta dibuat penuh oleh masyarakat itu
sendiri. Baik pengkajian masalah, penentuan tema, pembuatan cerita dan skenario,
penentuan peran dan tugas pelaksana produksi, pengambilan foto, pembuatan Foto
Novella, penggandaan, proses dialog, rumusan hasil dialog serta action plan yang
akan dilakukan oleh warga komunitas.
Jadi Foto Novella, adalah sebuah media warga dalam bentuk Komik Foto yang
temanya diangkat dari kondisi nyata masyarakat dengan maksud untuk mencari solusi
pemecahan maupun daya dukung bagi lancarnya pelaksanaan penangulangan
lemiskinan.
Langkah-langkah Pembuatan Foto Novella:
a. Penentuan tim pembuatan Foto Novella. Tim ini didasarkan pada kualifikasi
kemampuan yang harus dipunyai. Misalkan siapa yang bisa menulis relatif bagus,
yang bisa memotret, yang bisa membuat ceritera, dll.
b. Langkah selanjutnya adalah tim melakukan identifikasi masalah. Hal ini dilakukan
untuk menandakan bahwa Foto Novella yang akan dibuat bukan bercerita tentang
dunia khayal, akan tetapi merupakan suatu ceritera nyata yang diangkat dari kondisi
masyarakat saat itu. Identifikasi masalah ini bisa dilakukan dengan turun ke lapangan
atau mengkaji dari laporan pengamatan sebelumnya.
c. Dari hasil identifikasi masalah tadi, maka bisa ditentukan kira-kira tema apa yang
diangkat melalui Foto Novella. Misalkan, tema Kesehatan Lingkungan, Usaha
Masyarakat dan sebagainya. Penentuan tema ini pun harus disepakati secara
bersama, dan yang paling penting tema tersebut akan menjadi suatu prioritas
86
masalah
masyarakat
yang
diharapkan
juga
menjadi
prioritas
penanggulangannya.
d. Setelah tema ditemukan, maka langkah selanjutnya adalah membuat ceritera
dan skenario Foto Novella yang akan dibuat. Di dalamnya juga tergambar peranperan para tokoh-tokohnya.
e. Setelah skenario selesai dibuat, maka langkah selanjutnya adalah pengambilan
gambar foto (pemotretan) yang disesuaikan dengan skenario yang telah dibuat.
Pada pengambilan foto ini diupayakan mengambil gambar-gambar yang terang
tetapi tidak berlawanan dengan sumber cahaya.
f.
Apabila foto telah dicetak, maka pembuatan Foto Novella bisa berlangsung. Foto
Novella ini dibuat diatas dasar kertas HVS (putih) agar mudah digandakan. Pada
bentuk Foto Novella tadi, diupayakan ada alur cerita yang jelas yang ditulis
dengan rapi dan jelas, serta balon-balon dialog antar pemerannya.
g. Apabila Foto Novella telah jadi, langkah selanjutnya adalah menggandakan
dengan jalan memfotocopynya dan dibagikan kepada warga masyarakat atau
untuk peserta Rembug Warga, sebagai bahan diskusi kesadaran kritis terhadap
kondisi nyata mereka.
h. Foto Novella sebagai media bahan dialog dalam Rembug Warga, untuk mencari
solusi-solusi dan daya dukung pelaksanaan program P2KP harus diupayakan.
i.
Apabila terumuskan solusi-solusi yang disepakati bersama, maka upayakan pula
untuk membuat perencanaan bersama aksi ke depan!
2. Teater Rakyat
Teater rakyat untuk komunitas ini, bukan teater rakyat yang hanya berorientasi
pangung saja, akan tetapi sebuah pertunjukkan teater yang para pemeran tokohtokohnya adalah masyarakat itu sendiri.
Teater rakyat merupakan sebuah media komunitas yang didasarkan dari kajiankajian kondisi nyata di masyarakat dalam bentuk pementasan yang bisa
menumbuhkan suasana dialogis antar warga masyarakat.
87
Teater Rakyat yang paling mudah dilakukan pada tingkat komunitas, adalah dalam
bentuk pementasan yang cerita dan lakonnya digali dari permasalahan nyata di
masyarakat. Pementasan ini, bisa dilakukan pada saat-saat dimana dibutuhkan
untuk mencari solusi pemecahan masalah komunitas secara bersama.
Teater Rakyat, memungkinkan masyarakat untuk mengenal dan memahami masalah
yang dihadapi, juga memungkinkan untuk berekpresi dalam membuat cerita,
berekpresi dalam membawakan lakon-lakon lokal, berekpresi dalam musik-musik
lokal yang ada dan berekpresi dalam menumbuhkan dialog dengan para
penontonnya.
Langkah-langkah Melakukan Teater Rakyat
a.
Pembentukkan tim Teater Rakyat. Siapa yang akan menjadi pembuat cerita,
pemain dan pemusik, dll.
b.
Melakukan identifikasi masalah (kondisi nyata) yang dihadapi komunitas saat
ini. Identifikasi ini bisa dilakukan dengan turun kelapangan, atau dengan
pengamatan yang tepat tanpa harus turun ke lapangan. Pada identifikasi ini
diupayakan selain mencatat berbagai masalah dan potensi, juga dicatat berbagai
kebiasaan masyarakat serta topik-topik masalah yang biasa mereka bicarakan
(hal ini untuk diangkat pada perilaku pementasan maupun dialog pementasan).
c. Penentuan tema yang akan dimunculkan pada pementasan. Misalkan, tema
Pengrusakkan Hutan, dan sebagainya tergantung dari prioritas masalah yang
akan ditanggulangi secara bersama.
d.
Setelah tema ditentukan, maka langkah selanjutnya diskusi tentang pembuatan
cerita yang kemudian dituangkan dalam bentuk skenario pementasan.
e.
Penentuan peran pelaku pementasan yang disesuaikan dengan skenario yang
telah dibuat.
f.
Langkah selanjutnya adalah melakukan latihan pementasan. Latihan ini
diupayakan di alam terbuka dimana masyarakat bisa melihat secara langsung
proses latihan pementasan yang dilakukan. Hal ini untuk membuka umpan balik
masyarakat terhadap permasalahan dan dialog yang akan dipentaskan.
88
g.
Apabila tim Teater Rakyat sudah merasa bisa untuk pentas, maka pementasan
bisa dilaksanakan. Sarananya bisa di Balai Desa, atau tempat-tempat Rembug
Warga biasa dilakukan, atau pesta-pesta warga atau pentas khusus Teater
Rakyat
untuk
menumbuhkan
kesadaran
kritis
masyarakat
terhadap
permasalahan nyata saat ini.
h.
Pada akhir pementasan diupayakan terjadinya suatu acara dialog khusus
tentang permasalah yang diangkat. Diupayakan untuk muncul alternatif solusi
yang kemungkinan bisa disepakati secara bersama.
i.
Pada tim Teater Rakyat, hasil dari rumusan dialog dengan warga tadi,
dirumuskan menjadi sebuah action plan yang akan dilakukan secara bersamasama.
j.
Dan pementasan Teater Rakyat bisa dilakukan secara berjenjang disesuaikan
dengan karakteristik permasalahan yang ada.
3. Koran Komunitas
Koran Komunitas, merupakan media yang berbentuk koran atau tabloid beberapa
halaman yang dibuat dan dikelola secara bersama oleh komunitas. Topik dan tema
isi berita atau informasi diangkat dari permasalah kondisi nyata yang dihadapai oleh
komunitas.
Koran Komunitas ini diharapkan menjadi media dialog antar warga untuk
menumbuhkan kesadaran kritis terhadap permasalahan yang ada. Diharapkan pula
muncul suatu upaya untuk mencari solusi-solusi yang datang dari komunitas itu
sendiri.
Yang paling penting, Koran Komunitas adalah Koran yang dikelola oleh dan untuk
komunitas itu sendiri, yang didasarkan dari kebutuhan untuk memecahkan berbagai
persoalan yang dihadapinya.
89
Langkah-langkah Membuat Koran Komunitas
a.
Pembentukan tim pengelola Koran Komunitas. Siapa yang akan menjadi
wartawan atau pencari berita atau perumus masalah yang ada, siapa yang akan
mengelola secara redaksional, dan siapa yang akan menjadi pengganda dan
penyebar hasil produksi.
b.
Penentuan tema-tema yang akan menjadi pokok bahasan Koran Komunitas.
Tema diangkat dari masalah-masalah yang telah teridentifikasi sebelumnya.
Selain masalah nyata yang dihadapi masyarakat, juga termuat informasi
penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan secara bersama.
c. Penentuan Rubrik-rubrik yang akan menjadi klas pembahasan dalam Koran
Komunitas. Nama rubrik yang akan muncul sebaiknya bernuansa lokal.
d.
Pengetikan naskah yang akan menjadi pengisi ruang/rubrik yang ada.
Diupayakan bahasa menjadi pertimbangan yang paling pokok dalam Koran
Komunitas ini. Gambar-gambar maupun foto nyata masyarakat merupakan
ikatan kuat sebagai daya tarik warga untuk memberikan respon balik terhadap
keberadaan Koran Komunitas ini.
e.
f.
Ukuran Koran Komunitas sama dengan koran lokal yang telah ada.
Penggandaan dilakukan dengan memfotocopy sesuai dengan jumlah kebutuhan
warga yang ada.
g.
Koran Komunitas ini diharapkan bisa dipakai untuk menjadi media diskusi pada
pelaksanaan Rembug Warga dan diharapkan muncul respon-respon warga
terhadap masalah yang menjadi tema Koran Komunitas serta terjadi dialog untuk
mencari solusi pemecahan secara bersama.
h.
Hasil dari kesepakatan solusi-solusi tadi. Diharapkan menjadi rumusan program
aksi (action plan) yang akan dilaksanakan secara bersama.
4. Poster Komunitas
Poster Komunitas merupakan media berbentuk poster yang dibuat oleh komunitas
dan didasarkan dari permasalahan nyata yang dihadapi masyarakat dan sebagai
90
bahan atau media dialog serta diskusi warga untuk mencari alternatif solusi
bersama.
Poster Komunitas tidak memfokuskan pada bagus atau tidaknya gambar yang
dibuat. Tetapi lebih memfokuskan pada isi pesan atau masalah yang dimunculkan.
Terpenting gagasan dan bentuk poster dibuat oleh warga itu sendiri (yang terlibat
dalam permasalahan) tanpa ikut campur pihak luar (yang tidak terlibat dalam
permasalahan).
Langkah-langkah Pembuatan Poster Komunitas
a. Penentuan tim pembuat Poster Komunitas. Siapa yang mencari data, siapa yang
membuat gambar dan huruf.
b. Identifikasi masalah yang dihadapi secara nyata oleh masyarakat.
c. Penentuan tema poster yang didasarkan pada hasil analisa masalah dan
kemungkinan untuk menumbuhkan rangsangan dialog dan diskusi.
d. Poster Komunitas dibuat pada kertas karton (karton manila) dengan ukuran
tertentu, A2 atau A3. Alat gambar yang dipakai adalah spidol atau alat gambar
lainnya sesuai dengan kondisi yang ada. Atau mungkin dengan bahan-bahan
lokal yang terbuat dari alam.
e. Poster dibuat bisa beberapa lembar sesuai dengan kebutuhan, dan disebarkan
atau ditempelkan di beberapa lokasi dimana warga bisa mengamatinya. Atau
menjadi media dialog/diskusi pada Rembug warga. Diharapkan warga setelah
melihat dan membaca isi pesan poster tersebut, akan memberikan respon.
f.
Respon-respon warga terhadap isi pesan poster, baik dalam dialog dan diskusi
Rembug Warga maupun pada lainnya, diharapkan menjadi informasi penting
bagi munculnya alternatif solusi yang akan dilaksanakan secara bersama-sama.
5. VCD Komunitas
VCD komunitas adalah sebuah bentuk media yang pada pengerjaannya dilakukan oleh
warga masyarakat. Media ini digunakan untuk menggali permasalahan, potensi maupun
91
daya dukung lainnya. Media ini diharapkan bisa menjadi alternatif untuk menumbuhkan
kesadaran kritis terhadap kondisi yang dihadapi masyarakat saat ini. Media ini juga bisa
digunakan untuk bahan informasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan yang telah
dilakukan.
VCD komunitas ini pada proses pelaksanaannya sama dengan proses pelaksanaan mediamedia lainnya yang berlandasan partisipatif. Sebab itu, warga komunitas bukan objek dari
media tersebut akan tetapi menjadi subjek pelaku dari mulai proses pembuatannya sampai
pada proses evaluasi.
Bentuk-bentuk gambar yang bisa diambil atau pengisi VCD komunitas, adalah masalahmasalah
nyata
yang
sedang
dihadapi
oleh
masyarakat,
informasi
pelaksanaan
penanggulangan kemiskinan yang sedang dilakukan, atau informasi pengembangan yang
lainnya. Yang paling dasar adalah materi yang tertuang dalam VCD harus mampu
menumbuhkan dialog untuk proses kesadaran kritis masyarakat.
Langkah-langkah Pembuatan VCD Komunitas:
a. Pembentukan tim pelaksana pembuatan VCD KOMUNITAS.
b. Identifikasi masalah yang dilakukan bersama masyarakat.
c. Penentuan tema yang akan diangkat menjadi bahan VCD berdasarkan dari
olahan hasil identifikasi sebelumnya.
d. Pembuatan/penulisan skenario dan penentuan peran yang didasarkan pada
skenario yang telah dibuat.
e. Pengambilan gambar sesuai dengan skenario yang telah dibuat. Apabila ada
perubahan, perubahan tersebut harus disepakati bersama.
f.
Langkah selanjutnya adalah proses editing dan pemberian title.
g. Proses penggandaan untuk disebarkan kepada tiap kelompok masyarakat yang
membutuhkan media pemberdayaan.
h. Apabila VCD ini menjadi bahan untuk dialog dan diskusi pada pertemuan
masyarakat, maka harus ada upaya untuk merumuskan hasil dialog tersebut,
92
dan diharapkan terumuskan pula alternatif solusi yang disepakati secara
bersama.
6. Radio Komunitas
Radio komunitas merupakan media pemberdayaan yang dikelola oleh masyarakat
(komunitas), baik manajemen pengelolaannya maupun paket-paket siarannya untuk
membangun keswadayaan dalam penanggulangan kemiskinan.
Radio Komunitas merupakan radio dengan pancaran radius lokal (sebatas area
sasaran penanggulangan), yang isi siarannya atau informasi yang disampaikannya
merupakan informasi pemberdayaan yang dikemas sesuai dengan budaya lokal. Atau
paket siarannya bisa diambil dari hasil rekaman teater rakyat yang telah dipentaskan,
sosio drama yang direkam dalam kaset,
kemudian disiarkan melalui radio, atau dialog antar pelaku pemberdayaan, atau cerita
humor dan lawakan lokal yang memunculkan permasalahan yang harus segera
dipecahkan bersama.
Sebab itu, paket siaran radio komunitas diupayakan untuk disesuaikan dengan paketpaket materi dan jadwal pelaksanaan rembug warga. Hal ini memungkinkan paket
siaran akan menjadi alat perangsang untuk dialog maupun diskusi mencari upayaupaya pemecahan masalah secara bersama.
Pada pelaksanaan pembentukkan radio komunitas ini, akan diperlukan orang-orang
yang
mempunyai kemampuan dalam teknis peradioan/pemancar radio. Sebab itu,
kerjasama dengan pihak luar yang mempunyai potensi peradioan dalam hal ini sangat
diperlukan..Pembuatan radio komunitas ini didasarkan dari kebutuhan masyarakat
terhadap informasi pemberdayaan.
Langkah-langkah Pembuatan Radio Komunitas :
a. Pembentukkan tim pelaksana pembuatan radio komunitas.
93
b. Diskusi perencanaan dengan pihak teknisi radio.
c. Pendirian radio komunitas. Pada pelaksanaan pendirian ini, terutama nama Radio
diupayakan untuk disepakati secara bersama warga masyarakat, dan ditekankan
merupakan
milik
bersama
yang
perencanaan
materi
siarannya
akan
direncanakan secara bersama.
d. Untuk mengisi atau menciptakan paket-paket siarannya, didasarkan pada hasil
pengolahan identifikasi masalah-masalah nyata yang dihadapi oleh masyarakat.
Bila paket siaran akan menjadi bahan diskusi warga, maka paket dan waktu
harus disesuaikan dengan jadwal materi Rembug Warga yang telah biasa
dilakukan masyarakat.
e. Evaluasi untuk radio komunitas dilakukan secara partisipatif.
7. Buletin
Buletin termasuk jenis media cetak yang produksinya dilakukan secara rutin/berkala.
Ukuran buletin umumnya sebesar buku tulis atau kertas A4/folio. Buletin umumnya juga
dilengkapi dengan gambar/foto/ilustrasi yang diharapkan dapat menarik minat pembaca
untuk mau membaca seluruh isinya sampai selesai.
Isi buletin lebih banyak dibanding leaflet/brosur. Topik bahasan juga yang lebih banyak
dan beragam, seperti berita kegiatan program, informasi agenda kegiatan, laporan
kegiatan, komentar pembaca, dan sebagainya. Karena itu biasanya buletin dibuat lebih
dari 2 halaman.
Bagi sebagian masyarakat, membaca media dengan banyak tulisan semacam buletin
mungkin terasa memberatkan. Penggunaan gambar (foto, ilustrasi atau kartun) yang
menarik dapat membuat masyarakat menjadi tertarik untuk membaca, mengurangi
kejenuhan, dan membantu memahami informasi atau pesan yang disampaikan.
Langkah-langkah Pembuatan Buletin :
a. Pembentukan tim pelaksana.
b. Pembagian tugas tim.
94
c. Menentukan rubrik-rubrik dan nama bulletin.
d. Menentukan isu/topik perterbitan.
e. Identifikasi masalah sesuai dengan isu topik.
f.
Pembuatan buletin.
g. Penggandaan dan penyebaran.
h. Menjadi bahan untuk diskusi/dialog pada Rembug Warga.
i.
Rumusan hasil diskusi dan rumusan alternatif solusi.
j.
Action plan.
k. Evaluasi.
8. Papan Informasi
Papan informasi umumnya berupa papan yang menjadi tempat ditempelkannya
berbagai informasi mengenai program. Papan informasi biasanya semacam papan
tulis yang diberi kaki-kaki sehingga dapat dipasang berdiri, atau papan yang
ditempelkan di dinding.
Papan informasi merupakan media untuk membangun proses konsultasi publik
sehingga
transparansi,
partisipasi,
dan
desentralisasi
dapat
dilaksanakan.
Pemasangan papan informasi proyek biasanya di kantor desa atau tempat lain yang
dianggap strategis agar mudah diketahui dan dibaca oleh masyarakat.
Jenis informasi yang dianggap perlu dipasang di papan informasi adalah desain
program, mekanisme, agenda dan laporan kegiatan, rencana dan laporan keuangan,
daftar peserta program, masalah yang menghambat program dan sebagainya.
Langkah-langkah Pembuatan Papan Informasi:
a. Pembentukan tim pengelola.
b. Pembagian tugas tim.
c. Perencanaan bentuk disain papan informasi (upayakan disain menjadi daya tarik
masyarakat, kuat dan melindungi bahan-bahan informasi yang akan ditempel).
d. Penentuan tempat lokasi papan informasi (lokasi-lokasi strategis).
95
e. Pelaksanaan/memfungsikan papan informasi sebagai media warga yang efektif.
f.
Evaluasi.
D. Pengelolaan Media Warga
Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai pengaturan. Lalu, sebenarnya bagaimana
mengatur media? Sulitkah mengatur media? Atau bagaimana membuat media yang bagus?
Marilah kita bahas hal tersebut satu persatu. Mengelola Media Warga pada dasarnya sama
dengan mengelola media umum lain, baik secara struktural maupun tanggungjawab
tugasnya. Nyaris tidak ada perbedaan sedikitpun. Hanya saja, untuk media warga, struktur
yang dibutuhkan tidak sebanyak dan serumit media umum.
Secara struktural sebuah penerbitan media terdiri dari dua bagian besar, yaitu Bagian
Redaksi dan Bagian Usaha. Bagian Redaksi tugasnya meliput, menyusun, menulis, atau
menyajikan berita. Orang-orangnya disebut wartawan. Sementara Bagian Usaha bertugas
menyebarluaskan
pendistribusian
media
media
massa,
massa.
yakni
Bagian
melakukan
ini
pemasaran
merupakan
sisi
(marketing)
komersial
atau
meliputi
sirkulasi/distribusi, iklan, dan promosi. Secara garis besar tugas dan tanggungjawab setiap
bagian adalah sebagai berikut:
1. Pemimpin Redaksi
Pemimpin
Redaksi
merupakan
orang
yang
mengepalai
bagian
redaksi.
Ia
bertanggungjawab terhadap mekanisme dan aktivitas kerja bagian redaksi sehari-hari.
Ia harus mengawasi isi seluruh berita media yang dipimpinnya.
Di surat kabar mana pun, Pemimpin Redaksi menetapkan kebijakan dan mengawasi
seluruh
kegiatan
redaksional.
Kewenangan
itu
dimiliki
karena
ia
harus
bertanggungjawab jika pemberitaan medianya digugat pihak lain.
Dalam pengelolaan media warga, pemimpin redaksi bisa dipilih dari anggota BKM, UPUP atau masyarakat yang memiliki minat di bidang media atau jurnalistik. Pemimpin
redaksi ini yang secara khusus bertugas mengelola media warga bersama tim lainnya.
Dalam pelaksanaannya jika SDM yang ada kurang memadai maka pemimpin redaksi bisa
merangkap redaktur.
96
2. Redaktur
Posisi Redaktur (editor) berada di bawah Pemimpin Redaksi. Tugas utamanya adalah
melakukan editing atau penyuntingan, yakni aktivitas penyeleksian dan perbaikan
naskah yang akan dimuat atau disiarkan. Termasuk memberikan tugas peliputan bagi
reporter.
Sebenarnya posisi redaktur dalam pengelolaan media warga cukup penting sebagai
orang yang mengumpulkan, menyeleksi dan memperbaiki jika diperlukan dari tulisan
atau naskah yang akan dimuat atau disiarkan
sehingga diperlukan orang yang
sedikitnya paham tentang editing atau kalau belum namun memiliki minat dan motivasi
untuk belajar bisa dilatih terlebih dahulu.
3. Reporter
Di bawah redaktur adalah reporter. Mereka merupakan ujung tombak di bagian redaksi.
Tugas utama reporter adalah mencari berita lalu menyusun dan menulis menjadi berita.
Untuk posisi reporter atau pencari berita bisa dilakukan oleh relawan atau warga
masyarakat yang memiliki informasi untuk disampaikan kepada pengelola media warga.
4. Fotografer
Fotografer (wartawan foto atau jurupotret) bertugas mengambil gambar peristiwa atau
objek tertentu yang bernilai berita untuk melengkapi tulisan berita yang dibuat
wartawan tulis. Ia merupakan mitra kerja yang setaraf dengan wartawan tulis
(reporter). Jika tugas wartawan tulis menghasilkan karya jurnalistik berupa tulisan
berita, maka fotografer menghasilkan Foto Jurnalistik. Namun, seorang wartawan tulis
bisa juga merangkap sebagai fotografer.
Dalam pelaksanaannya, seorang pencari berita (reporter) bisa merangkap sebagai
fotografer (juru foto)
5. Kontributor
Kontributor atau penyumbang naskah/tulisan secara struktural tidak tercantum dalam
struktur organisasi redaksi. Ia terlibat di bagian redaksi secara fungsional. Termasuk
kontributor adalah para penulis artikel, kolom, dan karikatur.
97
Sumber informasi dalam media warga adalah seluruh masyarakat yang diharapkan bisa
berpartisipasi dalam
6. Bidang Pendukung Redaksi
Bagian yang tak kalah pentingnya untuk membantu kelancaran kerja redaksi adalah
bagian Perpustakaan dan Dokumentasi serta bagian Penelitian dan Pengembangan
(Litbang). Litbang memantau perkembangan sebuah penerbitan, survei pembaca, dan
memberikan masukan-masukan bagi pengembangan redaksi dan bagian lainnya.
Termasuk pembinaan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia.
Dalam pengelolaan media warga, bidang ini disesuaikan dengan kondisi SDM yang ada
di masyarakat, artinya jika memang belum ada pengelola bisa melibatkan orang-orang
Komunitas Belajar Kelurahan (KBK) untuk bisa menjadikan media warga sebagai salah
satu fokus diskusi dan pengamatan mereka dalam memberikan masukan kepada pihak
pengelola media warga.
7. Bagian Usaha (Business Department)
Bertugas menyebarluaskan media, yakni melakukan pemasaran (marketing) atau
distribusi media. Bagian ini merupakan sisi komersial meliputi sirkulasi/distribusi, iklan,
dan promosi. Bidang usaha ini terkait juga dengan bagaimana pengelola media bisa
mendapatkan sumber pendanaan yang berkelanjutan untuk pengelolaan media warga,
termasuk mencari peluang iklan dan kerjasama dengan pihak lain. Karena jika media
warga hanya mengandalkan dari biaya operasional BKM atau UP akan sangat sulit untuk
bisa berkembang, untuk itu bagian usaha ini menjadi penting untuk keberlanjutan
pengelolaan media warga.
E. Bagamana kalau sebuah komunitas belum mempunyai sebuah Media Warga?
Tentunya yang diperlukan adalah perencanaan untuk membuat media tersebut. Hal-hal apa
saja yang perlu direncanakan? Hal pertama yang perlu direncanakan adalah misi media.
Kenapa misi media harus direncanakan? Karena misi medialah yang akan sangat
berpengaruh terhadap isi media, menjadi pedoman setiap anggota media tersebut dan
bahkan menentukan kelangsungan media tersebut. Coba anda bayangkan apa jadinya
98
kalau pesawat terbang tidak punya tujuan? Pasti hanya akan berputar-putar di udara
sampai bahan bakar habis untuk kemudian jatuh dan hancur. Kira-kira seperti itulah jika
sebuah media tidak punya misi. Lalu bagaimana cara menentukan misi ini?. Ada banyak
pertimbangan sebenarnya, antara lain kondisi komunitas tersebut. Kalau komunitas itu
misalnya hanya terdiri dari orang-orang yang lanjut usia, tentunya misi media kita tidak
akan mencerdaskan komunitas lewat generasi muda misalnya, karena menjadi tidak sesuai.
Setelah misi terbentuk, baru kemudian menentukan sasaran pengguna/pemanfaat media,
yang nantinya akan mempengaruhi kebijakan media juga. Nah bagaimana pula
menentukan kebijakan media dengan sasaran pemanfaat media? Ada banyak faktor yang
bisa mempengaruhi hal tersebut. Diantaranya adalah faktor data kependudukan atau
demografis seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, dll. Misalnya
media yang ditujukan untuk usia dibawah 10 tahun, haruslah media yang mementingkan
pembacanya, misalnya bentuk huruf yang mudah dibaca, bahasa yang sederhana dsb.
Kemudian faktor sosial atau sosiografis seperti budaya, norma dan nilai sosial. Ketika
masyarakat di Jawa Tengah membuat media warga, pasti akan sangat berbeda bila
dibanding dengan media di masyarakat Papua, baik dari segi pemakaian bahasa, isi media
atau tata letaknya. Faktor lain yang juga berpengaruh adalah kondisi ekonomi anggota
komunitas itu sendiri. Kalau anggota komunitas tersebut mayoritas adalah warga yang
berpendidikan rendah, kita tentu tidak akan menggunakan bahasa penyampaian dan istilahistilah yang rumit, bukan?
Yang juga akan berpengaruh terhadap kebijakan media adalah kondisi orang perorang
dalam komunitas tersebut yang lazim disebut faktor psikografis. Anda pasti mengenal
tabloid Motorplus atau Bola? Nah..media yang seperti itu, juga berangkat dari individuindividu yang menggemari otomotif dan sepakbola. Jelas kan?
Hal±hal diatas sedikit banyak juga akan mempengaruhi periodisasi media yang akan dibuat,
misalnya komunitas yang mayoritas berpenghasilan rendah, pasti akan mempertimbangkan
untuk tidak terbit terlalu sering, karena bisa memberatkan komunitas tersebut.Sekarang
berbicara bentuk media komunitasnya. Ada banyak sekali pilihan yang kesemuanya sama-
99
sama boleh digunakan. Misalnya saja bentuk buletin yang banyak dipakai oleh media
komunitas yang ada sekarang, semisal Angkringan atau Pasekan Pos. Pertimbangannya
lebih ke murahnya dan kemudahan dalam memperbanyaknya. Tetapi bukan berarti yang
lain tidak bisa digunakan. Itu akan sangat bergantung sekali pada kondisi komunitas itu
sendiri. Misalkan saja komunitas dengan anggota yang rata-rata baru lulus ujian persamaan
SD pasti akan lebih efektif jika media warga berukuran relatif besar dengan huruf yang
besar pula, misalnya bentuk koran atau tabloid dengan hurufnya sebesar ibu jari. Demikian
pula dengan komunitas yang lain. Sangat mungkin akan berbeda.
Nah, proses perencanaan telah selesai, bayangan media yang akan kita buat telah
terpampang jelas di depan mata, mulai dari bentuk, periodisasi, misi dan sasaran pembaca.
Langkah berikutnya tentu saja adalah merekrut orang-orang yang dirasa mampu dan mau
mengembangkan sebuah media. Baru setelah itu diadakan seleksi yang bentuknya
menyesuaikan kondisi komunitas tersebut. Nah setelah tahap penyaringan, sekarang kita
sudah memiliki orang-orang yang siap bekerja. Tetapi mampukah kalau hanya dengan
kemauan tapi tanpa kemampuan dan ketrampilan? Tentu akan sulit. Disini kita
membutuhkan pelatihan atau diklat yang bisa membekali mereka dengan pengetahuan
yang memadai, seperti apa yang kita lakukan hari ini.
Baiklah sekarang kita sudah mempunyai gambaran jelas media, dan orang-orang yang
berkemauan keras dan telah dibekali dengan pengetahuan dan ketrampilan. Apa lagi
sekarang? Kita harus membagi tugas supaya mereka bekerja dengan arah yang jelas dan
tugas yang sudah sesuai. Banyak model pembagian tugas yang ada, namun yang umum
dipakai adalah Bagian Redaksi yang bertanggung jawab pada isi media, Keuangan yang
mengurusi soal dana, iklan, biaya distribusi, promosi dsb, Litbang yang bertanggung jawab
terhadap dokumen-dokumen dan data-data penting komunitas, dan bagian produksi yang
nantinya mengerjakan tulisan sampai menjadi bentuk media yang siap edar serta bagian
umum yang mengurusi administrasi dan hal lain yang belum tergarap oleh bagian yang lain.
Biasanya yang di bagian umum ini adalah pemimpin umum atau penanggung jawab dan
Sekretaris umum.
100
F. Berikut tahapan langkah yang dapat dilakukan untuk menerbitkan Media
Warga
1. Susun visi dan misi.
Biasanya, secara redaksional dituangkan dalam motto. Secara ringkas, visi menjawab
pertanyaan mengapa media warga itu harus diterbitkan, untuk alasan apa, dan
idealisme apa yang melatarbelakanginya. Sedangkan misi merupakan target, sasaran,
atau tugas yang diemban oleh media warga.
2. Menentukan nama media warga sesuai dengan visi dan misi. Usahakan nama yang
mudah diingat atau mencerminkan sesuatu yang khas di wilayah setempat.
3. Menentukan kriteria berita/tulisan yang akan dimuat atau biasa disebut sebagai
kebijakan redaksi.
4. Menyusun organisasi redaksi dan pemasaran/distribusi. SDM yang dilibatkan/direkrut
mestilah mereka yang mengerti jurnalistik dan sedikitnya paham bisnis media massa.
Untuk buletin, minimal ada pemimpin redaksi dan redaktur, serta bagian distribusi dan
iklan.
Pemimpin Redaksi tugasnya memimpin rapat redaksi dan mengatur pembagian tugas
plus pengawasannya. Ia juga bertanggungjawab secara hukum atas isi buletin. Redaktur
tugasnya mengedit (termasuk seleksi dan penulisan) naskah. Misalnya, mengedit
halaman satu (laporan utama), berita warga, dan berita-berita internal BKM, dst.
5. Buatlah jadwal kerja, mulai dari rapat redaksi hingga cetak. Ikuti alur kerja berikut:
a. Perencanaan isi berita
Perencanaan isi berita dilakukan dalam rapat redaksi. Seluruh bagian redaksi mulai dari
Pemimpin Redaksi, Redaktur, Reporter hingga Fotografer diharapkan mengikuti rapat
redaksi. Bagian usaha juga bisa dilibatkan untuk memberikan masukan berita yang akan
dibuat.
Rapat redaksi bisa dilakukan setiap tanggal 1 di awal bulan, sekaligus untuk
mengevaluasi edisi sebelumnya.
b. Pencarian isi berita
Tahap ini merupakan kegiatan pengumpulan data atau bahan-bahan tulisan, bisa melalui
wawancara atau studi literatur. Selain pihak pengelola yang mencari berita bisa juga
berita didapat dari masyarakat yang dimasukan ke pihak pengelola media warga. Contoh:
101
warga memberikan informasi tentang kegiatan di lingkungannya untuk ditayangkan di
buletin atau korang kampung.
c. Penulisan Berita
Pada proses ini reporter atau pencari berita mengolah bahan tulisan menjadi tulisan alias
menulis naskah.
d. Penyuntingan Isi Berita
Redaktur melakukan pengeditan, koreksi, dan penyesuaian naskah yang telah dibuat
reporter apakah sudah sesuai dengan tema yang diinginkan dan tidak melebihi
ukuran/kolom yang tersedia.
e. Tata Letak Berita
Setelah berita selesai disunting langkah berikutnya adalah masuk ke Graphic Design. Di
sini tata letak berita diatur sedemikian rupa sesuai dengan format yang ada. Di bagian ini
pula dimasukan foto atau ilustrasi untuk memperkaya berita yang dimuat.
f. Percetakan
Langkah terakhir setelah tata letak selesai dilakukan adalah membawa ke percetakan
untuk diperbanyak. Jika tidak melalui proses cetak bisa dilakukan penggandaan secara
diphotocopy.
Dengan alur kerja seperti di atas, tenggat waktu Media Warga diharapkan bisa terpenuhi.
Tentukan saja jadwal, misalnya rapat redaksi tiap tanggal 1, tenggat waktu penulisan dan
penyuntingan berita tanggal 20, tata letak tanggal 21-22, masuk percetakan tanggal 2324, selesai deh. Selamat mencoba!
102
OJT Pengelolaan Media Warga Kegiatan Sosial
(Digunakan Fasilitator untuk Penguatan UPS)
BULETIN
Info Umum
Buletin termasuk jenis media cetak yang produksinya dilakukan secara rutin/berkala. Ukuran
buletin umumnya sebesar buku tulis atau kertas A4/folio. Buletin umumnya juga dilengkapi
dengan gambar/foto/ilustrasi yang diharapkan dapat menarik minat pembaca untuk mau
membaca seluruh isinya sampai selesai.
Isi buletin lebih banyak dibanding leaflet/brosur. Topik bahasan juga yang lebih banyak dan
beragam, seperti berita kegiatan program, informasi agenda kegiatan, laporan kegiatan,
komentar pembaca, dan sebagainya. Karena itu biasanya buletin dibuat lebih dari 2
halaman.
Jenis dan Ukuran Huruf
Agar mudah dibaca, buletin sebaiknya menggunakan jenis dan ukuran huruf yang tepat.
Hindari menggunakan ukuran huruf dengan ukuran kecil karena menyulitkan untuk dibaca.
Khususnya, bagi orang tua yang
kemampuan penglihatannya sudah
berkurang.
Keindahan dan variasi huruf perlu.
Tetapi, huruf yang mudah dibaca
jauh lebih penting. Untuk ukuran
huruf dapat menggunakan ukuran
6-10 poin tergantung tipe hurufnya.
Penggunaan Bahasa
Sebaiknya menggunakan Bahasa
Indonesia yang umum digunakan.
Jika terpaksa menggunakan bahasa
daerah
atau
bahasa
asing,
sebaiknya diberi terjemahan atau
penjelasan dalam Bahasa Indonesia.
103
Isi/Tulisan
Bagi sebagian masyarakat, membaca media dengan banyak tulisan macam buletin mungkin
terasa memberatkan. Penggunaan gambar (foto, ilustrasi atau kartun) yang menarik dapat
membuat masyarakat menjadi tertarik untuk membaca, mengurangi kejenuhan, dan
membantu memahami informasi atau pesan yang disampaikan.
Gambar yang Memancing Minat Membaca
Masyarakat cenderung lebih suka membaca berita yang dilengkapi dengan foto kegiatan.
Terlebih, bila foto tersebut berisi gambar kegiatan program yang dilakukan di wilayah
setempat.
Warna yang Mengundang Selera
Buletin tampak lebih menarik jika berwarna. Namun, jika terpaksa penggandaan buletin
dilakukan dengan cara fotokopi, gunakan sedikit jenis warna, atau gunakan warna yang
terang saja. Sebaiknya penggandaan dengan cara fotokopi ini dihindari. Sebab, akan
mengurangi daya tarik tampilan buletin dan mengurangi minat baca masyarakat.
Jumlah Halaman
Berapa banyak halaman buletin yang cocok untuk dikonsumsi masyarakat? Tidak ada
patokan baku. Tetapi, dengan kecenderungan terbatasnya minat baca masyarakat, buletin
dengan 4-8 halaman sudah cukup ideal.
Frekuensi Terbit
Frekuensi terbit buletin sebisa mungkin tidak terlalu renggang. Ada baiknya penerbitan
buletin dilakukan minimal satu bulan sekali. Namun, yang terpenting harus dipastikan
buletin bisa terbit rutin secara berkala dan tepat waktu.
Jenis Informasi
Buletin dianggap penting sebagai media tukar
pengalaman dan saling belajar mengenai
pelaksanaan program dari berbagai daerah.
Namun banyak masyarakat juga ingin agar
buletin lebih banyak memuat kegiatan
program yang dilakukan di lokasi yang dekat
dengan lingkungan mereka.
Buletin dapat menyajikan kombinasi kedua
jenis informasi tersebut, ditambah informasi
tentang manajemen program maupun isu-isu
104
lain yang terkait dengan program penanggulangan kemiskinan.
Cakupan Penyebaran
Sebaiknya buletin dibagikan sebanyak mungkin ke masyarakat di lokasi program. Tapi jika
jumlahnya memang terbatas, alternatifnya buletin dapat dibagikan:
- Saat pertemuan saja
- Tempel pada papan informasi
- Diberikan pada tokoh masyarakat untuk dijelaskan ke masyarakat
Minat Terhadap Buletin
Tingkat pendidikan, minat baca, budaya lisan/meniru dan tingkat kebutuhan akan informasi
mempengaruhi minat masyarakat terhadap buletin. Namun, tampilan dan isi buletin
mungkin juga akan mempengaruhi minat baca masyarakat. Karenanya, perlu dicari tahu
model buletin yang paling cocok di masing-masing daerah.
Penjelasan Isi Buletin
Pesan dalam buletin cukup banyak dan beragam. Sebagian masyarakat kemungkinan
menemui kesulitan memahami seluruh isi buletin, baik yang berupa tulisan, gambar, tabel,
diagram, peta atau lainnya. Penjelasan dari pengelola program/fasilitator tetap diperlukan.
Partisipasi
Masyarakat
Pengelolaan Buletin
dalam
Buletin
berpeluang
menjadi
media
komunikasi dua arah antara pengelola
program dan masyarakat. Pada buletin
masyarakat dapat turut berpartisipasi
mengirimkan informasi atau tulisan berupa
surat pembaca, informasi kegiatan program,
artikel, dan lainnya untuk dimuat dalam
buletin tersebut.
Potensi pengelolaan buletin program di
tingkat lokal oleh masyarakat sendiri juga
menarik dan mungkin untuk dilakukan.
Meskipun ada sejumlah prasayarat yang
harus dipenuhi terkait dengan kemampuan
jurnalistik dasar, ketersediaan alat, biaya
serta manajemen pengelolaannya.
105
PAPAN INFORMASI
Info Umum
Papan informasi umumnya berupa papan yang menjadi tempat ditempelkannya berbagai
informasi mengenai program. Papan informasi biasanya semacam papan tulis yang diberi
kaki-kaki sehingga dapat dipasang berdiri, atau papan yang ditempelkan di dinding.
Papan informasi merupakan media untuk membangun proses konsultasi publik sehingga
transparansi, partisipasi, dan desentralisasi dapat dilaksanakan. Pemasangan papan
informasi proyek biasanya di kantor desa atau tempat lain yang dianggap strategis agar
mudah diketahui dan dibaca oleh masyarakat.
Huruf dan Tulisan
Jenis huruf atau tulisan mempengaruhi penampilan papan informasi secara keseluruhan.
Jenis huruf/tulisan hasil ketikan atau komputer terkesan lebih resmi. Sedangkan tulisan
tangan ±apalagi yang warna-warni-- terkesan lebih akrab dan semarak. Kombinasi antar
keduanya mungkin akan membuat papan informasi terlihat lebih menarik. Penulisan judul
GHQJDQ KXUXI \DQJ EHVDU ZDUQD PHQ\RORN GDQ EHUQDGD µSURYRNDWLI¶ GDSDW GLFRED XQWXN
menarik perhatian masyarakat.
Penggunaan Bahasa
Sebaiknya menggunakan Bahasa Indonesia yang umum digunakan. Jika terpaksa
menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing, sebaiknya diberi terjemahan atau
penjelasan dalam Bahasa Indonesia.
Gambar pada Papan Informasi
Gambar penting untuk membantu masyarakat lebih mudah memahami pesan yang
disampaikan. Gambar yang bagus juga dapat menjadi daya tarik utama bagi papan
informasi.
Gambar bisa berupa guntingan majalah/koran, gambar ilustrasi, kartun, foto, dan lain-lain.
Masyarakat umumnya suka jika ada foto kegiatan mereka yang dipasang di papan
informasi.
Warna , Ukuran dan Tampilan
Papan informasi yang berwarna umumnya lebih disukai. Tidak ada masalah dengan warna
tertentu maupun penggunaan gambar-gambar lucu. Agar informasi yang ditempel lebih
awet, papan informasi sebaiknya diberi atap dan kaca. Tujuannya agar papan informasi
lebih rapih dan tidak mudah dirusak tangan jahil.
Ukuran papan informasi beragam. Namun, sebaiknya jangan terlalu kecil agar dapat cukup
banyak menyajikan informasi. Ukuran minimum papan informasi adalah 0,8 x 1,2 m2.
106
Jenis Informasi
Jenis informasi yang dianggap perlu dipasang
di papan informasi adalah desain program,
mekanisme, agenda dan laporan kegiatan,
rencana dan laporan keuangan, daftar
peserta program, masalah yang menghambat
program dan sebagainya.
Informasi mengenai masalah aktual yang
relevan dengan program dan kehidupan
masyarakat (kesehatan, pendidikan, dll) perlu
juga sebagai selingan.
Penggantian Isi Papan Informasi
Isi papan informasi harus diganti secara berkala. Semisal, setiap satu atau dua minggu,
agar masyarakat dapat memperoleh informasi lebih banyak mengenai program.
Jumlah dan Lokasi
Jumlah dan lokasi
penempatan
mempengaruhi akses
dan minat masyarakat
untuk
membaca
papan
informasi.
Semakin
banyak
jumlah
papan
informasi yang ada,
semakin
mudah
masyarakat
untuk
mengaksesnya. Lokasi
papan informasi yang
cukup strategis berada
di depan jalan masuk
desa yang selalu dilalui warga setiap hari.
Isi Papan Informasi Perlu Dijelaskan ke Masyarakat
Papan informasi memuat berbagai informasi yang mungkin tidak seluruhnya dipahami
masyarakat. Perlu penjelasan dari pengelola program/fasilitator pada saat pertemuan.
107
Minat Masyarakat Terhadap Papan Informasi
Pada prinsipnya semua media sifatnya saling melengkapi. Papan informasi dapat
memberikan informasi secara rinci mengenai program yang kurang atau belum disampaikan
media lain, seperti
poster, pertemuan dan lainnya. Keterkaitan dan sifat saling melengkapi antar media ini juga
perlu dijelaskan ke masyarakat.
Ada kecenderungan apabila bila program berjalan cukup baik, minat baca masyarakat
terhadap papan informasi juga lebih tinggi.
Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Papan Informasi
Papan informasi biasanya hanya dikelola oleh pengelola program di tingkat lokal atau
fasilitator saja. Potensi partisipasi masyarakat untuk turut terlibat mengisi papan informasi
perlu didorong. Semisal, dengan meminta tiap kelompok masyarakat yang terlibat dalam
program untuk memberikan informasi atau mengirimkan tulisan/foto kegiatan mereka.
Display Dummy Media Warga dalam Konteks Pengelolaan Kegiatan Sosial
Dalam konteks kegiatan Sosial, Papan informasi dapat berbentuk koran Dinding yang
memuat pesan-pesan Kegiatan Sosial yang telah diagendakan dan dialokasikan, baik itu
berupa layanan kesehatan, pendidikan maupun kegiatan lain-lain. Berikut ini (di halaman
berikut) contoh kegiatan Sosial yang didisplay-kan dalam Media Komunitas Koran Dinding
dalam
Papan
Informasi
(http://jaringanmediakomunitasgunungkidul.blogdetik.com/2010/09/07/menumbuhkankesadaran-rakyat-dengan-display-penganggaran-daerah/, diakses 23 Mei 2011). Informasi
yang sama dapat dimodifikasi tampilannya untuk dimuat dalam buletin.
Yang menarik dari media komunitas tersebut adalah isi pesan dan tampilannya. Sekilas info
tentang media ini juga terletak pada kekuatan pengelolaannya. Adalah Jaringan Media
Komunitas Gunungkidul (JMKGK) yang bekerjasama dengan Pusat Informasi dan
Transparansi Anggaran (PITA) Gunungkidul menerbitkan perdana Display Penganggaran
Daerah Gunungkidul pada senin 6 September 2010.
Display yang terbit sebagai suplemen Harian Jogja tersebut menyajikan Hasil analisa
kebijakan penganggaran Gunungkidul tahun 2010 yang dikemas dengan menarik dan
informatif. Selain dijadikan suplemen Harian Jogja, display yang berukuran 2 halaman Koran
tersebut juga akan dibagikan keseluruh kelompok warga di tiap RT se Kabupaten
Gunungkidul melalui jaringan Sarana Rembug Antar Warga untuk Gunungkidul (SRAWUnG).
Penerbitan Display Penganggaran Gunungkidul ini bertujuan untuk menumbuhkan
kesadaran rakyat untuk terlibat dalam penganggaran Gunungkidul. Partisipasi rakyat mutlak
108
diperlukan supaya penganggaran daerah tetap bertujuan untuk pemenuhan hak dasar
rakyat dan implementasi dari strategi penanggulangan kemiskinan daerah. Di dalam Media
tersebut dimuat informasi tentang pengalokasian anggaran pendidikan dan kesehatan
Gunung Kidul. Apa saja penyumbang Pendapatan Asli Daerah dan bagaimana Alokasi APBD
didistribusikan kepada masyarakat untuk kebutuhan apa saja. Sehingga masyarakat selain
dapat membaca potret APBD Kab Gunung Kidul, juga dapat membaca APBD dibagi-bagi
untuk apa sajakah? Kedalaman informasi, focussing isu dan tampilan media yang dibumbui
dengan gambar berwarna yang menarik membuat media warga tampil lebih komunikatif
dan menggugah pembacanya.
109
110
Kebijakan Perlindungan Sosial Bagi Kelompok Rentan
Indonesia adalah salah satu dari Negara bangsa (Nation state) yang memiliki platform
Perlindungan Sosial terhadap rakyatnya melalui aneka kebijakan. Secara konstitusional
Konsep Social Protection telah diamanahkan oleh Konstitusi. Sehingga Kewajiban Negara
untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negaranya sejalan dengan cita-cita (recht idee)
untuk mewujudkan Negara kesejahteraan (welfare state). Perlindungan sosial yang
dimaksudkan disini diperuntukkan bagi semua penduduk berkenaan dengan sasaran
pemberian jaminan kehidupan bagi masyarakat yang mengalami kecacatan, fakir-miskin,
keterisolasian, konflik sosial, kehilangan pekerjaan sehingga berpotensi menjadi miskin.
Landasan konstitusional dan landasan sosiologis telah menegaskan kewajiban perlindungan
sosial tersebut.
Pembukaan UUD 1945 memuat itikad untuk mewujudkan Negara Kesejahteraan yang
EHUEXQ\L«3HPHULQWDKPHOLQGXQJLVHJHQDSEDQJVDGDQVHOXUXKWXPSDKGDUDKPHPDMXNDQ
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 27 UUD 1945 juga
menyebutkan bahwa setiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang
layak bagi kemanusiaan. Selanjutnya asal 31 menjamin hak setiap warganegara untuk
mendapatkan pendidikan. Sedangkan Pasal 33 mengamanahkan pengelolaan bumi, air, dan
cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat. Kemudian Pasal 34 menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak
terlantar dipelihara oleh Negara Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh
rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan
martabat kemanusiaan
Indonesia menganut Negara kesejahteraan yang responsive mengorganisasikan tanggung
jawabnya untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat
tertentu bagi warganya (Esping-Andersen dalam Triwibowo dan Bahagijo 2006). Konsep ini
dipersepsikan sebagai bentuk kewajiban Negara untuk memajukan kesejahteraan rakyat
mengingat secara empiris terbukti bahwa telah terjadi kegagalan pasar (market failure)
dalam masyarakat kapitalis dan kegagalan Negara (state failure) dalam masyarakat sosialis
(Husodo : 2006). Namun demikian lebih daripada sekedar jalan ketiga, Negara tetap mesti
mengedepankan kesejahteraan social, baik ia termasuk sebagai Negara kesejahteraan
(welfare state) atau tidak. Sebab fungsi ideal Negara adalah melindungi rakyatnya dari
penderitaan. Fakta dan data empiris menunjukkan bahwa warga miskin di Indonesia masih
cukup besar dibandingkan dengan Negara-negara lain, bahkan di kawasan Asia Tenggara
sekalipun. Populasi miskin di Asia Tenggara mayoritas tinggal di Indonesia.
Kebijakan-kebijakan perlindungan social yang telah diterapkan selama ini masih belum
mampu menurunkan angka kemiskinan secara significant, kendati angka kemiskinan telah
mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun dengan kecenderungan menurun akhir-akhir ini,
terlepas dari kontroversi mengenai, indicator pendapatan 1 dollar perhari. Konon, jika
111
indicator yang digunakan adalah 2 dollar per hari, maka penduduk miskin di Indonesia
masih sejumlah 59, 56 juta jiwa (urban) dan 77,41 juta jiwa (rural) (Armando Barrientos :
2010). Namun Pemerintah lebih memilih menggunakan data 1 dollar per hari yang
menggambarkan penduduk miskin sebesar 31,02 juta jiwa untuk merealistiskan target
pencapaian.
7,55
8,00
12,00
13,33
14,15
15,42
16,58
17,75
15,97
16,66
17,42
18,20
18,41
19,14
23,43
17,47
24,23
PERKEMBANGAN KEMISKINAN
DI INDONESIA 1996-2010
Jumlah Penduduk Miskin (Juta Jiwa)
Tingkat Kemiskinan (Persen)
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), berbagai tahun
Catatan :
*) Jumlah penduduk di bawah Garis Kemiskinan
**) Target RKP 2011
***) Target RPJMN 2010 - 2014
****) Target Millennium Development Goals tahun 2015
3
Negara kesejahteraan harus mencerminkan paradigmanya dalam kebijakan social yang
meliputi strategi dan upaya-upaya pemerintah dalam mengejawantahkan peningkatan
kesejahteraan social sebagaimana diamanahkan dalam konstitusi, terutama melalui upaya
perlindungan social (social protection). Perlindungan social mencakup jaminan social (baik
berbentuk bantuan social dan asuransi social), maupun jaring pengaman social (social
safety net).
Sehingga Negara memposisikan penerapan kebijakan social sebagai
penganugerahan hak-hak social (the granting of social rights) kepada warganya (Triwibowo
dan Bahagijo : 2006). Peningkatan kesejahteraan melalui penanggulangan kemiskinan
adalah prioritas utama pembangunan 2010-2014 karena di tahun 2010 jumlah penduduk
miskin nasional masih sekitar 13 %. Sementara pengangguran terbuka masih 7,41%. Akses
terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan, permukiman, infrastruktur serta
permodalan untuk masyarakat miskin masih terbatas. Kawasan kumuh dan kantong
kemiskinan masih luas.
Adapun program perlindungan Sosial juga diwujudkan dalam Program pro poor dapat
dikategorikan ke dalam empat kelompok (Panduan P3B : Bappenas: 2008 dan revisi dari
Taskforce Poverty Allevialiation Team September 2012), yaitu :
1. Program-program penyediaan pelayanan dasar dan perlindungan social yang secara
langsung maupun tidak langsung ditujukan kepada masyarakat miskin. Termasuk
112
dalam cluster ini adalah Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Program
Keluarga Harapan (PKH ± Program Tunai Bersyarat), Program Beras Untuk Rakyat
Miskin (Raskin), Bantuan untuk Fakir Miskin dan Anak Terlantar, serta bantuan yang
bersifat darurat dan sementara seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan bencana
alam. Contoh nyata dari daerah adalah penyediaan pelayanan KTP, akta kelahiran
dan sertifikasi tanah secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin, program bebas
biaya pengobatan bagi masyarakat miskin, termasuk biaya transportasi, pengobatan
dan penguburan bila terjadi kematian di Kab Sumba Timur, dan program bebas
biaya pendidikan sampai tingkat SMA di Kab Purbalingga, Sumba Timur dan Kupang.
2. Program pemberdayaan masyarakat yang saat ini telah diharmonisasi ke dalam
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri sebagai acuan
kebijakan dan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis
pemberdayaan masyarakat untuk pedesaan, perkotaan, daerah tertinggal dan
khusus, pengembangan infrastruktur wilayah dan desa dan yang dilaksanakan oleh
berbagai kementrian/lembaga. Melalui proses pemberdayaan yang difasilitasi para
pendamping, masyarakat diharapkan berperan sebagai subyek pembangunan dan
secara mandiri mampu menyelesaikan permasalahan kemiskinannya. Upaya nyata
yang dilakukan daerah antara lain adalah dengan mengalokasikan Alokasi Dana Desa
(ADD) melalui APBD untuk kegiatan-kegiatan masyarakat Desa. Berbagai program di
daerah dari berbagai sector bertujuan untuk memberdayakan masyarakat.
PENINGKATAN DAN PERLUASAN
PROGRAM PRO-RAKYAT
Kemenko Kesra
Klaster-1
RTHM
RTM
1. BEASISWA MISKIN
2. JAMKESMAS
3. RASKIN
4. PKH
5. BLT (bila diperlukan
saat krisis)
Klaster-2
PROGRAMPROGRAM
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
6. Dll.
RTM *)
*)
RTSM
*)
KREDIT
USAHA RAKYAT
(KUR)
(PNPM)
RTSM
RTHM
Klaster-3
Peningkatan
Kesejahteraan
Masyarakat, serta
Perluasan dan
Peningkatan
Kesempatan Kerja
Klaster-4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat Miskin Perkotaan
*)
Pengurangan
Angka Kemiskinan
Program Peningkatan Kehidupan Nelayan dan Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat Miskin
4
3. Berbagai program yang memberikan akses sumberdaya dan penguatan/pembinaan
kepada usaha kecil dan mikro secara berkesinambungan untuk melanjutkan
keberdayaan masyarakat dan mewujudkan kemandiriannya. Termasuk dalam cluster
ini antara lain adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR), berbagai program dana bergulir
113
untuk kegiatan produktif skala mikro, penyediaan dana penjaminan kredit dalam
APBD, program konservasi lahandan pengelolaan hutan berbasis masyarakat untuk
pengentasan kemiskinanseperti yang dilaksanakan oleh Kota Semarang dan Kab
Banjarnegara serta Wonososbo, dan berbagai pelatihan dan permodalan/alat bagi
usaha kecil dan mikro yang dilaksanakan di berbagai daerah.
4. Sejumlah program serba murah berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan dasar
perumahan, akses dan fasilitas penunjang lainnya seperti : Program Rumah Sangat
Murah, Program Air Bersih Untuk Rakyat, Program Listrik murah dan Hemat,
Program Peningkatan Kehidupan Nelayan, Program Peningkatan Kehidupan
Masyarakat Miskin Perkotaan. Untuk dua jenis program terakhir tersebut
(Peningkatan kehidupan nelayan dan Peningkatan Kehidupan Masyarakat Miskin
Perkotaan merupakan program dengan target sasaran kelompok tertentu, pada
umumnya 60 % RTS miskin.
Di samping program-program di atas, terdapat program pendukung lainnya seperti
perbaikan data/targeting, monitoring dan evaluasi program-program kemiskinan,
peningkatan kapasitas Pemda untuk pro poor. Program-program poor lainnya adalah
program yang didesain untuk mencegah terjadinya kemiskinan kronis seperti programprogram yang mendorong komunikasi yang baik antar suku, agama, ras dan golongan agar
konflik tidak terjadi. Program kewaspadaan bencana seperti penyuluhan bahaya dan lokasi
permukiman rawan erosi di Kab Manggarai atau program penanaman bakau di sepanjang
pantai untuk mengurangi dampak tsunami.
Pemerintah juga telah membuat beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan untuk
mendukung pelaksanaan perlindungan social sebagai amanah konstitusi, yaitu UU tentang
kesejahteraan Sosial dan UU no 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesejahteraan
Sosial Nasional, bahkan kini tengah merancang UU Penanganan Fakir Miskin. Namun
demikian masih belum diimplementasikan karena masih terjadi polemic lembaga manakah
yang akan menangani Sistem Jaminan Sosial Nasional ini? Kontroversi yang lain adalah
masih belum satunya persepsi mengenai perlindungan social in concept dan belum jelasnya
mekanisme penanganan.
Perlindungan social dapat didefinisikan sebagai goodwill Pemerintah, sector swasta maupun
masyarakat yang bertujuan untuk menyediakan transfer pendapatan atau konsumsi pada
orang miskin, melindungi kelompok rentan terhadap resiko penghidupan (livelihood) dan
meningkatkan status dan hak social kelompok-kelompok yang terpinggirkan di dalam
masyarakat (Suharto et al : 2006).
Transfer pendapatan dimaksud bermaksud
meredistribusikan pendapatan kalangan yang surplus kepada kalangan yang berpendapatan
rendah bahkan minus. Sehingga Perlindungan Sosial bermaksud melindungi yang lemah dari
marginalisasi yang diakibatkan oleh semakin lebarnya kesenjangan yang diakibatkan kian
tingginya pendapatan kelas menengah ke atas. Kenaikan pendapatan kelas menengah ke
atas pasti diakibatkan oleh pertumbuhan ekonomi yang selalu berimplikasi kesenjangan
karena pendapatan tidak serta merta menetes ke bawah. Untuk itu pemerintah meletakkan
secara parallel antara pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran terbuka dan penduduk
miskin di alam Sasaran RPJM agar dapat dibaca ketimpangannya.
114
SASARAN RPJM
TAHUN
PENGANGGURAN TERBUKA
2009
PERTUMBUHAN
EKONOMI
INFLASI
RPJM
RKP
7.6
6
3
6
REALIASI
4.2
2.45
5.5 - 5.6
4.0 - 6.0
SUMBER
2010
RPJM
RKP
REALIASI
2011
RPJM
RKP
REALIASI
Juta Orang
2.42*
6.0 - 6.3
% thd. Angkatan
Kerja
AGST.
8.96
5.1
7-8
FEB. AGST.
8.14
7.87
8.8
9
FEB. AGST.
8.59
7.6
7.6
FEB. AGST.
7.41
5.7
FEB.
9.26
4.0 - 6.0
7.3-7.4
AGST.
Juta Orang
% thd.
Penduduk
18.8
8.2
12-14
32.53
14.15
12-13.5
12-13.5
31.02
13.33
11.5-12.5
7
8.3
FEB.
PENDUDUK MISKIN
FEB.
AGST.
Pemerintah berusaha agar kelas menengah ke bawah yang notabene adalah kelompok
miskin dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya melalui jaminan social, bantuan social,
pelayanan social dan peningkatan kapasitas dalam penggunaan dana yang berasal dari
pemerintah, sumbangan masyarakat dan corporate social responsibility (Sumarto : Kompas,
Rabu 18 Mei 2011). Jaminan Sosial juga bertujuan untuk menyediakan perlindungan melalui
prosedur public atas berbagai kerugian atau kehilangan penghasilan akibat sakit, kehamilan,
kecelakaan kerja, kehilangan pekerjaan, cacat tetap, usia lanjut, dan kematian. SJSN
meliputi program jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian,
jaminan hari tua, dan jaminan pensiun.
115
KEBIJAKAN POKOK :
PRIORITAS NASIONAL DALAM PK
11 PRIORITAS NASIONAL KIB II 2010-2014
Perpres No. 5/2010
͞RPJMN 2010-2014͟
(1)Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; (2)Pendidikan;
(3)Kesehatan; (4)PENANGGULANGAN KEMISKINAN;
(5)Ketahanan Pangan; (6)Infrastruktur; (7)Iklim Investasi
dan Usaha; (8) Energi; (9)Lingkungan Hidup dan Bencana;
(10)Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Paskakonflik;
(11)Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi
PRIORITAS LAINNYA
(1) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; (2) Bidang
Perekonomian; (3) Bidang Kesejahteraan Rakyat
Inpres No. 1/2010
͞WĞƌĐĞƉĂƚĂŶWĞůĂŬƐĂŶĂĂŶWƌŝŽƌŝƚĂƐ
WĞŵďĂŶŐƵŶĂŶEĂƐŝŽŶĂůdĂŚƵŶϮϬϭϬ͟
Perpres No. 15/2010
͞Percepatan Penanggulangan Kemiskinan͟
Permendagri No. 42/2010
͞d<W<Provinsi & Kabupatenͬ<ŽƚĂ͟
Inpres No. 3/2010
͞WƌŽŐƌĂŵWĞŵďĂŶŐƵŶĂŶBerkeadilan͟
Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010
- Strategi Penanggulangan Kemiskinan
- Sinkronisasi & Pengendalian 3 Kelompok Program PK
- Tim Nasional Pecepatan
p
Penanggulangan
gg
g Kemiskinan
Tata kerja dan penyelarasan kerja, serta pembinaan kelembagaan
dan sumber daya manusia TKPK Provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota
(1) Program Pro-Rakyat; (2) Program Keadilan
hŶƚƵŬ^ĞŵƵĂ͖ĚĂŶ;ϯͿWĞŶĐĂƉĂŝĂŶD'͛Ɛ
13
Perlindungan social merupakan elemen paling strategis kebijakan public dalam memerangi
kemiskinan dan mengurangi penderitaan multidimensi yang dialami oleh kelompokkelompok lemah dan kurang beruntung. Sebagai sebuah kebijakan public, perlindungan
social merupakan satu tipe kebijakan sisal yang menunjuk kepada berbagai bentuk
pelayanan, ketetapan atau program yang dikembangkan oleh pemerintah untuk melindungi
warganya, terutama kelompok rentan dan marginal dari aneka resiko social, ekonomi, politik
yang menerpa kehidupan mereka. Untuk itu selain ketentuan yang selevel Undang-Undang,
pemerintah menerjemahkan secara lebih komprehensif dalam Strategi Kebijakan
Penanggulangan Kemiskinan yang diatur oleh ketentuan peraturan dibawah UU sejak 2010
lalu. Diawali dengan penetapan skala prioritas pembangunan dalam RPJMN 2010-2014
(Perpres no 5 tahun 2010) yang menempatkan Reformasi Birokrasi, peningkatan layanan
pendidikan, peningkatan layanan kesehatan dan penanggulangan kemiskinan dalam 4 besar
prioritas. Kemudian dilengkapi dengan percepatan penanggulangan kemiskinan (Perpres no
15 tahun 2010) yang merespon percepatan pembangunan nasional (Inpres no 1 tahun
2010). Secara lengkap dapat dilihat pada gambar berikut ini.
Selain kebijakan yang bersifat formal dan dilegalisasi ketentuan yuridis normative
(peraturan perundang-undangan), perlindungan social di Indonesia juga di transformasikan
dalam kehidupan masyarakat secara informal seperti arisan, gotong-royong, jaringan
kekerabatan, solidaritas dan program-program community based safety net lain (Suharto et
al :2006).
Sebab kekuatan jaminan social negeri kita tidak dapat dilepaskan dari keunikan
penanganannya manakala sejalan dengan mainstreaming pembangunan bottom up
planning yang mengandalkan kekuatan modal social untuk mempermudah pelaksanaan,
116
mentradisikan monev partisipatif, mempercepat transformasi dan memperpanjang jangka
waktu (sustainability) program. Sebagaimana Mulyadi Sumarto katakan (Sumarto; 18 Mei
2011) bahwa perlindungan social di Indonesia berbeda dengan Negara lain karena
distribusinya mengandalkan peranan komunitas.
Dalam hal ini fungsi modal social amat penting karena peranan Negara dan pasar tidak
sekuat Negara-negara lain yang telah maju implementasi jaminan sosialnya. KSM Sosial
sebagai penyedia layanan social pada system ini, menduduki posisi penting sebagai
penjembatan program dengan kelompok sasaran (end user) agar tepat sasaran dan tepat
manfaat. KSM Sosial yang beranggotakan para relawan berpengalaman merepresentasikan
jaringan kerja yang tak kenal lelah menjunjung tinggi solidaritas dan trust (disarikan dari
berbagai sumber, Tomy, Mei 2011)
Referensi
Edi Suharto, Kebijakan Perlindungan Sosial Bagi Kelompok Rentan dan Kurang Beruntung,
Makalah disampaikan pada Seminar Kebijakan Perlindungan Sosial Bagi Kelompok
Rentan dan Kurang Beruntung, Analisis Kebijakan Perspektif Ketahanan Sosial
Masyarakat; Depsos, Jakarta, 2006
Mulyadi Sumarto, RUU Fakir Miskin, Relevankah? Kompas, 18 Mei 2011
Bappenas, Buku Panduan Perencanaan dan Penganggaran yang berpihak pada Masyarakat
Miskin; Bappenas, Jakarta, 2008
Fadil Putra, Governance Intelligence and Quotient, Alat Ukur Kinerja Individu Kepala Daerah
dalam Pengambilan Kebijakan Publik dan Perencanaan Pembangunan, Megawati
Institute, 2011
117
LK. 1, Pelatihan Berkelanjutan
Salah satu perwujudan Kegiatan TRIDAYA
dalam PNPM Mandiri Perkotaan adalah Pelatihan
yang berkategori aktivitas sosial berkelanjutan.
Sebagaimana kegiatan yang lain, kegiatan ini tidak
lepas dari keterlibatan Warga Miskin, Aparat
Kelurahan, BKM, UPS dan Relawan Sektoral. Bagi
BKM Langen Mandiri Kelurahan Langenharjo Kab
Kendal, pelatihan ini agak terlambat dilaksanakan
akibat perubahan anggaran (PAK) Pemda. Meski
demikian kegiatan ini berhasil dilaksanakan dalam
dua bentuk pelatihan, yaitu pelatihan otomotif
dengan Alokasi Dana APBD Rp 12.500.000 dan
Pelatihan menjahit dengan alokasi Rp 7.500.000.
Keduanya berasal dari dana APBD dan masingmasing dikerjakan oleh KSM Langen Technical dan
Langen Kreatif.
Adapun peserta yang mengikuti kegiatan
pelatihan sejumlah 20 orang, masing-masing 10 orang laki-laki dan perempuan. Pelatihan
otomotif dan menjahit tersebut mengacu pada PJM Pronangkis BKM Langen Mandiri dengan
tujuan meberikan keterampilan bagi remaja agar menciptakan lapangan kerja dan dalam
jangka panjang dapat mengurangi angka kemiskinan di kelurahan ini.
Sebelum Pelaksanaan para calon KSM
diundang dalam sosialisasi semacam rembug
pembentukan KSM, FGD kegiatan sosial dan
penyusunan proposal kegiatan pada tanggal 26
september 2010. Tidak disangka para peserta
sangat antusias dan konsisten mengikuti pelatihan
yang mulai dilaksanakan tanggal 28 September
2010 hingga 17 Oktober 2010 selama 20 hari dari
pukul 07.30 s/d 13.30. Selama pelatihan
berlangsung tidak ada peserta yang absen.
Menurut Pengakuan Ribut Haryanto, UPS BKM
/DQJHQ 0DQGLUL ³.HJLDWDQ LQL PHUXSDNDQ XVXODQ
dari remaja putra dan putri karena selama ini
diwilayah Kelurahan Langenharjo belum pernah
melaksanakan kegiatan pelatihan bagi mereka yang
EHOXPPHPSXQ\DLSHNHUMDDQVHSHUWLLQL³
118
Pelatihan ini diarsiteki oleh BKM Langenharjo bekerjasama dengan lembaga
pendidikan yang memiliki fasilitas Bengkel Workhsop, yaitu Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
MANDIRI Madrasah Aliyah Negeri Kendal (MAN). Menurut Abdul Khanan, salah seorang
Pengajar di LPK Mandiri, di MAN terdapat berbagai jenis pelatihan yang bisa diikuti, antara
lain : Pelatihan Otomotif , Menjahit ,Servis Peralatan Rumah Tangga dan Bahasa Asing.
Selepas pelatihan, para peserta dimagangkan (on the job training) sebelum dicarikan
pekerjaan. Sebagai bukti, para peserta pelatihan perbengkelan dipekerjakan ke Bengkel
Resmi Honda dengan AHASS (Astra Honda Authorized Service Station) dan Yamaha YSS
(Yamaha Service Shop), Perusahaan Garmen, Toko Elektronik bahkan sebagian dikirim
keluar negeri. Karena LPK Mandiri berkompeten mengeluarkan Sertifikat Resmi yang sudah
ditandatangani oleh Disnakertrans Kabupaten Kendal serta bisa digunakan sebagai syarat
WDPEDKDQXQWXNPHQFDULSHNHUMDDQGDQJDQVWDQGDUMDPSHODWLKDQPLQLPDO-DP´
Pelatihan ini diback up sepenuhnya oleh
Koordinator Relawan Langenharjo merangkap sebagai
Koordinator PNPM-3.3 .DEXSDWHQ .HQGDO ³6D\D
sangat mendukung kegiatan ini dan harus ada
kelanjutan, apabila peserta membutuhkan modal tolong
disalurkan melalui dana BLM selanjutnya, agar tercipta
lapangan kerja baru bagi para peserta pelatihan
otomotif dan pelatihan menjahit ini.
Untuk Rencana Kegiatan BLM dari APBD tahap
selanjutnya diagendakan untuk melanjutkan Pelatihan
Otomotif dan Menjahit Jilid kedua disambung dengan kegiatan social produktif yang
dikembangkan dari pelatihan tersebut, terkait dengan tersebut untuk mebuka usaha
SHUEHQJNHODQ GDQ MDVD PHQMDKLW UXPDK WDQJJD ³ 7HULPDNVLK 3130 0DQGLUL 3HUNRWDDQ
berkat bantuan dari pemerintah Kami bisa menambah ilmu dan keterampilan untuk
PHQFLSWDNDQVXDWXODSDQJDQSHNHUMDDQEDUX´XMDU Eko selaku ketua KSM Langen Technical
(diedit dari http://asmandat-kendal.blogspot.com, Nunuk Sarah, Kendal, 10 Oktober 2010)
119
LK. 2, SEKOLAH MASTER ANAK JALANAN
KECERIAN terpancar dari seribuan anak
saat bernyanyi bersama pada perayaan
Hari Anak Nasional, sekaligus deklarasi
penghapusan kekerasan pada anak.
Itulah kesan yang saya tangkap pada
awal Agustus 2008 lalu, saat menghadiri
kegiatan tersebut yang digagas Komisi
Nasional Perlindungan Anak di Yayasan
Bina Insan Mandiri, areal Terminal
Depok.
Ya, siapa yang tak kenal dengan Sekolah
Masjid Terminal (Master) Depok. Sekolah
sekaligus tempat berlindung anak-anak
"kucing
garong"
yang
kebayakan
ayahnya "Bang Thoyib". Kok demikian?
Ihwalnya, di komunitas Master ini umumnya anak-anak yang terpinggirkan. Mereka adalah
anak jalanan, pengamen, tukang rokok, tukang semir sepatu dan loper koran. Keberadaan
sekolah terminal sudah dikenal luas berkat kegigihan seorang yang bernama Nurrohim. Usai
acara itu, saya pun menyempatkan berbincang-bincang dengan beliau karena tertarik
dengan aktivitas yang terbilang jarang dilakukan kebayakan orang saat ini.
Ternyata, orang yang berada di balik ide-ide mulia yang terlihat bersahaja itu menyimpan
pemikiran luar biasa atas nasib anak bangsa. Juga peka akan kepeduliannya terhadap
lingkungan sekitar, khususnya anak-anak jalanan. Obrolan pun terus berlanjut hingga saya
memahami apa yang menjadi visi dan misi di balik tekad agungnya. "Awalnya hanya fokus
ke pendidikan gratis bagi anak-anak terminal, tapi kemudian berkembang ke bidang
NHVHKDWDQZLUDXVDKDGDQODLQQ\D´NDWDSULDNHODKLUDQ-XQLPHPEXNDSHPELFDUDDQ
Mulai Tergugah
Sekitar tahun 1990-an, tergugah niatnya oleh pemandangan sehari hari di rumah makan
dan warungnya yang selalu dijadikan tempat mangkal para pengamen. Mereka sering
menitip gitar dan peralatan ngamen lainnya di warung miliknya. Nurohim yang saat itu
pengurus Ikatan Pemuda dan Remaja Masjid Al Mutaqien, tertarik untuk mengadakan
pesantren kilat bagi anak-anak jalanan.
Pada waktu itu ada sebanyak 700 orang, terdiri dari anak-anak maupun dewasa yang
mengikuti pesantren kilat. Berawal dari pesantren kilat itulah, Nurrohim mendirikan lembaga
pendidikan gratis buat anak-anak jalanan, serta anak-anak dari keluarga miskin di wilayah
120
Depok dan sekitarnya. Hingga saat ini, pendidikan masih menjadi perhatian utama. Anakanak usia TK, sekolah dasar, menengah sampai atas, setiap hari memenuhi salah satu
bagian samping kiri masjid, yang diubah sebagai ruangan kelas. Bahkan sekarang ruang
kelas bertambah sejalan dengan meningkatnya jumlah peserta didik.
Tidak seperti sekolah formal pada umumnya, anak-anak yang belajar ini tidak berseragam
dan duduk di lantai. Proses belajar-mengajar fleksibel. Ada sejumlah meja kecil untuk
meletakkan buku, dan papan tulis. Meski demikian, semua serius mengikuti proses belajar
mengajar.
Pelembagaan dan Dana
Pada tahun 2000, kegiatan pengajaran buat anak miskin itu dilembagakan dengan nama
Lembaga Pendidikan Bina Insan Mandiri (Yabim). Kerja kerasnya kini mulai membuahkan
hasil. Yabim kini mengelola sekolah formal dan nonformal mulai TK Pendidikan Anak Usia
Dini (PAUD) sebanyak 200 anak, SD sebanyak 400 anak, SMP sebanyak 600 anak, dan SMA
sebanyak 800 anak. Jumlahnya terus bertambah apalagi Yabim berlokasi di tengah terminal
yang jauh dari ekslusif, tidak formal dan jauh dari birokrasi sehingga membuat anak-anak
nyaman.
Ternyata tidak hanya anak jalanan,
pengamen, atau anak putus sekolah,
orang-orang dewasa dari keluarga tak
mampu pun bergabung menimba ilmu di
sini untuk kelas malam. Dari mulai
pembantu rumah tangga, tukang sapu,
pelayan
toko,
pengasong,
dan
sebagainya. Selain calistung, materi
pengajaran ditambah life skill, seperti
komputer,
otomotif
atau
sablon.
Sementara untuk klinik, dalam sebulan
mampu membantu pengobatan gratis
kepada 600-700 orang miskin.
Biaya operasional sekolah gratis ini semula dari warung milik Nurrohim. Tapi kini, ada
bantuan dari badan zakat dan penjualan barang rongsokan. Pengajarnya adalah para
relawan yang suka rela mengajar tanpa pamrih alias tidak mendapatkan bayaran. Meski
begitu mereka bangga bisa berbuat sesuatu untuk sesama.
Kini jumlah siswanya sudah mencapai dua ribu orang lebih mulai dari tingkat usia dini
hingga sekolah menengah atas. Tapi itu semua masih jauh dari cita-cita besar Nurrohim.
Usaha Nurrohim tak sia-sia. Beberapa anak binaannya ada yang berhasil mendapatkan bea
siswa ke luar negeri dan ada pula yang diterima di perguruan tinggi negeri.Di tengah
keterbatasan yang dihadapi Nurrohim terus berjuang. Terbentang angan dirinya bisa
membangun sendiri rumah sakit dan perguruan tinggi yang semua tenaga dan anak
didiknya direkrut dari anak-anak jalanan dan kurang mampu.
121
Peminat yang Meningkat dan Tantangan
Dari waktu ke waktu peminat Yabim meningkat tajam. Kemampuan ekonomi masyarakat
yang masih terpuruk, biaya masuk sekolah formal yang terbilang mahal di Depok menjadi
pemicunya. Tak ayal, sekolah gratis jadi pilihan. Namun seiring perkembangan, Nurrohim
mengakui Sekolah Master kerap menghadapi kesulitan dalam menjalankan pendidikan gratis
itu. "Kami memiliki dana yang terbatas sekali, sehingga kerap kali kami kesulitan untuk
membiayai kebutuhan operasional. Donasi dari berbagai pihak dan bantuan dari para
dermawan selama ini sangat terbatas dan jauh dari mencukupi," ungkap Nurrohim.
Lebih lanjut dijelaskan, membina anak-anak ini yang berasal dari latar belakang keluarga
yang berbeda-beda bukanlah hal yang mudah. Terlebih bagi yang telah terbiasa hidup
bebas di jalanan mencari nafkah. Tak sedikit anak yang ditampungnya ingin bersekolah tapi
tidak biaya biaya, sampai anak dari keluarga broken home yang meninggalkan rumah dan
turun ke jalanan.
³0HUHND EXWXK SHUKDWLDQ 7DSL NDGDQJ PHPDQJ VXOLW XQWXN PHQJDjaknya belajar kalau
sudah ngerti uang, ingin bebas dan merasa senang hidup di jalanan, jadi perlu pendekatan
GXOX DJDU PHUHND PDX VHNRODK´ SDSDU 1XUURKLP 0HQXUXWQ\D NXQFL XQWXN PHQJDUDKNDQ
anak-anak agar mau belajar adalah ikhlas dan kesabaran. Juga harus telaten dalam
PHPELPELQJQ\DGHQJDQSHQXKNDVLKVD\DQJ³$QDN-anak di sini sama seperti anak lainnya,
WDSLNDUHQDOLQJNXQJDQJODKPHUHNDMDGLVHSHUWLLWX´LPEXKQ\D
Nurrohim: Pendiri Sekolah 'Master' Anak Jalanan
Sekolah Master (Masjid Terminal) didirikan Nurrohim (38th), mantan anak jalanan yang
sekarang pengusaha warteg. Di sekolah inilah anak-anak jalanan bisa memperoleh
pendidikan. Mewujudkan sekolah gratis memang tidak semudah yang dibayangkannya.
Menurut Nurrohim, banyak mafia di dinas pendidikan nasional (diknas) yang berusaha
melakukan pemerasan. Saat mendaftarkan sekolahnya di dinas, Nurrohim dan temantemannya dipaksa menyediakan uang jutaan rupiah sebagai biaya pendaftaran. Selain itu,
masih menurut Nurrohim, diknas juga mewajibkan siswa yang ikut ujian penyetaraan untuk
membayar Rp400 ribu. Jika tidak, siswa tidak akan lulus. Pada 2005, sekolah yang awalnya
berlokasi di mesjid dipindahkan ke sebidang tanah wakaf seluas 1 hektare, di belakang
Terminal Depok, Jawa Barat. Nurrohim kembali harus berurusan dengan preman. Perjuangan
Nurrohim ini didokumentasikan dalam film "Sekolidi Master Anak Jalanan", yang disutradarai
Denny Surahman dan Wiguna Satria Atmawidara, dan berhasil menjadi finalis ajang Eagle
Awards 2010.
http://www.yidio.com/iproud---nurrohim-pendiri-sekolah-master-anakjalananflv/id/4098827408
Oleh sebab itu, Yabim memberikan pendidikan tidak sebatas akademik saja, tapi
keterampilan hidup dan pendidikan moral. Hal ini sangat berguna bagi masa depan anak-
122
anak sehingga mampu hidup mandiri dan tidak tinggal di jalanan. Persoalan pendidikan bagi
anak jalanan memang bukan perkara mudah, apalagi masalah ekonomi memang sangat
erat melilit sebagian besar masyarakat di Indonesia. Karenanya, keseriusan pemerintah
memperbaiki kondisi ekonomi bangsa serta ketegasan pemerintah menangani eksploitasi
anak untuk kegiatan ekonomi sangat dinantikan agar anak-anak negeri ini tidak terus
menerus menjadi korban (diadaptasi dari Ramdan, IAN, dan dilengkapi berbagai sumber)
Referensi :
Dm Ramdan, Nurrohim, Pahlawan Sekolah Master Anak Jalanan, http://dmramdan.blogspot.com/2010/12/nurrohim-pahlawan-sekolah-master-anak.html, diakses 30
Mei 2011
Prihatin, Nurrohim, Dirikan Sekolah Anak Jalanan, Liputan 6.com,
http://berita.liputan6.com/sosok/201010/301747/prihatin_nurrohim_dirikan_sekolah_anak_j
alanan, diakses 30 Mei 2011
Depok News, Mantan Anak Jalanan Dirikan Sekolah Gratis,
http://berita.liputan6.com/liputan6awards/201105/334448/mantan_anak_jalanan_dirikan_s
ekolah_gratis, diakses 30 Mei 2011
Sekolah Master Anak Jalanan, www.tempointeraktif.com via
http://www.youtube.com/watch?v=aKuhdh9Z2UY, diakses 30 Mei 2011
123
-
LK. 3, Modul 4 Jaminan Sosial : Memberi Kail
Semakin lama pemerintah menunda menjalankan amanat Undang undang Nomor 40 Tahun
2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, rakyat akan semakin menderita. Daripada
anggaran negara semakin terbebani subsidi dalam berbagai program bantuan social, ada
baiknya pemerintah memberi kail bagi rakyat dengan segera melaksanakan SJSN. Bukankah
pemerintah sekarang memiliki perekonomian yang cerah? Apalagi Indonesia kembali masuk
ke radar investasi investor asing kelas kakap dan menjadi tujuan aliran modal asing miliaran
dollar Amerika Serikat.
3HUHNRQRPLDQ ,QGRQHVLD \DQJ WHUXV EHUNHPEDQJ PHPEXDWQ\D PHQMDGL ³SHUKLDVDQ´ $VLD
Tenggara dengan nilai produk domestik bruto tahun 2010 sebesar Rp. 6.422,9 triliun. Jika
dibagi 237,6 juta jiwa, perdapatan per kapita rakyat Indonesia sudah Rp. 27 jutaper tahun.
Kalau sudah begini, kenapa pula pemerintah belum sepenuh hati berniat menjalankan
Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang juga merupakan amanat Pasal 28h Ayat 3 dan
Pasal 34 UUD 1945?
Jaminan Sosial sebenarnya bertujuan menyediakan perlindungan melalui prosedur publik
atas berbagai kerugian atau kehilangan penghasilan akibat sakit, kehamilan, kecelakaan
kerja, kehilangan pekerjaan, cacat tetap, usia lanjut dan kematian. SJSN meliputi program
jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan
jaminan pensiun.
Untuk tahap awal, jaminan kesehatan paripurna tanpa pembatasan kaya dan miskin
menjadi program pertama yang harus dijalankan dalam SJSN kemudian disusul jaminan
pensiun. SJSN memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia seumur hidup. Hal ini sesuai dengan nilai yang terkandung dalam
Pancasila, yang diwariskan para pendiri bangsa ini.
AS memulai melaksanakan sistem jaminan sosial saat pendapatan per kapita baru mencapai
600 dollar AS per tahun. Korea Selatan memulai sistem jaminan sosial saat pendapatan
perkapita 100 dollar AS per tahun. Jerman memulai sistem jaminan sosial sejak akhir abad
ke-19. Kala itu, jumlah pekerja formal baru 10 persen dari angkatan kerja Jerman. Sejarah
membuktikan, negara-negara tersebut tumbuh memiliki perekonomian yang kuat dengan
industri manufaktur dan kreatif yang luar biasa berkat lompatan kualitas sumber daya
manusia.
Negara ± negara tersebut tentu tidak langsung tumbuh menjulang begitu menjalankan
sistem jaminan sosial mereka. Pemerintah memang harus menanggung iuran orang miskin
untuk jangka pendek. Namun, untuk jangka panjang, pemerintah akan lebih leluasa
menggunakan anggaran untuk membangun infrastruktur karena beban subsidi untuk
bantuan sosial akan jauh berkurang berkat peningkatan kesejahteraan rakyat lewat SJSN.
Jika sudah begini, pertanyaannya adalah kenapa pemerintah masih enggan memberikan kail
kepada rakyatnya ??
(Hamzirwan, Kompas 18 Mei 2011)
124
LK ini adalah bagian dari diskusi untuk memperdalam pemahaman tentang Kebijakan
Perlindungan Sosial. Untuk itu diskusikan :
1. Mengapa Negara memiliki kewajiban untuk mensejahterakan masyarakatnya?
2. Di atur dimanakah landasan yuridis kewajiban negara tersebut dalam konstitusi? Pada
pasal berapa sajakah?
3. Mengapa negara wajib memberikan perlindungan sosial kepada kelompok rentan dan
marjinal?
4. Bagaimanakah praktek pelaksanaan program-program yang termasuk dalam bidang
perlindungan sosial?
5. Mengapa wanita, fakir miskin, para pensiunan, orang jompo, anak yatim dan
pengangguran tidak kentara wajib diberikan jaminan sosial?
6. Bersumber dari manakah dana untuk menyediakan jaminan sosial kepada mereka?
Perlukah dialokasikan? Dan Bagaimana pemerintah harus mengaturnya?
7. Sebut dan jelaskan ketentuan peraturan perundang-undangan mana sajakah yang telah
dibuat untuk memperlancar pelaksanaan program perlindungan sosial?
125
Pedoman Operasi Baku (POB) Kegiatan Sosial
I.
1.1.
Pendahuluan
Latar Belakang
Dunia menargetkan delapan tujuan penting pembangunan untuk menjadikan masyarakat lebih
sejahtera dan terbebas dari kemiskinan. Kedelapan tujuan pembangunan tersebut dikenal dengan
Tujuan Pembangunan Millenium (Millenium Development Goals - MDGs), yang memuat 8 target yang
dijadikan sebagai tujuan pembangunan setiap negara, termasuk Indonesia. Di Indonesia semua
program pembangunan nasional, termasuk PNPM Mandiri Perkotaan
(PNPM MP) mengacu pada
target-target MDGs tersebut; yaitu : 1) Pemberantasan kemiskinan dan kelaparan ekstrim, 2)
Pemerataan pendidikan dasar, 3) Mendukung adanya persaman gender dan pemberdayaan
perempuan, 4) Mengurangi tingkat kematian anak, 5)Meningkatkan kesehatan ibu, 6) Perlawanan
terhadap HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya, 7) Menjamin daya dukung lingkungan hidup,
8)Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.
Di dalam PNPM MP, hampir seluruh target MDGs dapat dikategorikan sebagai target kegiatan social,
karena PNPM MP hanya mengenal 3 pembidangan untuk menyederhanakan pendekatan. Bidangbidang tersebut adalah Prasarana Lingkungan, Ekonomi dan Sosial atau yang dikenal dengan Tridaya.
Untuk mempermudah pemahaman, Kegiatan Sosial merupakan kegiatan yang difokuskan pada
pelayanan masyarakat miskin yang tidak selalu berhubungan langsung dengan pembangunan
infrastruktur (prasarana lingkungan) dan kegiatan ekonomi produktif (bergulir). Seluruh kegiatan di
dalam MDGs tersebut berupaya meningkatkan angka harapan hidup masyarakat miskin, membuatnya
lebih terdidik dan meningkat daya belinya. Ketiga upaya tersebut diukur menggunakan Indeks
tahunan, yang dinamakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dalam Bahasa Inggris disebut
Human Development Index (HDI).
1.2.
Dasar Pemikiran
Sebagai bagian dari pembangunan (Rencana Kerja Pembangunan-RKP 2010-2014), penanggulangan
kemiskinan menggunakan pendekatan pemberdayaan dimana masyarakat diorganisir sepenuhnya
untuk menjadikan penanggulangan kemiskinan sebagai gerakan social. Cara untuk menggerakkan
masyarakat
126
menjadi
berdaya
disebut
dengan
pengorganisasian
masyarakat
(Community
Organization). Pengorganisasian Masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat
agar mandiri dalam meningkatkan taraf hidupnya, tidak tergantung kepada pihak lain.
Peningkatan taraf hidup dilakukan dengan pemenuhan sejumlah kebutuhan dasar seperti perumahan,
lingkungan hidup, kesehatan maupun pendidikan seperti yang disebutkan dalam MDGs. Untuk
mengukur pencapaian kualitas manusianya, digunakan ukuran IPM yang terdiri dari peningkatan
angka harapan hidup, masyarakat terdidik dan peningkatan daya beli. Namun demikian untuk
mencukupi kebutuhan dasar tersebut masyarakat didorong untuk menggunakan potensi yang dimiliki
masyarakat sendiri. Potensi-potensi tersebut beragam bentuknya, ada yang berupa dana, sejumlah
gagasan, tenaga, bahkan jaringan kerjasama.
Semua potensi tersebut dapat digunakan untuk mengakses sumberdaya fisik, alam, aset, dan
kesempatan. Dengan potensi tersebut masyarakat niscaya mampu mempengaruhi lembaga-lembaga
kunci untuk bersama-ama memikirkan cara mengurangi kemiskinan. Dengan demikian, kegiatan
social tidak hanya mengemban amanah untuk menguatkan kapasitas manusia tetapi juga
komunitas/masyarakat secara bersamaan.
Untuk selanjutnya, melalui POB Kegiatan Sosial ini diharapkan kegiatan social diharapkan sepenuhnya
menolak kegiatan instan, permukaan, santunan tak berkelanjutan, tidak terkait langsung dengan
warga miskin, tidak berkorelasi dengan target IPM-MDGs. Sebaliknya kegiatan social harus mampu
menjawab peningkatan kapasitas manusia bertumpu pada mata pencaharian, meningkatkan
pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan, serta akses terhadap sumberdaya.
1.3.
Prinsip dan Pendekatan
Kegiatan Sosial wajib mengikuti kaidah-kaidah yang telah diatur dalam ketentuan dan pedoman yang
berlaku dalam PNPM Mandiri Perkotaan. Prinsip-prinsip yang menjadi koridor bagi kegiatan Sosial
tersebut adalah :
1. Pemberdayaan masyarakat untuk kemandirian masyarakat. Strategi penanggulangan
kemiskinan nasional telah terbagi menjadi 4 klaster, dari strategi ini memperjelas bahwa
domain PNPM ada pada klaster yang kedua yaitu program-program yang menggunakan
pendekatan
pemberdayaan
masyarakat.
Bentuk
kegiatannya
berupa
fasilitasi
pembelajaran, penyadaran, memperkuat kemandirian masyarakat dalam pembangunan
khususnya
penanggulangan
kemiskinan.
pemberdayaan masyarakat sebagai
PNPM
Mandiri
Perkotaan
menjadikan
pilihan strategi yang utama dalam lmplementasi
kegiatan, dengan berfokus pada jalur Tridaya (bidang sosial, bidang infrastruktur, bidang
ekonomi).
Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan kegiatan sosial diharapkan
127
dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan kemandirian masyarakat miskin.
Indikator pelaksanaan prinsip ini terlihat dalam kegiatan KSM/panitia, yaitu:
a. ada pembelajaran terhadap komunitas, dan pihak terkait lainnya tentang
penyelesaian masalah tersebut dengan berpartisipasi memberi dukungan nyata
dalam pelaksanaan kegiatan.
b. ada pembelajaran terhadap keluarga/jiwa miskin terkait penyelesaian masalah
dengan melakukan perubahan dari diri mereka; paradigma, kebiasaan, etos,
budaya kemiskinan, dll.
2. Sesuai dengan Kegiatan yang diprogramkan dalam PJM Pronangkis yang diproses melalui
Pemetaan Swadaya dan rutin diverifikasi melalui review/tinjauan partisipatif
3. Bermanfaat langsung bagi KK Miskin yang tercatat dalam PS2, bukan pemanfaat tidak
langsung. Pemanfaat langsung meliputi Usia sekolah (7-17 tahun), usia produktif (17-65
tahun), usia tidak produktif (>65 tahun).
4. Mampu menggalang swadaya masyarakat dan merekatkan solidaritas social dalam
perencanaan, pelaksanaan dan monitoringnya. Memastikan KSM Sosial bukan kepanitiaan
baru tetapi telah berpengalaman menjalankan aktivitas sosial. Kegiatan sosial yang akan
dilaksanakan masyarakat harus dipastikan akan adanya perlakuan pra dan pasca
NHJLDWDQ VHKLQJJD NHJLDWDQ \DQJ GLODNXNDQ WLGDN ³QXPSDQJ OHZDW´ dalam kehidupan
masyarakat. Kegiatan ada sewaktu dilaksanakan (awal) saja, namun kemudian
menghilang seiring dengan seremoni acara selesai. Internalisasi kegiatan ke dalam sistem
sosial yang ada, antara lain sistem; keluarga, masyarakat, organisasi masyarakat,
keagamaan, dll. Tantangan utamanya adalah menjadikan aktivitas penanggulangan
kemiskinan yang dilakukan agar masuk dan menjadi bagian kehidupan sosial masyarakat,
sehingga pelaksanaan program kemudian akan berjalan sesuai dengan alur dinamika
kehidupan masyarakat pula. Pelaksanaan kegiatan harus diupayakan juga membangun
sistem kerja yang terpola, teratur dengan memanfaatkan semua potensi sumber daya
yang ada. Memaksimalkan kerjasama dan kemitraan, mengoptimalkan keswadayaan
masyarakat, merupakan langkah nyata untuk merencanakan keberlanjutan program.
Indikator pelaksanaan prinsip ini dalam pelaksanaan kegiatan KSM/panitia:
x
Pembangunan KSM/panitia melibatkan lembaga/organisasi, individu/keluarga dan
jaringan social yang sudah aktif melakukan kegiatan sosial.
x
Pelaksanaan kegiatan sudah melakukan kerjasama dengan lembaga/organisasi
kemasyarakatan, sosial, keagamaaan, dll setempat.
x
Menjalin kemitraan dengan pihak lain diluar komunitas: pemerintah daerah,
perusahaan swasta, dll untuk melaksanakan program, mensinergikan program, dll.
128
5. Berkelanjutan, artinya bukan kegiatan instant dan berjangka pendek. Sebab kebutuhan
dasar KK miskin yang harus dilayani bersifat menerus. Hal-hal yang membuat kegiatan
berjangka panjang adalah kejelasan pengelola, dukungan financial dan kemitraan dengan
pihak ketiga, baik SKPD maupun CSR atau sumber lain
6. Mendukung Program Perlindungan Sosial Cluster I seperti Beasiswa miskin , Program
Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Jaminan Kesehatan Masyarakat
(Jamkesmas), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Cluster IV Program Serba Murah,
yaitu Program Rumah Sangat Murah, Transportasi umum murah, air bersih untuk rakyat,
listrik Murah dan hemat, serta Program Peningkatan Kehidupan Nelayan dan Masyarakat
Miskin Perkotaan. Tidak menutup kemungkinan program di cluster I dan IV berjalan di
kelurahan yang sama sehingga akan lebih bermanfaat jika dijalankan dengan skema
PNPMMP.
7. Membuka Lapangan Kerja dan meningkatkan pendapatan. Kegiatan Sosial yang
membuka lapangan kerja baru harus lebih diprioritaskan pelaksanaannya karena
bermanfaat bagi banyak KK miskin dan memberi pemasukan kepada banyak jiwa yang
ditanggung oleh masing-masing KK tersebut. Selain itu kegiatan Sosial juga akan
berpotensi membuka lapangan kerja baru jika terkait dengan mata pencaharian pokok.
Artinya Kegiatan Sosial Produktif yang terkait dengan peningkatan pendapatan, meskipun
masih harus ditindaklanjuti dengan kegiatan berikutnya lebih diprioritaskan seperti
pelatihan ketrampilan dan kewirausahaan yang harus disambung dengan pembentukan
KSM ekonomi produktif
8. Kegiatan
Sosial yang berkaitan dengan peningkatan kesehatan otomatis akan
meningkatkan Angka Harapan Hidup sebagamana ditargetkan IPM. Semakin sehat
seseorang akan makin panjang harapan hidupnya, sehingga makin produktif sebagai
manusia sejahtera. Adapun area-area strategis yang digarap mestinya juga berkaitan
dengan target-target MDGs seperti memberantas kelaparan (MDGs 1), mengurangi
kematian anak (MDGs 4), meningkatkan kesehatan ibu (MDGs 5), melawan penyakit
menularmalaria dan HIV (MDGs 6), serta menjaga daya dukung lingkungan hidup (MDGs
7) yang sehat sebagai habitat hidup jangka panjang.
9. Kegiatan Sosial yang berkaitan dengan pendidikan harus mendapatkan prioritas yang
sama karena pendidikan adalah kebutuhan pokok yang harus dipenuhi sebagaimana
ditargetkan dalam IPM, sebagai target ketiga, yaitu menjadikan masyarakat terdidik.
Dalam MDGs pendidikan diletakkan pada target ke 2 dan ke-3 yaitu pemerataan
kesempatan mendapatkan pendidikan dan tidak ada diskriminasi gender dalam
mengaksesnya
10. Kemitraan untuk menjaga kesinambungan program. Ketujuh kegiatan di atas akan
terjaga keberlanjutannya jika dilaksanakan bermitra dengan berbagai pihak mulai dari
129
level local, regional bahkan global. Dalam konteks PNPM Mandiri Perkotaan yang
terpenting adalah bermitra dengan Pemda, Perguruan Tinggi dan swasta. Sebab ketiga
kompartemen tersebut yang paling realistis diajak mewujudkan kerjasama jangka
panjang di level kota/kab.
1.4.
Ketentuan Dasar
Sejak awal, PNPM Mandiri Perkotaan berupaya untuk melihat penanggulangan kemiskinan secara
utuh, tidak sepotong-sepotong, tidak sektoral dan tidak berbentuk santunan yang menciptakan benih
konflik. PNPM Mandiri Perkotaan bertekad memperbaikinya agar tidak lagi salah sasaran dan
melemahkan modal sosial yang telah terbangun selama ini seperti gotong royong, kepedulian,
musyawarah, serta keswadayaan.
Lemahnya modal sosial adalah akar pesoalan yang memudarkan kemandirian. Penyebabnya adalah
pengambilan keputusan program terpengaruh kepentingan, tidak adil, tidak transparan, dan tidak
memihak kepada si miskin. Pengelolanya sendiri tidak dipilih dengan benar, hanya menjadi
perpanjangan tangan pihak-pihak yang menanamkan kepentingan. Akibatnya keputusan yang dibuat
sering diabaikan oleh masyarakat. Dampaknya lembaga mengalami krisis kepemimpinan yang
membuatnya tidak mampu mengembangkan pemimpin berintegritas, lembaga tersebut justru
menjadi tidak berdaya karena dikelola oleh pemimpin yang tidak mengedepankan rakyatnya yang
miskin. Lambat laun lembaga semacam ini semakin sulit mengakar karena krisis kepercayaan. Untuk
membenahinya harus diupayakan langkah-langkah :
a. penguatan modal social (keikhlasan, kerelaan, kepercayaan, dan gotong-royong) di lokasilokasi yang telah memiliki jaringan kerjasama yang kuat dan
b. membangun kembali modal social yang mulai memudar di sejumlah lokasi
c.
Penanaman dan penumbuhan modal social kepada masyarakat dilakukan melalui proses
pemberdayaan.
Ketiga proses tersebut pada hakekatnya adalah rangkaian kegiatan social. Di dalamnya terdapat
upaya penguatan kelembagaan melalui peningkatan rasa saling percaya, kerelaan, keikhlasan,
keadilan dan kejujuran pada seluruh tahapan yang dikenal dengan tahapan siklus, mulai Pemetaan
swadaya, Pemilihan anggota BKM, penyusunan PJM Pronangkis hingga pembentukan KSM.
Pemberdayaan bertujuan mewujudkan perubahan social dari kondisi negative menuju positif.
Tonggaknya pada terbentuknya BKM. Harapannya, masyarakat kembali memiliki pemimpin
berintegritas dalam BKM sebagai :
1. wadah perjuangan kaum miskin untuk hidup mandiri, berkualitas, memperluas jaringan,
memperbanyak mitra dan mendorong penanggulangan kemiskinan berkelanjutan
2. lembaga yang lebih menekankan perhatian untuk menyuarakan kebutuhan masyarakat.
130
3. lembaga yang dalam setiap proses pengambilan keputusan dipengaruhi oleh kepemimpinan
yang berorientasi kepada masyarakat miskin (pro poor)
4. lembaga kepemimpinan kolektif yang menggerakkan perwujudan tata kelola pemerintahan
yang baik (good governance)
131
II. Uraian Kegiatan Sosial
2.1. Nama Kegiatan
Lingkup Kegiatan yang diatur dalam POB ini adalah tentang Kegiatan Sosial. Luasnya lingkup kegiatan
social membuatnya tidak mudah untuk didefinisikan. Dalam PNPM Mandiri Perkotaan, semua kegiatan
yang tidak termasuk ke dalam kegiatan ekonomi produktif dan infrastruktur dikategorikan sebagai
kegiatan social. Namun demikian dalam prakteknya pendefinisian yang terlalu luas dan bebas
menyebabkan kegiatan social berpotensi menyimpang dari koridornya untuk menanggulangi
kemiskinan. Sebenarnya secara empiris, BKM telah menjalankannya. Namun hasilnya, masih
bervariasi dan sebagian kurang terkait langsung dengan pemanfaat KK miskin. Sebagian lagi kurang
srategis karena dilaksanakan secara instan, sehingga dikhawatirkan tergolong ke dalam kegiatan
negative list. Sehingga POB Kegiatan Sosial ini hendak mengatur, menertibkan dan mengembalikan
kegiatan sosial pada jalurnya, sebab selama ini Kegiatan Sosial belum memiliki referensi maupun
petunjuk teknis. Sebagai sebuah standard operasional prosedur pelaksanaan, POB ini mengatur
kegiatan sosial dalam arti luas dalam konteks pemberdayaan dan dalam arti sempit dalam konteks
jenis-jenis kegiatan
2.2. Tujuan Kegiatan Sosial
Tujuan Kegiatan Sosial terintegrasi dengan Tujuan PNPM Mandiri Perkotaan sebagaimana yang
ditetapkan dalam Pedoman Umum mengenai sifat dan rambu-rambu pengalokasian Bantuan
langsung Masyarakat untuk kegiatan sosial, yaitu :
1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin dengan membuka kesempatan kerja
2. Menguatkan modal sosial masyarakat.
3. meningkatkan angka harapan hidup masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan,
sumberdaya dan kesempatan pendidikan.
4. Meningkatkan
kapasitas
masyarakat
dalam
pengelolaan
kegiatan
penanggulangan
kemiskinan.
2.3. Output Kegiatan Sosial
1. Masyarakat mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar dengan baik, baik dari Pemda maupun
pihak lain (dunia usaha dan Perguruan Tinggi). Dengan demikian masyarakat terpenuhi
kebutuhan dasarnya dan mendapatkan manfaat dari peningkatan kondisi lingkungan serta tata
kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
2. Terjadinya keberlanjutan. Kegiatan Sosial menunjang fasilitasi pelayanan-pelayanan SKPD agar
tepat sampai pada kelompok sasaran. Artinya dengan terfasilitasinya pelayanan SKPD kepada
132
masyarakat miskin akan menunjang alih kelola kegiatan sosial, keberlanjutan program dan
memperpanjang harapan hidup masyarakat miskin.
3.
Meningkatnya Modal Sosial. Dalam banyak aspek, kegiatan sosial yang dijalankan oleh KSM-KSM
Sosial yang telah mengakar akan memperkuat sambung rasa, kepedulian dan kerjasama antar
warga menghadapi persoalan kemiskinan. Kepedulian dapat diwujudkan melalui keswadayaan. Di
sisi lain, kegiatan sosial memberikan keleluasaan kepada Pemda untuk lebih menjangkau
masyarakat sasaran pelayanan SKPD, terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan.
2.4. Strategi Pelaksanaan
Strategi pelaksanaan kegiatan social memuat 5 aspek strategis sebagai peta jalan. Keempat aspek
tersebut bermaksud memudahkan peran-peran pengendalian kegiatan social, baik secara makro
(kegiatan sosial dalam konteks pemberdayaan) maupun mikro (kegiatan sosial dalam konteks
pengorganisasian jenis-jenis kegiatan) agar semakin terintegrasi dengan MSAP Asisten Korkot Sosial
dan Fasilitator Sosial. kelima aspek tersebut akan mendudukkan kembali kegiatan social agar :
1. Relevan dengan target IPM-MDGs
Kegiatan
Sosial
harus
relevan
dengan
target
IPM-MDGs.
Karena
hanya
dengan
menghubungkan dengan IPM-MDGs-lah kegiatan social menjadi mudah untuk diukur
pencapaiannya. Kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan yang terkait peningkatan
pemenuhan kebutuhan kesehatan dan pendidikan. Ditargetkan semua kegiatan yang tak
terkait langsung dengan kesehatan, pendidikan, peningkatan SDM dan pemeliharaan
lingkungan lambat laun makin berkurang seiring menguatnya pemahaman masyarakat.
2. Menguatkan modal social
Memastikan bahwa semua KSM Sosial terbentuk dari pelaku-pelaku kegiatan social yang
berasal dari jaringan social yang telah lama berperan (exist) di masyarakat. KSM Sosial yang
tidak dibentuk dari bawah (bottom up) akan sulit mempertahankan solidaritas social yang
selama ini sudah terbangun. Oleh karena itu fasilitator social dan ascot social berkewajiban
untuk memastikan bahwa KSM Sosial bukan kepanitiaan baru tetapi dibentuk dari jaringan
relawan yang telah lama mengakar melayani kegiatan social, baik pelatihan, penguatan
kapasitas, pendidikan, lingkungan maupun kesehatan. KSM-KSM Sosial yang telah mengakar
adalah KSM-KSM yang beranggotakan para relawan yang telah berpengalaman mengelola
kegiatan sosial, memiliki jaringan sosial yang telah mapan (establish) dan spesialis pada
bidangnya. Mereka ini antara lain adalah para relawan posyandu, BKKBN, Kader PKK,
kelompok tani, kelompok nelayan, pencinta lingkungan, PAUD, radio komunitas, relawan
kemitraan yang telah terbiasa mengakses program-program SKPD. Dengan memanfaatkan
relawan-relawan yang telah aktif dan berjaringan, maka KSM Sosial yang dibentuk akan
133
makin merekatkan solidaritas sosial dan menguatkan modal sosial sebagai modal penting
untuk bekerjasama.
3.
Menunjang Kegiatan Ekonomi
Kegiatan Sosial yang terkait dengan bidang ekonomi memungkinkan kegiatan social tersebut
berdaya jangkau lebih luas, antara lain meningkatkan kapasitas SDM untuk lebih produktif
dalam menjalankan kegiatan ekonomi dan terhindar dari kerugian. Input yang dibutuhkan
terkait peningkatan kemampuan melakukan kegiatan usaha kecil ekonomi produktif antara
lain adalah :
a. Pengetahuan dan wawasan dalam mengelola usaha
b. Ketrampilan/skill yang dibutuhkan dalam menjalankan usaha
c.
Kemampuan membaca pasar dan prospek usaha
Singkat kata kegiatan social yang dimasukkan dalam daftar PJM Pronangkis adalah kegiatan
yang menunjang peningkatan pendapatan melalui usaha yang selama ini telah ditekuni oleh
masyarakat. Jadi bukan usaha yang sama sekali baru dan tidak terkait dengan mata
pencaharian masyarakat. Bentuk kegiatan peningkatan kemampuan di atas adalah pelatihan,
coaching dan on the job training.
Oleh sebab itu segala bentuk pelatihan kewirausahaan maupun pelatihan-pelatihan
ketrampilan yang ditujukan untuk menguatkan skill masyarakat dalam meningkatkan
produktivitas dan pendapatan harus ditindaklanjuti dengan pembentukan KSM-KSM ekonomi
produktif sebagai konsekuensi bahwa kegiatan social berfungsi sebagai pengantar menuju
intensifikasi maupun diversifikasi usaha. Artinya, kegiatan social yang berhenti di tengah jalan
atau paska pelatihan selesai tanpa follow up, dipastikan tertolak.
4.
Berkelanjutan
Dimuka sempat disinggung bahwa Kegiatan social berhubungan dengan sector-sektor yang
menjadi tanggung jawab SKPD, sehingga amat relevan dengan Program Penanggulangan
Kemiskinan cluster I, yaitu Program Perlindungan Sosial Berbasis Keluarga dan Cluster IV
Program serba murah untuk masyarakat. Program Perlindungan Sosial berbasis keluarga
antara lain Program Keluarga Harapan, Jamkesmas, Raskin, Bantuan Langsung Tunai, dan
Beasiswa Siswa Miskin. Sedangkan Program serba Murah Untuk Masyarakat adalah Air Untuk
Rakyat, Rumah Murah, Peningkatan Taraf Hidup Nelayan, Perbaikan Hidup Masyarakat
Urban. Dalam jangka panjang, kegiatan sosial tidak hanya harus bermanfaat bagi warga
miskin melainkan juga mesti meningkatkan kesejahteraan dan berkesinambungan.
134
Artinya semakin banyak penanggung jawab kegiatan akan semakin baik. Semakin banyak
sector-sektor pemerintahan terlibat, baik SKPD-SKPD Pemda maupun Pemerintah pusat akan
menjadikan
program
berjangka
panjang.
Kegiatan
social
yang
ditempelkan
atau
disinkronisasikan dengan program-program daerah (program-program SKPD) atau program
daerah yang dilimpahkan dari pusat seperti program-program perlindungan social di cluster I
dan IV. akan membuatnya berkesinambungan. Kegiatan social yang dikerjasamakan dengan
pihak swasta dalam alokasi program CSR mereka juga akan lebih terpelihara dengan baik
masa depannya. Namun dari segala jenis kemitraan tersebut kekuatan terbesar untuk
membuat kegiatan berkelanjutan adalah keswadayaan, modal social dan jaringan social. Oleh
sebab itu mulai saat ini kita harus mulai intensif mengidentifikasi prospek, baik kemungkinan
penyertaan swadaya maupun kemitraan strategisnya.
5.
Memberikan Perlindungan Sosial
Kegiatan Sosial mestinya memberikan jaminan perlindungan sosial kepada keluarga miskin,
mendukung program-program jaminan kesehatan, pendidikan dan hari tua. Esensi kegiatan
sosial adalah pemenuhan ketiga kebutuhan dasar tersebut. Mengandalkan modal sosial,
kerjasama untuk memberikan pelayanan pendidikan, kesehatan dan hari tua akan lebih
berkelanjutan
6.
Mereview PJM Pronangkis
Untuk membenahi kembali kegiatan sosial agar sesuai dengan kelima aspek di atas maka
diperlukan reorientasi dan revitalisasi kegiatan sosial sebagai entitas penting dalam
penanggulangan kemiskinan melalui PNPM Mandiri Perkotaan. Oleh sebab itu tidak menutup
kemungkinan untuk mereview kembali PJM Pronangkis hingga pada substansi kegiatan sosial.
Jika perlu dapat direvisi kembali.
2.5. Sasaran Kegiatan Sosial
Sasaran Kegiatan Sosial tentu saja adalah KK Miskin yang telah teridentifikasi dalam data PS 2 hasil
Pemetaan Swadaya. Data-data PS 2 tersebut harus dipastikan telah diupdate secara periodic minimal
setahun sekali. Data PS 2 yang telah diperoleh harus dipetakan, baik secara geografis, mata
pencaharian maupun tingkat kemiskinannya. Sehingga akan diperoleh tiga kategori KK miskin yang
berhak mendapatkan intervensi pelayanan/kegiatan social dalam PNPM Mandiri Perkotaan. Tiga
kelompok warga PS 2 tersebut antara lain :
a. Usia Sekolah, yaitu anak-anak KK Miskin (keluarga PS2), usia sekolah yang tidak memiliki
kecukupan dana untuk mendapatkan pendidikan dan jaminan kesehatan yang layak. Kategori
135
anak-anak miskin usia sekolah adalah anak-anak miskin yang tidak memiliki kemampuan
mengakses pendidikan dan kesehatan karena ketidakcukupan biaya dari orang tua mereka
(6-15 tahun). Rentang usia ini disesuaikan dengan Program Wajib Belajar 9 Tahun.
b. Usia Produktif, KK Miskin yang masih berusia produktif tetapi tidak memiliki pendapatan
tetap, tidak memiliki akses terhadap pekerjaan yang layak dan penguasaan aset. Di kelompok
ini berisikan kelompok umur usia bekerja 15-65 tahun, tetapi belum mempunyai kemampuan
untuk menekuni suatu pekerjaan atau belum mempunyai pekerjaan tetap.
c.
KK miskin Tidak Produktif, KK Miskin tidak produktif terdiri dari dua kelompok usia, yaitu :
a. Jiwa miskin yang telah melewati usia produktif seperti tidak memiliki pendapatan
tetap/tidak memiliki sumber pendapatan, tidak memiliki akses kesehatan, tidak
memiliki jaminan hari tua (diatas 65 tahun)
b. Jiwa miskin usia balita (dibawah 5 tahun) anak-anak keluarga miskin (PS 2)
Gambar 1
Klasifikasi Warga PS-2
Anak-anak
KK Miskin
(usia
sekolah)
ͻUsia dibawah 6-15 tahun
ͻUsia sekolah wajib belajar
(wajar 9 tahun)
ͻTidak memiliki kecukupan
dana untuk mengakses
pendidikan dan kesehatan
PS 2
2
Usia
Produktif
Usia Tidak
Produktif
ͻ Usia 15-65 tahun
ͻTidak memiliki pekerjaan
ͻpekerjaan tidak tetap
ͻTidak berpendidikan
ͻTidak memiliki ketrampilan
ͻTidak memiliki akses
perawatan kesehatan
ͻ Usia Balita dan di atas 65
tahun
ͻpendapatan tidak tetap
ͻketergantungan tetangga
ͻTidak memiliki akses
kesehatan
ͻTidak memiliki jaminan hari
tua
Untuk menjamin ketepatan sasaran kegiatan kepada keluarga/individu miskin yang ada dalam daftar
PS-2 maka dapat dikembangkan penggunaan register warga miskin. Jadi masing-masing jiwa
miskin (PS-2) mempunyai nomor register tersendiri. Register ini digunakan semenjak usulan
kegiatan/proposal, rapat BAPPUK
136
BKM, sampai pada kunjungan lapang untuk menentukan
kelayakkan usulan. Dengan menggunakan nomor register warga miskin maka akan mempermudah
untuk mengetahui apakah penerima manfaat kegiatan adalah warga miskin PS-2.
Sasaran dari kegiatan sosial secara umum adalah keluarga/jiwa miskin yang ada dalam daftar PS-2,
namun untuk kegiatan sosial tertentu harus ditentukan kriteria yang lebih khusus, hal ini
dimaksudkan menghindari bias orientasi dan sasaran kegiatan sosial. Perlu untuk terus menjaga
suasana batin warga miskin agar selalu harmoni, kondusif sehingga dalam memfasilitasi keluarga/jiwa
miskin tersebut lebih strategis dan sesuai derajat keberdayaannya. Indikator pelaksanaan prinsip ini
dalam pelaksanaan kegiatan KSM/panitia:
1. PJM pronangkis sudah diperbaiki: ada register jiwa miskin, ada katagori mendekati miskin miskin - sangat miskin dan miskin produktif - miskin non produktif.
2. Peserta/penerima manfaat semuanya ada dalam register PS-2 PJM Pronangkis.
3. Untuk keperluan mendukung system register tersebut di atas dapat dibuatkan kartu identitas
penerima manfaat tersendiri untuk mengidentifikasi kelompok sasaran agar mendapatkan
intervensi yang tepat, misalnya beasiswa/bantuan pendidikan untuk warga PS-2 usia sekolah
dan mendukung kartu sehat terdistribusi dengan benar melalu database PS-2
Dengan mengklasifikasikan warga PS-2 akan mempermudah pemilihan intervensi yang cocok
terhadap mereka, khususnya melalui kegiatan sosial. Dalam PJM Pronangkis sudah harus terlihat
berapa jumlah warga miskin, tinggal dimana dan siapa saja yang berhak menjadi penerima manfaat
untuk setiap kegiatan. Dengan demikian, BKM terhindar dari penyelenggaraan kegiatan yang tidak
berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan, tidak jelas pemanfaatnya, instan dan kurang
berkelanjutan.
2.6. Komponen dan Fasilitasi Kegiatan Sosial
Sebagaimana kegiatan yang lain, komponen Kegiatan Sosial terdiri dari Perencanaan, Pelaksanaan,
Monitoring dan Evaluasi. Untuk Perencanaan tidak akan dibahas lebih dalam di dalam POB ini, sebab
telah jelas dijabarkan dalam Petunjuk Teknis Pemetaan Swadaya dan PJM Pronangkis. POB Kegiatan
Sosial hanya menyinggung sekilas tentang perencanaan dan akan mengatur lebih banyak
pelaksanaan kegiatan sosial dan monitoring evaluasinya. Dalam pelaksanaannya, kegiatan sosial
dapat diwujudkan dalam 3 tipologi, sesuai dengan klasifikasi indeks Pembangunan Manusia (IPM).
yaitu :
1. Peningkatan Angka Harapan Hidup melalui pelayanan Kesehatan.
2. Peningkatan Kapasitas SDM, Pelayanan Pendidikan
3. Peningkatan Daya Beli, berkaitan dengan peningkatan pendapatan mata pencaharian
137
Sedangkan jenis kegiatan sosial adalah bentuk-bentuk kegiatan sebagai realisasi dari ketiga tipologi
tersebut di atas. Jenis-jenis kegiatan sosial dimaksud antara lain :
1. penyelenggaraan kegiatan sendiri (melalui PNPM Mandiri Perkotaan) bidang kesehatan yang
difasilitasi BKM dan KSM seperti; pengobatan gratis, penambahan gizi balita, penimbangan
balita, imunisasi, perawatan ibu hamil,
2. fasilitasi dan dukungan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD seperti dukungan pelayanan
jamkesmas, pemanfaatan obat generic, vaksinasi, pencegahan penyakit menular (malaria,
demam berdarah, HIV), antisipasi pandemi maupun endemi, fogging, dst
3. penyelenggaraan bantuan biaya pendidikan atas insiatif KSM dan BKM sendiri seperti
pemberian bantuan beasiswa berkelanjutan, bantuan seragam sekolah, pembangunan
perpustakaan sekolah, penyediaan prasarana sekolah, penyediaan buku-buku sekolah dsb.
4. fasilitasi dan dukungan kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh SKPD seperti, pengendalian
dan pengawasan biaya operasional sekolah (BOS), pengawasan bantuan beasiswa, dsb
5. fasilitasi dan dukungan kegiatan santunan berkelanjutan yang didukung swadaya dan pihak
ketiga yang membuatnya berkesinambungan. Pihak-pihak ketiga dimaksud adalah SKPD dan
dunia usaha atau swasta.
6. penyelenggaraan Kegiatan sosial produktif yang dilaksanakan sendiri melalui PNPM mandiri
Perkotaan
7. fasilitasi dan support Kegiatan sosial produktif yang dilaksanakan oleh SKPD, dunia usaha
atau Perguruan tinggi melalui PNPM mandiri Perkotaan
138
3HGRPDQ2SHUDVL%DNX.HJLDWDQ6RVLDO
Gambar 2 Kerangka Alur Kegiatan Sosial Terhadap IPM-MDGs
139
140
Usia Tidak
Produktif
(>65 Tahun)
Usia Produktif
(17-65 Tahun)
UPS
Usia Sekolah
(6-17 tahun)
Sasaran
Ekonomi Rumah Tangga
Kewirausahaan
Ketrampilan
Pertukangan
Kesehatan
Perbengkelan
Pelatihan
Pengobatan Gratis dan Asuransi/Jaminan Hari Tua
Bagi orang Jompo, Janda tua, dsb
Kesehatan dan Jaminan Hari Tua
PELATIHAN
1. Pelatihan
2. Pelatihan
3. Pelatihan
4. Pelatihan
5. Pelatihan
6. Pelatihan
Kurikulum dan Jenis
Pelatihan
KESEHATAN
1. Imunisasi
2. Penambahan Gizi Balita (Makanan Tamnbahan)
3. Penambahan Alat Kesehatan (Tensi Digital, Test Gula Darah)
4. Pengobatan Massal
5. Vaksinasi Malaria
6. Fogging
7. Pencegahan Penyakit Menular
8. Kesehatan Ibu dan Anak (Periksa Kehamilan)
9. Pemberian Makanan Tambahan
PENDIDIKAN
1. Beasiswa Berkelanjutan
2. Perlengkapan Sekolah Anak-anak Tidak Mampu
3. Pengadaan APE TK
Pendidikan dan
Kesehatan
Kegiatan
Gambar 3
Ruang Lingkup Kegiatan Sosial
Dinas Sosial, LSM,
CSR, Lembaga Sosial
dan Perguruan Tinggi
Dinas Pertanian,
Perikanan, Koperasi
dan UMKM, Lembaga
Sosial, LSM, CSR dsb
Dinas Kesehatan,
LSM, Lembaga Sosial,
CSR
Lembaga Mitra
2.7. Ruang Lingkup Kegiatan Sosial
Pengelolaan Kegiatan Sosial berada dibawah tanggung jawab UPS. Jika dikaitkan dengan target IPM-MDGs dan kelompok sasaran, ruang lingkup kegiatan Sosial
meliputi (Lihat Gambar 3) :
1. Kegiatan Pelayanan Pendidikan diperuntukkan bagi anak-anak usia sekolah (6-15 Tahun), mengikuti Program Pemerintah Wajib Belajar 9 Tahun.
Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM yang diperuntukkan bagi KK miskin Usia Produktif (16-65 Tahun) berupa Pelatihan-pelatihan yang terdiri dari
a)Pelatihan Ekonomi Rumah Tangga, b) Pelatihan Kewirausahaan, c) Pelatihan Ketrampilan dan Pelatihan-pelatihan teknis lainnya
2. Kegiatan Pelayanan Kesehatan yang diperuntukkan bagi balita dan usia tidak produktif (usia setelah melewati usia produktif, lansia, 65 tahun ke atas).
2.8. Ketentuan Pemanfaatan BLM Kegiatan Sosial
BLM yang dialokasikan untuk Kegiatan Sosial hanya dapat digunakan untuk kegiatan
pendidikan, kesehatan dan pelatihan SDM sebab ketiganya paling terkait dengan IPM-MDGs.
Dana BLM Sosial dicairkan oleh Sekretariat BKM kepada KSM-KSM Sosial, baik yang
berasal dari dana BLM maupun dari laba perguliran yang diperoleh UPK, berikut ini
ketentuan-ketentuannya (lihat juga Gambar 4) :
1. Untuk individu-individu PS2 dan KSM-KSM yang belum memiliki pengalaman usaha dan
berniat mengakses dana bergulir wajib mengikuti pelatihan yang dikoordinir oleh UPS.
2. Pelatihan-pelatihan tersebut dapat meliputi pelatihan Ekonomi Rumah Tangga, Pelatihan
Kewirausahaan, Pelatihan Ketrampilan, baik yang diselenggarakan oleh KSM maupun
Pelatihan yang dilakukan oleh lembaga mitra dalam bentuk magang (on the job training)
3. Untuk menjaga keberlanjutan, biaya Pelatihan yang dicover oleh dana BLM hanya boleh
menjangkau perlengkapan pelatihan, tidak termasuk peralatan berat pelatihan seperti mesin
jahit, alat-alat perbengkelan, mesin-mesin perontok padi dan alat-alat produksi lainnya.
Pengadaan peralatan pelatihan tersebut terlampau mahal untuk dijangkau BLM Sosial dan
berpotensi menghambat keberlanjutan. Penyediaan alat-alat tersebut dapat dialokasikan
melalui sewa maupun dikerjasamakan dengan lembaga mitra.
4. Pembiayaan kegiatan social diharapkan secara bijak diarahkan kepada bidang pendidikan
dan kesehatan bagi anak-anak usia sekolah karena terdapat unsure transfer knowledge
kepada generasi penerus yang akan mengantar mereka mandiri pada usia produktif
5. Pembiayaan kegiatan social untuk bidang pendidikan dapat berupa pemberian sumbangan
perlengkapan sekolah, buku-buku perpustakaan bahkan biaya bimbingan belajar untuk
menghadapi ujian bagi siswa kelas 5-6 atau kelas 12-13.
6. Pemanfaatan dana BLM untuk pembelian Tenda hajatan yang disewakan kepada masyarakat
dan hasilnya didistribusikan untuk warga miskin PS-2 tidak diperkenankan karena
bertentangan dengan prinsip kemanfaatan langsung bagi KK Miskin dan kesesuaian dengan
IPM-MDGs.
7. Pemanfaatan dana BLM untuk pembelian ternak, baik berupa Sapi maupun kambing yang
digulirkan maupun ayam, itik, bebek yang diternakkan tidak diperkenankan karena kegiatan
tersebut bukan termasuk kegiatan social, melainkan kegiatan ekonomi produktif karena
mengandung unsure perguliran dan laba.
8. Pemanfaatan dana BLM untuk pembelian peralatan-peralatan untuk kepentingan bersama di
desa/kelurahan juga tidak diperkenankan karena akan menghabiskan alokasi dana BLM
untuk kepentingan kegiatan ekonomi produktif atau meningkatkan income mata
pencaharian dengan biaya yang sangat besar (high cost) seperti misalnya, pembelian traktor,
alat perontok padi, mesin diesel, compressor, dsb.
9. Pembangunan Posyandu, Sanitasi, sarana air bersih dan bangunan sekolah (PAUD dan TK)
tidak dialokasikan dari BLM Kegiatan Sosial melainkan dari alokasi kegiatan infrastruktur
sesuai dengan ketentuan
10. Kegiatan Sosial hanya membiayai aktivitas social yang terkait IPM MDGs, terutama bidang
pendidikan, kesehatan dan peningkatan kapasitas SDM. Diupayakan pembiayaan tersebut
tidak sepenuhnya berasal dari BLM, melainkan dikerjasamakan dengan dinas-dinas terkait
dan lembaga-lembaga mitra
141
11. Pembiayaan untuk aktivitas pendidikan dan kesehatan di lokasi-lokasi yang tidak terjangkau
oleh sektor (kementrian/dinas) kesehatan (jaminan kesehatan, posyandu, pengobatan
gratis) maupun pendidikan (kegiatan PAUD, TK, penyediaan honor guru) dimungkinkan
sejauh dalam jumlah yang rasional.
12. Kegiatan-kegiatan Sosial yang dilaksanakan bekerjasama dengan sector-sektor dan dinas-
dinas terkait seperti dinas pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan, lingkungan hidup,
koperasi-UMKM, dan social, dapat dijalankan tanpa menggunakan BLM namun
menggunakan skema PNPM Mandiri Perkotaan, baik dalam hal penyediaan data pemanfaat
PS 2, support system maupun tata cara pengelolaannya. Biaya kegiatan Sosial dapat berasal
dari SKPD-SKPD/lembaga-lembaga mitra dalam bentuk penyediaan bidan desa,
pelatih(trainer), alat-alat pelatihan, peralatan posyandu, perlengkapan sekolah dsb.
142
Garis verifikasi
Garis pendanaan
(BLM/perguliran)
Garis Koordinasi
Keterangan
UPS
Sekretariat
Penyediaan Guru
PAUD, dana BOS,
perlengkapan
sekolah
Dinas Pendidikan,
Lembaga Sosial,
Perguruan Tinggi,
LSM, CSR
Aktivitas
Kesehatan
Aktivitas
Pendidikan
KSM Pelaksana
keg Sosial
KSM Pelaksana
keg Sosial
143
Bidan desa,
Obat-obatan,
asuransi
kesehatan, alatalat kesehatan,
tenaga medis
Dinas Kesehatan,
Lembaga Sosial,
LSM, CSR,
Perguruan Tinggi
Bentuk Penyertaan
(Sharing)
Lembaga-Lembaga Mitra
Kegiatan Ekonomi
Produktif (dana
bergulir)
Jenis-jenis Kegiatan
Pelatihan: kelas/
magang
UPK
KSM Pelaksana
KSM
Laba Perguliran
Gambar 4
Alur Pemanfaatan BLM dan Sumberdana Kegiatan Sosial
III.
Pelaksanaan Kegiatan Sosial
3.1. Perencanaan
Dalam Pelaksanaan Kegiatan terdiri dari Tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi
serta Keberlanjutan. Pada Tahap perencanaan, kegiatan sosial disosialisasikan kepada masyarakat
bukan hanya dalam arti sempit, tapi juga dalam arti luas. Kegiatan sosial dalam arti luas meliputi
seluruh proses pemberdayaan dalam PNPM Mandiri Perkotaan sebagai gerakan sosial. Di dalam
proses pemberdayaan tersebut terdapat input, proses dan output. Pada fase input, terdapat aktivitas
sosialisasi dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan coaching yang ditujukan kepada BKM,
UPS dan KSM Sosial, yaitu : 1) Sosialisasi Pengelolaan Kegiatan Sosial, 2)Bimbingan dan
pendampingan kepada BKM dan UPS, 3) Pembangunan/penguatan KSM Sosial, 4) Pendampingan
KSM Sosial untuk penyusunan Usulan Kegiatan dan Pelaporan, 5) KSM Sosial menyusun kegiatan 6)
Verifikasi UPS dan BKM terhadap usulan KSM Sosial, 7) Pencairan dana ke KSM Sosial. Substansi
penting dalamiat tahap perencanaan adalah memposisikan kegiatan sosial sebagai komponen
program yang terintegrasi dengan kegiatan lingkungan dan ekonomi produktif dalam rangka
mengembangkan kapasitas manusia dan masyarakat berkesinambungan.
Gambar 5 Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Sosial
Sosialisasi pengelolaan
Kegiatan Sosial
1
Pelaksanaan Kegiatan Sosial oleh KSM/
Panitia
9
KSM/Panitia
Menyusun Laporan
Hasil Pelaksanaan
Kegiatan
10
8
Persiapan Pelaksanaan Kegiatan
Bimbingan dan
Pendampingan pada BKM/
LKM + UPS
Pembangunan/penguatan
KSM/Panitia Sosial
2
3
1. Diutamakan terkait pemenuhan
kebutuhan pendidikan dan
kesehatan
2. Kemanfaatan langsung kepada PS2
(cek daftar PS2)
3. Jika terkait mata pencaharian
diprioritaskan yang menunjang
ekonomi,meningkatkan lapangan
kerja (cek PJM Pronangkis)
4. Keberlanjutan
5. Penggalangan Swadaya
6. Kerjasama Kemitraan
7. Transparansi & Akuntabilitas
Perbaikan usulan
kegiatan (Belum
Layak)
7
Pencairan dana kegiatan ke KSM (Layak)
Pendampingan KSM/
Panitia Sosial untuk
Penyusunan Usulan
Kegiatan dan Laporan
4
6
Verifikasi UPS & keputusan BKM/LKM
KSM/Panitia Sosial menyusun Usulan
Kegiatan
144
5
Sosialisasi Laporan
Hasil Pelaksanaan
Kegiatan Sosial
11
1) Sosialisasi pengelolaan kegiatan social
o
1
Kegiatan/Tujuan
Pelaku
Lakukan persiapan sebelum melakukan
kegiatan sosialisasi, seperti menyiapkan
bahan sosialisasi, koordinasi dengan
Lurah/Kades dan BKM/LKM, menetapkan
peserta yang akan diundang, waktu yang
tepat, susunan acara, dll.
Laksanakan sosialisasi sesuai jadwal yang
telah disepakati dengan pokok-pokok
pesan yang perlu untuk dipahami oleh
peserta adalah :
2
Penjelasan tentang tujuh prinsipprinsip pengeloaan kegiatan sosial
Penjelasan Pola/bentuk kegiatan sosial
Alur pelaksanaan kegiatan
Catatan : kegiatan ini dilakukan di
tingkat kelurahan, dan dapat dilanjutkan
oleh BKM/LKM dan relawan dengan
memanfaatkan berbagai kegiatan warga
Pelaksana :
Fasilitator
kelurahan
Pelaksana :
Lurah/Kades
Peserta :
BKM/LKM+UPS
relawan(KBK),
Aparat Kel/Desa,
Warga Miskin PS2 (lk/pr), ormas,
lembaga sosial,
yayasan, dll.
Fasilitator :
Fasilitator
Kelurahan
Output
Bahan sosialisasi
Daftar hadir
sosialisasi dan
catatan proses
tanya jawab
3
Buat berita acara hasil sosialisasi yang
dilampiri dengan daftar hadir peserta
sosialisasi
Pelaksana :
Fasilitator
kelurahan
Berita Acara hasil
sosialisasi
4
Setelah acara sosialisasi, koordinasikan
dengan BKM/LKM tentang rencana
pelaksanaan
bimbingan
dan
pendampingan pada BKM/LKM + UPS,
tetapkan waktu dan tempatnya
Pelaksana :
Fasilitator
kelurahan
Jadwal definitif
kegiatan dan
penanggung
jawabnya
2) Bimbingan dan pendampingan pada BKM/LKM + UPS
No
1
2
3
Kegiatan/Tujuan
Lakukan persiapan sebelum melakukan
kegiatan bimbingan dan pendampingan
pada
BKM/LKM
+
UPS,
seperti
menyiapkan bahan, format, koordinasi
dengan BKM/LKM, memilih waktu yang
tepat, dll.
BKM/LKM
mengundang
anggotanya
berserta personil UPS untuk hadir pada
pertemuan
bimbingan
pengelolaan
Kegiatan sosial
Pelaksanaan
bimbingan,
Fasilitator
menerangkan tentang pentingnya untuk
memahamkan masyarakat khususnya
seluruh warga miskin yang ada di PS-2.
Pelaku
Pelaksana :
Fasilitator
kelurahan
Output
Bahan untuk
bimbingan,
format usulan
kegiatan, format
laporan, dll.
Pelaksana :
BKM/LKM
Undangan
kegiatan
Pelaksana :
BKM/LKM
Daftar hadir
undangan
Peserta :
145
Menjelaskan
detail
delapan
prinsip
pengelolaan
kegiatan
sosial
dan
bagaimana penerapannya di masyarakat.
4
3)
Membimbing dan simulasi pengisian
format-format: usulan kegiatan, laporan
hasil kegiatan, RAB
dan laporan
keuangan. Penugasan kepada peserta
untuk pengisian format-format agar
semakin terampil.
Pendampingan intensif (interpersonal/
group) kepada BKM/LKM dan UPS dalam
memahami konsep, dan menggunakan
alat kerja
LKM/BKM, UPS
Fasilitator :
Fasilitator
kelurahan
Pelaksana :
Fasilitator
kelurahan
Berita acara
pelaksanaan
kegiatan
Format terisi
dengan benar,
prinsip
diterapkan.
Pembangunan/penguatan KSM/Panitia sosial
No
Kegiatan/Tujuan
Identifikasi jenis dan jumlah kegiatan
yang sudah masuk program sosial dalam
Renta PJM Pronangkis dan kebutuhan
akan KSM/Panitia pelaksananya
1
2
Identifikasi KSM sosial yang sudah ada
dan pernah menjadi pelaksana kegiatan.
Identifikasi lembaga/ organisasi sosial
yang petensial untuk menjadi pelaksana
kegiatan sosial
Melakukan penguatan terhadap KSM
yang sudah ada agar semakin kuat dan
mantab
sesuai
dengan
prinsip
pembangunan
KSM
dari
sisi
kelembagaan, anggota, acuan dan pola
kerja yang dikembangkan.
Menjelaskan
kepada
KSM
dan
anggotanya tentang prinsip-prinsip dalam
pengelolaan kegiatan sosial, tugas-tugas
KSM, dll.
Membangun KSM baru (bila diperlukan)
dengan pola:
x menggunakan lembaga/ organisasi
sosial yang sudah ada dan petensial
3
x KSM yang benar-benar baru untuk
menjadi pelaksana kegiatan sosial
Menjelaskan
kepada
KSM
dan
anggotanya tentang prinsip-prinsip dalam
pengelolaan kegiatan sosial, tugas-tugas
146
Pelaku
Pelaksana : UPS
LKM/BKM
Fasilitator :
Fasilitator
kelurahan
Pelaksana : UPS
LKM/BKM,
Relawan
Peserta :
Relawan(KBK),
Pengurus dan
anggota Warga
miskin (PS-2)
Fasilitator :
Fasilitator
kelurahan
Pelaksana : UPS
LKM/BKM/
relawan
Peserta :
pengurus
lembaga, calon
anggota KSM
(khususnya
Miskin PS-2)
Fasilitator :
Output
Didapatkanya
data tentang
jumlah kegiatan,
jumlah KSM
sosial yang ada,
dan jumlah
lembaga/org
potensial menjadi
KSM
KSM melakukan
penguaan
lembaga,
anggota, acuan
dan pola kerja .
KSM paham dan
mau menerapkan
prinsip
KSM paham dan
mau menerapkan
prinsip
KSM, dll.
Fasilitator
kelurahan
4) Pendampingan kepada KSM/Panitia sosial dalam penyusunan usulan kegiatan dan laporan
No
Kegiatan/Tujuan
Pelaku
Output
Pelaksana
:
UPS
Memberikan
pendampingan
kepada
pengurus
KSM/panitia
untuk LKM/BKM/
relawan
Pengurus KSM
memperkenalkan/meningkatkan
mampu mengisi
kemampuan teknis dalam pengisian
Peserta
:
format-format
format-format:
1
pengurus KSM
kegiatan sosial
x usulan kegiatan,
Sosial
dengan benar
x RAB
Fasilitator :
x laporan hasil kegiatan,
Fasilitator
x laporan keuangan.
kelurahan
Pelaksana : UPS
UPS memastikan KSM mampu mengisi LKM/BKM/
Format usulan
format secara mandiri, dan memberikan relawan
2
KSM tidak perlu
waktu konsultasi khusus untuk pengisian Peserta :
revisi perbaikan.
pengurus KSM
format.
Sosial
5) KSM/Panitia sosial menyusun usulan kegiatan
No
Kegiatan/Tujuan
Pelaku
Output
Pelaksana :
Ada
usulan
Pengurus
kegiatan
dan
Pengurus menyusun usulan kegiatan dan KSM/Panitia
RAB KSM yang
1
RAB secara mandiri
terisi benar.
Fasilitator :
Relawan
Usulan kegiatan juga memuat rencana
Pelaksana :
kerja masing-masing prinsip pengelolaan
Pengurus
KSM memahami
kegiatan sosial.
KSM/Panitia
detail
kegiatan
2
yang
akan
Rencana kerja harus jelas, terukur,
Fasilitator : UPS
dilakukan.
terjadwal,
dan
ada
penanggung
BKM/LKM dan
jawabnya.
KSM/Panitia mengajukan usulan kegiatan
dan RAB kepada BKM/LKM:
3
x
persyaratan KSM sudah lengkap
x
persyaratan Usulan kegiatan dan RAB
sosial sudah lengkap
6) Verifikasi & keputusan BKM/LKM
No
Kegiatan/Tujuan
1
Pelaksana :
Pengurus
KSM/Panitia
Pelaku
UPS menerima usulan dan meregister
usulan KSM/panitia sosial dengan buku
khusus.
UPS melakukan verifikasi usulan KSM
berdasarkan format yang ada untuk
Pelaksana : UPS
BKM/LKM
Resi penerimaan
usulan kegiatan
KSM dari
BKM/LKM
Output
KSM
mendapatkan no
register
Usulan KSM
dinyatakan layak
atau belum layak
147
memastikan:
x Keterpenuhan syarat administrasi yang
meliputi beberapa berkas.
x Keterpenuhan syarat kelayakan biaya,
teknis, dan lingkungan.
x Keterpenuhan
syarat
penerapan
prinsip-prinsip pengelolaan kegiatan
KSM yang dinyatakan layak oleh UPS
maka diusulkan ke tingkat LKM/BKM
untuk diambil keputusan pimpinan
kolektif.
2
Pelaksana : UPS
dan BKM/LKM
KSM yang dinyatakan belum layak oleh
UPS maka usulan kegiatan dikembalikan
ke KSM dan direkomendasi perihal
perbaikannya.
3
7)
BKM/LKM mengadakan rapat untuk
mengambil keputusan: menentukan skala
prioritas dan alokasi dana untuk masingmasing KSM-KSM Tridaya
Pencairan dana ke KSM
No
Kegiatan/Tujuan
Berdasarkan SK BKM/LKM sekretariat
mempersiapkan dana untuk pencairan
kepada UPS BKM/LKM.
1
2
UPS dibantu sekretariat mempersiapkan
administrasi untuk mencairkan dana
kepada
KSM
sosial
yang
telah
direncanakan
akan
melaksanakan
kegiatan.
Pencairan dana dilakukan kepada KSM
sosial yang besarnya sesuai dengan
keputusan BKM/LKM. Bila dana kegiatan
jumlahnya besar (>15 juta), maka bisa
dilakukan
termin
dalam
pencairan
sebagai pengendalian.
Pelaksana :
BKM/LKM dan
UPS
Pelaku
Pelaksana : UPS,
sekretariata dan
BKM/LKM
Pelaksana : UPS,
sekretariat dan
BKM/LKM
KSM layak dan
belum layak
diproses lebih
lanjut
Surat keputusan
BKM/LKM
tentang usulan
KSM/
BAPPUK
Output
Dokumen
pencairan dana
siap
Dana diterima
KSM
Bukti pencairan
lengkap
3.2. Tahap Pelaksanaan
Tahap pelaksanaan adalah bagian terpenting dalam kegiatan sosial karena mewujudkan rencana ke
dalam tindakan hingga terlihat seberapa jauh tindakan menimbulkan perubahan yang diharapkan dan
seberapa besar dirasakan manfaatnya oleh KK Miskin. Pada tahap pelaksanaan dapat dilihat swadaya
dan kepedulian masyarakat terhadap kegiatan yang sedang dilaksanakan. Pada tahap ini juga dapat
dicermati
148
sejauhmana
kegiatan
mampu
menggalang
mitra
strategis
yang
membuatnya
berkelanjutan. Tahap pelaksanaan tersebut dapat dilakukan sebelum atau setelah pencairan dana
BLM kepada KSM Sosial, sehingga kegiatan sosial tidak tergantung pada dana BLM yang dicairkan
tetapi pada kesiapan masyarakat menjalankan kegiatan yang direncanakan, baik dengan maupun
tanpa dana BLM sebagaimana tertuang dalam PJM Pronangkis. Pada tahap pelaksanaan juga dapat
dicek partisipasi, seberapa banyak pihak yang terlibat. Pada tahap pelaksanaan terdapat dua hal
utama pada langkah ke 8 dan 9, yaitu 8) Tahap Persiapan Pelaksanaan dan 9) Tahap Pelaksanaan
kegiatan sosial oleh panitia.
8) Persiapan pelaksanaan kegiatan
No
Kegiatan/Tujuan
Pelaku
Pengurus KSM/panitia mengkonsolidasi
kegiatan awal/persiapan, antara lain:
x Diutamakan
terkait
dengan
pemenuhan kebutuhan pendidikan dan
kesehatan (cek PJM Pronangkis)
x recek
pemanfaat/peserta
yang
direncanakan sudah ada dalam daftar
war ga miskin (PS-2)
x Memastikan
rencana
kegiatan
memberi kemanfaatan langsung bagi
warga miskin.
1
x Jika terkait dengan mata pencaharian
diprioritaskan
kegiatan
yang
menunjang kegiatan ekonomi dan
meningkatkan lapangan kerja (cek
PJM Pronangkis)
Pelaksana :
Pengurus
KSM/Panitia
Fasilitator : UPS
BKM/LKM dan
Fasilitator
Kelurahan
x Rencana kerja untuk melembagakan
kegiatan agar keberlanjutan terjamin
x Rencana kerja penggalangan swadaya
masyarakat: uang, material, dll.
x Rencana
kemitraan
kerja
Kerjasama
dan
x Rencana kerja penerapan transparansi
& akuntabilitas pelaksanaan kegiatan
kepada publik.
2
Rencana kerja untuk memperjelas target,
tahapan kegiatan, penanggung jawab
kegiatan, agar KSM/panitia mudah dalam
melaksanakan kegiatan yang telah
diencanakan.
Pelaksana :
Pengurus
KSM/Panitia
Fasilitator : UPS
Fasilitator
Output
Implementasi
mengacu pada
prinsip-prinsip
pengelolaan
kegiatan sosial
Kegiatan terkait
langsung dengan
pemenuhan
kebutuhan dasar
pendidikan dan
kesehatan
(MDGs)
Diperoleh
kegiatan yang
sesuai dengan
target IPM dalam
peningkatan daya
beli, pendidikan
dan angka
harapan hidup
Kualitas kegiatan
meningkat
dengan adanya
proses
penguatan pada
persiapan.
Pelaksanaan
membutuhkan
untuk melibatkan
komunitas dan
warga miskin
yang semakin
luas.
Rencana
pelaksanaan
matang terjadwal
dan jelas
penanggung
Jawabnya
149
3
BKM/LKM dan UPS membantu dengan
mengambil peran-peran strategis untuk
fasilitasi, mediasi kebutuhan KSM/Panitia
seperti kerja sama dan kemitraan, dll.
9) Pelaksanaan kegiatan sosial oleh KSM/Panitia
No
Kegiatan/Tujuan
KSM/Panitia telah menjalankan kegiatan
persiapan dengan baik, rencana kegiatan
yang tersusun diimplementasikan.
1
2
3
4
KSM/Panitia mengundang,
mengumpulkan calon peserta untuk
dilakukan penjelasan mengenai tujuan
pelaksanaan kegiatan, tahapan dan
proses, tanggung jawab masing-masing
pihak, dll.
Kelurahan
Pelaksana : UPS
BKM/LKM dan
Fasilitator
Kelurahan
Pelaku
Pelaksana :
Pengurus
KSM/Panitia
Fasilitator : UPS
Fasilitator
Kelurahan
BKM/LKM
mendukung
strategi dan
pendekatan
Output
Calon peserta
siap mengikuti
kegiatan sosial
yang difasilitasi
oleh KSM/Panitia
KSM/Panitia mengoptimalkan partisipasi
komunitas dalam pelaksanaan kegiatan
mulai dari penggalangan swadaya,
pengorganisasian pelaksanaan kegiatan,
dll. Laki-laki dan perempuan terlibat untuk
melaksanakan rencana kerja KSM/Panitia
Pelaksana :
Pengurus
KSM/Panitia
Fasilitator : UPS
Fasilitator
Kelurahan
Partisipasi warga
terwujud dalam
pelaksanaan
kegiatan
Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan
bakuan seperti yang tercantum dalam
usulan kegiatan yang telah disetujui oleh
BKM/LKM.
Pelaksana :
Pengurus
KSM/Panitia
Kegiatan
terlaksana sesuai
bakuan kegiatan
dan terpantau
oleh BKM/LKM
melalui UPS
UPS mendampinggi, memantau,
membimbing KSM/Panitia agar mampu
melaksanakan kegiatan sesuai aturan
main, prinsip-prinsip dan usulan kegiatan.
KSM/Panitia mengelola administrasi
pelaksanaan kegiatan dengan baik
sehingga bahan penyusunan laporan
tersedia dengan baik dan cukup.
Partisipan: Warga
miskin PS 2
Fasilitator : UPS
Fasilitator
Kelurahan
Pelaksana :
Pengurus
KSM/Panitia
Data dan bahan
untuk pelaporan
kegiatan siap
3.3. Pengendalian dan Evaluasi
Pada tahap ini KSM Sosial dituntun melaporkan apa saja yang telah dikerjakan, baik laporan
progress, maupun laporan final kegiatan. Selain laporan kegiatan, KSM juga melaporkan pengelolaan
keuangannya, baik terkait pemanfaatan dana BLM maupun pemanfaatan dana swadaya atau
sumberdana lain. Di dalam Laporan KSM juga disampaikan kegiatan telah mengcover berapa KK
miskin dengan memberikan kontribusi apa saja. Pelaporan penting untuk melihat sejauhmana output
150
dan sasaran kegiatan telah tercapai, sehingga bisa diukur lebih lanjut dampaknya. Laporan adalah
konsumsi public, bukan konsumsi administratif, sehingga harus dipublikasikan kepada semua pihak,
baik melalui penempelan pada papan pengumuman di 5 titik strategis maupun melalui berbagai
pertemuan. Tahap pelaporan terdiri dari langkah 10) tahap penyusunan laporan dan 11) sosialisasi
laporan.
10) KSM/Panitia menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan
No
Kegiatan/Tujuan
Pelaku
1
Mengundang
anggota
KSM/panitia Pelaksana: Ketua
pelaksana kegiatan sosial untuk bersama; KSM/Panitia
melakukan evaluasi, konsolidasi data Peserta: Anggota
hasil, menyusunan draft laporan hasil
KSM/Panitia
2
Penyelesaian laporan hasil pelaksanaan Pelaksana:
kegiatan minimal sesuai format yang telah KSM/Panitia
disiapkan. Laporan juga dilampiri fotofoto kegiatan, laporan keuangan.
3
Menyerahkan
laporan
pelaksanaan Pelaksana:
kegiatan sosial yang lengkap termasuk KSM/Panitia
penggunaan dana, dokumentasi, dll.
Kepada UPS BKM/LKM.
11) Sosialisasi laporan hasil pelaksanaan kegiatan sosial
No
Kegiatan/Tujuan
Pelaku
1
Persiapkan
dokumen
laporan
hasil Pelaksana :
pelaksanaan kegiatan sosial, pelajari dan BKM/LKM dan UPS
salin bagian-bagian yang dibutuhkan
untuk
bahan
sosialisasi.
Buatlah Fasilitator : Tim
ringkasan, kemudian salin dan gandakan Faskel/ relawan
sesuai dengan kebutuhan.
2
Tempelkan beberapa informasi penting Pelaksana :
hasil kegiatan sosial di lima titik papan BKM/LKM dan UPS
informasi
dan
pengumuman
yang
strategis lainnya.
Fasilitator : Tim
Faskel/ relawan
3
Lakukan kegiatan sosialisasi ditingkat Pelaksana : UPS
kelurahan terkait hasil-hasil pelaksanaan BKM/LKM
kegiatan sosial, dengan menyampaikan
ringkasan-ringkasan yang informatif dan
dibutuhkan oleh masyarakat.
Output
Ada
catatan
evaluasi,
data
terolah,
draft
laporan jadi
Dokumen laporan
dan
lampiran
tersusun
Tanda
terima
penyerahan
laporan hasil
Output
Bahan
untuk
sosialisasi hasil
kegiatan sosial
Info
hasil
pelaksanaan
sudah
tertempel
Berita
acara
dan
daftar
nama peserta
Fasilitator : Tim
Faskel/ relawan
4
Sosialisasi dilakukan ditingkat basis
minimal tiga titik utamanya kantong
warga miskin, bisa dilakukan melalui
pertemuan
yang
sudah
ada
di
masyarakat.
Pelaksana : relawan
Berita
acara
dan
daftar
nama peserta
5
Memberikan salinan rekapitulasi laporan
hasil pelaksanaan kegiatan sosial kepada
pihak terkait seperti: Lurah/kades.
Pelaksana : UPS
BKM/LKM
Progres
kegiatan sosial
terpublikasi
151
IV.
Pemantauan dan Evaluasi
4.1. Pemantauan
a. Substansi yang dipantau
KSM Sosial di dalam PNPM Mandiri Perkotaan adalah pelaksana kegiatan sosial yang berperan
memastikan terdistrisibusikannya jasa layanan social, pendidikan maupun kesehatan kepada
penerima manfaat. Sehingga sesungguhnya peran KSM Sosial dalam hal ini adalah penyalur, agen
atau penghubung program-program layanan yang disediakan oleh dinas-dinas kepada masyarakat
pengguna jasa layanan (terutama masyarakat miskin).
Karena fungsinya sebagai penghubung maka KSM sosial berperan menunjang misi penyelenggaraan
pemerintahan yang baik (good governance) pada aspek reformasi birokrasi. Salah satu prinsip good
governance adalah melakukan pengambilan keputusan dalam hal perencanaan dan memberikan
pelayanan secara transparan dan partisipatif. KSM Sosial berfungsi memediasi proses pengambilan
keputusan saat kegiatan dirumuskan ke dalam PJM Pronangkis dan pada saat pertanggungjawaban
pelaksanaan yang mengedepankan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.
Selama ini KSM sosial menyalurkan sebagian dana BLM yang berfungsi sebagai stimulan untuk
mensupport perbaikan layanan kesehatan dan pendidikan. Namun semakin lama, kegiatan sosial
membutuhkan
keberlanjutan
agar
seluruh
penerima
manfaat
mendapatkan
pelayanan
berkesinambungan. Masyarakat melalui KSM-KSM mesti dilatih untuk mengelola secara mandiri.
Salah satu bentuk kemandirian adalah kemampuan KSM-KSM tersebut untuk mengelola dan
mengorganisir kepanitiaan dengan mengandalkan kekuatan modal sosial yang hidup selama ini
dibawah koordinasi tetua adat, ketua lingkungan, ketua RT/RW. Sebagian dari mereka telah
berpengalaman bekerja sebagai pekerja sosial dalam pelayanan sosial sehingga dapat diandalkan
dalam menentukan masa depan kegiatan sosial. Dalam masyarakat yang lebih modern, peran-peran
tersebut bisa dipegang oleh kader-kader posyandu, kader BKKBN, radio komunitas, relawan
Pendidikan Anak Usia Sekolah (PAUD) dsb.
Upaya lain yang dilakukan adalah dengan mencari mitra strategis yang menjamin keberlangsungan
program lebih berjangka panjang. Salah satu miitra wajib adalah Pemda melalui dinas-dinas
sektoralnya. Pemda bertanggung jawab untuk mensejahterakan masyarakatnya. Namun demikian
tidak menutup kemungkinan berbagai
152
pihak lain turut
andil bekerjasama
dengan KSM.
Pertanyaannya adalah, apakah yang menyebabkan Pemda atau para kelompok peduli bersedia
membuka akses pelayanan kepada masyarakat melalui KSM Sosial? Apa yang membuat mereka
percaya untuk menyalurkan program sosial melalui KSM Sosial?
Jawabannya adalah karena KSM-KSM Sosial tersebut telah teruji memfasilitasi pelayanan kegiatan
sosial dengan berbasis pada kekuatan modal sosial (solidaritas, kohesi sosial). Solidaritas sosial ini
ditumbuhkan dari rasa kejujuran dan saling percaya diantara para anggotanya. Alhasil makin
tumbuhlah kepercayaan stake holders pemerintah, baik dinas-dinas, NGO maupun dunia usaha untuk
memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui fasilitasi KSM-KSM yang memiliki modal sosial dan
kebersamaan kuat semacam ini.
BKM sebagai Organisasi Masyarakat Warga (Civil Society), berperan sebagai elemen penghubung
jalannya pembangunan yang memberdayakan masyarakat, antara masyarakat, Pemda dengan
Swasta. BKM hanya berperan menunjang Pemda dalam mengoptimalkan pelayanan masyarakat agar
sesuai standar yang ditetapkan. Peran tersebut tidak dapat dioptimalkan tanpa support UPS dan KSM
Sosial. UPS dan KSM Sosial adalah pelaksana teknis yang berhubungan langsung dengan end user
(pemanfaat keluarga miskin).
b.
Mengukur Pelayanan Sosial KSM
Meskipun standar pelayanan yang ditetapkan di level Pemerintahan berbeda dengan organisasi
kemasyarakatan, namun sebenarnya seluruhnya saling terhubung membangun sistem pelayanan
yang efektif, termasuk UPS/KSM Sosial sebagai ujung tombak pelayanan civil society (baca : BKM)
kepada masyarakat miskin. Standar pelayanan tersebut kerapkali diukur menggunakan indikatorindikator specific yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama. Mengadaptasi konsep Lubis
dan Huseini (1987:56), pengukuran efektivitas dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatanpendekatan yang berbeda seperti:
i. Pendekatan Sasaran: memusatkan perhatian terhadap aspek output yaitu mengukur
keberhasilan UPS/KSM Sosial dalam mencapai tingkat output yang direncanakan; dalam hal :
x
ketepatan sasaran masing-masing jenis kegiatan sosial terhadap warga miskin usia
sekolah, produktif dan tidak produktif
x
peningkatan jumlah pemanfaat KK miskin yang memperoleh akses layanan
kesehatan, pendidikan maupun sumberdaya.
x
Seberapa besar kapasitas KK miskin meningkat setelah mendapatkan penguatan
kapasitas melalui kegiatan sosial?
ii. Pendekatan Sumber: mencoba mengukur efektivitas dari sisi input yaitu dengan mengukur
keberhasilan UPS/KSM Sosial dalam hal :
153
x
jenis-jenis dan topic-topik pelatihan seperti apa yang dibutuhkan untuk mencapai
pemahaman wawasan dan performansi (performance) yang baik untuk melayani
masyarakat miskin,
x
jenis ketrampilan yang dibutuhkan dalam mengelola aset-aset penting yang
menguasai hajat hidup orang banyak,
iii. Pendekatan Proses: melihat kegiatan internal UPS/KSM sebagai indikator internal seperti
sejauh mana UPS/KSM Sosial telah bekerja efisien.
x
Apakah lingkungan UPS/KSM tersebut cukup mendukung budaya pelayanan yang
baik?
x
Apakah UPS/KSM Sosial bebas intervensi kepentingan ?
x
Apakah dilakukan verifikasi serius kesesuaian kegiatan dengan PJM Pronangkis?
x
Apakah UPS memantau semua kegiatan yang dilaksanakan oleh KSM sosial secara
periodic?
x
Apakah KSM-KSM Sosial yang menangani program pendidikan dipantau bagaimana
pengelolaan kegiatannya terhadap anak-anak miskin usia sekolah?
x
Apakah KSM-KSM Sosial yang menangani program kesehatan dipantau bagaimana
pengelolaan kegiatannya terhadap KK miskin yang kesulitan mengakses layanan
kesehatan?
x
Apakah KSM-KSM Sosial produktif dipantau bagaimana mekanisme pengelolaan
kegiatannya terkait dengan peningkatan skill, pengetahuan dan produktivitas
kegiatan sosialnya?
x
Apakah jenis kegiatan social yang dilaksanakan sudah terkait dengan kegiatan
infrastruktur dan kegiatan ekonomi?
Gambar 6
Pendekatan dalam Pengukuran Efektivitas Organisasi KSM
Sumber: Lubis dan Huseini (1987:56)
Salah satu pendekatan dalam pengukuran efektivitas adalah pendekatan sumber. Pendekatan
sumber bermaksud mengukur efektivitas melalui keberhasilan dalam mendapatkan berbagai sumber
154
yang dibutuhkannya. Menurut Yuchtman & Seashore dalam Lubis dan Huseini (1987:61), efektivitas
dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam memanfaatkan lingkungannya untuk
mengakses berbagai jenis sumber, baik yang bersifat langka maupun yang memiliki nilai tambah
yang tinggi.
4.2. Posisi Kegiatan Sosial diantara Kegiatan Infrastruktur dan Ekonomi
Sistem Tridaya menyebabkan Kegiatan Sosial terintegrasi dengan kegiatan ekonomi dan infrastruktur.
Posisinya ditunjang dan menunjang kedua kegiatan tersebut. Pada salah satu sisi, kegiatan social
berfungsi sebagai penunjang kegiatan ekonomi dan disisi yang lain ditunjang oleh kegiatan
infrastruktur. Salah satu jenis kegiatan social yang menunjang kegiatan ekonomi adalah pelatihan
peningkatan kapasitas SDM, baik berupa pelatihan ketrampilan maupun kewirausahaan. Setelah
pelatihan, para peserta menindaklanjutinya dengan membentuk KSM untuk mengakses kegiatan
ekonomi produktif. Akan lebih baik jika embrio KSM-KSM telah terbentuk pada saat pelatihan
dilaksanakan. Sehingga pasca pelatihan, embrio KSM-KSM dimaksud tinggal dilegalkan untuk
mempermudah mengakses dana bergulir. Sehingga pengelolaan dana bergulir berfungsi untuk
menerapkan hasil-hasil pelatihan yang selama ini diperoleh sebagai konsekuensi pembelajaran.
Apalagi Ketrampilan lebih utama ketimbang modal. Untuk mengendalikannya, UPS dapat mengambil
langkah berikut :
1. Mengidentifikasi apakah pemanfaat kegiatan social adalah KK Miskin sesuai dengan kelompok
pemanfaatnya, apakah layak mendapatkan pelatihan, santunan, beasiswa, keperluan
pendidikan maupun layanan kesehatan.
2. Menyeleksi secara ketat KSM-KSM yang akan mengakses modal bergulir. Jika anggotaanggota KSM tersebut belum pernah punya pengalaman usaha dan belum pernah
mendapatkan pelatihan usaha yang akan dilakukannya, maka tidak diijinkan dulu untuk
mengakses dana bergulir.
3. Mewajibkan kepada KSM-KSM yang belum pernah mengelola dana bergulir untuk mengikuti
pelatihan terlebih dulu terkait dengan kegiatan yang akan dlakukannya. UPS juga akan
memeriksa daftar pelatihan yang akan dilakukan berdasar skala prioritas sesuai mandat PJM
Pronangkis.
Sedangkan terkait dengan infrastruktur, aktivitas social baru dapat dijalankan setelah infrastruktur
social terbangun seperti pendirian PAUD, pembangunan Posyandu, sarana air bersih, instalasi
pengolah limbah, TK, perpustakaan, instalasi air minum dan prasarana penunjangnya.
Dalam pengendalian kegiatan social, UPS harus sering menjalin kerjasama dan saling berkoordinasi
dengan UPK dan UPL agar penanganan permasalahan kemiskinan tidak berjalan sendiri-sendiri dalam
kegiatan yang terpisah-pisah. Dengan demikian penanggulangan kemiskinan dapat berjalan
tersistem.
155
Persoalan targetting dan keberlanjutan menjadi isu klasik karena seringkali ditemui kegiatan sosial
salah sasaran dan kurang berkelanjutan. Keterkaitan (linkage) antar kegiatan dalam tridaya juga
kurang. Seolah kegiatan sosial terlepas dari kegiatan infrastruktur maupun ekonomi. Begitupun
sebaliknya. Padahal aktivitas tridaya mensyaratkan upaya terintegrasi.
4.3. Pengendalian, Pemantauan dan Keberlanjutan
Pengendalian kegiatan Sosial dilakukan secara hierarkis mulai level fasilitator hingga KMP. Substansi
pengendaliannya diletakkan pada MSAP Fasilitator Sosial dan Askot Sosial dan berujung pada Tenaga
Ahli Sosialisasi di level KMW. Tugas mereka adalah mengendalikan kegiatan social agar sesuai
koridor, tidak melanggar negative list, tidak menyimpangi ketentuan yang berlaku dan menunjang
pencapaian target penanggulangan kemiskinan sebagaimana disinggung mulai dari Bab I hingga Bab
IV. Dimuka sempat disinggung bahwa Kegiatan social berhubungan dengan sector-sektor yang
menjadi tanggung jawab SKPD, sehingga amat relevan dengan Program Penanggulangan Kemiskinan
cluster I, yaitu Program Perlindungan Sosial Berbasis Keluarga dan Cluster IV Program serba murah
untuk masyarakat. Program Perlindungan Sosial berbasis keluarga antara lain Program Keluarga
Harapan, Jamkesmas, Raskin, Bantuan Langsung Tunai, dan Beasiswa Siswa Miskin. Sedangkan
Program serba Murah Untuk Masyarakat adalah Air Untuk Rakyat, Rumah Murah, Peningkatan Taraf
Hidup Nelayan, Perbaikan Hidup Masyarakat Urban. Dalam jangka panjang, kegiatan sosial tidak
hanya harus bermanfaat bagi warga miskin melainkan juga mesti meningkatkan kesejahteraan dan
berkesinambungan.
Artinya semakin banyak penanggung jawab kegiatan akan semakin baik. Semakin banyak sectorsektor pemerintahan terlibat, baik SKPD-SKPD maupun Pemerintah pusat akan menjadikan program
berjangka panjang. Kegiatan social yang ditempelkan atau disinkronisasikan dengan programprogram daerah (program-program SKPD) akan membuatnya berkesinambungan. Kegiatan social
yang dikerjasamakan dengan pihak swasta dalam alokasi program CSR mereka juga akan lebih
terpelihara dengan baik masa depannya. Namun dari segala jenis kemitraan tersebut kekuatan
terbesar untuk membuat kegiatan berkelanjutan adalah keswadayaan, modal social dan jaringan
social. Oleh sebab itu mulai saat ini mesti intensif mengidentifikasi prospek, baik kemungkinan
penyertaan swadaya maupun kemitraan strategisnya. Harapannya ke depan, terdapat masa transisi
yang jelas dalam pemantauan, pengendalian, pengelolaan hingga menuju keberlanjutan program
Sosial. Berikut ini hierarki pengendalian oleh ascot Sosial dan Fasilitator Sosial yang dikoordinir oleh
TA Sosialisasi.
156
Gambar 7
Skema Pengendalian dan Keberlanjutan Kegiatan Sosial
PENGENDALI
KEBERLANJ
KM
P
USK
COMMUNITY
SKPD ±
SKPD
SEKTORAL
RELAW
RE
AN
RELAWA
N
KMW
TA
Rela
wan
Relaw
an
KSM
Pergur
uan
KSM
ASKOT
KSM
BKM
FASILITATOR
CSR
UPS
KSM
Lambat laun, monitoring dan evaluasi semacam ini diharapkan melembaga secara partisipatif hingga
ke level UPS dan KSM Sosial sendiri. SKPD-SKPD sectoral, terutama yang terkait dengan pendidikan,
kesehatan dan pengembangan kapasitas yang relevan dengan mata pencaharian penduduk
(perikanan, perkebunan maupun pertanian) dapat bekerjasama dengan relawan-relawan spesialis
(sector) untuk saling bekerjasama membangun jaringan pengelolaan, pengendalian dan evaluasi.
157
Perlindungan Sosial
A. Perlindungan Sosial
Indonesia adalah salah satu dari Negara bangsa (nation state) yang memiliki platform
Perlindungan Sosial terhadap rakyatnya melalui aneka kebijakan. Secara konstitusional
Konsep Social Protection telah diamanahkan oleh Konstitusi. Sehingga Kewajiban Negara
untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negaranya sejalan dengan cita-cita (recht idee)
untuk mewujudkan Negara kesejahteraan (welfare state). Perlindungan sosial yang
dimaksudkan disini diperuntukkan bagi semua penduduk berkenaan dengan sasaran
pemberian jaminan kehidupan bagi masyarakat yang mengalami kecacatan, fakir-miskin,
keterisolasian, konflik sosial, kehilangan pekerjaan sehingga berpotensi menjadi miskin.
Landasan konstitusional dan landasan sosiologis telah menegaskan kewajiban perlindungan
sosial tersebut.
Sebagaimana disinggung dimuka, Pembukaan UUD 1945 memuat itikad untuk mewujudkan
1HJDUD .HVHMDKWHUDDQ \DQJ EHUEXQ\L «3HPHULQWDK PHOLQGXQJL VHJHQDS EDQJVD GDQ
seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan
bangsa. Pasal 27 UUD 1945 juga menyebutkan bahwa setiap warga Negara berhak atas
pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selanjutnya asal 31 menjamin
hak setiap warganegara untuk mendapatkan pendidikan. Sedangkan Pasal 33
mengamanahkan pengelolaan bumi, air, dan cabang-cabang produksi yang menguasai hajat
hidup orang banyak untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian Pasal 34
menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara Negara
mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan
masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan
Pemerintah juga telah membuat beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan untuk
mendukung pelaksanaan perlindungan social sebagai amanah konstitusi, yaitu UU tentang
kesejahteraan Sosial dan UU no 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesejahteraan
Sosial Nasional, bahkan UU Penanganan Fakir Miskin. Perlindungan social dapat
didefinisikan sebagai goodwill Pemerintah, sector swasta maupun masyarakat yang
bertujuan untuk menyediakan transfer pendapatan atau konsumsi pada orang miskin,
melindungi kelompok rentan terhadap resiko penghidupan (livelihood) dan meningkatkan
status dan hak social kelompok-kelompok yang terpinggirkan di dalam masyarakat (Suharto
et al : 2006).
B.
Perlindungan Sosial Untuk Mengatasi Kesenjangan
Transfer pendapatan dimaksud bermaksud meredistribusikan pendapatan kalangan yang
surplus kepada kalangan yang berpendapatan rendah bahkan minus. Sehingga
Perlindungan Sosial bermaksud melindungi yang lemah dari marginalisasi yang diakibatkan
oleh semakin lebarnya kesenjangan yang diakibatkan kian tingginya pendapatan kelas
menengah ke atas. Kenaikan pendapatan kelas menengah ke atas pasti diakibatkan oleh
158
pertumbuhan ekonomi yang selalu berimplikasi kesenjangan karena pendapatan tidak serta
merta menetes ke bawah. Untuk itu pemerintah meletakkan secara parallel antara
pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran terbuka dan penduduk miskin di alam Sasaran
RPJM agar dapat dibaca ketimpangannya.
Pemerintah berusaha agar kelas menengah ke bawah yang notabene adalah kelompok
miskin dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya melalui jaminan social, bantuan social,
pelayanan social dan peningkatan kapasitas dalam penggunaan dana yang berasal dari
pemerintah, sumbangan masyarakat dan corporate social responsibility (Sumarto : Kompas,
Rabu 18 Mei 2011). Jaminan Sosial juga bertujuan untuk menyediakan perlindungan melalui
prosedur public atas berbagai kerugian atau kehilangan penghasilan akibat sakit, kehamilan,
kecelakaan kerja, kehilangan pekerjaan, cacat tetap, usia lanjut, dan kematian. SJSN
meliputi program jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian,
jaminan hari tua, dan jaminan pensiun.
Perlindungan social merupakan elemen paling strategis kebijakan public dalam memerangi
kemiskinan dan mengurangi penderitaan multidimensi yang dialami oleh kelompokkelompok lemah dan kurang beruntung. Sebagai sebuah kebijakan public, perlindungan
social merupakan satu tipe kebijakan sosial yang menunjuk kepada berbagai bentuk
pelayanan, ketetapan atau program yang dikembangkan oleh pemerintah untuk melindungi
warganya, terutama kelompok rentan dan marginal dari aneka resiko social, ekonomi, politik
yang menerpa kehidupan mereka.
Untuk itu selain ketentuan yang selevel Undang-Undang, pemerintah menerjemahkan
secara lebih komprehensif dalam Strategi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan yang
diatur oleh ketentuan peraturan dibawah UU sejak 2010 lalu. Diawali dengan penetapan
skala prioritas pembangunan dalam RPJMN 2010-2014 (Perpres no 5 tahun 2010) yang
menempatkan Reformasi Birokrasi, peningkatan layanan pendidikan, peningkatan layanan
kesehatan dan penanggulangan kemiskinan dalam 4 besar prioritas. Kemudian dilengkapi
dengan percepatan penanggulangan kemiskinan (Perpres no 15 tahun 2010) yang
merespon percepatan pembangunan nasional (Inpres no 1 tahun 2010).
C. Perlindungan Sosial, Modal Sosial dan Kegiatan Sosial Kita
Selain kebijakan yang bersifat formal dan dilegalisasi ketentuan yuridis normative
(peraturan perundang-undangan), perlindungan social di Indonesia juga di transformasikan
dalam kehidupan masyarakat secara informal seperti arisan, gotong-royong, jaringan
kekerabatan, solidaritas dan program-program community based safety net lain (Suharto et
al :2006). Sebab kekuatan jaminan social negeri kita tidak dapat dilepaskan dari keunikan
penanganannya manakala sejalan dengan mainstreaming pembangunan bottom up
planning yang mengandalkan kekuatan modal social untuk mempermudah pelaksanaan,
mentradisikan monev partisipatif, mempercepat transformasi dan memperpanjang jangka
waktu (sustainability) program. Sebagaimana Mulyadi Sumarto katakan (Sumarto; 18 Mei
2011) bahwa perlindungan social di Indonesia berbeda dengan Negara lain karena
distribusinya mengandalkan peranan komunitas.
159
Berkaitan dengan ini, fungsi modal social amat penting karena peranan Negara dan pasar
tidak sekuat Negara-negara lain yang telah maju implementasi jaminan sosialnya. KSM
Sosial sebagai penyedia layanan social pada system ini, menduduki posisi penting sebagai
penjembatan program dengan kelompok sasaran (end user) agar tepat sasaran dan tepat
manfaat. KSM Sosial yang beranggotakan para relawan berpengalaman merepresentasikan
jaringan kerja yang tak kenal lelah menjunjung tinggi solidaritas dan trust. Apalagi relawanrelawan social yang terlibat dalam kegiatan social adalah relawan spesialis pada bidangnya,
antara lain kesehatan (BKKBN, PMI, Posyandu), pendidikan (PAUD), Lingkungan, kelompok
tani, dan relawan komunitas yang lain.
Kebijakan-kebijakan perlindungan social yang telah diterapkan selama ini masih belum
mampu menurunkan angka kemiskinan secara significant, kendati angka kemiskinan telah
mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun dengan kecenderungan menurun akhir-akhir ini,
terlepas dari kontroversi mengenai, indicator pendapatan 1 dollar perhari. Konon, jika
indicator yang digunakan adalah 2 dollar per hari, maka penduduk miskin di Indonesia
masih sejumlah 59, 56 juta jiwa (urban) dan 77,41 juta jiwa (rural) (Armando Barrientos :
2010). Namun Pemerintah lebih memilih menggunakan data 1 dollar per hari yang
menggambarkan penduduk miskin sebesar 31,02 juta jiwa untuk merealistiskan target
pencapaian.
Adapun program perlindungan Sosial juga diwujudkan dalam Program pro poor dapat
dikategorikan ke dalam tiga kelompok (Panduan P3B : Bappenas: 2008), yaitu :
5. Program-program penyediaan pelayanan dasar dan perlindungan social yang secara
langsung maupun tidak langsung ditujukan kepada masyarakat miskin. Termasuk
dalam cluster ini adalah Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Program
Keluarga Harapan (PKH ± Program Tunai Bersyarat), Program Beras Untuk Rakyat
Miskin (Raskin), Bantuan untuk Fakir Miskin dan Anak Terlantar, serta bantuan yang
bersifat darurat dan sementara seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan bencana
alam. Contoh nyata dari daerah adalah penyediaan pelayanan KTP, akta kelahiran
dan sertifikasi tanah secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin, program bebas
biaya pengobatan bagi masyarakat miskin, termasuk biaya transportasi, pengobatan
dan penguburan bila terjadi kematian di Kab Sumba Timur, dan program bebas
biaya pendidikan sampai tingkat SMA di Kab Purbalingga, Sumba Timur dan Kupang.
6. Program pemberdayaan masyarakat yang saat ini telah diharmonisasi ke dalam
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri sebagai acuan
kebijakan dan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis
pemberdayaan masyarakat untuk pedesaan, perkotaan, daerah tertinggal dan
khusus, pengembangan infrastruktur wilayah dan desa dan yang dilaksanakan oleh
berbagai kementrian/lembaga. Melalui proses pemberdayaan yang difasilitasi para
pendamping, masyarakat diharapkan berperan sebagai subyek pembangunan dan
secara mandiri mampu menyelesaikan permasalahan kemiskinannya. Upaya nyata
yang dilakukan daerah antara lain adalah dengan mengalokasikan Alokasi Dana Desa
(ADD) melalui APBD untuk kegiatan-kegiatan masyarakat Desa. Berbagai program di
daerah dari berbagai sector bertujuan untuk memberdayakan masyarakat.
160
7. Berbagai program yang memberikan akses sumberdaya dan penguatan/pembinaan
kepada usaha kecil dan mikro secara berkesinambungan untuk melanjutkan
keberdayaan masyarakat dan mewujudkan kemandiriannya. Termasuk dalam cluster
ini antara lain adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR), berbagai program dana bergulir
untuk kegiatan produktif skala mikro, penyediaan dana penjaminan kredit dalam
APBD, program konservasi lahandan pengelolaan hutan berbasis masyarakat untuk
pengentasan kemiskinanseperti yang dilaksanakan oleh Kota Semarang dan Kab
Banjarnegara serta Wonososbo, dan berbagai pelatihan dan permodalan/alat bagi
usaha kecil dan mikro yang dilaksanakan di berbagai daerah.
8. Baru-baru ini ketiga cluster diatas ditambahkan lagi 1 cluster (tidak termuat dalam
Buku tersebut), yaitu cluster 4 yang mengakomodasi Program Serba Murah yang
dihandle lintas kementrian, yaitu Program Rumah Sangat Murah, Transportasi umum
murah, air bersih untuk rakyat, listrik Murah dan hemat, serta Program Peningkatan
Kehidupan Nelayan dan Masyarakat Miskin Perkotaan.
Di samping program-program di atas, terdapat program pendukung lainnya seperti
perbaikan data/targeting, monitoring dan evaluasi program-program kemiskinan,
peningkatan kapasitas Pemda untuk pro poor.
Gambar
PENINGKATAN DAN PERLUASAN
PROGRAM PRO-RAKYAT
Kemenko Kesra
Klaster-1
RTHM
RTM
1. BEASISWA MISKIN
2. JAMKESMAS
3. RASKIN
4. PKH
5. BLT (bila diperlukan
saat krisis)
Klaster-2
PROGRAMPROGRAM
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
6. Dll.
(KUR)
Peningkatan
Kesejahteraan
Masyarakat, serta
Perluasan dan
Peningkatan
Kesempatan Kerja
Klaster-4
RTHM
RTSM
*)
KREDIT
USAHA RAKYAT
(PNPM)
RTSM
RTM *)
Klaster-3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat Miskin Perkotaan
*)
Pengurangan
Angka Kemiskinan
*) Program Peningkatan Kehidupan Nelayan dan Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat Miskin
4
Program-program poor lainnya adalah program yang didesain untuk mencegah terjadinya
kemiskinan kronis seperti program-program yang mendorong komunikasi yang baik antar
suku, agama, ras dan golongan agar konflik tidak terjadi. Program kewaspadaan bencana
161
seperti penyuluhan bahaya dan lokasi permukiman rawan erosi di Kab Manggarai atau
program penanaman bakau di sepanjang pantai untuk mengurangi dampak tsunami.
Lampiran 2.
Kegiatan Sosial Untuk memperkuat SDM (Human Capital)
Pembangunan akan lebih efektif dan berjangka panjang jika dilaksanakan dengan
menumpang pada potensi yang dimiliki masyarakat. Harapannya tujuan pembangunan akan
tercapai lebihcepat, tahan lama dan tidak bias sasaran. Salah satu factor yang membuat
tujuan pembangunan segera tercapai dan tepat sasaran adalah dengan menjalankannya
dari bawah (bottom up), mengikuti kebutuhan masyarakat agar lebih realistis.
Di muka telah disinggung bahwa operasionalisasi prinsip pembangunan dalam PNPM Mandiri
Perkotaan meliputi bidang prasarana lingkungan, ekonomi dan social atau yang disebut
dengan Tridaya. Salah satu aspek penting adalah Pengembangan Masyarakat (Social
Development); sebab tiap langkah kegiatan P2KP selalu membangun solidaritas sosial dan
keswadayaan masyarakat.
Jika kedua hal tersebut mampu direngkuh niscaya tercipta masyarakat efektif yang akan
menjadi landasan kokoh penanggulangan kemiskinan. Ke depan akan lebih terbuka peluang
menuju masyarakat mandiri dan berkelanjutan. Sebab dalam bidang social terkandung
aspek pengembangan masyarakat yang berupaya meningkatkan potensi segenap unsur
masyarakat, terutama kelompok masyarakat yang rentan (vulnerable groups) dan marjinal
yang selama ini tidak memiliki peluang/akses dalam program/kegiatan setempat. Komunitas
atau masyarakat yang efektif dibangun dari sinergi peran individu-individu yang kuat.
Sehingga bidang Sosial menerjemahkannya ke dalam sejumlah kegiatan social yang salah
satunya adalah membangun kapasitas SDM (human capital).Dalam Pentagon peningkatan
akses terhadap aset dan sumberdaya, kegiatan sosial mengambil peran pada potongan
aspek sosial capital dan human capital (Gambar I).
162
Gambar 2
Posisi Kegiatan Sosial dalam Pentagon Akses, Aset dan Sumberdaya
Bersama dengan Kegiatan Ekonomi, dan
Infrastruktur dalam PNPM Mandiri Perkotaan,
Kegiatan Sosial berfungsi memperkuat modal
sosial, human capital dan jaringan sosial agar
tercipta program berkesinambungan
Livel
Pada potongan Pentagon tersebut, terlihat bahwa kegiatan sosial melekat pada jaringan
VRVLDO \DQJ WHODK WHUEHQWXN GL PDV\DUDNDW GDQ WLGDN PHQFLSWDNDQ ³NHSDQLWLDDQ´ EDUX \DQJ
terlepas sama sekali dari jaringan komunitas yang telah ada. Sehingga kegiatan sosial akan
lebih berdampak luas jika dilaksanakan oleh jaringan sosial yang sudah mengakar. Bentukbentuk kegiatan sosial yang dilaksanakan juga bukan kegiatan yang relief(permukaan),
instan dan karitatif tetapi harus berkesinambungan.
Dalam PNPM Mandiri Perkotaan, kegiatan-kegiatan sosial dilaksanakan oleh KSM-KSM yang
diorganisir oleh Unit Pengelola Sosial (UPS) yang berkedudukan sebagai gugus tugas BKM.
UPS mengorganisir aktivitas KSM-KSM Sosial dalam berbagai bentuknya, baik dalam hal
peningkatan kapasitas SDM maupun memperkuat jaringan sosial demi meningkatkan
kesejahteraan. Tentu saja, sebagaimana aktivitas ekonomi produktif dalam sustainability
livelihood, aktivitas-aktivitas kegiatan sosial akan berjalan efektif meningkatkan
kesejahteraan apabila berkaitan dengan mata pencaharian masyarakat.
163
Lampiran 3
Kegiatan Sosial, IPM dan MDGs
A. Hubungan Kegiatan Sosial dengan MDGs
Sejak lama upaya penanggulangan kemiskinan telah menjadi gerakan di seluruh penjuru
dunia. Terbukti bahwa PBB merasa perlu untuk mengumpulkan sejumlah consensus yang
pernah disepakati dunia melalui United Nation World Summit sepanjang tahun 1990-an ke
dalam satu paket, yaitu paket pembangunan dunia yang diarahkan pada 8 target utama
yang disebut dengan Millennium Development Goals (MDG) atau yang dalam Bahasa
Indonesia disebut sebagai sasaran pembangunan millennium.
Konsensus-konsensus yang pernah disepakati antara lain : KTT Dunia untuk Anak,
Konferensi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua 1990 di Jomtien, Konferensi PBB tentang
Lingkungan dan Pembangunan 1992 di Rio de Janeiro, dan KTT Dunia untuk Pembangunan
Sosial 1995 di Copenhagen. Alhasil Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) PBB bulan
September 2000 di New York, sebanyak 189 negara anggota PBB yang sebagian besar
diwakili oleh kepala pemerintahan, termasuk presiden Indonesia, sepakat untuk
menandatangani sebuah Deklarasi Millenium Development Goals (MDGs). yang diadopsi dari
seluruh komitmen sebelumnya lengkap dengan indicator yang harus dicapai, yaitu :
1. Pemberantasan kemiskinan dan kelaparan yang ekstrim
2. Pemerataan pendidikan dasar
3. Mendukung adanya persaman gender dan pemberdayaan perempuan
4. Mengurangi tingkat kematian anak
5. Meningkatkan kesehatan ibu
6. Perlawanan terhadap HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya
7. Menjamin daya dukung lingkungan hidup
8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan
Sebagai follow up, setiap Negara yang menandatangani diharapkan untuk mempersiapkan
MDGs report (www.wikipedia.org). Jika dicermati, 8 tujuan tersebut sebagian besar
menyasar kepada pemenuhan kebutuhan dasar yaitu kesehatan (kelaparan, kesehatan
anak, kesehatan ibu, pencegahan penyakit menular, kondusifnya lingkungan) dan
pendidikan.(pendidikan dasar, kesetaraan gender dalam memperoleh pendidikan) serta
kemitraan yang diperlukan untuk mewujudkannya. Seluruh target aktivitas tersebut
diratifikasi di setiap Negara untuk menjadi target pembangunannya masing-masing. Sebagai
konsekuensinya maka di tiap kelurahan/desa, semua kegiatan yang dibiayai oleh BLM PNPM
Mandiri Perkotaan wajib berorientasi pada MDGs, terutama terkait dengan pendidikan dan
kesehatan.
B.
Hubungan Kegiatan Social dengan IPM
IPM (Indeks Pembangunan Manusia) atau yang dalam Bahasa Inggris disebut dengan
Human Development Indeks (HDI) adalah indeks Standard untuk mengukur keberhasilan
pembangunan manusia. Menurut Wikipedia, Indeks ini pada 1990 dikembangkan oleh
pemenang nobel India Amartya Sen dan seorang ekonom Pakistan Mahbub ul Haq, serta
164
dibantu oleh Gustav Ranis dari Yale University dan Lord Meghnad Desai dari London School
of Economics. Sejak saat itu indeks ini dipakai oleh Program pembangunan PBB pada
laporan IPM tahunannya.
Amartya Sen menggambarkan indeks ini berfokus pada hal-hal yang lebih sensitif dan
berguna daripada hanya sekedar pendapatan perkapita yang selama ini digunakan. Indeks
ini juga berguna sebagai jembatan bagi peneliti yang serius untuk mengetahui hal-hal yang
lebih terinci dalam membuat laporan pembangunan manusianya. IPM mengukur pencapaian
rata-rata sebuah negara dalam 3 dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu :
1. hidup yang sehat dan panjang umur yang diukur dengan harapan hidup saat
kelahiran
2. Pengetahuan yang diukur dengan angka tingkat baca tulis pada orang dewasa
(bobotnya dua per tiga) dan kombinasi pendidikan dasar, menengah, atas gross
enrollment ratio (bobot satu per tiga).
3. standard kehidupan yang layak diukur dengan logaritma natural dari produk
domestik bruto per kapita dalam paritasi daya beli.
Setiap tahun Daftar negara menurut IPM diumumkan berdasarkan penilaian diatas.
Pengukuran alternatif lain adalah Indeks Kemiskinan Manusia yang lebih berfokus kepada
kemiskinan. Karena telah digunakan oleh negara, maka dalam PNPM Mandiri Perkotaan
mestinya digunakan juga secara bertanggung jawab agar tujuan peningkatan kualitas SDM
meningkat secara nasional. Indeks ini untuk mengukur kapasitas SDM secara individu
namun tidak menutup kemungkinan menunjang kapasitasnya sebagai makhluk social.
Secara individual, manusia ditingkatkan kapasitasnya melalui angka harapan hidup,
pendidikan dan daya beli. Meningkatnya kapasitas SDM akan meningkatkan kesejahteraan
dan waktu luang. Jika dimanfaatkan untuk saling berinteraksi, niscaya akan menguatkan
modal social.
165
Lampiran 4
Indikator dan Instrumen Uji Petik Kegiatan Sosial
Responden Tiap Kelurahan :
1 BKM
2 UPS
3 KSM Sosial
4 Aparat Desa
5. SKPD
No
Pertanyaan
A. Pengelola, Swadaya dan Modal Sosial
1 Apakah KSM Sosial dibentuk dari kelompok yang sudah ada? Sebelumnya kelompok apa?
2 Apakah Mayoritas Kegiatan yang dilaksanakan KSM Sosial bermanfaat tidak langsung bagi KK miskin?
3 Apakah Mayoritas Kegiatan berhasil menggalang swadaya?
4 Apakah Mayoritas Kegiatan yang dilaksanakan KSM Sosial bermanfaat langsung bagi KK miskin?
5 Apakah mayoritas kegiatan sosial terkait dengan pembangunan prasarana?
6 Apakah dalam KSM Sosial terlibat:
a. kader BKKBN
b. kader posyandu
c. kader PKK
d. guru bantu PAUD, relawan pendidikan lainnya
e. kelompok tani
f. kelompok nelayan
g. RT/RW
h. lainnya.....
7 Apakah setelah dilaksanakan kegiatan sosial, interaksi masyarakat makin erat
B. Jenis Kegiatan, IPM MDGs dan BLM (kombinasi dengan data SIM)
8 Apakah Semua kegiatan KSM Sosial terkait IPM-MDGs?
9 Apakah Kegiatan KSM Sosial terkait dengan:
a. pendidikan
b. kesehatan
c. kebersihan/lingkungan
d. pertanian
e. peternakan
f. kelautan
g. pelatihan ketrampilan/ kewirausahaan/untuk ekonomi produktif
h. prasarana (infrastruktur), alat produksi (traktor, mesin jahit, dst)
i. perlengkapan pertemuan, sound system, tenda resepsi, meja kursi,
j. santunan usia tidak produktif
k. lainnya.....
C. Pengelolaan, Sasaran dan Keberlanjutan
10 Apakah kegiatan pelatihan ditindaklanjuti dengan pembentukan KSM?
11 Apakah alumni pelatihan dikirim ke sejumlah lembaga?
12 Apakah kegiatan penyediaan prasarana diikuti dengan kejelasan pengelolaannya?
13 apakah hasil penyewaan perlengkapan pertemuan diperuntukkan bagi KK miskin?
14 apakah hasil penyewaan perlengkapan pertemuan diperuntukkan bagi pendidikan dan kesehatan
15 Apakah pemberian santunan berkelanjutan?
D. Kemitraan
16 Apakah Kegiatan Sosial telah berhasil menggalang kemitraan dengan SKPD?
17 Apakah Kegiatan Sosial telah menjadi bagian dari Program SKPD?
18 Apakah SKPD berkontribusi dalam pendanaan?
19 Apakah SKPD berkontribusi dalam penyediaan SDM, alat, prasarana, sumberdaya lain?
E. Pengendalian
20 Apakah UPS mengendalikan proses dan output kegiatan sosial
166
Jawaban
Ya
Tidak
Keterangan
Ya
5
1
5
5
1
Bobot
Tidak
0
0
0
0
0
1
2
1
2
1
1
1
1
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
2
2
2
1
1
1
2
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
5
5
5
5
5
0
0
0
0
0
0
5
5
5
5
0
0
0
0
3
0
Score