docPPP Guidelines - PT Sarana Multi Infrastruktur
download 
Report Transcription
PPP Guidelines - PT Sarana Multi Infrastruktur
Panduan Penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) dalam Penyediaan Infrastruktur Edisi Oktober 2014 PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) 1 Daftar isi 01 02 Daftar Isi Kata Pengantar 04 Gambaran Umum Pembangunan Bagian 1 : Infrastruktur di Indonesia 06 07 09 10 Kebutuhan Investasi Infrastruktur di Indonesia Karakteristik Pembiayaan Infrastruktur Tantangan dalam Pembiayaan Infrastruktur Modalitas Pengadaan dalam Pembangunan Infrastruktur 12 Pemahaman Dasar KPS Bagian 2: di Sektor Infrastruktur 14 15 16 17 18 19 21 22 23 Definisi dan Konsep KPS Nilai Manfaat dalam Melakukan KPS Siapa Saja yang Terlibat dalam KPS Kelembagaan Sektor Publik Dalam Melaksanakan KPS Siapa Saja yang Dapat Menjadi PJPK Berbagai Keterlibatan Swasta dalam KPS Hal yang Perlu Diperhatikan dalam Melibatkan Swasta Kapan KPS dapat Dilakukan Dasar Hukum KPS di Indonesia 25 Implementasi Skema KPS Bagian 3 : di Sektor Infrastruktur 28 29 30 31 Tahapan dalam Pelaksanaan KPS di Sektor Infrastruktur Alokasi Risiko dalam Skema KPS Jaminan Pemerintah Dukungan Pemerintah 32 Pembelajaran dari Implementasi KPS Bagian 4 : Selama Ini 34 36 Lesson Learnt Pengembangan KPS yang Sukses di NegaraNegara Lain Key Drivers dalam Pembangunan Infrastruktur dengan Skema KPS di Indonesia 38 PT SMI dan Perannya dalam Pelaksanaan Bagian 5 : Skema KPS 40 42 43 Profil PT SMI Peran PT SMI Portofolio Pengembangan Proyek KPS Panduan Penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) dalam Penyediaan Infrastruktur Kata Pengantar Atas pemikiran-pemikiran institusi tentang pentingnya atau fasilitasi dalam Selain itu, PT SMI juga melaksanakan kegiatan infrastruktur nasional, intermediari maka Pelatihan dan Capacity Building yang dilaksanakan saat ini PT SMI telah bermetamorfosis dan tidak secara berjenjang dan komprehensif sebagai bekal hanya pembangunan semata bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan namun memberikan nilai tambah lain dalam infrastruktur khususnya melalui skema KPS. pemberian jasa-jasa konsultasi dan pendampingan Secara teratur, kami menyelenggarakan Pelatihan atas KPS yang terbagi menjadi 3 jenjang. sebagai lembaga penyiapan pembiayaan proyek-proyek KPS. Dengan dibakukannya kedua kegiatan tersebut menjadikan Basic PT SMI memiliki 3 pilar kegiatan usaha sebagai Jenjang berikut: pemahaman kepada bertujuan PJPK memberikan mengenai KPS, Jenjang Intermediate diperuntukkan bagi PJPK 1. Pembiayaan dan Investasi yang 2. Jasa Konsultasi infrastruktur berskema KPS, sementara jenjang sedang menyelenggarakan pengadaan Advanced diperuntukkan bagi pejabat pelaksana 3. Pengembangan Proyek KPS penyelenggara KPS dengan materi pengetahuan Melalui pilar kedua dan ketiga, PT SMI telah negosiasi, berkontrak dan proses tender. Panduan ini disusun untuk memberikan gambaran Pemerintah dan tata laksana penyelenggaraan Kerjasama pembangunan Pemerintah Swasta (KPS) kepada para pelaku kerangka terkait, khususnya institusi Pemerintah Pusat dan output atas infrastruktur dibangun oleh swasta Pemerintah Daerah di Indonesia dalam penyediaan dan digunakan dengan sebaik-baiknya untuk Saat ini PT SMI telah mulai melakukan implementasi untuk infrastruktur dengan skema KPS. kebermanfaatan publik. proyek KPS, dengan memperoleh mandat penugasan infrastruktur dan turut mensukseskan rencana- penyiapan beberapa proyek KPS, diantaranya rencana pembangunan, khususnya melalui skema KPS di Indonesia. untuk KPS, melakukan infrastruktur. Pemerintah percepatan Sehingga akan dalam menikmati secara aktif memberikan pemahaman dan mempromosikan skema KPS dalam pembangunan Kami berharap, panduan ringkas penyelenggaraan infrastruktur nasional. KPS dalam penyediaan infrastruktur ini dapat bermanfaat sebagai salah satu kontribusi kami Menjadi pemahaman seluruh stakeholder bahwa PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (“PT SMI”) adalah: Proyek KPS SPAM Umbulan-Jawa Timur, infrastruktur pada hakikatnya adalah ranah sektor adalah Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Proyek KPS Kereta Api Bandara Sukarno-Hatta, dan publik dan merupakan kewajiban Pemerintah, baik dibawah Kementerian Keuangan yang didirikan lima Proyek KPS Pengelolaan Persampahan Kota Batam. di daerah maupun pusat. Namun dalam kondisi tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 26 Februari keterbatasan anggaran baik pada APBD maupun 2009. APBN dan kebutuhan akan inovasi peningkatan PT SMI dapat memberikan pendampingan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan identifikasi layanan infrastruktur maka partisipasi swasta PT SMI memiliki mandat yang sederhana namun modalitas proyek infrastruktur di wilayah masing- menjadi variabel yang layak dipertimbangkan. memiliki makna yang cukup besar. Didirikan sebagai masing. Selanjutnya, PT SMI juga dapat memberikan katalis dalam pembangunan infrastruktur nasional. pendampingan Kemampuan pendanaan, inovasi teknologi, keahlian Katalis sendiri memiliki arti sebagai pendorong Pusat dan Daerah atau Pemerintah Daerah dalam pengoperasian atau enabler dalam percepatan pembangunan melakukan pengembangan proyek hingga transaksi infastruktur nasional. pengadaan proyek untuk proyek infrastruktur non dan kecepatan yang dimiliki merupakan kelebihan yang harus dimanfaatkan kepada Institusi Pemerintah mendorong percepatan pembangunan Salam hormat, Emma Sri Martini Direktur Utama KPS. 2 PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) 3 1 Gambaran Umum Pembangunan Infrastruktur di Indonesia Bagian 1 : Bagian 1 : Gambaran Umum Pembangunan Infrastruktur di Indonesia Gambaran Umum Pembangunan Infrastruktur di Indonesia Kebutuhan Investasi Infrastruktur di Indonesia Karakteristik Pembiayaan Infrastruktur Peta investasi nasional mengalami perubahan Namun demikian, besarnya kebutuhan infrastruktur Isu yang mengemuka dalam pembiayaan infrastruktur adalah ketersediaan sumber pendanaan yang sifatnya jangka panjang. Kemampuan proyek sejak proses desentralisasi diimplementasikan nasional belum mampu untuk dipenuhi oleh infrastruktur dalam menghasilkan pendapatan untuk mengembalikan seluruh pinjaman sangatlah panjang. Sehingga membutuhkan lembaga- secara nasional. Kewenangan daerah mendorong anggaran APBN ataupun APBD. Dari data RPJM lembaga pembiayaan yang memiliki sumber pembiayaan jangka panjang juga. peningkatan dengan 2015-2019, total kebutuhan infrastruktur nasional peningkatan tiga kali lipat jika dibandingkan belanja infrastruktur adalah sebesar Rp 6.780 Triliun. Kemampuan APBN sebelum desentralisasi. Hal ini diakibatkan dengan dan APBD dalam membiayai proyek infrastruktur banyaknya fungsi pengeluaran yang ditransfer tersebut hanyalah 52%. Selanjutnya hanya sekitar kepada Pemerintah Daerah. 28% yang dibiayai oleh BUMN, pinjaman, penerbitan obligasi dan pembiayaan lainnya. Sehingga Berdasarkan data Bank Dunia, sekitar 80 persen masih terdapat celah sebesar 20% dari total investasi infrastruktur Pemerintah berasal dari kebutuhan infrastruktur yang masih membutuhkan Pemerintah Pusat, dengan hanya 20 persen berasal pembiayaan. dari Pemerintah Daerah pada masa sebelum desentralisasi. Setelah 2001, dimana desentralisasi Celah pembiayaan tersebutlah yang diharapkan dilaksanakan, komposisi ini bergeser menjadi akan dipenuhi dari Kerjasama Pemerintah-Swasta sekitar 65 persen belanja oleh Pemerintah Daerah (KPS). Disini dibutuhkan peran Pemerintah baik di dan hanya 35 persen oleh Pemerintah Pusat. tingkat pusat ataupun daerah dalam menarik minat Berikut ini gambaran sumber-sumber pendanaan untuk proyek infrastruktur sesuai dengan tahapan-tahapan pembangunannya: Penyiapan proyek Pelelangan Umum Kajian PraFS, Dokumen Lelang, dll Tahun; Konstruksi 0 Operasi & Pemeliharaan 3 Operasi & Pemeliharaan 10-17 25-35 investasi swasta di sektor infrastruktur. Tabel indikasi kebutuhan investasi infrastruktur 2015-2019 (Rp Triliun) 1.091 905 535 384 242 Sumber Dana 6.780 1.080 Sumber: RPJMN 2015-2019 Total Informasi Komunikasi dan Teknologi Perumahan Energi Air Minum dan Sanitasi Air Bersih Ketenagalistrikan 182 Transportasi Udara 91 Angkutan Penyeberangan 563 Transportasi Laut 155 Transportasi Perkotaan 278 Perkeretaapian Jalan 1.274 • APBN/D • APBN/D • APBN/D ( investasi atau subsidi / PSO) • Hibah / Pinjaman Donor • BUMN/D (equity / loan) • Hibah/ Pinjaman Donor • Project Development Fund (PDF) • Hibah/ Pinjaman Donor • Swasta/KPS (equity / loan) • BUMN/D (equity / loan) • Swasta/KPS (equity / loan) • BUMN/D (equity / loan) • Swasta / KPS – Prakarsa Swasta / • Pembiayaan Infrastruktur / • Pembiayaan Infrastruktur / Infrastructure Fund Infrastructure Fund • Pasar Modal / Sekuritisasi unsolicited proposal Diagram diatas menggambarkan siklus pembangunan proyek infrastruktur dengan skema KPS. Dilihat dari konteks tanggung jawab pembiayaan proyek, sebelum proyek infrastruktur ditentukan pemenang melalui tender, pembiayaan menjadi beban Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK). Sumber pendanaan yang sesuai untuk penyiapan proyek tersebut berasal dari APBN/D, dana hibah atau soft loan, dana fasilitas penyiapan proyek ataupun swasta untuk proyek prakarsa swasta / unsolicited. 6 PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) 7 Bagian 1 : Bagian 1 : Gambaran Umum Pembangunan Infrastruktur di Indonesia Gambaran Umum Pembangunan Infrastruktur di Indonesia Tantangan dalam Pembiayaan Infrastruktur Selanjutnya, ketika proyek tersebut sudah ditentukan pemenangnya maka selama masa konsesi (masa konstruksi hingga akhir masa konsesi), pembiayaan menjadi tanggung jawab swasta, dengan jenis pembiayaan komersial yang beragam. Beberapa institusi yang saat ini menyediakan pembiayaan infrastruktur: No 1 Jenis Institusi Bank komersial besar (contoh: BUMN dan Swasta Nasional) Karakteristik Pembiayaan Isu percepatan pembangunan infrastruktur dipahami telah menjadi masalah yang serius di negara ini. Meskipun sudah menjadi program utama Pemerintah sebagaimana tercantum dalam dokumen MP3EI atau RPJM namun masih saja ditemukan hambatan ataupun tantangan yang harus diselesaikan, antara lain: Kredibilitas dan kualitas proyek • Fokus di proyek-proyek skala menengah Kredibilitas investor dan besar tabungan dan deposito 2 Institusi pembiayaan Pemerintah (contoh: PIP (Pusat Investasi Pemerintah)) • Fokus pembiayaan yang spesifik, seperti: infrastruktur sosial dan ekonomi Pemahaman bisnis infrastruktur Nilai proyek Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) (contoh: PT SMI, PT IIF) • Fokus pembiayaan di lintas sektor proyek infrastruktur Pembiayaan pengadaan lahan 4 Institusi Multilateral (contoh: ADB, World Bank, KFW) Penjaminan (Collateral) • Fokus pembiayaan yang spesifik, seperti: Pemerintah Sumber dana pemberi dana • Memiliki biaya perolehan jasa pinjaman / cost of funds yang sangat murah 8 terhambat karena proses pembebasan lahan yang sulit tercapai. Disisi lain, pembiayaan atas pembebasan lahan juga masih menjadi isu lainnya. Pada umumnya, pinjaman bank tidak termasuk untuk biaya pembebasan lahan, Nilai proyek infrastruktur yang besar menyebabkan tambahan collateral atas pinjaman proyek. Besarnya collateral tersebut sangatlah tergantung dari risiko proyeknya. Seringkali kemampuan investor dalam penyediaan collateral tersebut masih terbatas. infrastruktur sosial • Pembiayaan diberikan melalui lembaga Pengadaan lahan menjadi isu yang sangat krusial di Indonesia. Faktanya banyak pembangunan infrastruktur yang sehingga harus dipenuhi oleh ekuitas sponsor. berbasis biaya / fee-based consultancy services Karakteristik proyek infrastruktur membutuhkan pendanaan yang besar. Bagi investor yang memiliki Pemberian Kredit (BMPK) • Menyediakan produk jasa konsultasi • Pembiayaan jangka panjang Ketidakpahaman pihak pemberi dana terhadap karakteristik usaha sehingga tidak tertarik untuk mendanai atau lembaga pembiayaan, nilai proyek yang besar mempengaruhi struktur kredit maupun Batas Maksimum besar • Sumber pendanaan jangka panjang dari 3 kredibilitas yang rendah baik dari sisi modal dan juga pengalaman sehingga akan menyebabkan gangguan keterbatasan pendanaan akan menyebabkan terganggunya pembangunan proyek. Disisi lain dari sisi bank • Fokus di proyek-proyek skala kecil sampai Pemerintah (loan atau hibah) Tantangan yang muncul terkait dengan kredibilitas investor adalah ketika investor tersebut ternyata memiliki keberlangsungan proyek. • Biasanya dilakukan sindikasi pembiayaan • Sumber pendanaan jangka pendek dari proyek. Kesalahan dalam menentukan proyek dan juga kelemahan dalam penyiapan proyek sebelum ditenderkan ataupun ditransaksikan akan menimbulkan risiko terjadinya kesalahan kalkulasi bisnis • Pembiayaan di lintas sektor proyek infrastruktur Kredibilitas dan juga kualitas proyek sangat tergantung dengan proses identifikasi proyek dan juga penyiapan Struktur arus kas / cash flow proyek infrastruktur bersifat jangka panjang. Oleh sebab itu dibutuhkan pembiayaan yang mampu memberikan tenor yang panjang juga. Untuk kondisi perbankan, hal ini seringkali mengalami hambatan yang disebabkan ketidaksesuaian atas sumberdana yang dimiliki yang sifatnya jangka pendek. Risiko di luar risiko usaha Banyak risiko di luar risiko usaha seperti pembebasan lahan, sosial, keamanan, kepastian hukum dalam kaitan otonomi daerah PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) 9 Bagian 1 : Bagian 1 : Gambaran Umum Pembangunan Infrastruktur di Indonesia Gambaran Umum Pembangunan Infrastruktur di Indonesia Modalitas Pengadaan dalam Pembangunan Infrastruktur Modalitas pengadaan infrastruktur sangat tergantung dengan sumber pendanaan proyek. Di Indonesia, sumber pembiayaan proyek dapat berasal dari APBN/D, KPS, BUMN dan juga perusahaan swasta sendiri. jembatan, dan lain-lain. Sementara itu untuk proyek KPS merupakan proyek yang mengikuti Perpres 67/2005 dalam proses tendernya. Untuk proyek KPS ini biasanya dapat mengajukan penjaminan ataupun VGF yang berupa subsidi konstruksi (“Capex”) sesuai dengan aturan Menteri Keuangan PMK 223/2012. Proyek infrastruktur yang dibiayai APBN/D biasanya untuk proyek-proyek infrastruktur rutin ataupun proyek fisik Pemerintah yang tidak bisa menghasilkan pendapatan, seperti: jalan negara, Sedangkan proyek-proyek BUMN ataupun swasta merupakan proyek yang dibangun dan dibiayai oleh BUMN ataupun perusahaan swasta. Biasanya untuk proyek ini dibiayai dari ekuitas dan pinjaman bank atau lembaga keuangan. Pembiayaan Infrastruktur Modal / Pembangunan Fisik APBN/APBD Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) Rutin/Operasional (termasuk subsidi) Dukungan/ Jaminan Pemerintah Proyek KPS 10 BUMN Swasta Proyek BUMN PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) 11 2 Pemahaman Dasar KPS di Sektor Infrastruktur Bagian 2 : Bagian 2 : Pemahaman Dasar KPS di Sektor Infrastruktur Definisi dan Konsep KPS KPS merupakan pengetahuan yang Pemahaman Dasar KPS di Sektor Infrastruktur Nilai Manfaat dalam Melakukan KPS sedang 2. Pemerintah memiliki peran dalam proses Berbagai tantangan dihadapi oleh Pemerintah dalam pembangunan infrastruktur yang pada akhirnya dapat menghambat berkembang, sehingga begitu banyak definisi yang pengadaan Badan Usaha (BU) untuk memilih penyediaan layanan publik. Penggunaan skema KPS sebagai salah satu alternatif dalam penyediaan infrastruktur diharapkan dikemukakan oleh para ahli. Namun demikian mitra dapat menjadi solusi dan mengatasi tantangan tersebut. dapat didefinisikan secara sederhana bahwa pembangunan “KPS merupakan kontrak jangka panjang antara memberikan Pihak Pemerintah dan Pihak Swasta dalam hal meningkatkan penyediaan infrastruktur atau layanan publik bilamana diperlukan swasta yang proyek akan melaksanakan infrastruktur, serta dukungan/insentif kelayakan finansial untuk Tabel dibawah ini merupakan manfaat penggunaan skema KPS sebagai alternatif penyediaan infrastruktur : proyek Tantangan dimana pihak swasta mengambil alih sebagian dari tanggung jawab dan risiko yang diemban oleh 3. Swasta bertanggung jawab dalam tahapan 1. Pendanaan yang tidak mencukupi finansial, keahlian dan teknologi dan/atau yang Berdasarkan definisi diatas kita dapat memahami diperlukan) bahwa: operasionalisasi serta pemeliharaan sesuai 1. KPS merupakan kontrak kerjasama antara Pemerintah dan Swasta dalam penyediaan infrastruktur atau layanan publik dalam jangka 2. melaksanakan dengan kontrak kerjasama 4. Kontrak yang bersifat “win-win-win” (antara Pemerintah, Swasta dan Publik) waktu panjang (biasanya 15-20 tahun) skema KPS dapat menjadi alternatif sumber pendanaan dan pembiayaan dalam penyediaan infrastruktur atau layanan publik pembangunan proyek (termasuk penyediaan pihak Pemerintah”. Manfaat KPS 3. Perencanaan & pemilihan proyek yang skema KPS memungkinkan pelibatan swasta dalam penentuan proyek yang tidak baik layak untuk dikembangkan Manajemen yang tidak efisien skema KPS memungkinkan untuk memilih dan memberi tanggung jawab kepada pihak swasta untuk melakukan pengelolaan secara efisien 4. Pemeliharaan yang tidak memadai skema KPS memungkinkan untuk memilih dan memberi tanggung jawab kepada pihak swasta untuk melakukan pemeliharaan secara optimal, sehingga layanan publik dapat digunakan dalam waktu yang lebih lama Hal lainnya yang perlu kita pahami, bahwa KPS tidak sama dengan konsep privatisasi yang selama kita kenal. Perbedaan tersebut dapat kita lihat pada tabel dibawah ini: KPS 14 Privatisasi Bentuk Kerjasama Kerjasama yang saling menguntungkan antara Pemerintah, Swasta dan Masyarakat Swasta sepenuhnya mengelola atau menguasai aset Aset Tetap dimiliki oleh Pemerintah Dimiliki oleh swasta Risiko Berbagi risiko antara pihak Pemerintah dan pihak swasta Sepenuhnya ditanggung oleh pihak swasta Peran Pemerintah Fasilitator/ pembayaran atas jasa yang diberikan oleh swasta Regulator PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) 15 Bagian 2 : Bagian 2 : Pemahaman Dasar KPS di Sektor Infrastruktur Siapa Saja yang Terlibat dalam KPS Kelembagaan Sektor Publik dalam Melaksanakan KPS Para pemangku kepentingan dalam skema KPS Kelembagaan dan institusi yang terkait dengan penyelenggaraan pengadaan infrastruktur Bagan dibawah ini merupakan struktur sederhana yang menggambarkan para pemangku kepentingan (stakeholder) utama yang terlibat dalam pelaksanaan skema KPS, beserta hubungan antara para pemangku kepentingan. Sponsor Ekuitas Ekuitas Pemahaman Dasar KPS di Sektor Infrastruktur 1.Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) merupakan pihak yang bertanggung jawab atas penyediaan layanan kepada publik serta sebagai pihak yang melakukan kontrak kerjasama dengan Perusahaan KPS. 2.Sponsor Ekuitas merupakan perusahaan-perusahaan swasta yang biasanya bergabung dengan membentuk konsorsium untuk mengikuti lelang pengadaan Perusahaan Dividen melalui skema KPS di Indonesia adalah sebagaimana digambarkan pada diagram di bawah ini. Pemerintah Indonesia Swasta Kerangka Hukum dan Peraturan Pendanaan Infrastruktur Dana Pembebasan Lahan Pembebasan Lahan Pendanaan Penjaminan (PT PII) Penjaminan Infrastruktur Kementerian Keuangan Pasar Uang PT SMI PT IIF Pemberi Modal/ Kreditur Project Financing VGF 3.Perusahaan KPS Pembayaran Jasa Konstruksi Lahan, Subsidi Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) Transfer aset Special Purpose Vehicle (Perusahaan KPS) Kontraktor Pembangunan Konstruksi 4.Kontraktor Pembayaran Hutang dan Bunga Pembiayaan merupakan Perusahaan yang khusus didirikan oleh sponsor yang memenangkan proses pelelangan Badan Usaha Lembaga Keuangan merupakan pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan pembangunan atas proyek infrastruktur dan/atau pengelolaan proyek 5.Lembaga Keuangan Pelayanan infrastruktur Pembayaran atas penggunaan infrastruktur merupakan pemberi pinjaman yang menyediakan dana yang cukup bagi Perusahaan KPS untuk membangun proyek kerjasama Penyiapan Lelang PT SMI Konstruksi Operasional Keterangan : PT SMI : PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) ; PT IIF : PT Indonesia Infrastructure Finance ; PT PII : PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) PT SMI merupakan institusi yang melakukan penyiapan proyek, sementara PT PII menyediakan penjaminan infrastruktur. Kementerian keuangan menyiapkan Viability Gap Fund (VGF) apabila proyek belum layak secara finansial sementara segala upaya yang memungkinkan telah dilakukan untuk menjadikan proyek layak secara finansial. Bersama dengan PT IIF, PT SMI juga dapat memberikan pembiayaan infrastruktur pada saat telah ditentukan pemenang, sehingga tidak ada konflik dengan proyek yang dipersiapkan oleh PT SMI. 6.Publik Pengguna (Publik) 16 merupakan masyarakat sebagai pengguna akhir fasilitas atau layanan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) 17 Bagian 2 : Bagian 2 : Pemahaman Dasar KPS di Sektor Infrastruktur Siapa Saja yang Dapat Menjadi PJPK Pemahaman Dasar KPS di Sektor Infrastruktur Berbagai Keterlibatan Swasta dalam KPS PJPK (Penanggung Jawab Proyek Kerjasama) merupakan institusi/lembaga yang bertindak Terdapat berbagai jenis KPS yang dikategorikan berdasarkan proporsi alokasi risiko antara sebagai wakil Pemerintah dalam skema KPS. Entitas PJPK dapat berupa Kementerian/ sektor publik dengan swasta. Semakin besar investasi yang dilakukan oleh swasta, maka Lembaga/Pemerintah Daerah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik semakin besar risiko yang ditanggungnya. Sebagai imbalannya, maka swasta menginginkan Daerah (BUMD) yang bertanggungjawab untuk menyediakan infrastruktur sesuai dengan kontrol yang lebih besar dan jangka waktu yang lebih lama. Perbedaan lainnya adalah porsi peraturan perundang-undangan. alokasi Pemerintah. Untuk dipahami bahwa pengadaan KPS dengan jenis apapun harus mengutamakan kepentingan pelayanan kepada masyarakat. PJPK perlu memiliki keahlian: Divestasi INVESTASI SWASTA • Kemampuan negosiasi, mediasi, dan arbitrasi 100 % Konsesi • Hukum kontrak • Manajemen proyek Leasing • Audit kinerja dan quality control • Prosedur dan peraturan dalam sektor terkait / pelayanan publik • Keuangan perusahaan dan proyek • Manajemen risiko Kontrak BangunGuna-Milik (“BOO”) Kontrak BangunGuna-Serah (“BOT”) Kontrak Pengelolaan INVESTASI Pemerintah Kontrak Jasa 100 % 0 5 10 15 20 25 30 35 ∞ Apabila keahlian-keahlian yang diperlukan belum ada, maka PJPK dapat mengikuti programprogram pelatihan yang ada. Pelatihan KPS diselenggarakan oleh beberapa instusi termasuk PT SMI. Modul pelatihan KPS Durasi (Tahun) yang disiapkan PT SMI berdasarkan tiga jenjang dengan peruntukkan sebagai berikut: 1 Basic - bertujuan memberikan pemahaman kepada PJPK mengenai KPS 2. Intermediate - diperuntukan bagi PJPK yang telah mengikuti jenjang Basic dan yang sedang BERBAGAI JENIS KPS BERDASARKAN ALOKASI INVESTASI menyelenggarakan pengadaan infrastruktur berskema KPS 3 Advanced - diperuntukkan bagi pejabat pelaksana penyelenggara KPS dengan materi; pengetahuan negosiasi, berkontrak, dan proses tender 18 PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) 19 Bagian 2 : Bagian 2 : Pemahaman Dasar KPS di Sektor Infrastruktur Pemahaman Dasar KPS di Sektor Infrastruktur Hal yang Perlu Diperhatikan dalam Melibatkan Swasta 1. Kontrak Kelola atau lazimnya disebut Management 4. Kontrak Bangun-Guna-Serah atau Build- Kerjasama Pemerintah dan Swasta membutuhkan lebih dari sekedar komitmen dari penyandang dana. KPS Terdapat aspek kepemimpinan, teknis, hukum, kelembagaan, dan komersial yang harus dimiliki di Contract adalah bentuk KPS dimana pihak swasta Operate-Transfer menjalankan yang menyaratkan swasta membangun aset, fungsi pengelolaan penyediaan (BOT) adalah bentuk barang/jasa yang menggunakan aset infrastruktur mengoperasikannya dalam dan/atau sarana yang telah dibangun oleh dan pelayanan Pemerintah. Tidak ada pemindahan kepemilikan yang disepakati kepada masyarakat. Ketika oleh swasta. habis masa kelola, kepemilikan diserahkan memberikan periode suatu struktur proyek. tertentu, dengan level kepada Pemerintah dimana Pemerintah dapat 2. Kontrak Jasa atau Service Contract adalah bentuk melanjutkan kerjasama dengan pihak yang sama, KPS dimana pihak swasta tidak mendapatkan mengelola aset ini sendiri, atau memberikan porsi manajemen namun hanya terbatas kepada kontrak konsesi kepada pihak lain. Swasta dapat penyediaan jasa pelayanan. Karena pelayanan memperoleh penjaminan penghasilan minimum jasa, diwajibkan dan/atau pemasukan tambahan apabila kinerja menambah dan/atau merevitalisasi aset yang umumnya swasta pelayanan melampaui kesepakatan. Investasi sudah terbangun oleh Pemerintah. Tidak ada Pemerintah dapat berupa penyediaan lahan, pemindahan penyertaan modal, pemberian subsidi, insentif, kepemilikan tidak dari Pemerintah. Pemasukan untuk pihak swasta adalah imbal jasa Komitmen yang kuat dari PJPK dan/atau penjaminan. tetap sesuai kontrak dalam rangka pemberian 5. Kontrak Konsesi atau Concession adalah bentuk pelayanan kepada masyarakat. KPS yang mirip dengan BOT namun Badan Usaha 3. Leasing KPS atau pihak swasta dapat menarik tarif langsung dimana Pemerintah sebagai pemilik aset baik atau Sewa adalah bentuk dari pelanggan. Sedangkan pada BOT, sektor infrastruktur maupun sarana menyewakan kepada publik yang menarik retribusi. pihak swasta untuk diusahakan. Tergantung dari peraturan dan kontrak yang disepakati, pihak 6. Kontrak Bangun-Guna-Milik atau Build-Operate- swasta dapat diwajibkan untuk hanya menjaga Own (BOO) adalah bentuk KPS yang mirip dengan hingga menambah nilai dan/atau jumlah aset BOT namun tidak memiliki unsur pemindahan Pemerintah. Dalam kaitannya dengan pelayanan kepemilikan di akhir masa konsesinya kecuali publik, Pemerintah hanya mengeluarkan izin bila dibeli, baik oleh Pemerintah maupun pihak usaha pemakaian aset yang disewakan oleh swasta lain yang berminat. Di dalam kontrak Pemerintah untuk melakukan pelayanan kepada juga mengatur mengenai mutu layanan yang masyarakat. Atas ini, pihak swasta tidak mendapat disyaratkan, peran/porsi Pemerintah, dan lainnya. imbalan dalam bentuk yang tetap. 7. Divestasi atau Divestiture adalah pelepasan penyiapan proyek (feasibility Kualitas koordinasi kapasitas dan kapabilitas dari Perlunya PJPK dalam mengelola KPS (termasuk kemampuan memahami aspek komersial dan legal kerjasama) study) Perlu yang efektif antar lembaga terkait Proses penetapan Sinkronisasi regulasi (bila proyek KPS perlu didasarkan atas kajian yang memadai dan penyiapan proyek yang baik diperlukan) Perlunya dana untuk Akses sumber pembiayaan penyiapan proyek pembiayaan jangka panjang kepemilikan sebagian dan/atau keseluruhan aset Pemerintah kepada swasta untuk diusahakan. Kontrol Pemerintah atas swasta hanya pada perizinan jenis usaha atau pelayanan. 20 PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) 21 Bagian 2 : Bagian 2 : Pemahaman Dasar KPS di Sektor Infrastruktur Kapan KPS dapat Dilakukan Dasar Hukum KPS di Indonesia Telah dipahami bahwa skema KPS merupakan salah satu alternatif dalam penyediaan infrastruktur. Untuk membantu calon PJPK atau pemangku kepentingan memutuskan bahwa KPS adalah opsi yang terbaik, maka perlu diperhatikan beberapa pemikiran atas aspek dan analisa dibawah ini: Pelaksanaan KPS di sektor infrastruktur didasarkan pada Peraturan Presiden (“Perpres”) No. 67/2005 tentang kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan Infrastruktur. Perpres ini telah di amandemen tiga kali dengan Perpres No. 13/2010, Perpres No. 56/2011, dan Perpres 66/2013. Analisa yang Diperlukan Prinsip dari dasar hukum ini adalah sebuah proses yang transparan, lelang yang kompetitif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara publik dan hukum. Disamping itu, dalam rangka mendorong minat swasta Proyek atau jasa pelayanan tidak dapat dibiayai/dilaksanakan oleh sumber dana serta keahlian yang dimiliki sektor publik Mitra swasta mampu meningkatkan kualitas atau tingkat pelayanan dibandingkan jika sektor publik sendiri yang menyelenggarakan maka Pemerintah telah menyediakan instrumen fiskal yang dapat mendukung kelayakan sebuah proyek infrastruktur melalui skema KPS. Adapun dukungan Pemerintah tersebut berupa Viability Gap Fund (VGF) dan Penjaminan Pemerintah. Analisa Value for Money Berikut adalah bentuk dari dukungan Pemerintah dan Penjaminan Pemerintah tersebut: Mitra swasta mampu mempercepat proses pengelolaan jasa pelayanan atau proyek daripada hanya sektor publik yang menyelenggarakan Tidak adanya ketentuan yang menghalangi keterlibatan swasta dalam melaksanakan pelayanan atau proyek pada sektor tersebut Dukungan Pemerintah Penjaminan Pemerintah (PMK No.223/2012) ( Perpres 78/2010 dan PMK 260/2010) Analisa Hukum & Peraturan • Pemerintah memberi dukungan dalam Jasa pelayanan ataupun proyek di sektor tersebut memungkinkan terjadinya inovasi Analisa Teknis bentuk perijinan, sebagian dari pembebasan biaya konstruksi, lahan, dan/ atau dalam bentuk lainnya sesuai dengan Kemitraan akan mendorong pembangunan ekonomi wilayah tersebut Analisa Ekonomi hukum dan undang-undang • Kementerian Adanya dukungan dari pengguna pelayanan terhadap perlunya keterlibatan mitra swasta Output serta tarif atas pelayanan harus dapat diukur dengan mudah Dimungkinkan adanya alokasi risiko yang sepadan dan mampu dimitigasi Konsultasi Publik & Analisa Pasar Kemauan & Kemampuan Membayar Analisa Risiko Analisa Finansial Keuangan ataupun dukungan fiskal lainnya • Dukungan Pemerintah harus dimasukkan dalam dokumen tender proyek-proyek infrastruktur dengan skema KPS -- Untuk menarik minat sektor swasta akibat skema KPS -- Ketetapan terkait dengan Penjaminan Pemerintah tertuang dalam Peraturan Presiden No. 78 tahun 2010 • Penjaminan • Viability Gap Funding (VGF) Pemerintah diberikan Kementerian keuangan melalui Indonesia • Diberikan dalam bentuk tunai sebagai bagian dari biaya konstruksi adalah • Menyediakan penjaminan risiko politik untuk profil risiko yang ada di Indonesia tentang memberikan dukungan dalam bentuk insentif pajak • Tujuannya Biaya atas pelayanan / proyek dapat dipulihkan dari pengenaan tarif jasa Pemahaman Dasar KPS di Sektor Infrastruktur Infrastructure Guarantee Fund (IIGF)/ PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) meningkatkan kredibilitas & kelayakan finansial proyek sehingga mendorong partisipasi swasta • IIGF/PT PII adalah satu-satunya pelaksana atau sebagai “single window” dalam memberikan Penjaminan Pemerintah dalam proyek KPS Adanya kesempatan berkompetisi diantara mitra-mitra swasta yang prospektif Adanya track record dalam melakukan kerjasama dengan pihak swasta 22 Pelelangan yang Kompetitif, Transparan, Accountable PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) 23 3 Implementasi Skema KPS di Sektor Infrastruktur Bagian 3 : Bagian 3 : Implementasi Skema KPS di Sektor Infrastruktur Implementasi Skema KPS di Sektor Infrastruktur Perkenalan atas implementasi pelaksanaan KPS infrastruktur di Indonesia sudah dilakukan sejak awal tahun 1990-an. Awalnya pelaksanaan KPS ini diterapkan di sektor-sektor seperti jalan tol, air, listrik dan juga pelabuhan. Perjalanan pelaksanaan KPS mengalami pasang surut, puncaknya pada saat krisis keuangan di Asia melanda, implementasi KPS terhenti, dan perlahan mengalami fase-fase konsolidasi. Pada tahun 2005, tepatnya pada acara Infrastructure Summit 2005, introduksi atas skema KPS mulai bangkit kembali dengan dasar hukum Perpres 67/2005. Pada tahun 2009, Pemerintah mendirikan perangkat-perangkat pendukung lainnya seperti PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). Sampai 1990 1990-1997 Peraturan yang memungkinkan KPS : • UU 15/85 tentang Ketenagalistrikan • UU 13/87 tentang Jalan • PP 8/90 tentang Jalan Tol Peraturan yang memungkinkan KPS : • Perpres 37/1992 tentang Listrik Swasta • Perpres 55/93 tentang Pembebasan Tanah Sektor : • Jalan Tol • IPP Sektor • Jalan Tol • Air • Listrik • Pelabuhan 1998-2004 Krisis Finansial Asia Perubahan pada : • Ekonomi Global • SIstem Politik • Desentralisasi • Institusi Pemerintah • Beberapa peraturan baru untuk infrastruktur • Renegoisasi IPP • Pembentukan KKPPI Pengenalan KPS di Infrastruktur Periode konsolidasi akibat krisis finansial dan sistem politik Indonesia 2005-2013 • Infrastructure Summit 2005 • Perpres 36/2005 (Pembebasan Lahan) • Perpres 42/2005 tentang KKPPI • CIIF (Consolidated Indonesia Infrastructure Forum) • Perpres 67/2005 jo Perpres 13/2010 jo Perpres 56/2011 jo Perpres 66/2013 • IICE 2006 • PMK 38/2006 jo Perpres 78/2010 dan PMK 260/2010 • Land Revolving Fund • PT SMI, PT IIF, PT PII • PPP Book • PDF - IRSDP • Permen PPN/Ka Bappenas No 3 Tahun 2012 (Panduan Umum KPS) • UU 2/2012 tentang Pengadaan Tanah • Viability Gap Fund (VGF) Penyusunan fondasi KPS melalui reformasi kebijakan dan peraturan untuk mengadopsi International best practices : • Pendirian Institusi KPS, Jejaring KPS dan Sosialisasi KPS; • Identifikasi proyek KPS potensial dan pelaksanaan model proyek KPS. 26 PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) 27 Bagian 3 : Bagian 3 : Implementasi Skema KPS di Sektor Infrastruktur Tahapan dalam Pelaksanaan KPS di Sektor Infrastruktur Implementasi Skema KPS di Sektor Infrastruktur Alokasi Risiko dalam Skema KPS Alokasi risiko dan mitigasi yang tepat merupakan salah satu kunci kesuksesan pengadaan infrastruktur dengan menggunakan KPS. Tepat, Seleksi Proyek • Identifikasi dan usulan proyek • Value for Money Analysis (nilai kebermanfaatan) Kajian Kelayakan • Kajian legal • Kajian teknis • Kajian ekonomi dan keuangan • Kajian skema KPS • Kajian kebutuhan dukungan dan Jaminan Pemerintah Pemasaran Tender Negosiasi Kontrak • Perolehan Pembiayaan dalam artian mengidentifikasi risiko dan mengalokasikannya kepada pihak yang paling mampu mengelola risiko tersebut. Input untuk dokumentasi Risiko-risiko di dalam proyek infrastruktur dapat ditanggung oleh satu pihak ataupun ditanggung bersama oleh beberapa pihak tergantung • Identifikasi bidder potensial • Mendesain proses tender • Negosiasi kontrak EPC • Mengembangkan paket yang atraktif • Mempersiapkan dokumen tender • Negosiasi perjanjian operasi dan pemeliharaan • Supervisi sindikasi atau proses underwriting • Ketersediaan pendanaan • Penempatan Kontrak • Rekomendasi terhadap bidder yang layak • Asistensi untuk perolehan pembiayaan • Mempersiapkan informasi pemasaran • Mendiskusikan proyek dengan bidder potensial dan memperoleh masukan • Mengembangkan kriteria evaluasi • Mengevaluasi penawaran dari sektor swasta • Wawancara dengan bidder • Roadshow dan networking • Tahap ini sepenuhnya menjadi wewenang dan memerlukan inisiatif penuh PJPK. • Untuk melakukan kegiatan ini, PJPK bisa berkoordinasi • Tahapan ini dapat dilakukan dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari anggaran PJPK sendiri maupun menggunakan Anggaran PDF yang ada di Bappenas dan/atau Kemenkeu. • Dana yang digunakan untuk tahapan ini dapat ditetapkan agar diganti oleh pemenang lelang • Untuk memperoleh pendanaan yang berasal dari Bappenas dan/atau Kemenkeu, PJPK dapat mengajukan permohonan kepada masing-masing instansi dari nature risiko dan kemampuan masing-masing pihak untuk menyerap risiko tersebut. Aturan yang biasanya digunakan dalam pengalokasian risiko adalah sebagai berikut: • Pemilik modal - menanggung risiko yang terkait dengan keuangan dan kebijakan • Penyedia pinjaman - menanggung risiko yang terkait dengan penyediaan pinjaman • Pemerintah - menanggung risiko yang terkait dengan kebijakan • Kontraktor - menanggung risiko yang terkait dengan kegiatan konstruksi Matriks alokasi di bawah ini menggambarkan alokasi risiko yang umum diterapkan pada proyek infrastruktur. Risiko Konstruksi Risiko Operasional Risiko Pasar Risiko Suku Bunga Pasar Risiko Regulasi Risiko Politik Sponsor/ Promotor Tidak Ya Ya Ya Ya Ya Kreditur Tidak Tidak Tidak Ya Tidak Ya Pemerintah Penanggung jawab proyek Tidak Tidak Tidak Tidak Ya Ya Kontraktor Penanggung jawab konstruksi Ya Tidak Tidak Tidak Tidak Ya Pihak Berkepentingan Peranan Pemegang ekuitas, Pengembang (Developer) Penyedia Pinjaman / Lenders dan berkonsultasi dengan Bappenas/PT SMI /PT PII • Apabila proyek layak KPS maka PJPK mengusulkan ke Bappenas supaya proyek ditetapkan menjadi proyek KPS 28 PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) 29 Bagian 3 : Bagian 3 : Implementasi Skema KPS di Sektor Infrastruktur Jaminan Pemerintah Implementasi Skema KPS di Sektor Infrastruktur Dukungan Pemerintah Jaminan Pemerintah yang diberikan kepada proyek infrastruktur bertujuan untuk mengurangi risiko yang dibebankan kepada Badan Usaha. Pemberian Dukungan Pemerintah diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.011/2012 dimana disebutkan bahwa Jaminan Pemerintah ini diberikan oleh Menteri Keuangan dan/atau Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur sesuai dengan peraturan Dukungan Kelayakan adalah Dukungan Pemerintah dalam bentuk kontribusi fiskal yang bersifat finansial yang diberikan terhadap perundang-undangan yang berlaku. Proyek Kerja Sama. Pemberian Jaminan Pemerintah yang dilakukan oleh Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010, serta melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011/2010. Saat ini yang bertindak sebagai Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur di Indonesia adalah PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). Gambar di bawah menggambarkan skema struktur penjaminan proyek infrastruktur yang diberikan melalui IIGF/PT PII. Apa tujuan VGF? Bentuk dari VGF Perjanjian Counter Penjaminan untuk Fasilitas Penjaminan Diberikan dalam bentuk tunai sebagai bagian dari biaya konstruksi Kemenkeu • Meningkatkan kelayakan finansial proyek sehingga mendorong partisipasi swasta Ekuitas / Penjaminan / Backstop Proposal Penjaminan Perjanjian Regress Perjanjian Penjaminan Fasilitas Penjaminan / Liquidity Porsi VGF yang diberikan tidak mendominasi di dalam keseluruhan biaya konstruksi • Meningkatkan kepastian dari suatu proyek dilihat dari kualitas dan waktu PJPK (Kementerian/ Lembaga/BUMN/ Pemda) Lembaga Keuangan Multilateral Perjanjian Penjaminan Bersama Lembaga Keuangan Multilateral • Proposal Penjaminan – disampaikan oleh PJPK kepada PT PII dengan melampirkan Pra-studi Kelayakan dan draft perjanjian KPS • Perjanjian KPS – mengatur hak dan kewajiban PJPK dan Badan Usaha di dalam penyediaan infrastruktur • Perjanjian Regress – mengatur pengembalian (reimburse) dari PJPK untuk pembayaran yang dilakukan PT PII atas klaim dari Badan Usaha karena PJPK gagal memenuhi kewajibannya sesuai Perjanjian KPS. • Menyediakan infrastruktur yang dapat terjangkau tarifnya oleh masyarakat Prinsip dasar pemberian VGF? • VGF dialokasikan dari APBN dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran, ketahanan fiskal dan manajemen risiko fiskal. • VGF akan diberikan hanya ketika tidak ada lagi pilihan solusi lainnya yang membuat proyek menjadi layak secara finansial. Kriteria untuk mendapatkan VGF: • Proyek secara ekonomi layak namun secara finansial belum layak • Proyek yang didasarkan pada “prinsip pengguna membayar” • Investor swasta yang dipilih harus melalui tender yang terbuka dan kompetitif dibawah skema KPS • Perjanjian kerjasama harus membuat skema peralihan aset dan/ atau manajemen aset dari investor ke PJPK pada akhis masa konsesi • Studi kelayakannya harus menunjukan: 1. Alokasi risiko yang optimal antara investor dan PJPK 2. Menyimpulkan bahwa proyek layak secara ekonomis dan akan layak secara finansial apabila diberikan VGF • VGF yang diberikan hanya untuk sektor-sektor yang disebutkan dalam Perpres 67/2005 dan perubahannya • Perjanjian Penjaminan – antara PT PII dengan investor atau Badan Usaha, yang mencakup jaminan kinerja PJPK dalam memenuhi Perjanjian KPS khususnya terhadap risiko-risiko yang dialokasikan ke PJPK di Perjanjian KPS, dan telah disepakati dengan PT PII untuk diikutsertakan di dalam struktur penjaminan. • Perjanjian Penjaminan Bersama / Co-Guarantee – dilakukan jika penjaminan melibatkan satu atau lebih penjamin tambahan bersama dengan PT PII. 30 PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) 31 4 Pembelajaran dari Implementasi KPS Selama Ini Bagian 4 : Bagian 4 : Pembelajaran dari Implementasi KPS Selama Ini Pembelajaran dari Implementasi KPS Selama Ini Lesson Learnt Pengembangan KPS yang Sukses di Negara-Negara Lain Infrastruktur publik pada awalnya menjadi tugas Pemerintah, karena di dalamnya terkandung manfaat ekonomis yang tinggi buat masyarakat. Dengan berjalannya waktu, pembangunan infrastruktur semakin memerlukan pendanaan yang besar, sehingga Pemerintah memiliki keterbatasan untuk memenuhinya. Mempertimbangkan bahwa banyak fasilitas infrastruktur yang tidak hanya bermanfaat secara ekonomis, namun juga memiliki pengembalian finansial yang menjanjikan, Pemerintah membuka jalan bagi pihak swasta untuk dapat ikut dalam pembangunan infrastruktur publik, yaitu melalui skema KPS. Meski demikian dalam perjalanannya, keberhasilan suatu proyek KPS bergantung kepada berbagai hal sebagai berikut: Pengelolaan KPS yang Efektif Eksekusi yang baik Keberhasilan KPS bergantung kepada Pemerintah sebagai penanggung jawab Sistem perencanaan dalam persiapan bagaimana setiap pihak tersebut dapat proyek memiliki peran yang besar dalam proyek harus dibuat dengan sangat baik. memberi dukungan penuh mulai dari menentukan arah kebijakan serta regulasi Salah satunya studi kelayakan, dimana masa-masa persiapan hingga pelelangan yang mendukung skema KPS mulai dari ini menggambarkan model bisnis yang dan pengawasan proyek yang operasional. persiapan hingga pelelangan. ditawarkan kepada swasta menjadi sangat Komitmen Terkait komitmen, ada tiga hal yang menjadi pembelajaran berharga di KPS: penting. Oleh karena itu, studi kelayakan Sektor swasta juga dapat menjadi tertarik sebaiknya dibuat dengan kualitas yang untuk mengikuti lelang KPS jika skema tinggi dan mencakup seluruh aspek tersebut dapat berjalan dengan lancar terkait implementasi proyek mulai dari dan penuh kepastian. Tiga hal di bawah ini pra-konstruksi, konstruksi hingga masa b. Kualitas proyek KPS yang baik merupakan kunci dari pengelolaan KPS operasional. c. Persepsi yang efektif: a. Visi yang jelas mengenai peran KPS dalam pembangunan infrastruktur positif tentang KPS dari semua pihak terkait PJPK juga perlu untuk memiliki SDM a. Kerangka hukum dan institusi dan regulasi yang kuat dari b. Standarisasi model KPS dengan tolak ukur yang jelas c. Efektifitas Pemerintah dan terbaik untuk dapat menjadi bagian tim pengerjaan kapasitas institusi pelelangan KPS, sehingga proses lelang KPS memiliki struktur serta implementasi yang baik dan transparan. Berikut adalah tiga pembelajaran terpenting dari sisi eksekusi: a. Rencana bisnis yang solid, menarik dan alokasi risiko yang jelas b. Proses lelang yang jelas dan transparan c. Kontrol yang efektif dan adanya proses umpan balik 34 PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) 35 Bagian 4 : Bagian 4 : Pembelajaran dari Implementasi KPS Selama Ini Pembelajaran dari Implementasi KPS Selama Ini Key Drivers dalam Pembangunan Infrastruktur dengan Skema KPS di Indonesia Rekam jejak dan kapasitas investor Untuk dapat melaksanakan proyek KPS dengan baik, Pemerintah memerlukan mitra yang terbaik yang dapat diberi tanggung jawab dalam jangka waktu yang panjang dalam pengembangan proyek infrastruktur. Kelayakan proyek & pembagian risiko yang baik Untuk dapat menarik minat dari calon investor, ada berbagai hal yang perlu dikerjakan oleh Pemerintah, di antaranya Kepastian dalam pelaksanaan proyek Investor akan sangat melihat risiko-risiko mana yang menjadi bagian Pemerintah dan mana yang menjadi bagian mereka. Penjaminan akan memberi kenyamanan bagi para investor untuk dapat mengikuti lelang. Tidak semua proyek KPS memiliki profil yang menarik untuk ditawarkan. Untuk itu Pemerintah perlu melakukan seleksi proyek dengan baik dengan memperhitungkan berbagai kriteria seperti kesiapan PJPK, kesiapan lahan yang akan dipakai, kelayakan proyek secara ekonomis dan finansial, dan kejelasan offtaker dari proyek yang merupakan sumber pendapatan bagi calon investor c. Kepastian terhadap kebijakan KPS Sektor swasta memerlukan kepastian dalam hal regulasi terkait KPS. Dengan kepastian ini, pelaku pasar dapat membuat perencanaan proyek yang lebih baik sehingga proyek KPS menjadi lebih menarik. b.Penyiapan proyek yang baik d.Komitmen yang kuat dari PJPK Ketika proyek sudah dipilih, Pemerintah perlu mempersiapkan proyek tersebut sebaik-baiknya dengan kerangka waktu yang jelas. Dengan demikian, setiap parameter krusial dalam lelang dapat dijabarkan dengan tepat dan memberi kepastian pembagian risiko antara Pemerintah dan swasta. PJPK memiliki peran sentral di dalam menyiapkan proyek KPS mulai dari penyiapan di awal hingga berakhirnya masa konsesi. e.Intervensi politik yang dapat diminimalisir Intervensi politik yang bersifat kontraproduktif justru akan membuat kegagalan proyek semakin dalam. Oleh sebab itu Pemerintah harus mengetahui dimana harus menempatkan posisi politiknya. c. Market sounding Selain penyiapan proyek yang baik, proyek tersebut juga perlu dikomunikasikan dengan baik kepada calon investor. Market sounding dapat menjadi momen yang baik untuk bertemu dan mendapatkan respon awal dari para pengembang proyek infrastruktur. Pemilihan konsultan penyiapan proyek dapat menjadi krusial ketika proyek tersebut dibawa ke pasar. Konsultan dengan reputasi yang baik sudah memiliki pengalaman yang luas di dalam melihat risiko-risiko potensial dalam suatu proyek infrastruktur. Perlu adanya suatu badan yang menjadi champion dalam penyiapan proyek KPS. PPP Unit dapat menjadi solusi yang tepat, dimana seluruh koordinasi dengan berbagai stakeholder terkait dapat dilakukan dengan baik. b.Penjaminan proyek infrastruktur a. Pemilihan dan seleksi proyek yang baik d.Konsultan yang memiliki reputasi yang baik a.Pentingnya PPP Unit Inisiatif Fasilitas Penyiapan Proyek (“PDF”) Inisiatif penyiapan proyek yang baik oleh PJPK menjadi hal yang penting sehingga mitra swasta mendapatkan suatu paket proyek yang menarik untuk diinvestasikan. e.Dukungan Pemerintah termasuk pembebasan lahan, fasilitas VGF, dan Penjaminan Pemerintah Ada porsi-porsi dalam proyek yang masih perlu diambil oleh Pemerintah, terutama untuk risikorisiko yang tidak bisa diserap oleh pihak swasta. Salah satu yang diharapkan oleh swasta adalah lahan, dukungan subsidi “capex” berupa VGF dan juga penjaminan dari sisi risiko politik. f. Pengetahuan yang baik dari PJPK terhadap KPS SDM PJPK perlu diperlengkapi dengan baik tentang KPS sehingga manajemen proyek dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Program-program pengembangan kapasitas KPS dapat membantu hal ini. g.Koordinasi yang baik antar stakeholder Koordinasi perlu dilakukan pada setiap tahapan penyiapan proyek KPS, sehingga kerangka waktu yang telah disiapkan di awal dapat terus diikuti dan memberi kejelasan kepada pihak swasta mengenai bagaimana proses penyiapan proyek akan dilakukan. 36 PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) 37 5 PT SMI dan Perannya dalam Pelaksanaan Skema KPS Bagian 5 : Bagian 5 : PT SMI dan Perannya PT SMI dan Perannya dalam Pelaksanaan Skema KPS dalam Pelaksanaan Skema KPS Profil PT SMI Sesuai dengan PMK No.100 /PMK.010/2009, PT SMI saat ini berfokus pada delapan sektor pembangunan Produk-produk yang saat ini dimiliki oleh PT SMI sebagai dukungan pada infrastruktur, yaitu : penyediaan air minum, jalan dan jembatan tol, transportasi, minyak dan gas, pengembangan proyek adalah sebagai berikut : telekomunikasi, pengelolaan limbah, tenaga listrik dan irigasi. Untuk melaksanakan mandat di atas, PT SMI mengusahakannya melalui tiga pilar usaha yaitu: Pembiayaan dan Investasi, Jasa Konsultasi, dan Pengembangan Proyek. Sektor Fokus (PMK No. 100 /PMK.010/2009) Produk-produk pembiayaan Tiga Pilar Bisnis Penyediaan Air Minum Visi : Menjadi katalis dalam percepatan pembangunan infrastruktur nasional Jalan & Jembatan Tol Promoter Funding Senior Term Loan Equity Take Out Financing Subordinated Loan Securitization Working Capital Loan Mezzanine Bridge Loan Financial & Investment Advisory Services Transaction Advisory Services Training & Capacity Building Transportasi 1 Minyak & Gas Telekomunikasi Pengelolaan Limbah Tenaga Listrik Pembiayaan & Investasi • Pembiayaan yang fleksibel, komplenter terhadap bank • Investasi ekuitas pada proyek-proyek infrastruktur strategis 2 Jasa Konsultasi • Jasa Konsultasi keuangan • Jasa Konsultasi investasi • Jasa Konsultasi transaksi • Pelatihan dan pengembangan kapasitas 3 Pengembangan Proyek • Project Development Facility (PDF) • Advisory to contracting/ tendering agencies Produk-produk jasa konsultasi Produk-produk pengembangan proyek Advisory to Project Development Contracting/ Financing Tendering Agencies Capacity Building Irigasi 40 PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) 41 Bagian 5 : Bagian 5 : PT SMI dan Perannya PT SMI dan Perannya dalam Pelaksanaan Skema KPS Peran PT SMI dalam Pelaksanaan Skema KPS Portofolio Pengembangan Proyek KPS PT SMI dalam pelaksanaan skema KPS sebagaimana gambar dibawah ini dapat berperan sebagai : Pada saat ini PT SMI memperoleh mandat berupa penugasan beberapa penyiapan proyek KPS, diantaranya : 1. Fasilitator dalam penyiapan proyek KPS, SPAM Umbulan, KA Bandara Soekarno-Hatta, dan Pengelolaan Persampahan Batam 2. Penyediaan pembiayaan bagi proyek KPS melalui Badan Usaha Identifikasi dan Penetapan Proyek Penyiapan Proyek Pengadaan Konsultan Pra FS/ Feasibility Study Pelelangan (Investasi) Pihak pelaksana Pemerintah (Bappenas) Produk/Jasa Evaluasi usulan potensial proyek KPS • Penyiapan Proyek KPS • Jasa Konsultasi untuk transaksi proyek •PPP Book •Unsolicited PPP Projects • Outline Business Case (OBC) • Pre Feasibility Study • Tender Process (PQ-RFQ-Selection) Proyek KPS SPAM Umbulan Pembiayaan Evaluasi & Penetapan Pemenang Financial Close & Pengelolaan Kontrak Proyek KPS KA Bandara Soekarno Hatta Proyek KPS Pengelolaan Persampahan Batam Jaminan •Pembiayaan Output Penanggung Jawab Proyek Kerjasama • Publik (PJPK): • Kementerian/ Lembaga • Pemda • BUMN •Jaminan PT PII Financial Close Pemegang Konsesi (Badan Usaha Pemenang Lelang) Proyek Sistem Penyediaan Air Minum Proyek KPS KA Bandara merupakan Proyek (SPAM) Umbulan adalah pemanfaatan proyek dan memberikan solusi dalam menangani mata Air Umbulan. Tujuan proyek tersebut prasarana perkeretaapian dari Halim ke permasalahan sampah di Kota Batam, mengalirkan debit air sebesar 4.000 liter/ Bandara Soekarno Hatta, KA Bandara sebagai dampak pertumbuhan populasi detik dari mata air Umbulan ke daerah ini adalah KA ekspres dengan pelayanan dan penerima premium yang disediakan untuk calon pengelolaan penumpang pesawat terbang. mencakup manfaat yaitu sarana Batam sentralisasi bertujuan industri. sampah pengumpulan, sepanjang 97 km. pembuangan akhir sampah. : Aplikasi VGF dan finalisasi Pra-Feasibility Study serta dokumen lelang Perkiraan Biaya Proyek : +Rp2 Triliun Status : Penyiapan konsultan transaksi, dan penyiapan aplikasi VGF Perkiraan Biaya Proyek : +Rp20 Triliun Status untuk Proyek dimaksud tempat sistem pemompaan dan pipa transmisi Status 42 Pasuruan, Sidoarjo, Surabaya dan Gresik dengan penyelenggaraan KPS akan pembuangan, pengangkutan dan : One on one bidder meetings Perkiraan Biaya Proyek : Rp1-1,5 Triliun PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) 43 PT SMI adalah Lembaga Pembiayaan yang terdaftar & diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Disclaimer Seluruh informasi yang disajikan diambil dari berbagai sumber dan adalah benar pada saat informasi ini ditulis atas sepengetahuan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (“PT SMI”). PT SMI tidak bertanggung jawab atas ketidaktepatan yang terkandung dalam materi. Dalam melaksanakan kegiatan pembiayaan proyek-proyek infrastruktur, seluruh proses evaluasi untuk memastikan kelayakan pembiayaan atas suatu proyek, harus mengacu dan tunduk kepada ketentuan/peraturan yang berlaku baik eksternal maupun internal PT SMI. Dengan demikian, maka setiap keputusan untuk membiayai atau tidak membiayai suatu proyek, telah melalui proses uji tuntas/due diligence yang dapat dipertangungjawabkan. Setiap keluhan atas isi dokumen ini dapat disampaikan kepada: Ibu Astried Swastika Sekretaris Perusahaan PT SMI Tel : +62 21 5785 1499 Fax : +62 21 5785 4298 Email : corporatesecretary@ptsmi.co.id Website : www.ptsmi.co.id Keluhan yang diajukan kepada PT SMI bersifat sangat rahasia dan akan ditangani oleh panitia khusus guna memastikan bahwa keluhan tersebut ditangani dengan tepat. PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO) GKBI Building, 8th Fl, Jl. Jend. Sudirman No. 28, Jakarta 10210, Indonesia Ph : +62 21 5785 1499, Fax : +62 21 5785 4298 Email : corporatesecretary@ptsmi.co.id www.ptsmi.co.id
