paparan proyek 2016

PAPARAN
PROYEK
2016
Hubungi kami:
KOMPAK
Jln Diponegoro No. 72, Jakarta 10320 Indonesia
T: +62 21 8067 5000 F: +62 21 3190 3090
E: info@kompak.or.id
www.kompak.or.id
KOMPAK is supported by the Australian Government and managed by Abt JTA
PROYEK #1 -
PENGUATAN KECAMATAN
UNTUK PELAYANAN
RESPONSIF
DESKRIPSI PROYEK
Proyek ini mendukung Pemerintah Indonesia untuk
mengadakan percontohan inovasi dalam memperkuat
kecamatan dan akuntabilitas sosial. Sepuluh kecamatan telah
dipilih untuk mengambil bagian dalam percontohan pelayanan
dasar Pemerintah Indonesia untuk tahun 2016. Secara lebih
spesifik proyek ini akan:
Membantu Pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa
pemerintah, unit-unit pelayanan dan masyarakat bekerja
secara kolaboratif untuk menghilangkan hambatan dan
meningkatkan efisiensi untuk pelayanan dasar yang lebih
mudah diakses dengan mutu yang lebih baik (kesehatan,
pendidikan, dan identitas hukum).
Mengembangkan alat dan/atau mekanisme yang tepat untuk
menguji akuntabilitas sosial pada unit pelayanan. Hal ini
akan memampukan masyarakat untuk secara aktif terlibat
dengan para penyedia layanan melalui mekanisme umpan
balik guna memastikan penyedia layanan yang akuntabel
dalam memberikan pelayanan. KOMPAK akan meneruskan
praktek-praktek yang cerdas seputar partisipasi warga dalam
memastikan mutu pelayanan yang telah diperkenalkan melalui
program lain seperti KINERJA, LOGICA dan ACCESS. Kegiatankegiatan di bawah proyek ini akan meningkatkan kesadaran
masyarakat akan haknya untuk mendapatkan pelayanan
dasar dan mendukung keterlibatan mereka dalam menangani
berbagai hambatan yang ada di unit-unit pelayanan (sekolah,
klinik, dll.).
1
Memberikan masukan dan saran pada kerangka peraturan
mengenai peran kecamatan dalam mendukung unit-unit
pelayanan agar menjadi lebih responsif dan mendorong
pencapaian pelayanan dasar yang bermutu.
JANGKA WAKTU
Jamak tahun (Percontohan dalam penyelenggaraan pelayanan dasar di lini terdepan
tercantum di dalam RPJMN 2015-19).
KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA
YANG MENDUKUNG
RPJMN 2015-2019; UU 23/2014; UU 6/2014; PP 19/2008; UU 5/2014.
MITRA KERJA
Kementerian Dalam Negeri, BAPPENAS, Mahkamah Agung, pemerintah daerah, Pulse
Lab, dan mitra strategis KOMPAK.
KONTRIBUSI TERHADAP CAPAIAN MENENGAH
• Pemerintah daerah dan unit-unit pelayanan telah memperkuat sistem, proses dan prosedur. (Capaian Menengah 2).
• Pemerintah daerah dan unit-unit pelayanan menggunakan bukti dan pemahaman permasalahan lokal untuk meningkatkan pelayanan. (Capaian Menengah 3).
TINGKAT INTERVENSI
Nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa.
CAKUPAN GEOGRAFIS
Aceh (Bireun, Bener Mariah, Aceh Barat), Jawa Tengah (Pemalang, Pekalongan, Brebes),
Sulawesi Selatan (Bantaeng, Pangkajene Kepulatuan), NTB (Lombok Utara, Lombok
Timur).
OUTPUT PENTING 2016
• Nasional, kabupaten dan kecamatan
Hasil-hasil dari kajian kecamatan (sedang berlangsung) dan kajian CRVS- identitas hukum (sedang berlangsung) dimasukkan ke dalam PP 19/2008 tentang kecamatan.
• Provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa
Tim sub-nasional (struktur fasilitasi) telah ditetapkan dan berfungsi dengan baik.
• Kabupaten, kecamatan dan desa
Pengumpulan data dasar dan kerangka kerja pemantauan-evaluasi untuk pelayanan dasar di 10 kabupaten percontohan telah diselesaikan.
• Kabupaten dan kecamatan
Peraturan dalam mendelegasikan otoritas kepada camat telah disusun.
PROYEK #2 -
LANDASAN FASE II
DI PAPUA DAN
PAPUA BARAT
DESKRIPSI PROYEK
Proyek ini akan mendukung
penyelenggaraan pelayanan dasar di
Papua dan Papua Barat dengan melakukan
intervensi langsung kepada unit-unit
pelayanan dasar serta memfasilitasi
integrasi vertikal dan koordinasi antara
pemerintah daerah (kabupaten dan
kecamatan) dan tingkat desa dalam
hal perencanaan dan penganggaran
pembangunan. Proyek ini akan fokus pada
kesehatan, pendidikan, identitas hukum
dan pembangunan desa. Proyek ini akan
2
melakukan:
Di awal tahun 2016 melaksanakan
konsultasi yang ekstensif dengan
pemerintahan provinsi dan kabupaten untuk
memastikan desain Landasan Fase 2 sesuai
dengan konteks lokal, program-program
prioritas pemerintah, dan ranah regulasi.
Melanjutkan praktek-praktek efektif yang
telah dikembangkan dalam fase pertama
program Landasan dengan fokus tambahan
dalam pelaksanaan pemantauan dan
evaluasi serta penjaminan mutu. Hal ini
akan meningkatkan kemampuan untuk
mengidentifikasi kesenjangan kapasitas
pembangunan dan kegiatan-kegiatan
pembangunan kapasitas sasaran di mana
mereka sangat diperlukan.
JANGKA WAKTU
Jamak tahun.
KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA
YANG MENDUKUNG
UU 23/2014; UU 6/2014; UU 25/2009.
MITRA KERJA
Bappenas, Kementerian Desa, pemerintahan provinsi dan
kabupaten, pemerintah desa, mitra kerja pelaksana KOMPAK.
KONTRIBUSI TERHADAP CAPAIAN
MENENGAH
• Pemerintah daerah dan unit-unit pelayanan telah memperkuat sistem, proses dan prosedur. (Capaian Menengah 2).
• Pemerintah daerah dan unit-unit pelayanan menggunakan bukti dan pemahaman permasalahan lokal untuk meningkatkan pelayanan. (Capaian Menengah 3).
• Masyarakat mempunyai kapasitas untuk mengartikulasikan dan mengadvokasi prioritasnya. (Capaian Menengan 6).
TINGKAT INTERVENSI
Provinsi, kabupaten, kecamatan, desa.
CAKUPAN GEOGRAFIS
Papua (Jayapura, Merauke, Supiori), Papua Barat (Manokwari,
Kaimana, Fakfak).
OUTPUT PENTING 2016
Provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa
• Rancangan ulang Landasan sudah selesai dan mendapatkan pengesahan dari pemerintah provinsi.
• Tim Landasan/ mitra pelaksana dilibatkan dan keberlangsungan pelaksanaan.
3
PROYEK #3 - DUKUNGAN MENCIPTAKAN KONDISI
YANG KONDUSIF UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN
DASAR SECARA NASIONAL
DESKRIPSI PROYEK
Proyek ini akan membantu Pemerintah Indonesia dalam memperkuat struktur pemerintahan desentralisasi, sistem-sistem, dan
proses untuk mampu meningkatkan penyelenggaraan pelayanan dasar melalui dukungan kepada kebijakan-kebijakan nasional.
Proyek ini akan berfokus dalam:
Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk pelayanan dasar; dalam hal ini termasuk mendukung agenda nasional untuk
melaksanakan SPM dalam pelayanan Pemerintah Indonesia di seluruh negeri. Kegiatan-kegiatan akan mendukung Sekretariat
Gabungan di Kementerian Dalam Negeri guna memenuhi dua fungsi utama: (1) koordinasi dan operasionalisasi agenda SPM di
seluruh sektor Kementerian (seperti: Kemenkes, Kemenkeu, Kemensos); (2) hub sumber daya teknis untuk pemerintahan subnasional guna mengembangkan dan memantau rencana pembangunan lokal tentang SPM.
Meningkatkan kebijakan dalam Pengelolaan Keuangan Publik (PKP) di tingkat nasional dan memperkuat sistem dan proses PKP
di kabupaten, kecamatan dan unit-unit pelayanan dasar (perencanaan, penganggaran dan pemantauan).
Reformasi birokrasi di unit pelayanan (reformasi melalui birokrasi) dengan fokus pada kinerja sumber daya manusia.
Mendukung peraturan nasional dalam inovasi daerah sebagai pemicu untuk meningkatkan daya saing dalam peningkatan
pelayanan dasar.
JANGKA WAKTU
Jamak tahun.
KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA YANG MENDUKUNG
UU 25/2009; UU 23/2014; UU 5/2014; PP 56/2005 (dengan beberapa perubahan dalam PP 65/2010); PP 58/2005; PP PP 65/2005;
PP 19/2008; Dekrit Presiden No. 2/2015 tentang Rencana Pembanguan Nasional 2015-2019.
MITRA KERJA
Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi, pemerintah daerah.
KONTRIBUSI TERHADAP CAPAIAN MENENGAH
• Pemerintah daerah dan unit-unit pelayanan telah memperkuat sistem, proses dan prosedur. (Capaian Menengah 2).
• Pemerintah daerah dan unit-unit pelayanan menggunakan bukti dan pemahaman permasalahan lokal untuk meningkatkan pelayanan. (Capaian Menengah 3).
TINGKAT INTERVENSI
Nasional, kabupaten, kecamatan.
CAKUPAN GEOGRAFIS
Percontohan pelayanan dasar Bappenas (Aceh, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah) dan wilayah dedikasi KOMPAK (NTB and Jawa
Timur).
OUTPUT PENTING 2016
Nasional
• Sekretariat gabungan SPM berfungsi.
• Modul akhir dari perencanaan, penganggaran dan pemantauan bagi masyarakat miskin, dan susunan rencana strategis untuk peningkatan skala.
• Pengembangan hasil berbasis monitoring dan evaluasi untuk penyaluran dana tertentu.
• Penyebaran dan peningkatan sistem untuk MIS Regional.
• Rekomendasi kebijakan susunan Peraturan Pemerintah tentang inovasi lokal.
Nasional dan kabupaten
• KOMPAK Manajemen Keuangan Publik dan strategi Tata Kelola dikembangkan (dengan menguraikan bidang intervensi kunci)
• Mempertajam modul Manajemen Keuangan Publik pelayanan dasar untuk kabupaten dan kecamatan.
• Masukan terhadap rekomendasi kebijakan untuk kebijakan Manajemen Keuangan Publik sub-nasional dan implementasi.
Kabupaten dan kecamatan
• Model akhir sistem yang berbasis kompetensi di pelayanan dasar.
• Pembentukan koalisi para pemimpin visioner.
4
PROYEK #4 - PENGUATAN PEMERINTAH DESA DEMI
PEMBANGUNAN DESA YANG PARTISIPATIF DAN INKLUSIF
DESKRIPSI PROYEK
Proyek ini mendukung Pemerintah Indonesia seperti yang ditetapkan dalam kerangka peraturan dan dasar-dasar pelaksanaan
Undang-undang Desa. Proyek ini akan mendukung struktur dan sistem pemerintahan desa inti untuk memungkinkan
pembangunan desa inklusif. Proyek ini akan bekerja sama dengan Direktorat Pembangunan Desa di dalam Kementerian Dalam
Negeri dan melengkapi penguatan kapasitas pemerintahan desa dan kecamatan dengan analisis situasi di lapangan serta
dukungan kepada pemerintah untuk menguji alat-alat pengukur kemampuan guna meningkatkan pengawasan dan dukungan
desa.
JANGKA WAKTU
Jamak tahun.
KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA YANG MENDUKUNG
UU 6, UU 23 (divisi otoritas), UU 5 (kompetensi).
MITRA KERJA
Bina Pemdes dan Kementerian Desa. PSF, Pulse Lab, Metode Pendekatan Realitas dan KSI.
KONTRIBUSI TERHADAP CAPAIAN MENENGAH
Pemerintah desa menggunakan bukti dan pemahaman kebutuhan lokal untuk membuat keputusan-keputusan pembangunan
desa. (Capaian Menengah 4).
TINGKAT INTERVENSI
Nasional, provinsi, kecamatan, desa.
CAKUPAN GEOGRAFIS
NTB, Jawa Timur, ditambah 10 provinsi untuk pengujian alat-alat (TBD).
OUTPUT PENTING 2016
Nasional
• Mendukung peta jalan Undang-undang Desa Pemerintah Indonesia.
• Strategi yang dirancang untuk memperkuat desa, termasuk dukungan dari pemerintah kecamatan (bersama-sama dengan Bina Pemdes).
• Dukungan teknis yang diberikan kepada Kemendagri dan Kemendes untuk merancang pelaksanaan peraturan berdasarkan Undang-undang Desa mengenai pemerintah desa, tata kelola desa, pendamping di kecamatan dan MSS.
• Materi untuk sosialisasi Undang-undang Desa diselesaikan dan disosialisasikan untuk digunakan oleh jajaran kementerian Pemerintah Indonesia dan mitra kerja CSO.
• Alat Kebijakan SMS diujikan di 10 provinsi untuk memberikan informasi terkini (real-time) dari pemerintahan desa kepada Bina Pemdes untuk pengimplementasian status dan pembaharuan.
Provinsi
• Percontohan dukungan pengembangan kapasitas berbasis provinsi dan pengawasan terhadap pemerintah desa (bersama dengan Bina Pemdes).
Nasional dan desa
• Permainan simulasi Undang-undang Desa berbasis Web diselesaikan dan digunakan lebih dari 10 provinsi sebagai pos pelatihan dan alat penilaian kapasitas (bersama dengan Bina Pemdes).
Desa
• Kajian mengenai persepsi para pemimpin desa dan pengalaman dalam pelaksanaan Undang-undang Desa diselesaikan.
5
PROYEK #5 - PENGUATAN MASYARAKAT DEMI
PEMBANGUNAN YANG DIPRAKARSAI MASYARAKAT
DESKRIPSI PROYEK
Proyek ini bekerja dengan kader masyarakat, organisasi lokal dan lembaga desa untuk mendukung perempuan dan yang
hampir terpinggirkan untuk terlibat di dalamnya dan mendapatkan manfaat dari pembangunan yang diprakarsai oleh
masyarakat. Bertujuan untuk memberikan kontribusi kepada sasaran-sasaran RPJMN untuk menanggulangi kemiskinan dan
inklusi. Proyek akan:
Mendukung pemerintahan nasional untuk melembagakan prinsip-prinsip pembangunan berbasis masyarakat ke dalam
kerangka peraturan Undang-undang Desa dengan berfokus pada pembelajaran dari lapangan:
Mendukung struktur masyarakat baik itu formal maupun informal untuk memperkuat keterlibatan masyarakat – khususnya
perempuan dan yang paling terpinggirkan – dengan pemerintahan desa untuk mempromosikan transparansi, akuntabilitas
dan perencanaan dan pembangunan desa yang diprakarsai oleh masyarakat.
JANGKA WAKTU
Jamak tahun.
KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA YANG MENDUKUNG
Sasaran-sasaran RPJMN yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan dan ketidaksetaraan serta pelaksanaan UndangUndang Desa.
MITRA KERJA
BinaPemdes dan Kementerian Desa, PSF, KSI, TNP2K, Metode Pendekatan Realitas, jaringan CSO melalui MAMPU, PEDULI,
PEKKA, BAPPENAS, PMK, LSP.
KONTRIBUSI TERHADAP CAPAIAN MENENGAH
• Pemerintah desa menggunakan bukti dan pemahaman kebutuhan lokal untuk membuat keputusan-keputusan pembangunan desa. (Capaian Menengah 4).
• Masyarakat dan lembaga desa terlibat secara efektif dengan pemerintah desa dan unit-unit pelayanan untuk menangani kebutuhan kaum miskin dan terpinggirkan. (Capaian Menengah 5).
• Masyarakat mempunyai kapasitas untuk mengartikulasikan dan mengadvokasi prioritasnya. (Capaian Menengah 6).
TINGKAT INTERVENSI
Nasional, provinsi, kabupaten dan desa.
CAKUPAN GEOGRAFIS
Aceh, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah.
OUTPUT PENTING 2016
Nasional
• Mendukung Kementerian Desa untuk mengembangkan modul-modul pelatihan untuk pelatihan teknis tentang infrastruktur prakarsa desa.
• Bantuan teknis kepada Kemendagri dan Kemendes untuk menyusun peraturan pelaksanaan berdasarkan Undang-undang Desa yang terkait dengan BPD, musyawarah desa, pemberdayaan masyarakat, partisipasi dan inklusi.
• Diselesaikannya kajian tentang perempuan di dalam Undang-undang Desa Tahun Pertama.
Nasional dan desa
• Mendukung Kementerian Desa untuk mengembangkan dan mensosialisasikan 6 buku teknis tentang infrastruktur prakarsa desa.
• Mendukung strategi Bina Pemdes dalam meningkatkan Dewan Desa (BPDs).
Provinsi
• Akademi Pelatihan (PEKKA Akademi) untuk melatih para kader didirikan.
Kabupaten, kecamatan dan desa
• Alat-alat pemantauan masyarakat dan akuntabilitas sosial dikembangkan dan diujikan di lebih dari 4 provinsi (termasuk NTB dan Jawa Timur).
Kabupaten dan desa
• 420 kader perempuan di tujuh provinsi mendapatkan pelatihan.
Desa
• Dilakukan kajian tentang persepsi dan pengalaman masyarakat terpinggirkan berdasarkan Undang-Undang Desa.
6
PROYEK #6 - PENGUATAN KEBIJAKAN DANA
TRANSFER DAERAH UNTUK PELAYANAN DASAR YANG
LEBIH BAIK
DESKRIPSI PROYEK
Salah satu tujuan prioritas Pemerintah Indonesia melalui desentralisasi adalah untuk lebih mendekatkan pemerintah kepada
masyarakat. Reformasi baru-baru ini mengenai pemerintah daerah dan Undang-Undang Desa dengan jelas mencerminkan
prioritas dan reformasi ini memiliki konsekuensi yang signifikan untuk kapasitas fiskal, tata kelola penyelenggaraan pelayanan
dasar dan pengelolaan sumber daya manusia di tingkat kabupaten dan desa.
Proyek ini akan memberikan dukungan kepada Pemerintah Indonesia dalam memperkuat kebijakan mengenai transfer fiskal
antar pemerintahan, khususnya pada alokasi transfer spesifik yang berhubungan dengan penyelenggaraan pelayanan dasar,
dana insentif berbasis kinerja dan dana desa untuk memastikan bahwa alokasi semakin berdasarkan kebutuhan kerja. Pada
tahun 2016, proyek ini akan mendukung Pemerintah Indonesia dalam reformasi peraturan-peraturan dan insentif yang
diperlukan untuk:
• Pendanaan dan pengelolaan kinerja yang lebih baik dari unit-unit penyelenggaraan pelayanan.
• Memastikan bahwa sistem dan struktur yang tepat tersedia untuk menjamin efisiensi aliran dana.
• Membantu pemerintah pusat memastikan akuntabilitas atas penggunaan dana desa di tingkat-tingkat pemerintahan daerah.
JANGKA WAKTU
Jamak tahun.
KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA YANG
MENDUKUNG
UU 33/2004, UU 23/2014, UU 6/2014.
MITRA KERJA
Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Bappenas,
pemerintahan daerah.
KONTRIBUSI TERHADAP CAPAIAN MENENGAH
• Pengelolaan transfer fiskal yang lebih baik untuk peningkatan pelayanan. (Capaian Menengah 1).
• Pemerintah desa menggunakan bukti dan pemahaman kebutuhan lokal untuk membuat keputusan-keputusan pembangunan desa. (Capaian Menengah 4).
TINGKAT INTERVENSI
Nasional dan pemerintah-pemerintah daerah (untuk percontohan).
CAKUPAN GEOGRAFIS
Daerah yang ditunjuk KOMPAK (NTB and Jawa Timur) dan percontohan pelayanan
dasar Bappenas (Aceh, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan) untuk percontohan dan
peragaan.
OUTPUT PENTING 2016
Nasional
• Masukan terhadap catatan akademis untuk revisi Undang-Undang Nomor 33/2004
• Masukan terhadap penyusunan revisi Undang-Undang Nomor 33/2004.
• Rekomendasi kebijakan tentang tata kelola DAK, dana insentif berbasis kinerja dan dana desa.
• Alat dan sarana pemantauan tentang sistem pelaporan pencairan dana desa.
Nasional dan kabupaten
• Masukan untuk formula dan mekanisme yang direkomendasikan terkait dana desa dari DD dan ADD.
Kabupaten
• Model insentif berbasis kinerja siap dipromosikan ke proyek percontohan.
• Penyusunan peraturan bupati tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan publik dana desa untuk 2017.
7
PROYEK #7
- MENDUKUNG
PEMERINTAH
DAERAH UNTUK
MEMENUHI
KEBUTUHAN
PELAYANAN DASAR
YANG LEBIH BAIK
DESKRIPSI PROYEK
KOMPAK telah mendirikan kantor
perwakilan di Provinsi NTB dan Jawa Timur.
KOMPAK akan erat bekerjasama dengan
masing-masing pemerintah provinsi untuk
mendukung inovasi dan koordinasi dalam
penyelenggaraan pelayanan dasar mereka
dan agenda-agenda peluang ekonomi. Tujuan
dari proyek ini:
Mendukung inisiatif prakarsa lokal, termasuk
dukungan promosi dan replikasi inovasiinovasi dalam penyelenggaraan pelayanan.
Sebagai tambahan untuk mendukung
pemerintahan sub-nasional dalam memenuhi
prioritas pembangunan yang relevan
dalam pelayanan dasar serta peluang
dan kesempatan ekonomi, pekerjaan
sub-nasional, juga dimaksudkan untuk
menginformasikan bantuan kami di bidang
penasehat kebijakan dan dialog kebijakan di
tingkat nasional – termasuk bekerjasama
dengan individu dan atau kementerian dan
antar-kementerian.
JANGKA WAKTU
Jamak tahun.
KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA YANG MENDUKUNG
Sasaran RPJMN yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan dan ketidaksetaraan, dan pelaksanaan Undang-undang Desa.
MITRA KERJA
Bappenas, pemerintahan provinsi & kabupaten, unit-unit penyelenggara pelayanan, CSO lokal, perguruan tinggi dan organisasiorganisasi non pemerintah atau swasta.
KONTRIBUSI TERHADAP CAPAIAN MENENGAH
• Pemerintah daerah dan unit-unit pelayanan menangani kebutuhan pengguna layanan dasar dengan lebih baik. (Capaian
Menengah 1).
• Pemerintah daerah dan unit-unit pelayanan telah memperkuat sistem, proses dan prosedur. (Capaian Menengah 2).
• Pemerintah daerah dan unit-unit pelayanan menggunakan bukti dan pemahaman permasalahan lokal untuk meningkatkan pelayanan. (Capaian Menengah 3).
• Pemerintah desa menggunakan bukti dan pemahaman kebutuhan lokal untuk membuat keputusan-keputusan pembangunan desa (Capaian Menengah 4).
• Masyarakat dan lembaga desa terlibat secara efektif dengan pemerintah desa dan unit-unit pelayanan untuk menangani kebutuhan kaum miskin dan terpinggirkan. (Capaian Menengah 5).
• Masyarakat mempunyai kapasitas untuk mengartikulasikan dan mengadvokasi prioritasnya. (Capaian Menengah 6).
• Lingkungan yang mendukung kesempatan kerja di luar sektor pertanian. (Capaian Menengah 7).
TINGKAT INTERVENSI
Provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa.
CAKUPAN GEOGRAFIS
Jawa Timur (kabupaten Lumajang, Bondowoso & Pacitan) & NTB (kabupaten Lombok Utara, Lombok Timur dan Lombok Barat).
OUTPUT PENTING 2016
Provinsi
• Hub inovasi didirikan.
Kabupaten
• Kerangka regulasi lokal dikembangkan dan ditinjau kembali.
Kabupaten dan kecamatan
• Inovasi lokal untuk pelayanan dasar diidentifikasi, diperkuat dan direplikasi di seluruh kabupaten.
Kecamatan
• Kajian data dasar untuk peran baru kecamatan.
• Percontohan sistem informasi untuk tingkat kecamatan.
• Mekanisme Penyampaian Keluhan Terpadu di tingkat kecamatan didirikan.
Kecamatan dan desa
• Dilakukan kajian tentang praktek-praktek terbaik BUMDES.
Desa
• Dilakukan kajian tentang penggunaan dana desa.
• Percontohan sistem informasi desa berlangsung.
8
PROYEK #8 PERCONTOHAN
TABUNGAN POS
DESKRIPSI PROYEK
Pemerintah Indonesia dan PT
Pos Indonesia melakukan uji
coba sebuah inisiatif baru untuk
mendorong rekening tabungan pos
dan rekening berbasis pelayanan
keuangan bergerak untuk
masyarakat miskin dan hampir
miskin di 30 kabupaten di enam
provinsi di Indonesia. Tujuan jangka
panjang percontohan ini adalah
mempromosikan peluang dan
kesempatan ekonomi melalui akses
fungsi tabungan di kantor pos (di
tingkat kecamatan). Pemerintah
Indonesia meminta dukungan
KOMPAK untuk:
Mempromosikan dan memperluas
sisi permintaan sebagai bagian
integral Percontohan Tabungan Pos.
Kegiatan yang diajukan termasuk:
bantuan teknis, pembangunan
kapasitas, mengembangkan
bukti dasar melalui uji coba
inisiatif sisi permintaan dengan
organisasi masyarakat sipil dan
mengembangkan mekanisme
pemantauan dan evaluasi. Telah
terjadi diskusi awal antara KOMPAK
dan Pemerintah Indonesia, namun
rancangan kerja dan konsultasi lebih
jauh masih diperlukan.
JANGKA WAKTU
Jamak tahun.
KEBIJAKAN PEMERINTAH
INDONESIA YANG
MENDUKUNG
Sasaran-sasaran RPJMN yang berkaitan dengan
pengentasan kemiskinan dan ketidaksetaraan serta
pelaksanaan Undang-Undang Desa.
MITRA KERJA
Bappenas, PT Pos Indonesia, OJK, GIZ.
KONTRIBUSI TERHADAP
CAPAIAN MENENGAH
Lingkungan yang mendukung kesempatan kerja di
luar sektor pertanian. (Capaian Menengah 7).
TINGKAT INTERVENSI
Nasional, kecamatan dan desa.
CAKUPAN GEOGRAFIS
Percontohan beroperasi di enam provinsi.
OUTPUT PENTING 2016
Nasional
• Rancangan intervensi untuk sisi permintaan sudah selesai (kuartal pertama).
Kecamatan dan desa
• Mitra pelaksana dipekerjakan (April 2016)
Percontohan berlangsung (Mei/Juni).
9
PROYEK #9 -
INOVASI INOVASI
UNTUK MENCIPTAKAN
KESEMPATAN KERJA
DESKRIPSI PROYEK
Proyek ini akan bekerjasama dengan Pemerintah
Indonesia, masyarakat, dan sektor swasta untuk
mencoba beberapa layanan dasar, kegiatankegiatan eksperimental non-distorsi untuk
memperluas informasi tentang peluang-peluang
ekonomi dan akses masyarakat miskin terhadap
peluang tersebut. Akan dicobakan beberapa
inovasi dan perbandingan hasil, termasuk:
Penggunaan ICT untuk kampanye Informasi
Bersama dengan program MAMPU
mengembangkan sebuah percontohan penitipan
anak yang dibiayai dari dana desa supaya
memungkinkan perempuan memasuki/kembali
memasuki pasar kerja.
Mendukung pusat-pusat pelatihan kejuruan
Pemerintah Indonesia melakukan uji coba
intervensi untuk memaksimalkan efektivitas
mereka.
Bekerjasama - baik dengan masyarakat maupun
pengusaha untuk mengidentifikasi kendala-kendala
dan menerapkan solusi yang membuat pasar
tenaga kerja terbuka bagi masyarakat miskin.
Menjajaki peluang untuk mendukung peningkatan
mobilitas tenaga kerja (bisa termasuk rancangan
dan percontohan sebuah kegiatan untuk
memperluas manfaat bagi masyarakat miskin
dalam hal migrasi domestik maupun internasional.
JANGKA WAKTU
Jamak tahun.
KEBIJAKAN PEMERINTAH
INDONESIA
YANG MENDUKUNG
Sasaran RPJMN yang berkaitan dengan
penanggulangan kemiskinan dan ketidaksetaraan,
dan pelaksanaan Undang-undang Desa.
MITRA KERJA
Bappenas, Kementerian Tenaga Kerja (termasuk
pusat-pusat pelatihan kejuruan di kabupaten),
Sektor Swasta.
KONTRIBUSI TERHADAP
CAPAIAN MENENGAH
Lingkungan yang mendukung kesempatan kerja di
luar sektor pertanian. (Capaian Menengah 7).
TINGKAT INTERVENSI
Nasional, kabupaten, desa.
CAKUPAN GEOGRAFIS
TBD.
OUTPUT PENTING 2016
Nasional
Bantuan teknis sudah siap.
Nasional and kabupaten
Rancangan untuk pekerjaan intervensi BLK sudah
lengkap.
Nasional dan desa
Rancangan percontohan penitipan anak sudah
lengkap.
10
PROYEK #10 - PENELITIAN, ANALISIS DAN
PEMBELAJARAN DARI PROGRAM PENGHIDUPAN
BERKELANJUTAN (P2B) PEMERINTAH INDONESIA
DESKRIPSI PROYEK
Sesuai dengan strategi KOMPAK untuk membantu pemerintah meningkatkan peluang-peluang ekonomi bagi masyarakat
miskin, KOMPAK akan bekerjasama dengan pemerintah untuk memperbaiki strategi penghidupan berkelanjutan, dengan fokus
utama pada memastikan sebuah mekanisme yang kuat untuk mendokumentasikan dan mengevaluasi hasil dan pembelajaran.
KOMPAK akan mendukung Pemerintah Indonesia untuk melakukan analisis mengenai pendekatan apakah yang sekiranya
dapat dilakukan sesuai dengan strategi P2B, dokumen pembelajaran dan mengembangkan alat yang tepat untuk mendukung
perbaikan rancangan. KOMPAK juga akan memberikan dukungan teknis dan operasional untuk strategi pelaksanaannya.
JANGKA WAKTU
Jamak tahun.
KEBIJAKAN PEMERINTAH
INDONESIA YANG MENDUKUNG
Sasaran RPJMN yang berkaitan dengan penganggulangan
kemiskinan dan ketidaksetaraan dan pelaksanaan Undangundang Desa.
MITRA KERJA
Bappenas, Kementerian Desa, Kementerian Tenaga Kerja,
Kementerian Perikanan.
KONTRIBUSI TERHADAP
CAPAIAN MENENGAH
Lingkungan yang mendukung kesempatan kerja di luar
sektor pertanian. (Capaian Menengah 7).
TINGKAT INTERVENSI
Pusat, kabupaten, desa.
CAKUPAN GEOGRAFIS
TBD.
OUTPUT PENTING 2016
Nasional
• Bantuan teknis sudah siap.
• Rancangan untuk komponen pekerjaan sudah lengkap.
Nasional and kabupaten
• Peninjauan kembali program-program tenaga kerja dan
perikanan di bawah P2B sudah dilakukan.
Nasional dan desa
• Kajian data dasar PKKPM sudah lengkap.
• Proses pemantauan laporan pelaksanaan di lapangan sudah lengkap.
11
PROYEK #11 - INOVASI INOVASI UNTUK
PELAYANAN DASAR DAN PENGUATAN MASYARAKAT/
PEMERINTAH DESA
DESKRIPSI PROYEK
Proyek ini bekerjasama dengan pemerintahan nasional dan dengan para mitra kerja lainnya, sektor publik dan swasta untuk
mengidentifikasi, melakukan percontohan dan membantu meningkatkan serta mereplikasi ICT dan inovasi lainnya melalui
Pemerintah Indonesia atau pihak-pihak lain yang berkepentingan. Proyek akan meliputi Innovation Challenge Fund, Program
Young Innovators, pendekatan data untuk perubahan kebijakan melalui penggunaan teknologi mutakhir, e-learning untuk
Undang-Undang Desa dan komunikasi untuk program-program jangkauan pemerintah yang ditargetkan dengan lebih baik.
Ini merupakan proyek oportunistik karena akan mengidentifikasi bidang-bidang yang menjadi perhatian di dalam Kerangka
Kerja Capaian Strategis KOMPAK dan mengusulkan pendekatan inovatif untuk menguji solusi saat ini dan dilanjutkan dengan
eksplorasi pendekatan padu-padan guna memastikan Pemerintah Indonesia atau sektor swasta mendukung pelaksanaan
sehingga dapat meningkatkan keberhasilan program percontohan.
JANGKA WAKTU
Jamak tahun.
KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA YANG MENDUKUNG
Sasaran RPJMN yang berkaitan dengan penganggulangan kemiskinan dan ketidaksetaraan, dan pelaksanaan Undang-undang
Desa.
MITRA KERJA
Pemerintahan provinsi & kabupaten, unit-unit penyelenggara pelayanan, PLJ, CSO Lokal, perguruan tinggi dan organisasiorganisasi publik/sektor swasta.
KONTRIBUSI TERHADAP CAPAIAN MENENGAH
• Pemerintah daerah dan unit-unit pelayanan menangani kebutuhan pengguna layanan dasar dengan lebih baik. (Capaian Menengah 1).
• Pemerintah daerah dan unit-unit pelayanan telah memperkuat sistem, proses dan prosedur. (Capaian Menengah 2).
• Pemerintah daerah dan unit-unit pelayanan menggunakan bukti dan pemahaman permasalahan lokal untuk meningkatkan pelayanan. (Capaian Menengah 3).
• Pemerintah desa menggunakan bukti dan pemahaman kebutuhan lokal untuk membuat keputusan-keputusan pembangunan desa. (Capaian Menengah 4).
• Masyarakat dan lembaga desa terlibat secara efektif dengan pemerintah desa dan unit-unit pelayanan untuk menangani kebutuhan kaum miskin dan terpinggirkan. (Capaian Menengah 5).
• Masyarakat mempunyai kapasitas untuk mengartikulasikan dan mengadvokasi prioritasnya. (Capaian Menengah 6).
TINGKAT INTERVENSI
Nasional dan sub-nasional.
CAKUPAN GEOGRAFIS
Nasional, Jawa Timur, NTB, Tanah Papua.
OUTPUT PENTING 2016
Nasional
• Penawaran kerangka kerja ICT baru siap untuk disebarluaskan.
• Produk-produk dikembangkan bersama dengan PLJ.
• Peluncuran proposal-proposal untuk Program Inovator Muda.
• Peluncuran proposal-proposal untuk Dana Tantangan Inovasi.
Nasional dan sub-nasional
• Inovator Muda yang terpilih dibekali dengan pendampingan/pelatihan untuk mengembangkan prototipe dan pengujian lapangan terhadap solusi-solusi kreatif supaya dapat berkontribusi pada perbaikan pelayanan dasar.
• Proposal inovasi yang terpilih dibekali dengan pengembangan lebih lanjut, pembuatan prototipe, dan pengujian.