memorandum saling pengertian ant ara pemerint ah republik

MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM IRAN
TENTANG
KERJASAMA UNTUK MEMBERANTAS PERDAGANGAN GELAP
NARKOBA, BAHAN·BAHAN PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR.
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Iran, selanjutnya
disebut sebagai " Para Pihak" ;
MENYADARI adanya keuntungan bersama dari kerjasama yang bermanfaat bagi
kedua Pihak;
MENGAKUI bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dalam
segala bentuknya merupakan ancaman be~ar bagi kesehatan, keamanan dan
kesejahteraan manusia, dan merugikan azas-azas politik, ekonomi, sosial dan budaya
masyarakat ;
MENYADARI gawatnya situasi yang disebabkan oleh meluasnya penyelundupan,
pembuatan dan peredaran gelap narkoba di dunia ;
BERPEDOMAN pada
pengawasan narkoba ;
ketentuan-ketentuan konvensi internasional tentang
MENGAKUI pentingnya koordinasi dan kerjasama dalam memberantas
perdagangan gelap narkoba, bahan-bahan psikotropika dan prekursor;
MENGAKUI kedaulatan, kesatuan wilayah dan hukum nasional kedua pihak ;
BERDASARKAN pada hukum dan peraturan yang berlaku di masing-masing
negara;
TELAH MENYETUJUI SEBAGAI BERIKUT :
PASAL 1
Tujuan
Tujuan dari Memorandum Saling Pengertian ini adalah kerjasama dalam bidang
pemberantasan penyalahgunaan, pembuatan dan peredaran gelap narkoba, bahanbahan psikotropika dan prekursor (selanjutnya disebut sebagai 'narkoba') sebagaimana
ditetapkan dalam Konvensi lnternasional PBB tentang pengawasan narkoba.
PASAL2
Ruang lingkup Kerjasama
Ruang lingkup utama kerjasama antara kedua Pihak adalah sebagai berikut:
a.
Pengurangan atas permintaan dan penyediaan narkoba sekaligus meningkatkan
metode-metode administratif;
b.
Mengambil langkah-langkah bersama untuk menghapuskan sumber-sumber
penyediaan narkoba gelap.
c.
Bekerjasama dalam menekan pembuatan dan peredaran gelap narkoba, serta
kerjasama yang erat dan terkoordinasi di forum-forum internasional ;
d.
Tukar-menukar pengalaman tentang metode pencarian dan penyitaan narkoba
yang disembunyikan ;
e.
Tukar-menukar pengalaman dan informasi tentang metode dan modus operandi
yang digunakan pengedar narkoba ;
f.
Tukar-menukar informasi tentang jaringan dan pelaku yang terlibat atau diduga
terlibat dalam atau tertangkap karena peredaran gelap narkoba dan tentang jalur
baru lalu lintas narkoba gelap ;
g.
penggunaan peralatan teknis baru dalam kursus pelatihan dan tukar-menukar
teknologi-teknologi modern dalam mendeteksi narkoba gelap ;
h.
Menyediakan informasi tentang jenis-jenis narkoba baru ;
-
i.
Tukar-menukar pengalaman dan informasi tentang program penyuluhan yang
efektif bagi badan-badan pelaksana, organisasi-organisasi dan individu yang
terlibat dalam kampanye anti narkoba ;
j.
Tukar-menukar pengalaman dan informasi tentang praktik peradilan dan hukum
dalam bidang pemberantasan narkoba ;
k.
Tukar-menukar pengalaman dan informasi tentang program-program
pencegahan yang efektif dalam terapi dan rehabilitasi ketergantungan narkoba;
I.
Tukar-menukar hasil riset, publikasi ilmu pengetahuan, buletin khusus, film dan
alat-alat penyuluhan lain tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi
peningkatan kesadaran masyarakat;
m.
Bidang-bidang lain yang menjadi perhatian bersama mengenai narkoba gelap ;
PASAL 3
Kerahasiaan lnformasi dan Dokumen
lnformasi dan dokumen-dokumen yang diperoleh sehubungan dengan
Memorandum Saling Pengertian ini harus dijaga kerahasiaannya apabila diminta dan
dipergunakan sesuai dengan maksud yang ditentukan oleh Pihak yang memberikan.
Dokumen-dokumen dan informasi yang diperoleh sehubungan dengan Memorandum
Saling Pengertian ini tidak dapat dialihkan ke pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis
dari Pihak yang memberikan.
PASAL 4
Pertemuan-pertemuan
a. Untuk memantau secara berkala situasi yang terkait dengan narkoba dan
kemajuan yang telah dicapai dalam pelaksanaan Memorandum Saling
Pengertian ini, para Pihak sepakat untuk menjadi tuan rumah pertemuanpertemuan tahunan secara bergantian. Dalam pertemuan-pertemuan ini, upayaupaya bersama yang sedang berlangsung akan dipantau dan ruang lingkup
kerjasama baru akan diidentifikasi dan dikembangkan.
b. Apabila diperlukan, pertemuan-pertemuan khusus dapat dilaksanakan.
PASAL 5
Norma-norma lnternasional dan Hukum Nasional
Pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini tunduk pada norma-norma
internasional dan hukum nasional masing-masing Pihak dan tidak akan mempengaruhi
hak-hak dan kewajiban-kewajiban kedua pihak, yang berasal dari konvensi-konvensi
internasional.
PASAL 6
Sadan Pelaksana
Sadan berwenang yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan Memorandum
Saling Pengertian ini adalah sebagaimana ditentukan di bawah ini :
a. Untuk Pemerintah Republik Indonesia :
Sadan Narkotika Nasional
b. Untuk Pemerintah Republik Islam Iran :
Pusat Pengawasan Narkotika
Masing-masing pihak akan menunjuk sebuah focal point, untuk melancarkan
hubungan langsung melalui sebuah pernyataan tertulis.
PASAL 7
Perubahan
Para pihak dapat meninjau kembali atau merubah setiap bagian dari
Memorandum Saling Pengertian ini dengan persetujuan tertulis dan perubahan
tersebut akan mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan oleh Para Pihak dan akan
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Memorandum Saling Pengertian ini.
PASAL 8
Penyelesaian Pertikaian
Setiap perbedaaan atau perselisihan yang timbul dari penafsiran Memorandum
Saling Pengertian ini akan diselesaikan secara bersahabat melalui konsultasi dan/atau
negosiasi.
PASAL9
Mulai berlaku, Masa berlaku dan Pengakhiran
a. Memorandum Saling Pengertian ini akan mulai berlaku pada tanggal
penandatanganan.
b. Memorandum Saling Pengertian ini akan berlaku selama 5 tahun dan akan
diperbaharui secara otomatis untuk masa berlaku yang sama, kecuali jika salah
satu pihak berkeinginan untuk menghentikan kesepakatan tersebut dengan
pemberitahuan tertulis paling lambat 6 bulan sebelum tanggal habisnya masa
berlaku Memorandum Saling Pengertian ini.
c. Pengakhiran Memorandum Saling Pengertian ini tidak akan mempengaruhi
program-program atau kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung dibawah
Memorandum Saling Pengertian ini.
Ditandatangani di Tehran pada tanggal 22 bulan April tahun dua ribu lima, dalam
9 Pasal, dalam dua naskah asli dalam bahasa Indonesia, Persia dan lnggris. Semua
naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran
pada Memorandum Saling Pengertian ini, maka naskah Bahasa lnggris yang berlaku.
Atas Nama
Pemerintah Republik Indonesia
Signed
BASRI HASANUDDIN
Duta Besar
Republik Indonesia untuk Iran
Atas Nama
Pemerint.ah Republik Islam Iran
Signed
SHABAN SHAHID! MOA'ADAB
Duta Besar
Republik Islam Iran untuk Indonesia
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN
ON
THE COOPERATION IN COMBATING ILLICIT TRAFFICKING IN
NARCOTIC DRUGS, PSYCHOTROPIC SUBSTANCES
AND PRECURSORS
The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Islamic
Republic of Iran, hereinafter referred to as " the Parties";
BEING conscious of the mutual advantages and the importance of coordination
and cooperation in combating illicit trafficking in narcotic drugs, psychotropic
substances and precursors;
RECOGNIZING that trafficking and abuse of illicit drugs in all its forms poses a
serious threat to the health, security and welfare of human beings, and adversely affect
the economic, social, cultural and political foundations of the societies;
REALIZING the gravity of the grave situation, caused by the growing scope of
illicit drug production, distribution and smuggling in the world;
GUIDED by the provisions of the international drug control conventions;
RECOGNIZING the importance of the principle of sovereignty, equality and
territorial integrity;
PURSUANT to the prevailing laws and regulations of the respective countries;
v
HAVE AGREED AS FOLLOWS :
ARTICLE 1
Objective
The scope of this Memorandum of Understanding is the cooperation in the field
of combating illicit production, trafficking and abuse of narcotic drugs, psychotropic
substances and precursors (hereinafter referred to as "drugs"), as defined by the United
Nations International Drug Control Conventions.
ARTICLE 2
Areas of Cooperation
The main areas of cooperation between the Parties are as follows:
a.
Drug supply and demand reduction as well as improving administrative
methods;
b.
Taking joint measures to eliminate illicit drug supply resources;
c.
Collaborating on suppression of illicit drug production and trafficking as well as
close and coordinated cooperation in regional and international arenas;
d.
Exchange of experiences on the methods of search and seizure of concealed
drugs;
e.
Exchange of experiences and information on the methods and modus operandi
used by drug traffickers;
f.
Exchange of information on networks and persons involved in or suspected to
be involved in or arrested for illicit drug trafficking and on new routes of illicit
drug transportation;
g.
Applying new technical instruments in training courses and exchange of modern
technologies in detecting illicit drugs;
h.
Providing information on new types of drugs;
i.
Exchange of information and experiences on effective educational programs for
the agencies, organizations and persons involved in anti-drug campaign;
j.
Exchange of information and experiences on the legislation and judicial
practices in the field of combating illicit drug trafficking;
k.
Exchange of information and experiences on effective treatment and
rehabilitation of addicts;
I.
Exchange of research products, scientific publications, special bulletins, films
and other educational means on drug abuse prevention for the promotion of
public awareness;
m.
Other areas of common concern in the field of illicit drugs;
ARTICLE 3
Secrecy of Information and Documents
The information and documents obtained in accordance with this Memorandum
of Understanding shall be kept confidential when so requested and be used in
compliance with the purposes, determined by the providing Party. The information and
documents shall not be transmitted to a third party without prior written authorization
from the providing Party.
ARTICLE 4
Meetings
a.
In order to review periodically the situation dealing with the drugs and progress
made in implementation of this Memorandum of Understanding, the Parties
agree to host alternatively the meeting annually. In these meetings, on-going
joint efforts shall be reviewed and new areas for cooperation shall be identified
and developed.
b.
In the case of necessity, the extraordinary meetings can be convened.
ARTICLE 5
International Norms and National Legislation
The implementation of this Memorandum of Understanding is subject to
international norms and national legislation of each Party and shall not affect the rights
and undertakings of the Parties, derived from international conventions.
lr
ARTICLE 6
Implementing Agency
The Competent authorities responsible for implementation of this Memorandum
of Understanding are as indicated hereunder:
a.
For the Government of the Republic of Indonesia:
National Narcotic Board
b.
For the Government of the Islamic Republic of Iran:
Drug Control Headquarters
notice.
Each party shall introduce a focal point, to ensure direct contacts by a written
ARTICLE 7
Amendment
The Parties may review or amend any part of this Memorandum of
Understanding by mutual consent in writing and such amendment shall come into force
on such date as determined by the Parties and shall form as an integral part of this
Memorandum of Understanding
ARTICLE 8
Settlement of Dispute
Any difference or dispute arising out on the interpretation of this Memorandum
of Understanding shall be settled amicably through consultations and/or negotiations.
ARTICLE 9
Entry Into Force, Duration and Termination
a.
This Memorandum of Understanding shall enter into force on the date of its
signature.
b.
This Memorandum of Understanding shall remain in force for the period of 5
years and shall be automatically renewed for the same period unless either
Party notifies in writing through diplomatic channel of its intention to terminate
this Memorandum of Understanding 6 months prior to the expiration of its
termination.
c.
The implementation of this Memorandum of Understanding shall not affect the
validity and duration of any on-going programs or activities made under this
Memorandum of Understanding.
SIGNED in Tehran on this 22°d day of June, in the year two thousand and five,
in 9 Articles in two original copies in Indonesian, Persian and English languages, which
both of them are equally authentic. In case of any discrepancy, the English text shall
prevail.
FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA
FOR THE GOVERNMENT OF
THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN
Signed
Signed
BASRI HASA~UDDIN
Ambassador
of the Republic of Indonesia
for Iran
SHABAN SHAHID! MO'ADAB
Ambassador
of the Islamic Republic of Iran
for Indonesia