persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah

PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK SOSIALIS DEMOKRATIK SRI LANKA
MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN
ATAS PENANAMAN MODAL
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Demokratik Sri
Lanka (selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak");
Mengingat persahabatan dan hubungan kerjasama yang telah terjalin antara kedua
negara dan rakyatnya;
Bermaksud untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi penanaman modal
oleh para penanam modal dari satu Pihak diwilayah Pihak lainnya didasarkan atas
kedaulatan yang sama dan saling menguntungkan; dan
Mengakui bahwa Persetujuan Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal
tersebut akan mendorong untuk merangsang kegiatan investasi di kedua Negara;
Telah menyetujui sebagai berikut :
PASAL I
DEFINISI
Untuk tujuan Persetujuan ini :
1..
Istilah "penanaman modal" hams diartikan sebagai segala bentuk aset yang
ditanam oleh para penanam modal dari satu Pihak di wilayah Pihak lainnya,
sesuai dengan peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku,
mencakup tetapi tidak terbatas pada:
a.
benda bergerak dan tidak bergerak termasuk hak-hak lain yang
berkaitan dengan kekayaan seperti mortgage, hak istimewa, dan jaminan
serta hak-hak serupa lainnya;
2.
b.
hak-hak yang diperoleh dari saham, surat obligasi atau setiap bentuk
lainnya dari basil bunga dalam perusahaan atau usaha patungan di
wilayah Pihak lain;
c.
tagihan atas uang atau tagihan atas setiap pelaksanaan yang mempunyai
nilai keuangan;
d.
hak atas kekayaan intelektual, proses teknik, muhibah, dan keahlian;
e.
konsesi usaha yang diberikan oleh undang-undang atau berdasarkan
kontrak yang bertalian dengan penanaman modal termasuk konsesi
untuk mencari atau mengeksploitasi sumber daya alam.
Istilah "penanam modal" bagi masing-masing Pihak, terdiri dari:
(i)
(ii)
seseorang yang mempunyai kewarganegaraan dari satu Pihak;
badan hukum yang sah sesuai dengan hukum yang berlaku dari satu
Pihak;
3.
Istilah "tanpa penundaan" dianggap telah dipenuhijika suatu transfer dilakukan
dalam jangka waktu yang lazim dipersyaratkan dalam praktek keuangan
internasional.
4.
Istilah "wilayah" harus diartikan sebagai:
a.
Dalam hubungan dengan Republik Indonesia:
Wilayah Republik Indonesia yang ditetapkan dalam perundangundangannya.
b.
Dalam hubungan dengan Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka:
Wilayah Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka termasuk wilayah
perairannya dan udara diatasnya dan zona maritim termasuk Zona
Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen di mana Republik Sosialis
Demokratik Sri Lanka mempunyai kedaulatan, hak berdaulat pada
jurisdiksi eksklusif sesuai dengan hukum yang berlaku, Konvensi
Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tahun 1982 dan
Hukum Internasional.
2
PASAL II
PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN
ATAS PENANAMAN MODAL
1.
Masing-masing Pihak hams mendorong dan menciptakan iklim yang
menguntungkan bagi penanam modal dari Pihak lain untuk menanam modal
di wilayahnya, serta mengizinkan penanaman modal tersebut sesuai dengan
hukum dan peraturan yang berlaku.
2.
Penanaman modal oleh penanam modal dari masing-masing Pihak setiap
waktu hams diperlakukan secara wajar dan seimbang serta hams mendapat
perlindungan dan keamanan yang memadai di wilayah Pihak lain.
PASAL III
KETENTUAN PERLAKUAN NEGARA SAHABAT
1.
Masing-masing Pihak hams menjamin perlakuan yang wajar dan seimbang
bagi penanaman modal dari penanam modal Pihak lain dan hams tidak
memgikan dengan tindakan yang tidak beralasan atau diskriminasi,
pelaksanaan, manajemen, pemeliharaan, penggunaan, pemilikan atau
pengaturan oleh penanam modal tersebut.
2.
Lebih khusus, masing-masing Pihak hams memperlakukan penanaman modal
dalam hal apapun hams tidak boleh kurang menguntungkan daripada yang
diperoleh penanaman modal yang dilakukan para penanam modal dari Negara
Ketiga.
3.
Jika satu Pihak memberikan perlakuan khusus kepada penanam modal dari
Negara Ketiga berdasarkan persetujuan mengenai pembentukan kesatuan
pabean, kesatuan ekonomi, kesatuan moneter atau bentuk serupa lainnya, atau
berdasarkan persetujuan yang mengarah pada kesatuan dari institusi atau
berdasarkan persetujuan intemasional atau pengaturan yang berkaitan dengan
perpajakan seperti penghindaran pajak berganda, Pihak tersebut tidak wajib
memberikan perlakukan khusus kepada penanam modal dari Pihak lainnya.
3
PASAL IV
PENGAMBIL-ALIHAN
Masing-masing Pihak harus tidak melakukan tindakan apapun dari pengambil-alihan,
nasionalisasi, atau segala bentuk pencabutan hak milik lainnya, yang berakibat sama
dengan nasionalisasi atau pengambil-alihan terhadap penanaman modal dari penanam
modal Pihak lainnya kecuali berdasarkan syarat-syarat di bawah ini:
(a)
tindakan dilakukan untuk kepentingan hukum atau kepentingan umum, dan
yang sesuai dengan proses hukum;
(b)
tindakan tidak berdasarkan diskriminasi;
(c)
tindakan yang disertai dengan ketentuan untuk pembayaran ganti rugi yang
cepat, memadai dan efektif. Besarnya ganti rugi harus sesuai dengan harga
pasar yang pantas tanpa penundaan sebelum tindakan pencabutan hak milik
diumumkan. Harga pasar tersebut harus ditentukan sesuai praktek-praktek dan
metode-metode yang diakui secara internasional, atau bilamana harga pasar
yang pantas tidak dapat ditetapkan, ganti rugi tersebut harus merupakan jumlah
yang wajar sebagaimana disetujui bersama antara para Pihak, dan jumlah
tersebut harus dapat ditransfer secara bebas dari Pihak yang bersangkutan
dalam mata uang yang dapat digunakan secara bebas.
PASAL V
GANTI RUGI ATAS KERUGIAN
Penanam modal dari satu Pihak, yang penanaman modalnya di wilayah Pihak lain
mengalami kerugian karena perang atau kontlik bersenjata, revolusi, negara dalam
keadaan darurat, pemberontakan, kerusuhan atau huru-hara di wilayah Pihak lainnya,
harus diberikan perlakuan oleh Pihak tersebut terakhir berkenaan dengan restitusi,
indemnifikasi, ganti rugi atau penyelesaian lainnya, tidak boleh kurang
menguntungkan daripada yang diberikan dalam keadaan yang sama kepada penanam
modal sendiri atau penanam modal dari negara ketiga, yang mana lebih
menguntungkan bagi penanam modal yang bersangkutan.
4
PASAL VI
TRANSFER
1.
2.
Masing-masing Pihak harus menjamin berdasarkan hukum dan peraturan yang
berkaitan dengan penanaman modal oleh penanam modal dari Pihak lainnya,
memperkenankan penanam modal tersebut untuk melakukan transfer tanpa
penundaan atas:
a.
laba, bunga, dividen dan penghasilan lainnya;
b.
dana-dana yang dibutuhkan
(i)
untuk akuisisi bahan baku atau bahan pembantu, barang setengah
jadi ataupun barang jadi, atau
(ii)
untuk mengganti aset modal guna melindungi kesinambungan
penanaman modal;
c.
dana tambahan yang dibutuhkan untuk pengembangan penanaman
modal;
d.
dana pembayaran pinjaman;
e.
royalti atau biaya;
f.
pendapatan perorangan yang berkaitan dengan penanaman modal;
g.
basil penjualan atau likuidasi dari penanaman modal;
h.
ganti rugi atas kerugian;
t.
ganti rugi atas pengambil-alihan.
Transfer tersebut harus dilakukan sesuai dengan nilai tukar yang berlaku pada
saat. dilakukan transfer dengan memperhatikan transaksi berjalan dalam mata
uang yang akan ditransfer.
5
PASAL VII
SUBROGASI
Jika penanaman modal dari penanam modal Pihak lainnya diasuransikan untuk risiko
non komersial sesuai sistem hukum yang berlaku, setiap subrogasi dari penanggung
atau penanggung-ulang atas hak penanam modal tersebut sebagaimana persyaratan
asuransi diakui oleh Pihak lainnya, tetapi bagaimanapun bahwa penanggung atau
penanggung-ulang tidak berhak untuk melakukan haknya selain daripada hak yang
seharusnya dilakukan.
PASAL VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
ANTARA
PENANAM MODAL DAN PIHAK
1.
Setiap Perselisihan antara Pihak dan penanam modal Pihak lainnya, mengenai
penanaman modal Pihak yang disebut terakhir di wilayah yang disebut
sebelumnya, harus diselesaikan secara damai melalui konsultasi dan negosiasi.
2.
Jika perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam waktu enam bulan
sejak tanggal pemberitahuan tertulis oleh salah satu Pihak yang meminta
penyelesaian secara damai, perselisihan tersebut atas permintaan penanam
modal yang bersangkutan harus disampaikan melalui prosedur hukum yang
berlaku di Pihak yang bersangkutan atau kepada arbitrasi intemasional atau
konsiliasi sebagai prosedur yang pasti.
3.
Masing-masing Pihak setuju untuk menyerahkan setiap perselisihan yang
timbul antara Pihak dan penanam modal dari Pihak lainnya mengenai
penanaman modal dari penanam modal tersebut di wilayah Pihak terdahulu
kepada Pusat Penyelesaian Perselisihan Penanaman Modal Intemasional
(International Centre for Settlement of Investment Disputes I ICSID) untuk
penyelesaian melalui konsiliasi atau arbitrasi berdasarkan Konvensi
Penyelesaian Perselisihan Penanaman Modal antara Negara dengan Penanam
Modal (Convention on the Settlement of Investment Disputes between States
and National of Others States) yang ditandatangani di Washington, D.C., pada
tanggal 18 Maret 1965.
6
PASAL IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN ANTAR PmAK MENGENAI
PENAFSIRAN DAN PENERAPAN PERSETUJUAN
Perselisihan antar Pihak mengenai penafsiran atau penerapan Persetujuan ini hams
diselesaikan melalui saluran diplomatik.
PASAL X
PEMBERLAKUAN PERSETUJUAN
Persetujuan ini berlaku terhadap penanaman modal oleh para penanam modal dari
Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka di wilayah Republik Indonesia yang telah
mendapat izin sebelumnya sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 1
tahun 1967 mengenai Penanaman Modal Asing dan setiap undang-undang yang
mengubah atau menggantikannya, dan terhadap penanaman modal oleh penanam
modal dari Republik Indonesia di wilayah Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka
yang telah mendapatkan persetujuan secara khusus tertulis dan telah mendapatkan izin
sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku berkaitan dengan Penanaman Modal
Asing di Sri Lanka.
PASAL XI
PENERAPAN KETENTUAN-KETENTUAN LAIN
Apabila ketentuan hukum dari salah satu Pihak atau kewajiban berdasarkan hukum
intemasional yang berlaku sekarang atau dibuat di masa depan antar Pihak sebagai
tambahan terhadap Persetujuan ini yang memuat peraturan, baik umum maupun
khusus, yang memberi hak penanaman modal oleh penanam modal dari Pihak lainnya
yang lebih menguntungkan daripada persetujuan ini, maka peraturan yang lebih
menguntungkan yang berlaku.
PASAL XII
KONSULTASI DAN PERUBAHAN
1.
Masing-masing pihak dapat meminta diadakannya konsultasi mengenai setiap
masalah yang menyangkut Persetujuan ini. Pihak lain hams mempertimbangkan usulan tersebut dan mengupayakan kesempatan untuk berkonsultasi.
7
2.
Persetujuan ini dapat diubah setiap waktu, ji ka dianggap perlu, dengan
kesepakatan bersama.
PASAL XIII
MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU
DAN PENGAKBIRAN
1.
Persetujuan ini mulai berlaku 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal
pemberitahuan terakhir oleh setiap Pihak setelah penyelesaian prosedur
ratifikasi masing-masing Pihak. Persetujuan ini berlaku untuk masa 10 tahun
dan akan terus berlaku 10 tahun berikutnya dan seterusnya, kecuali salah satu
pihak memberitahukan secara tertulis tentang pengakhirannya satu tahun
sebelum masa Persetujuan ini berakhir.
2.
Dalam hubungannya dengan penanaman modal yang dilakukan sebelum
tanggal pengakhiran Persetujuan ini, ketentuan-ketentuan dari Pasal I sampai
XII akan tetap berlaku untukjangka waktu 10 tahun berikutnya terhitung sejak
tanggal pengakhiran Persetujuan ini.
SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini yang diberi kuasa penuh oleh
Pemerintah masing-masing telah menandatangani Persetujuan ini.
DIBUAT dalam rangkap dua di Jakarta pada tanggal .. J9. ...JY.~i.. .... 1996 dalam
Bahasa Indonesia, Sinhala dan Inggris.
Semua naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Jika terdapat perbedaan
mengenai penafsiran, maka naskah dalam bahasa Inggris harus berlaku.
UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK SOSIALIS
DEMOKRATIK SRI LANKA
Signed
Signed
ALI ALATAS
LAKSHMAN Kj\DIRGAMAR
Menteri Luar Negeri
Menteri Luar Negeri
'i/~sm8cJ:> dmcdeJ od""'~ ~
e<Cl
gd)ts):>2Sl§~
o&.>dv1~ dmcd&J dd""o1 ~r»6 ~:>e"")dm
gv~Dm"" oro d~v60Jc..1 Bi~ @~ga3
( G3ro Cjb) 0~0(.jU mutJ~tJ)JO
~JOOOtl (j~Sf)~
rvrob)
G~GOl»)
,_J
._I
IAl'-1
~15)s25}8cJJ
ZDodGd odcJbl',,..,
13)0 G8~
a
GO:.J)J
gdJZ»J~~~ tj~Jt>th~ dZDo~fad
dZDt<lJV~ ~5)0 of)&)Z)) Ljffic; tJffiGcJlWt»J o& c;!'.'>JJ
'-I
dDJLltH'5)2.SGcJl>) nd:>l»o!UcJ ~ro ~Gl5)1.5:>25)2.S GJ"GJ gGwjd25) 0'5)
6@uJ
f)11Ji
mug~~JO ;:,JOtraU(j~ tJ:,5):5)825! r'.JG~{~ ffiE)g~~:>O u:>l':5G~UGcJ &C:G;i~
BmOE:lm
cr-:>Gc.j)d Z)) ~ml Wt))i5>6 e:>tMDou:""~ ~iD1
._j
1•
£oGc
,~c;roE@
l'Stc
c;,
"Cf!:>GcJ:>d '5l" w~G8& ar;;,1 mugH.!5>:>6 03Csc~E)"'~ G~ffdc,j :.5tC .1
OJO ~f) Gd ~§df»f)G() ~~~t) q! Gl»~ 0JO~tJGc3 tf36)l.5)3~ Ej']b~
c+8cJjd25)(j ZS)O.~ CaJZJ)
q510
' o()
:J>f)c5
·'.f:>ti>:>OcJZS) Gcd E)t)}ZJ)~ qc;rod
Sot d(:;em)) ~~ ~ ~it>iocl f)~ ,§b~ vEhD
a
G!lLB6l5)
tj3J G25)J 8U: -
- 2 -
( q!J )
~ G~~
mvg®J)J6 t'.}JO WVGd Gc;csac.'.} 5L
GDIJUO '& tc;§£5)6
'GV G~ tJ8JmdV(3
~
G U G~
Gc)J GffiJ ;.)~
rove
w
GJlB) t) O(; ffi:> Gmj q;l~ <f~Q)ro q ltJEV , ~JGc.5jd'5lcJU
(fc'.;J~. @~tJJ2l cJc)GJ
'
Gffil rn5l GcJb~ Grol oiVi G0(5)
<-
U ZJJ030e5'> <+~f?JID;
c...J
(I)
( II )
-~ m ~ cgE:J Gd ~§cJ cJuGS)
q.c;rod 5)6~ ClG~ •
cl
:>8t» ~518c.'.>
gc;'01c825! c; ,
- 3 3.
" e·o):>~3Jt)" cJO) oc;GcJoi dmi.5o1Z5)o gc;c oovcJ q.3E)
CJ:>61l25mGcJD! ·2JolE)~ tjswrowGcJ~ £)cJ~b) ~Je ~3JE)cl q:z ~~{))
09
( ~)
'5)0E_) Cl~G q c; rot.3 r.)JO~ CzG~ •
025)5 ~LlcJ:> dlilodcJ t.'.)dQ)roCJGcJ3) md ZJ)C ·~~5b18cJJ
dO)Od GJ
~~GcJ~ ~ @ m~
GZ5)GOm
~a
dmcSdGd
Gc;'0dcJ qc;md ~6~ ClG~ •
~@ vcu&, 1932
S5
~S)cJ 6 6~ vclo~ d:>b)~GGi
tja~5)cj()u)' ' d:> !5)L5ro!))O ~B;cj()cl ~~3fCV t)~
d25>0dGJ
cl~Jwo~ i.5cJ,d00v6 q ~~ cJ om q:~~zj) &covclm3
3cs;~wo Gc;69J(j c,,m ._J
OOe'.125)25)a cp~C~ es>CJdcJc;
~li5[D ' ~ C~J gdJ6}J~gt:)}
~6cJ ~ro dD ~roe~
8
tJ ~JdVJr~
d25)0d'GJ
SS
~e~ ~v'-'<; ~zr5flJ t)~
dmcSdGd ac;~'-' ~c;md ~6~ cza~ .
I•
fJci> ~~ mtj{'j~~)J6
u:>Cs~vcJ t))a G~CJcJ 5lC c'fJGcJjd?5) B@
qeao
._J
......
g~ q ~o, ~ a ~§a@ ~~v b~5 §cDm alc;c;m~ g~c; G~.
4~
- 4 -
2.
I•
d:i 3tsJZL~Gc£'
-+:iGwJd25lDGD tj:>Q,cS0l gi£t:lromt» CJlQlf.)GC <:;z£5)~ e>D
tJC!)WCJ mtS}c.5~ :r::>)O; ~ ';) d:i§(;.)13?J1 Jt):i e3GrocJua ,l))se>25lJt:>~cS©:icJ ~
ou~~t1:imzm a, tjo m6 ~w, ul~~@v~a, ~orocS©Jc.5 cJ25l ~Dg~t>cu
(f'CJJU>Ol:il
Ge5.
8 Gd
GUO)d;,))~ E>oG0 Grol' @cJJV§~
(3Z5)3[;)}\S~:r5~ c;
(5)325)
-On1 ~ mvg@z::i::i6 0J0 '1~t)c..J v8<5! tJ'~5 ~:>GcJjdrnac D
geh · t>cl c.poQ~ -JV CJro dl5l t>c5
oz(3z8 cJ g01 3.
2.
c:lzczBiccD
utn
Gm:i
cp Gc3d' 25lUC D c; zZliV (j
3.
Cf~
·eJzcz£1c ccl tS)uo q:t>duJE)~; guc; ·,::J&5
(JP\\, cJ •
._,
.......
l)~ m~q~.'.JlJc5 o:iornt>cJcl ci) c5z;c~c CJ<XS)~ '~JC5C3l:S) 00(5)~ a ';) is
~
'-'
wom~
Grol,
Gl)}JGffiJ d°
005
D15)5
~J(J;J)l)J
' "t
BrogLJGel @agCj
fJ0(;1eJ GZ5'JJ Gm:>cl cpcJOJ'5)
mug~ 3@or Gffil
I
,
-~ mag@o):>O
-~ro,
g~JO
~.J
q:z55c;au
£5lfj<3c;rn Cf!B£6zt5>Je
030 ueJ &c aro®GcJb~ Gllb ·;
c:::: (
v~
)g
·~~~
~CJ roqtetD@ s~ <?-' :>
eeGm~ QC€Q C(Q8
cszcoc:oa
e ~emG o- ~Q~~ 2i9.G ~~ iqG~'CGG ~ct2Gf)~2
9cmQaG ~2m ~~ 29ce pem~~ f'8Q~vQm 9c~esm~
'· Q ~<w~m ~9CQCC'J CQQ (S)JSlQ. ~c::iBm Q a(Qca CQ8 i.: ~s cQib
9ccgr,::;SGm
):'.'c
_._.
DnP
v QCQ !;;>s
~6 ~
0csz
gcQ8 ~Y 8G8 '.fill8 ~2Q
~ <s:l c::i fQem~
Dcs:i;t.
....
@2C£
C(Q8
u
e;J
CQQ2C'j Q~m t QcQB ~~G~
r
Q<9:~ @~ m~ m~csc""@ ~m~e iQD8rn Q 9(.Q5:~m<Qc_o
'908 QG~2Q)(Q2!;;> C{.')CQ,P(S}~
G©
CCQS[lffi
m~ce
'GQCCQ8 ~Qf)~7Q2C? p2Q8 ffi~C@
" Q(f.)(0
~ -·
ems
(_Q(Q
cl.
U•J
ffiOE(.)CC')@
.... &.
-·
t..a
,__,
Q CS2r;DQC© ~CQ8
cl.
s~
n.
""" "-":
S@ Q
( 2i?)
t{.')@ 5© Q-
( cib )
C{.')@
(Q8f"'lC')
&
\:.
u
\'..:.:
r··,
C()).8 f"'l~C')C')f"IC~ ~<ao:>CQ·CQ
d.
~
\.::'
(
c..J .,,
- : (")
?Qf}
....
((;CS')
C(Q8
'
:t-)
WJ~C?~
tl'" ~L: .....
CC"©
tm8 Q8r><~
;b ©r.:>:><oi!
ciC')cgn9
lQ.~c;i. Q.<Q~O<C'J
u
cl.
D ~•.,..., 0m
tdU
~ r
">:~
~
~
. ~ c.u
(S) flC0
>& ~
?QoC2 p
C')Q.C!;;>C(")©
(QCffi8C(<z8
l
ri@0r.CQ"
\.::' ~:: ~. '-'
?QCWJni?'
0'5.!8 l.~
~"'80<~
~C'lC2p'
tm8 p90(~
~
d.
~· fJ
,
'
,...,
c. u
1-QC'lQt CQ_pp9ct ho in"'~9cp £>8Gr~co pttCL~bG~ ~(9,8£b '' r.)C
f8QD
~c::iec::i~ ~m~
?Qe
' ~e~ DQ~~co 9c@~SG~ FO- IPG·
@~~ ~Qt
C"~OOQ
t-.1
r
~
·"'
~C') "'~~cc<z8 ~e~2@ CQG8 CJG~ s:ico 9c~erJ~~ Q
Qro l"
<qC')~(Q
CO
u
u 1"'
CCJ~O
ecG
M8QP<) QCQ
i-
~-- &
9t@Qb()(S)
(52(28 if;; ~CQ
'b ti.... d.
'-'
®5.) 8{3 QC52 srie~~ cp
oee2cg2e
s© Q.-
~(Q
~
<m.'J8rtpc9 C9,Q [ii?a 6DC!2G8
- g -
)l
, f):>e9a:i Qe£J Q~ G~ c;!:>C?8 \[:(~2CQ e~~QQ (Q(?~~
~8
-· e cc-;
CQ~QL~ G Qill2 ""'~PI"'®Ct
(Q(S)8
f:CID8CCQ©
f1
G~
cm~ @~2m ccg~
'C<l:>CQ~~ 1; ~ QQ'b
( 11 )
csz;>cQ~CQ
'rtQ6 <!":?9ctQoQ
(ct))
( I)
'~DC~ctJ (Q(Q~Q6 p CSZQ8 ffie'J e~oC(S}C~' ~~ecG ~et>' N~
- : C?
(qt:)
«J
~~ ~8~GtQ
(QQ8
Q8~§ 29c~ QCGO
02:b
C')n
~
ib )
(Q~'~2D Gte e? <~6:,
Qn
Q.:1
{.')Q~ ~CQ 9c~~sG~ ~
cGrn ,?8
(
Q- QG©
(~:,9 9CJQ±:
pm~ ~9.G iQD8C?~©~'-'J CQfJ,f{.')8C;b
f'8G~>lco 9 c~esQ~ f!csze t ~SC3 "'G~ ~m 9c~e5c3~ f1et- ~G
•1
epcsz
-,.. ,u 29(@
C?~IDQ
I/\
• {.')
£CQ8
i<Z~G ~e ~cg £)G9~
r
Dr~~Q§cm
£ffi8
,kQ ~il C?cf.}c~~
pC2Q8 £ffi8
~oS D()<~2!;>
i~QC!lc:;~2C?
~
d.
C" c.. .>
~:z~ib i'2{;')~Q
1-·
£1328
,kQ ~tb
,--.
DQ~ ~co 9c~~c-JG~ <E Qe ~ o
i9.SQ
Q@'22G28 QG CQ (QQ59 QQQC2pfD8tib ?QC'.}. ~e(~~cp f'8~) QCO occ::
@Em~
pcg9cl;
~QQ8tQ~8 ~C()~~)C<r?S' <;'{£~2(.C'J C2p m@' 9CQCQQ 2£98(3
~pep' ~~2Gc; ~p2~' copQ~ 9~ro <.Q~cp' G~PQ' ~Q2m CJSl.~Q~
frt!28~·
f Cl.'D8C(9,8
dP
~ ~?Q C?P:D~8
CQDQf?)9- CQ
~~Q tm~ ~CQ
C?~illQ
/\
-
-
0._,
oc@eBo~ ~G-
•I
- 7 ef.:>Gcld25>(j~ E>zfj ~~ E)o~D ~vwl.5 <:f~l'.5)6
( q.z)
c;o~c;c,
( qt )
0:> d n
OoCS£ G1»3 G ro:> b~ CSJ:>cl5'i ,
( GJ)
d?>ia t:5>z25>z~tllm<>csJ <HOz~a ,
ca)
q.3G{jjd25>CA'> t)f>)~a~ GroJ
c:r.iu6 E>oea'5! ero3'
eze&@ §c;e'
0:>5 GV~GV~
( G)
C~~)
2.
-t)
c;e:>o~
Roa
9
V~ ,
Gt>~evi>!
g
e~
Q)5 eh6z E)o~ t))~ g~ecl &,6z ~~ s~ f)25f)3ro6 §e;eero
gvb0>25> m~ec;~DeD q.c;:>6 V25>
ooa
en6z @oG~ ~25>0 Q)G-
of)clf)25> El25le1c.J <l~O:>t»c.J <l~t) (3 •
t)6) ffie)~~ZS>:>6 O:>~~f)c.,iZS) d:>@Z5)Gc..iZS2GID ef3Gc.J)d@ E>:>OO G25>:>V25>
'-'
q.E>c;:>@~ GU~Gv@ ~@c..i c..iDet» du:>Ot)) 6~~ @ac..i~ (jQG~
6~~ (;))6 S)G~
25)d, <;c;Je
6cl~ZS>cj3 Grn~eroi& g~6~..,Z5)c..iJ
-t)~ 6clfE''4.1 @®"' ~~v ~~3c d30)l5)c.,i,Gm e,8§,t)3.f3ZS>§ ~©)
ef.3<3~Ga
'P
;oa£'51
ef.:>Gc;m25)c.J
,..,,..,
G~ mE qG25>~
O~CSJb)
g:Jt
,...
cj.
m~t;))~ q.zb} q.~§cj() f)t}3
..........
ml:S~c.J r1S~ tJ~
m6tJatS>36
._I
"'
uGe0ZJ), q:~JC
'
,...
;'\
~:>t»ZS)~Ju
DzCj ~C3§)c..iw~ 0<~0t))c..')3()
~~~
OJC.JCJt.l
,...~~;"\
GS>o~u
G25>JGm:Jol
8~
- 8 -
E>m~cJ
v Ill
dl5)l:))(3~ tJG> @"se)1S>36 oi~CIE> ~O>Grs
q!l6:>ge
~6gc
£1oa
I•
d:1rnt5>GcJQ2 tJt~ ~JGcJfd'l5>cJf.)~ tJ~&mDGcJm
mo G~f)cJ ~ro d3 @~cJJ
oful
mu m~{j)J cJ~
tD O
mvge1~o
CfJOJ3Ccl'
GtJGrnJcl 03Z5)t}03 a@m gCDc; ccJ Gf)o~ t}cj v~J m~ g~
2.
~Gd
Q groc; §>03G'
<f Gl>1cl ~3~
f)(j Gf)U)
aoa~ o
t>?l 03(51:&)"'"'~ t3B~
))J
~c.'.)Ejclcb1zs! c;i~~ 5~ ~l>1Gd
&>o cJ5) ?.'.i)Jc ·C3~3vz;) 6'~ J
&5 q303e
@()gde5>J0 e5JCScQVcJ 213~ CJCO~
GmJ', c..fas. ms!oK>
3.
()E)~t)(j[;S)() Gror
8.
m"'
~03c t5>6 G25)3mzE1
q!Lll.5)0
(3&253
oe>@
Bu
§oa~u
@cJJ
a:iomcJZS>U
G,roJ ~aav~ t5l c
t)cl mvg ~"5ll6 o:.~~~ G~~ '5(~ ~G25)l;)~ m~g§2;})J0
rnoffit)GJ dJ E)~G~ tJtl
q!JG<J3tfo)(j~ oe)&~WG<Jro bf;; O:>~ mV<J
o ro d":>@l:))(j() ~ ~6 ~ iS) t)l>) <JeJ ~'f:>OJSCcl GVG~:> o) -Dw, I 965
6'lc:h
G'ZS>:> ()
18 t)~ c;J Gel:> ..... zj5Do1
ZSl& l>)
cc; OJ d 2.5cJb1 wm
~:>G<Jjdl>) cpOJ~C
'--'
Groi
GGl6z8
£lot)c
._,
§oG · o) Gccl'
w. E. ro
Gt)l>)6)
RoGe)
m6vc5
w
cldf.5l}) ~6a d(;ffi3 t)E)Jt))
O:>d D<J~ro ·t'.53§1.S>8m ef 5)0
Ode2~cJ
...J
l:))Q2S}
~
<JUG 1 'P tjC)@
Bi'.:?.tJ " JG'cJkf~
§oG8vi'
Q:30Jf)G
~
- 9 -
o@&~ GcJ~ mvgdl5>:id
rn:>~JoG aJ(;m aclsd
~~
~
, ,..,
C'
J
,..., ti
e5J~Z5>c:lbJ
Ge;
OlCs l~U q.O)d lfla 825l ·~:>C:5JSG 6:lz;} ~~
£1ou0
z~c5mzs,
._j
,, ,
cj?'ll
._j
.....,
::'I
~
c;,
t.562 q:'. JGcJJtl~uCu
d~ tJ~Q)z,bG ·:.J~ c+ c;:i 6 fJ .
t1@o5)
3•
,..
~
R
C~)JGl.J
ZS)
~ es
BwgvJ
(S)~D)J
3
'P
cc; 02>15;;8cJJ db10dGd ej3@Z5>3 2D
m~ge3W130 Gc;o3CS~VG'd ~)t.)6 mo c~(J[J)
o:i CSmt)
'Pr •
uG<'.; cJ ctJGc:lJ-
q!~t:J ZD c~v5) GCCJ ~~ otD -sw1:iu
~ C~JGV G~CSdcJ 0i60 Dzc;'c:; CS) b~Z))J
Gm! GeJ @tlgau ~a0>0El 'c;z'5>U
~
oeG25) G'ed' ~
Gti:J
3t:Jc;
;a
tj(jrJO.,rn ef ~V
~L~ 0~3(j() @f-jg@ZS1:id
d:io1JS25!0>6 mScJ
c:lUGzs! Dm~3 q~t)
10~
-
10 -
Grol, GOJ_<;G~ G'MGMcl £)~{}~ G'(3fj G'~ ID~CJGao) OzCG025l
t:iiG.?cA)cr v8J
I c.izCZ))ccvcl
vcu wei
t)lt)
mtig~t»J6 m8~vGd
q:G'25lZ,)
G~ m~, VfJ:> VJOc;JcJt))
mv~0
q:~&8:> j)colf)zt;)EJGJ cJt>l
~
~
I•
. w
d35)2S)cjz;! tJtJ1 e+:>GwJ'dtiJ
ga,v:.C.,o tJ &5 6§ G~
3.
G0 mag0D +<:;J\$ Z5)U6 !>)Oz~
~~ rocl .:5U~Oz
(S)l,25)
t5)cgZ5£
cvvD 0~ o:>o mv0"'?>! 25>86 o:>o&ivcJ~1 ~8?>! Gm) +Gt»~
oJo mv GcJ~
QCC"'
q:G25l~ o:aCs c~t:k., ~8253'
GeJ.
roi§
GcjJ'd25l:>u Gl;))Gom tJJ~!:5>~8°' Geo
q:ucJ. ,.Je
2.
fJlGrom
q:G25l2.S:>25ll..S
~25lie>
ealJ
08~
eJ~t})JVG<:Jm
~G<n
tJG0Z))
mcJ
-cJC25>J rucJ ftc;mcl ~t)~,oiuu
~cJ g~3.
Q!Ond.25
01e
tJa
"'i3 mzm
mzg1
mGcJJZ'.5!
Gti •
x 111 8ml>!5"'
G~ mvga, eJcJ
t))ro3oz
§CG~ q!t02JZ'.>!1:))0
@cJJ BJOm G.'.)~go
ZJ)c ruC)O q:~fiia0 0~ .@ug~.!:>)16 03o~ScJ4>~ v3?>!
G'Ub)
+G:6)b~
o:>o&e""
(3ocJITiw C1z~d~G~ ~25)GJ Bo ~~ ehCJcJW>U og Q)cmz~
@cJ:>:>1a~ ~"' st)~
mt3ga,
3. c;CJ
tJ(j q: Gm3'8
v2)()
~scz 5
t;f5)
l5}J(;
~0Jvi»D ~e(S)i~v b)w<J g~
<+36zc;'c;(.J)()
GOO
l>cJ etclmz<3au !Jo~
I I .S,
ca
G)
n.
0
~
Q~
9l•
CJ)
CJ
cE'
t;, ~
C> Q
tr.
,g
f ~c
{;'!
~
:::J
CD
Q.
i;a.
o..·
(!)
~
....
g,
©
...
Cl.
QI
CA
a..
G)
c...
9)
LC
,g
Cl
•
g
+&
r
Ql)
....CA
G
c;;>
c
en
c
~
t~
(~
....
.!)
CJ
n.
~
t;,
C>
tc
,g
....{;'!
©
g)
g.
©
9l..,
~
CJ)
cc
:::s
~ a.
CD
...s
©
CA..
°'ca.. 9>a.. ~·
s> ~...
G)
CJ
.el
G)
(!)
JH
(0
a.. g..
I::!!
CA
es. G)a.
c...
g
...
~
9
+&
J)
c
~
9l
GI
~
(())
g..,
gn
G)
Bl
.{) ~
0...
G)
0
CA"
g
....
( ";)
G)
CJ Q
~
c
~)
~
c1t;~
m
4
l9l
C.>
....
.!)
c
£1
(tJ
a
.....
CJ
.....
g..,
CJ
c
@.!
....
a_
m
c
(C)
(.~
CA
B
g
...@)
~
c
(i>
~
B
@
0
f}:
9l
C>
C.ll
k'...
C>
....
0
9l•
c
G)
CD
•
a
~
CA
el
co
.!) ~
•
~
~)
~
9l;
m
~
l!2S
. ,.
~)
.....g
•
~
Ql)
O:l
a
g
C>
c:
CA
(~
<>)
J)
0
9l
~;
(!)
c
9l
g
...
"-
cg;
G)
c
91..
G)
.n
m
CJ
a
g
@)
.....
SJ
c::;..
"'1
©
C>
OJ
.{) )
G>
B
.{))
_R.
G>
.{)
(£)
,g
~
s
91..
+a
c
~
m
f?
..,.
g
GJ
g
©
9l,,
G)
s...
°'ca..
~
C'..D
~)
~
lC>
.....CA
8
CJ
CY
(.I)
~
.{)
G>
c
.....
C>
....
9..
CJ
c
r.n
,g
G)
CD
•
Q
.{)
c!;?;
CJ
G)
Gl
8l
CJ
t aG)
G.D
Cl
CJ
x
-.{)
~
C>
....
....
~
~
0
ill)
£J
!25..
(')
G)
c9l..,
~
G)
~..D
C>
....
.
(\
c
g)
.{) )
CJ
9l
CJ
{;'!
(!.,
G
91..
891..
~)
CA•
(£)
CJ
CJ
CJ
D
9l
CJ
es
UJ
CJ
g
(!)
g.,
(tJ
...c
g
s..
a
C>
~...
.{)
(!
~
le.>
c
....CA
LJ)
9-
£1
,.....
....C>
c
9)
CA~
w
g
©
G>
GJ
c
6
~
to
9
(,)
c
8)
Ct
©
t.n
~J)
SJ
CJ
lC
GJ
(!l)
@j)
~
91..
G)
8l
CJ
G)
CJ
I\)
~
G)
B
.
g..,
8)
~
LC>
B
....
G>
a<
~
C>
~
ca
Q)
9l..,
~
G)
9l
~...
c
....
..
~
-
(!.)
c
G)
CJ
g
~)
©
....
Ctll
C>
_R,
(d..,
9l
.{))
~
CJ
G)
c
CA
m
0)
t C>
C>
9l
gs
£1
G>
.....8
c
CJ
Co
!2})
~
.{)
.....
9l..,
C><
l9l
9)
LJ)
QI
0
c
~
lC
g..,
~
Cl
•
~
AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC
OF SRI LANKA
CONCERNING THE PROMOTION AND PROTECTION OF
INVESTMENTS
The Government of the Republic oflndonesia and the Government of the Democratic
Socialist Republic of Sri Lanka (hereinafter referred to as "Contracting Parties");
Bearing in mind the friendly and cooperative relations existing between the two
countries and their peoples;
Intending to create favourable conditions for investments by nationals of one
Contracting Party in the territory of the other Contracting Party on the basis of
sovereign equality and mutual benefit; and
Recognizing that the Agreement on the Promotion and Protection of such
Investments will be conducive to the stimulation of investment activities in both
countries;
Have agreed as follows :
ARTICLE I
DEFINITIONS
For the purpose of this Agreement :
1.
The term "investments" shall mean any kind of asset invested by nationals of
one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party, in
conformity with the laws and regulations of the latter, including, but not
exclusively :
a.
movable and immovable property as well as other related property
rights such as mortgages, privileges, and guarantees and any other
similar rights;
2.
b.
rights derived from shares, bonds or any other form of interest in
companies or joint venture in the territory of the other Contracting
Party;
c.
claims to money or to any performance having a financial value;
d.
intellectual property rights, technical processes,
know-how;
e.
business concessions conferred by law or under contract related to
investment including concessions to search for or exploit natural
resources.
goodwill and
The term "nationals" shall comprise with regard to either Contracting Party:
(i)
(ii)
natural persons having the nationality of that Contracting Party;
legal persons constituted under the law of that Contracting Party;
3.
The term "without delay" shall be deemed to be fulfilled if a transfer is made
within such period as is normally required by international financial practices.
4.
"Territory" shall mean :
a.
In respect of the Republic of Indonesia :
The territory of the Republic of Indonesia as defined in its laws.
b.
In respect of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka:
The territory of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
including its territorial waters and the air space above it and other
maritime zones including the exclusive Economic Zone and continental
shelf over which the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka has
sovereignty, sovereign rights on exclusive jurisdiction in accordance
with its laws in force, the 1982 United Nations Convention on the Law
of the Sea and International Law.
2
ARTICLE II
PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS
1.
Either Contracting Party shall encourage and create favourable conditions for
nationals of the other Contracting Party to invest in its territory, and shall
admit such capital in accordance with its laws and regulations.
2.
Investments of nationals of either Contracting Party shall at all times be
accorded fair and equitable treatment and shall enjoy adequate protection and
security in the territory of the other Contracting Party.
ARTICLE III
MOST-FAVOURED-NATION PROVISIONS
1.
Each Contracting Party shall ensure fair and equitable treatment of the
investments of nationals of the other Contracting Party and shall not impair,
by unreasonable or discriminatory measures, the operation, management,
maintenance, use, enjoyment or disposal thereof by those nationals. Each
Contracting Party shall accord to such investment adequate physical security
and protection.
2.
More particularly, each Contracting Party shall accord to such investments
treatment which in any case shall not be less favourable than that accorded to
investments of nationals of any third State.
3.
If a Contracting Party has accorded special advantages to nationals of any
third State by virtue of agreements establishing customs unions, economic
unions, monetary unions or similar institutions, or on the basis of interim
agreements leading to such unions of institutions or by virtue of any
international agreement or arrangement relating to taxation such as double
taxation, that Contracting Party shall not be obliged to accord such advantages
to nationals of the other Contracting Party.
3
ARTICLE IV
EXPROPRIATION
Each Contracting Party shall not take any measures of expropriation, nationalization
or any other dispossession, having effect equivalent to nationalization or
expropriation against the investments of a national of the other Contracting Party
except under the following conditions :
(a)
the measures are taken for a lawful purpose or public purpose and under
process of law;
(b)
the measures are non discriminatory;
(c)
the measures are accompanied by provisions for the payment of prompt,
adequate and effective compensation. Such compensation shall amount to the
fair market value without delay before the measure of dispossession became
public knowledge. Such market value shall be determined in accordance with
internationally acknowledged practices and methods or, where such fair market
value cannot be determined, it shall be such reasonable amount as may be
mutually agreed between the Contracting Parties hereto, and it shall be freely
transferable in freely usable currencies from the Contracting Party.
ARTICLE V
COMPENSATION FOR LOSSES
Nationals of one Contracting Party, whose investments in the territory of the other
Contracting Party suffer losses owing to war or other armed conflict, revolution, a
state of national emergency, revolt, insurrection or riot in the territory of the latter
Contracting Party, shall be accorded by the latter Contracting Party, as regards
restitution, indemnification, compensation or other settlement, treatment not less
favourable than that which would be accorded in the same circumstances to its own
nationals or nationals of any third state, which ever is more favourable to the
nationals concerned.
4
ARTICLE VI
TRANSFER
1.
2.
Either Contracting Party shall guarantee within the scope of its laws
and regulations in respect to investments by nationals of the other
Contracting Party grant to those nationals without delay, the transfer of:
a.
profits, interests, dividends and other current income;
b.
funds necessary
(i)
for the acquisition of raw or auxiliary materials,
semi fabricated or finished products, or
(ii)
to replace capital assets in order to safeguard the continuity of
an investment;
c.
additional funds necessary for the development of an investment;
d.
funds in repayment of loans;
e.
royalties or fees;
f.
earnings of natural persons;
g.
the proceeds of sale or liquidation of the investment;
h.
compensation for losses;
1.
compensation for expropriation.
Such transfer shall be made at the prevailing rate of exchange on the date of
transfer with respect to current transaction in the currency to be transferred.
ARTICLE VII
SUBROGATION
If the investments of a national of the one Contracting Party are insured against noncommercial risks under a system established by law, any subrogation of the insurer
5
or re-insurer to the rights of the said national pursuant to the terms of such insurance
shall be recognized by the other Contracting Party, provided, however, that the
insurer or the re-insurer shall not be entitled to exercise any rights other than the
rights which the national would have been entitled to exercise.
ARTICLE VIII
SETTLEMENT OF DISPUTES BETWEEN
NATIONALS AND THE CONTRACTING PARTY
1.
Any dispute between a Contracting Party and a national of the other
Contracting Party, concerning an investment of the latter in the territory of the
former, be settled amicably through consultations and negotiations.
2.
If such a dispute cannot be settled within a period of six months from the
date of a written notification either party requested amicable settlement, the
dispute shall, at the request of the national concerned, be submitted either to
the judicial procedures provided by the Contracting Party concerned or to
international arbitration or conciliation.
3.
Each Contracting Party hereby consents to submit any dispute arising between
that Contracting Party and a national of the other Contracting Party
concerning an investment of that national in the territory of the former
Contracting Party to the International Center for Settlement of Investment
Disputes for settlement by conciliation or arbitration under the Convention on
the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other
States opened for signature at Washington D.C., on 18 March 1965.
ARTICLE IX
SETTLEMENT OF DISPUTES BETWEEN THE CONTRACTING PARTIES
CONCERNING INTERPRETATION AND APPLICATION OF THE AGREEMENT
Disputes between the Contracting Parties concerning the interpretation or application
of this Agreement should, if possible, be settled through diplomatic channels.
6
ARTICLE X
APPLICABILITY OF THIS AGREEMENT
This Agreement shall apply to investments by nationals of Sri Lanka in the territory
of the Republic of Indonesia which have been previously granted admission in
accordance with the Law No. 1of1967 concerning Foreign Investment and any law
amending or replacing it, and to investments by nationals of the Republic of
Indonesia in the territory the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka which have
been specifically approved in writing and granted admission in accordance with
applicable laws and regulations relating to Foreign Investment in Sri Lanka.
ARTICLE XI
APPLICATION OF OTHER PROVISIONS
If the provisions of law of either Contracting Party or obligations under international
law existing at present or established hereafter between the Contracting Parties in
addition to the present Agreement contain a regulation, whether general or specific,
entitling investments by nationals of the other Contracting Party to a treatment more
favourable than is provided for by the present Agreement, such regulation shall to the
extent that it is more favourable prevail over the present Agreement.
ARTICLE XII
CONSULTATION AND AMENDMENT
1.
Either Contracting Party may request that consultations be held on any matter
concerning this Agreement. The other Party shall accord sympathetic
consideration to the proposal and shall afford adequate opportunity for such
consultations.
2.
This Agreement may be amended at any time, if deemed necessary, by mutual
consent.
7
ARTICLE XIII
ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION
1.
The present Agreement shall enter into force three months after the date of the
latest notification by any Contracting Party of the accomplishment of its
internal procedures of ratification. It shall remain in force for a period of ten
years and shall continue in force thereafter for another period of ten years and
so ,forth unless denounced in writing by either Contracting Party one year
before its expiration.
2.
In respect of investments made prior to the date of termination of this
Agreement becomes effective, the provisions of Article I to XII shall remain
in force for a further period of ten years from the date of termination of the
present Agreement.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, duly authorized thereto by their
respective Governments, have signed this Agreement.
Done in duplicate at Jakarta on .... !~... J~~
and English languages.
...............
1996, in Indonesian, Sinhala,
All texts are equally authentic. If there 1s any divergence concernmg the
interpretation, the English text shall prevail.
FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF
INDONESIA
,...,
~
r
j
FOR THE GOVERNMENT OF
THE DEMOCRATIC SOCIALIST
REPUBLIC OF SRI LANKA
~
__.? ~OA ~a.4..1
~·!-:- JJ-> ,~
ALI AL..jlTAS
LAK:::::Jt.ADIRGAMAR
Minister for Foreign Affairs
Minister of Foreign Affairs