Rapat Konsultasi Teknis Direktorat Bina Obat Publik dan

Transcription

Edisi VI - Desember 2012
Informasi Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Mendampingi Menteri
Kesehatan Pada Kunjungan Kerja Dalam Rangka Pembinaan Wilayah Ke
Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat Dan Gorontalo
Rapat Konsultasi Teknis Direktorat Bina Obat Publik
dan Perbekalan Kesehatan
Telaah Tentang Fluoride Pada Pasta Gigi
DIREKTORAT JENDERAL BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN R I
Jln. Rasuna Said Kav. 4-9 Subbag Humas Lt. 8 R. 802 Telp.: 0215214869 / 5201590 Ext. 8009
Website: www.binfar.depkes.go.id
DARI REDAKSI
Informasi kefarmasian dan alat kesehatan
Pengantar
Pengantar
SUSUNAN REDAKTUR
PENASIHAT
Direktur Jenderal Bina Kefarmasian
dan Alat Kesehatan
PENANGGUNG JAWAB
Sekretaris Ditjen Bina Kefarmasian
dan Alat Kesehatan
KETUA REDAKSI
Kepala Bagian Hukum, Organisasi,
Dan Hubungan Masyarakat
SEKRETARIS REDAKSI
Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat
ANGGOTA REDAKSI:
Leo Simaremare, SH, M.Si.
Mohamad Arief Jatmiko, ST
drg. Retno D. Martami
Martin Sirait, S.Si, Apt.
Dra. Ardiyani, Apt., M.Si
Sari Mutiarani, S.Si, Apt.
Dra. Ema Viaza, Apt.
Beluh Mabasa Ginting, ST, M.Si
Yulia Y. Barkah, SH
Fajar Ramadhitya Putera, S.Si, Apt.
Mohamad Isyak Guridno, S.Si., Apt.
Febri Sri Lestari, S.Sos.
Awan Yurianto
Radiman, Amd.
Rudi, Amd.MI
ALAMAT REDAKSI:
Kementerian Kesehatan RI
Jln. Rasuna Said Kav. 4-9
Subbagian Humas Lt. 8 R. 802
Telp.: (021) 5214869 / 5201590 Ext. 8009
Pada Edisi VI Buletin Infarkes Tahun 2012 ini, kami kembali menampilkan
berbagai informasi dan berita terbaru seputar Direktorat Jenderal Bina
Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Berbagai momen dan peristiwa penting coba kami
rekam dan tuangkan disini.
Pada edisi kali ini, kami coba tampilkan beberapa liputan khas Infarkes
mengenai kegiatan-kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian
dan Alat Kesehatan, seperti Kunjungan Kerja Direktur Jenderal Bina Kefarmasian
dan Alat Kesehatan Dalam Rangka Mendampingi Menteri Kesehatan Dalam Rangka
Pembinaan Wilayah Ke Provinsi Sulawesi Barat, Pembekalan Terhadap Sarana
Produksi Dan Distribusi Obat Tradisional Dalam Rangka Pembinaan, Kegiatan
Kelembagaan Instalasi Farmasi, liputan tentang Rapat Konsultasi Teknis Direktorat
Bina Obat Publik dan Perbekalan kesehatan, Kegiatan Review Penerapan Sistem
Pelaporan Narkotika dan Psikotropika Wilayah Barat dan berbagai liputan lainnya
yang tidak disebutkan satu persatu karena keterbatasan tempat.
Dalam hal Keterbukaan Informasi Publik, Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat
Kesehatan turut berpartisipasi aktif dengan mengikuti Pertemuan Tahunan
Bakohumas Tingkat Nasional Tahun 2012 dan Lomba Anugerah Media Humas 2012
yang diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Kami selalu mengusahakan semaksimal mungkin untuk selalu dapat
meliput seluruh kegiatan, Namun bila ada momen-momen penting yang luput dari
dan tidak termuat, maka itu semua semata-mata karena keterbatasan tempat saja.
Kami juga mengucapkan banyak terima kasih untuk setiap masukan yang
bersifat konstruktif dari berbagai pihak tentang Infarkes, yang tentunya semua itu
akan kami jadikan sebagai tools untuk mencapai progress dalam hal peningkatan
kualitas penampilan dan isi dari buletin kesayangan kita ini.
Semoga dengan berbagai perubahan konstruktif ini, Buletin Infarkes dapat
lebih meningkatkan perannya sebagai media komunikasi Direktorat Jenderal Bina
Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang lebih informatif dan komunikatif.
Terima Kasih
DAFTAR ISI
LIPUTAN
Kunjungan Pembinaan Wilayah Ke Provinsi Sulawesi Barat
hal 03
Rapat Konsultasi Teknis Direktorat Bina Obat Publik dan
Perbekalan Kesehatan hal 05
Pembekalan Terhadap Sarana Produksi Dan Distribusi
Obat Tradisional Dalam Rangka Pembinaan hal 07
Kelembagaan Instalasi Farmasi hal 08
Kunjungan Kerja Komisi IX DPR Ke Provinsi Sulawesi Utara
hal 11
Hari Kesehatan Nasional Ke-48 Tahun 2012 hal 13
Hal.02 l Buletin INFARKES Edisi III - Juni 2012
Pertemuan Tingkat Nasional Bakohumas Tahun 2012 Dan
Lomba Anugerah Media Humas Tahun 2012 hal 14
Review Penerapan Sistem Pelaporan Narkotika Dan
Psikotropika Wilayah Barat hal 18
ARTIKEL
Telaah Kebijakan Pemerintah Tentang Fluoride Pada Pasta
Gigi hal 21
BACK TO NATURE
10 Khasiat Susu Kedelai hal 22
Liputan
KUNJUNGAN PEMBINAAN WILAYAH KE PROVINSI SULAWESI BARAT
Pada tanggal 4 November 2012
Menteri Kesehatan dr. Nafsiah Mboi,
Sp.A melakukan kunjungan dalam
rangka pembinaan wilayah ke
Provinsi Sulawesi Barat. Dalam
kunjungan ini, Menteri Kesehatan
didampingi oleh Tim yang terdiri dari
Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat
Kesehatan, Dirjen Bina Upaya
Kesehatan, Kepala Badan PPSDM
Kesehatan, Deputi KB &PKPR BKKBN
Pusat, dari PT ASKES, Direktur Bina
Obat Publik dan Perbekkes, Kepala
Pusdiklat Aparatur dan juga para
eselon III dan IV beserta staf terkait .
Tujuan kunjungan Menteri
Kesehatan dan Tim ke Provinsi Sulbar
adalah merupakan tindak lanjut dari
hasil pembinaan wilayah sebagai
upaya meningkatkan sinergitas
pemerintah pusat dan daerah dalam
percepatan pembangunan
Kesehatan
Dalam kunjungan ini Menkes
bersama Tim Pendamping menjalani
sejumlah agenda, diantaranya adalah
Pertemuan Koordinasi Bidang
Kesehatan dengan Gubernur Provinsi
Sulbar Anwar Adnan Saleh dan Jajaran
Pemerintah Daerah, Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota, Direktur
RSUD Kabupaten, Direktur RSU
Regional Sulbar, Kepala Dinas/Badan
Lingkup Provinsi Sulbar, Anggota
DPRD Prov, Seluruh Pejabat Eselon III
dan IV Dinas Kesehatan Provinsi
Sulbar dan lintas sektor dengan
jumlah peserta kurang lebih 350
orang. Acara ini dilaksanakan di
Ballroom d'Maleo Hotel & Convention
Mamuju. Dalam acara ini Menkes
menyampaikan sambutan dan
beberapa arahan penting,
diantaranya adalah :
1) Mutu layanan kesehatan di
Sulawesi Barat masih meragukan,
persoalan kesehatan masih cukup
banyak, padahal jumlah tenaga
medis sudah mencukupi hanya
distribusinya tidak merata.
Fasilitas kesehatan yang tersedia
untuk melayani penduduk Sulbar
dengan jumlah 1,2 juta jiwa di
Provinsi Sulbar telah dibangun 35
Puskesmas Perawatan dan 56
Puskesmas non perawatan,
ditunjang dengan keberadaan 8
Rumah Sakit (RSUD Majene, RSUD
Polewali, RSUD Mamuju, RSUD
Matra, RSUD Regional Sulbar, RSU
Lapangan Minake, RS Banua
Mamase).
2) Pemda, Dinkes Provinsi maupun
Kabupaten wajib memperhatikan
mutu layanan di puskesmas,
karena puskesmas merupakan
pelayanan yang paling dekat
dengan masyarakat.
3) Kementerian Kesehatan akan
memberikan bantuan untuk
m e n i n g kat ka n S D M te n a ga
kesehatan serta menambah
fasilitas lainnya, dengan syarat
layanan di 5 (lima) kabupaten
harus ditingkatkan dan
memperhatikan prosedur yang
berlaku.
Selain pertemuan tadi, Menkes
Buletin INFARKES Edisi III - Juni 2012 l Hal. 03
Liputan
juga berkesempatan mengunjungi
Stand Pameran yang diadakan oleh
Dinkes Prov Sulbar, BKKBN PProv
Sulbar, Politeknik Kesehatan, RS
Regional dan Program
Penanggulangan HIV/AIDS, dan juga
kunjungan ke Politeknik Kesehatan
Dari kunjungan ini diperoleh hasil
berupa isu strategis yang merupakan
permasalahan di bidang Kesehatan
yaitu:
1. Tentang kualitas lulusan tenaga
kesehatan khususnya bidan dari
lulusan sekolah tinggi kesehatan
dan poltekkes di Prov Sulbar.
2. Peningkatan status atau tipe
beberapa RS di Provinsi Sulawesi
Barat.
3. Peningkatan mutu pelayanan
kesehatan.
4. K e t e r l a m b a t a n r e a l i s a s i
pengadaan alat kesehatan.
5. K u r a n g n y a t e n a g a d o k t e r
spesialis.
Dan tindak lanjut yang perlu
dilakukan adalah:
1. Perlu adanya analisa tentang
peran provinsi dan kab/kota
dalam pelaksanaan rekrutmen
tenaga kesehatan dan perlunya
standarisasi lulusan tenaga
kesehatan melalui uji
kompetensi. Serta
menempatkan dosen-dosen
yang kompeten di Politeknik.
2. Bahwa Kementerian Kesehatan
akan membantu proses
akreditasi RS asalkan semua
3.
4.
syarat dan ketentuan dalam
proses akreditasi RS telah
dipenuhi.
Untuk meningkatkan mutu
pelayanan kesehatan,
Kementerian Kesehatan akan
membantu dalam peningkatan
sarana dan prasarana pelayanan
kesehatan melalui dana APBN
maupun DAK. Sedangkan untuk
m e n i n g ka t ka n m u t u S D M
Kesehatan akan dikembangkan
diklat untuk tenaga kesehatan.
Kementerian Kesehatan dalam
membantu daerah untuk
pemenuhan alat kesehatan
menggunakan sistem E-planning
dalam pengusulannya. Usulan
kebutuhan alat kesehatan dari
D i n ke s d a n R S K a b / K o t a
disampaikan ke Dinkes Prov
5.
kemudian Dinkes Prov
melakukan analisa dan skala
prioritas terhadap usulan-usulan
tersebut, selanjutnya diusulkan
ke Kementerian Kesehatan
melalui E-planning.
Kementerian Kesehatan
mempunyai program beasiswa
Pendidikan Dokter Spesialis
Berbasis Kompetensi (PDSBK).
Untuk pemenuhan kekurangan
tenaga dokter spesialis,
Kementerian Kesehatan akan
mengalokasikan program
beasiswa PDSBK bagi dokterdokter dari Prov Sulbar yang
memenuhi syarat dan
mempunyai komitmen untuk
mengabdi di Provinsi Sulawesi
Barat.
Liputan
RAPAT KONSULTASI TEKNIS DIREKTORAT BINA OBAT PUBLIK
DAN PERBEKALAN KESEHATAN
3)
Direktorat Bina Obat Publik dan
Perbekalan Kesehatan pada tanggal 1
s.d. 4 November 2012 yang lalu
melaksanakan pertemuan Rapat
K o n s u l t a s i Te k n i s y a n g
diselenggarakan, di Hotel Golden
Flower, Bandung.
Pertemuan ini secara resmi
dibuka oleh Direktur Bina Obat Publik
dan Perbekalan Kesehatan dan
dihadiri oleh 93 peserta yang terdiri
dari perwakilan peserta daerah di
Bidang Kefarmasian, Perwakilan
Instalasi Farmasi Provinsi, dan Peserta
Pusat.
Pa d a p e r t e m u a n t e rs e b u t
Direktur Bina Obat Publik dan
Perbekalan Kesehatan, Drs. Bayu Teja
Muliawan, Apt, M.Pharm,MM.
menyampaikan beberapa hal-hal
sebagai berikut:
1) Dalam menjamin ketersediaan
obat dan vaksin serta untuk
m e n j a m i n ke a m a n a n d a n
kemanfaatnnya dalam
mendukung terlaksana Sistem
Jaminan Sosial Nasional, maka
perlu dilakukan upaya-upaya yang
sistmatis.
2) Penerapan Sistem Jaminan Sosial
pada tahun 2014 dipastikan akan
meningkat penggunaan obat.
Diperhitungkan bahwa kebutuhan
obat pada tahun 2010 sebesar 1,4
Triliun Rupiah akan meningkat
4)
5)
6)
7)
cukup pesat menjadi sekitar 6
Triliun Rupiah pada tahun 2014.
Untuk itu, peran Instalasi Farmasi
sebagai satu unit yang
berkompeten dalam pengelolaan
obat perlu ditingkatkan.
Pelaksanaan Sistem Jaminan
Sosial telah memasuki babak baru
dengan telah ditetapkannya UU
Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial, untuk itu diperlukan
kesiapan dari semua stakeholder
untuk penerapannya pada tahun
2014.
Kesiapan mendukung Sistem
Jaminan Sosial Nasional tersebut
merupakan tanggung jawab
bersama yang harus diemban baik
oleh Pemerintah Pusat,
Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Kabupaten/Kota.
Pemerintah Provinsi sebagai wakil
pemerintah pusat di daerah,
berperan penting dalam
mengkoordinasikan programprogram yang telah ditetapkan
oleh Pemerintah Pusat untuk
dapat diteruskan ke Pemerintah
Kabupaten/ Kota sekaligus
diimplementasikan di wilayah
Kabupaten/ Kota masing-masing.
Obat merupakan komponen
penting dalam upaya pelayanan
kesehatan dan oleh karena itu
diperlukan pengelolaan yang
benar, efisien dan efektif secara
berkesinambungann. Koordinasi
yang baik dan terbuka antara
pihak terkait seperti instalasi
fa r m a s i d e n ga n p e n ge l o l a
program kesehatan merupakan
p ra sya rat ya n g d i te ra p ka n
pengelolaan obat yang baik.
Kewenangan otonomi yang
diberikan tidak berarti bahwa
tidak diperlukan lagi satu
kesatuan langkah, di mana
masing-masing jenjang dapat
melaksanakan kegiatan tanpa
melakukan koordinasi serta tidak
menggunakan standar sama.
A k a n t e t a p i , ke w e n a n g a n
otonomi yang diberikan, sematamata merupakan upaya bersama
untuk mendekatkan pelayanan
kepada masyarakat sesuai dengan
ruang lingkup tugas dan tanggung
jawab masing-masing.
Selain paparan tadi, materi lainnya
yang juga dibahas secara intens
dalam pertemuan ini adalah:
1) Kebijakan Direktorat Bina Obat
Publik dan Perbekalan Kesehaan
tentang E-Catalog, yang
membahas mengenai arah
kebijakan, Daftar Obat Esensial
Nasional, alur penyediaan obat
nasional, dasar hukum
pengadaan obat tahun 2012,
rencana mekanisme pengadaan
tahun 2013, latar belakang ECatalog.
2) R e n c a n a P e n g e m b a n g a n
Kefarmasian dan Alat Kesehatan
dalam SJSN, yang membahas
mengenai konsep kefarmasian
dan alat kesehatan yang meliputi
dasar hukum, landasan kebijakan
obat nasional, konsep
kefarmasian dan alat kesehatan
(yang meliputi aksesibilitas,
keterjangkauan, penggunaan
o b a t ra s i o n a l ) , t a n t a n ga n
pelayanan kefarmasian dan alat
kesehatan dalam SJSN, strategi
dan rencana pemenuhan, serta
regulasi yang perlu disiapkan.
3) R e n c a n a K e b u t u h a n O b a t
Program 2013, yang membahas
Liputan
mengenai tujuan, taha pan
pengelolaan obat program (yang
meliputi perencanaan kebutuhan,
p e n ga d a a n , p e ny i m p a n a n ,
pendistribusian, pemenuhan
permintaan, pencatatan dan
pelaporan), dan dartar obat
program.
4) Pembahasan mengenai Peran
Instalasi Farmasi dalam SJSN, Tata
Laksana Obat Program,
Dalam Review terhadap hasil
p e m b a h a s a n m ate r i te rs e b u t
dijelaskan mengapa pelaksanaan
Rapat Konsultasi Teknis Direktorat
Bina Obat Publik dan Perbekalan
Kesehatan baru diselenggarakan pada
saat ini. Hal ini dikarenakan kegiatan
ini juga direncanakan untuk kegiatan
sosialisasi E-Catalogue. Namun
mengingat proses pelaksanaan ECatalogue melibatkan unit kerja lintas
sektor antara lain LKPP, maka saat ini
pelaksanaan E-Catalogue masih
dalam proses penyusunan HPS.
Diharapkan proses lelang harga
satuan dapat dilaksanakan pada
minggu ke 2 bulan Nopember 2012
dan pengumuman pemenang pada
minggu ke 2 bulan Desember 2012.
Sehingga proses E-Purchasing dapat
dilaksanakan pada awal tahun 2013.
Salah satu hasil kegiatan ini adalah
diperoleh beberapa rekomendasi.
Diantaranya dalam hal Rencana
Kebutuhan Obat Program dinyatakan
perlu adanya Surat Edaran Dirjen Bina
Kefarmasian dan Alat Kesehatan
mengenai one gate policy, dan juga
surat edaran tentang penetapan item
obat program yang pengadaannya
akan dilakukan di Pusat, Provinsi,
ataupun di Kabupaten/ Kota.
Sedangkan mengenai E-Catalog,
rekomendasi yang dihasilkan adalah:
1) P e r c e p a t a n p e n y e l e s a i a n
Pedoman Pengadaan Obat di Daerah
sesuai dengan pola e-Purchasing.
2) Sanksi bila penyedia tidak
memenuhi komitmen obat sesuai
dengan kontrak payung.
3) Pemenuhan ketersediaan obat
apabila penyedia tidak memenuhi
komitmen obat sesuai dengan
kontrak payung.
4) Segera diterbitkan ketentuan
mengenai mekanisme dan tata cara
p e n c a n t u m a n a n g ga ra n a t a u
pemecahan paket anggaran di dalam
DIPA/POK (Dokumen anggaran)
melalui konsultasi dengan Ditjen
Perbendaharaan, Kementerian
Keuangan.
5) Perlu diatur untuk pengadaan
obat yang tidak masuk dalam ecatalog.
6) Perlu dibuat ketentuan jika
pemesanan di bawah minimum order.
7) Perlu adanya pemetaan secara
khusus mengenai daerah yang belum
dapat terjangkau jaringan internet.
Sedangkan rekomendasi dalam
hal SJSN Bidang Instalasi Farmasi
1) Penyediaan obat di Puskesmas
tetap diadakan di Tingkat
Kabupaten/ Kota dengan
argumentasi yaitu sesuai
ketentuan yang berlaku bahwa
Puskesmas melakukan fungsi
pelayanan, selain itu
pengendalian ketersediaan obat
sudah terlaksana dengan baik,
dan sumber daya seperti SDM,
sarana dan prasarana, sistem
koordinasi, pedoman pendukung
tata laksana pengelolaan obat
sudah berjalan lancar.
2) Dalam hal Kajian Pembiayaan
Obat Dalam Struktur Sistem
Kapitasi, ada 2 (dua) hal penting
yang menjadi rekomendasi. Yang
pertama adalah mengenai Tata
Laksana Obat Program, dimana
kondisi saat ini masih ada droping
obat langsung ke Puskesmas oleh
BKKBN dan Kemenakertrans,
maka perlu adanya kejelasan
koordinasi lintas sektor K/L dan
tata kelola/ tata laksana obat
program yang berasal dari instansi
lain. Selain itu diperlukan Surat
Edaran Dirjen Bina Kefarmasian
dan Alat Kesehatan tentang Tata
Laksana Pengelolaan Obat
Program
Dalam hal E-Logistik, maka
rekomendasi yang dihasilkan adalah
p erlu ad anya kep astian yan g
berkelanjutan mengenai akses
dengan Pusdatin; dipastikan adanya
antisipasi terhadap ga ng guan
jaringan; perlu adanya pemetaan
secara khusus mengenai daerah yang
belum dapat terjangkau jaringan
internet; jika ada masalah/ kendala
yang dihadapi dalam pengoperasian,
maka dapat menghubungi admin
pusat, yaitu Dra. Syahidah, Apt (Dit.
Oblik dan Perbekkes); perlu adanya
upaya pengadaan hardware yang
seragam; dan terakhir perlu adanya
upaya insentif untuk petugas
operator.
Hasil dari pertemuan ini
diharapkan adanya persamaan
persepsi, berbagai kebijakan maupun
strategi terkait dengan program /
kegiatan Peningkatan Ketersediaan
obat dan Perbekalan Kesehatan
dalam mendukung peningkatan
pelayanan kesehatan secara efektif
dan efisien untuk membuat rakyat
sehat, mandiri dan berkeadilan.
Liputan
PEMBEKALAN TERHADAP SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI
OBAT TRADISIONAL DALAM RANGKA PEMBINAAN
Pada tanggal 24 s.d 25 Oktober
2012 diselenggarakan acara
“Pembekalan Terhadap Sarana
Produksi Dan Distribusi Obat
Tr a d i s i o n a l D a l a m R a n g k a
Pembinaan” yang dilaksanakan di
Hotel Lor'in Business Resort & Spa, Jl.
Adisucipto No.47, Solo Jawa Tengah.
Acara ini dihadiri oleh peserta dari
para pengelola sarana produksi dan
distribusi obat tradisional
kabupaten/kota yang ada di Jawa
Tengah; dari Dinas Kesehatan Provinsi
Jawa Tengah; dari Dinas Kesehatan
Kota Solo dan juga peserta dari Ditjen
Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Tujuan acara ini salah satunya
adalah adalah mensosialisasikan
Permenkes No. 006/2012 tentang
Industri dan Usaha Obat Tradisional
dan 007/2012 tentang Registrasi Obat
Tradisional yang mulai diberlakukan
pada tanggal 23 Februari 2012
m e n g g a n t i k a n
246/Menkes/Per/V/1990 tentang Izin
Usaha Industri Obat Tradisional dan
Pendaftaran Obat Tradisional; Pada
permenkes 246/Menkes/Per/V/1990
berorientasi kepada Nilai Investasi
produk atau total aset dimana IOT
m a u p u n I KOT d i p e r b o l e h k a n
memproduksi semua bentuk sediaan,
sedangkan 006/2012 berorientasi
pada pengaturan bentuk sediaan yang
boleh diproduksi oleh IOT, UKOT,
UMOT, Usaha jamu racikan dan juga
Usaha jamu gendong;
Adapun yang termasuk jenis
sarana produksi dan distribusi bidang
kefarmasian dan alat kesehatan
antara lain: Industri Farmasi, Industri
Obat Tradisional (OT), Industri kecil
Obat Tradisional (IKOT), Usaha Kecil
Obat Tradisional (UKOT), Industri
Kosmetika, Produsen/Industri Alat
Ke s e h ata n , P ro d u s e n / I n d u st r i
PerbekalanKesehatan Rumah Tangga
(PKRT) , Saran a Penyalu r Alat
kesehatan (PAK), Sarana Cabang
Penyalur Alat Kesehatan (Cabang
PAK), Sarana Sub Penyalur Alat
Kes eh ata n ( S u b PA K ) , S a ra n a
Distribusi Pedagang Besar Farmasi
(PBF) dan Sarana Distribusi Pedagang
Besar Bahan Baku Farmasi (PBBBF)
Paparan pertama disampaikan
oleh Drs. Sukiman Said Umar, Apt
Direktur Inspeksi dan Sertifikasi Obat
Trad is io n al d an Pro d u k
Komplementer Badan POM mengenai
Pemenuhan CPOTB bagi Usaha di
Bidang Obat Tradisional
Tujuan pembekalan terhadap
sarana produksi dan distribusi obat
t ra d i s i o n a l s e s u a i Pe r m e n ke s
0 0 6 / 2 0 1 2 d i s a m p a i ka n d a l a m
paparan lanjutan oleh ibu Ratih selaku
Kasubdit Bina Prodis Obat dan Obat
Tradisional, yaitu perizinan untuk
melindungi masyarakat terhadap
produk yang tidak berkualitas,
mendorong industri agar mampu
berdaya saing, serta mendorong
pengembangan bahan baku obat dan
obat tradisional; demikian juga untuk
industri/ usaha diharapkan mampu
memenuhi standar dan persyaratan,
mampu memenuhi kebutuhan dalam
negeri, serta mampu bersaing baik
nasional maupun internasional;
Direktur Bina Produksi dan
Distribusi Kefarmasian, Dra. Engko
Sosialine M., Apt memberikan arahan
dan juga melakukan sesi tanya jawab
dengan peserta seputar
permasalahan mengenai Cara
Pengolahan Obat Tradisional yang
Baik (CPOTB), pada kesempatan
tersebut beliau juga memberikan
cenderamata kepada peserta, berupa
satu set buku Farmakope Herbal.
Sesi selanjutnya adalah paparan
mengenai Budidaya dan Penanganan
Pasca Panen Tanaman Obat dari
Kementerian Pertanian, diharapkan
dengan mengetahui bagaimana
budidaya dan juga penanganan pasca
panen yang baik maka hasil panen
akan menjadi lebih baik dari segi
kuantitas maupun kualitas yang
nantinya akan sangat berpengaruh
juga terhadap kuantitas dan juga
kualitas sebagai bahan baku produk
OT itu sendiri.
Untuk lebih memberikan
gambaran jelas mengenai tata cara
memulai dan pengembangan usaha
tradisional ini maka di paparkan juga
oleh Asisten Deputi Bidang
Pemasaran dan Jaringan Usaha
kementerian Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah mengenai Pemodalan bagi
usaha kecil obat tradisional dan usaha
mikro obat tradisional, dilanjutkan
dengan diskusi dan tanya jawab oleh
peserta sebagai bekal bagi para
pelaksana sarana memberikan
p e n g a r a h a n k e p a d a
pengusaha/petani binaannya.
Liputan
KELEMBAGAAN INSTALASI FARMASI
Pada tanggal 19 s.d 21 November
2012 telah dilaksanakan Kegiatan
Pengumpulan Materi Kelembagaan
Instalasi Farmasi yang dilaksanakan di
Hotel Golden Flower Bandung.
Pertemuan ini diikuti oleh 60 orang,
terdiri dari Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi, Kepala Bidang/Seksi atau
Perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi
seluruh Indonesia (terkecuali
perwakilan Provinsi Sulawesi Barat
dan Papua Barat) yang menangani
masalah kefarmasian dan alat
ke s e h a ta n . S e l a i n i t u d a l a m
pertemuan ini turut hadir pula DR
Faiq Bahfen, SH; dr. Setiawan
Soeparan, MPH; Direktur Bina Obat
Publik dan Perbekalan Kesehatan;
Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan
Selatan; Deputi Bidang Kelembagaan
Ke m e n t e r i a n Pe n d ay a g u n a a n
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi; Kepala Bagian Hukum,
Organisasi dan Humas, Kepala Bagian
Keuangan; Kepala Sub Bagian
Organisasi; Kepala Sub Bagian
Hukum, Staf Hukum, Organisasi dan
Humas Sekretariat Direktorat
Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat
Kesehatan.
Acara diawali dengan Laporan Ketua
Panitia, yang dilanjutkan dengan
sambutan dari Sekretaris Direktorat
Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat
Kesehatan. Dalam sambutannya,
diantaranya dipaparkan hal-hal
sebagai berikut:
a. Penerapan otonomi daerah pada
tahun 2000 berdasarkan UndangUndang Nomor 22 Tahun 1999,
ya n g d i p e r b a h a r u i d e n ga n
Undang-Undang Nomor 32 tahun
2004 tentang Pemerintahan
Daerah, mengakibatkan beberapa
peran pemerintah pusat dialihkan
kepada pemerintah daerah
sebagai urusan wajib dan tugas
pembantuan, salah satunya
adalah bidang pelayanan
kesehatan terutama pengelolaan
obat pelayanan kesehatan dasar.
Alokasi dana obat pelayanan
kesehatan dasar yang semula
disalurkan melalui kegiatan sektor
kesehatan mulai tahun 2000
dialihkan melalui Dana Alokasi
Umum (DAU) langsung ke daerahdaerah. Dengan mekanisme ini
setiap Kabupaten/Kota maupun
propinsi melaksanakan
pengadaan obat secara mandiri.
Namun pemerintah pusat masih
mempunyai kewajiban untuk
penyediaan obat program
ke s e h a ta n d a n p e rs e d i a a n
penyangga (buffer stock) serta
menjamin keamanan, khasiat dan
mutu obat.
b. Desentralisasi merupakan peluang
bagi daerah untuk meningkatkan
kualitas pelayanan, pengalokasian
dana, pengelolaan obat yang
sesuai dengan kebutuhan spesifik
masing-masing daerah. Bebarapa
daerah yang mempunyai
ke d e k a t a n d e n g a n s a r a n a
distribusi dan produksi seperti di
Pulau Jawa merasa lebih senang
melakukan pengadaan ini secara
mandiri (tidak terpusat) seperti di
era sentralistik. Tidak dapat
dipungkiri bahwa desentralisasi
pengelolaan obat khususnya
pengadaan membawa beberapa
keuntungan kepada daerah
misalnya proses pembelajaran
d a l a m ra n g ka p e n i n g kata n
kemampuan petugas terutama
dalam aspek pengadaan obat,
p e ny u s u n a n a n g ga ra n d a n
negosiasi dengan pemegang
keputusan di tingkat
Kabupaten/Kota, serta
meningkatkan aktivitas
perekonomian di daerah terutama
dari aspek obat.
c. Pelaksanaan otonomi daerah telah
membawa perubahan mendasar
ya n g p e r l u d i c e r m at i a ga r
ketersediaan obat esensial bagi
masyarakat tetap terjamin. Untuk
daerah-daerah terpencil,
perbatasan, kepulauan dan daerah
rawan bencana, perlu
dikembangkan sistem pengelolaan
obat secara khusus.
d. Sebelum desentralisasi, obat
esensial di sektor publik dijamin
ketersediannya oleh Pemerintah
melalui sistem suplai dengan
keberadaan Sarana Penyediaan
Sediaan Farmasi Pemerintah.
Peran dan fungsi Sarana
Penyimpanan Sediaan Farmasi
Pemerintah sejak desentralisasi
mengalami perubahan akibat
sudut pandang yang berbeda dari
pemerintah daerah terhadap
peran lembaga ini.
e. Beberapa strategi yang diterapkan
dalam rangka menjamin
ketersediaan, pemerataan dan
keterjangkauan obat esensial
adalah dengan pengembangan
dan evaluasi secara terus-menerus
Liputan
khususnya model dan bentuk
pengelolaan obat sektor publik di
daerah terpencil, daerah
tertinggal, daerah perbatasan dan
daerah rawan bencana serta
penyiapan peraturan yang tepat.
f. Dewasa ini sebagian Sarana
Penyimpanan Sediaan Farmasi
Pemerintah kurang berfungsi,
karena kurang tersedianya tenaga
pengelola yang kompeten,
struktur organisasi yang tidak
menunjang, dana operasional
kurang memadai dan sistem
informasi yang tidak berjalan baik.
Karena itu perlu dilakukan
revitalisasi fungsi pengelolaan
obat di Kabupaten/Kota sekaligus
disesuaikan namanya menjadi
Sarana Penyimpanan Sediaan
Farmasi Pemerintah
Kabupaten/Kota untuk lebih
mengedepankan fungsinya.
g. Gudang Farmasi Kabupaten/Kota
(GFK) yang sebelumnya telah ada
di setiap Kabupaten/Kota telah
dikembangkan menjadi Instalasi
Farmasi Propinsi dan
Kabupaten/Kota sebagai unit
pengelola obat dengan
memanfaatkan sistem informasi
pengelolaan obat yang efektif dan
efisien.
h. Keberadaan Instalasi Farmasi di
Provinsi dan Kabupaten/Kota
yang sifatnya seragam di seluruh
Indonesia pada dasarnya untuk
menjamin pengelolaan obat
publik dan perbekalan kesehatan
khususnya di pelayanan
kesehatan dasar, dapat menjamin
ketersediaan obat dan
aksesibilitas publik terhadap obat.
Namun organisasi yang seragam
di era otonomi daerah mungkin
diang gap tidak cocok lagi
mengingat masing-masing daerah
mempunyai kebutuhan lokal
spesifik yang berbeda satu sama
lain, sehingga kedudukan Instalasi
Farmasi menjadi tidak jelas serta
tugas pokok dan fungsinya yang
diterapkan di Kab/Kota secara
beragam. Beberapa Provinsi dan
Kab/Kota menempatkan tugas
pokok dan fungsi pengelolaan
obat di bawah seksi, ada yang
mengakomodasikannya sebagai
Unit Pelaksana Teknis Daerah
(UPTD).
i. Kebutuhan dimaksud misalnya
adalah pengelolaan obat publik
tidak hanya mencakup pelayanan
kesehatan dasar tetapi juga
termasuk pelayanan rujukan.
Disisi lain ada keterbatasan SDM
terlatih dan sarana prasarana yang
kurang memadai, sementara ada
keinginan terciptanya pengelolaan
obat yang efektif dan efisien.
Maka pengembangan organisasi
membutuhkan cukup banyak SDM
(Tenaga Kefarmasian) yang
kompeten.
j. Dinas Kesehatan sebagai salah
satu unsur pelaksana otonomi
d a e ra h , m e m p u nya i t u ga s
melaksanakan urusan
pemerintahan daerah
berdasarkan asas otonomi dan
tugas pembantuan. Besaran
organisasi Dinas Daerah mengacu
pada PP Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat
Daerah. Saat ini organisasi yang
menangani kefarmasian dan alat
kesehatan di Dinas Kesehatan
masih beragam, ada yang berada
dalam Bidang ada pula yang masih
Seksi Kefarmasian dan Alat
Kesehatan.
k. S e h u b u n g a n d e n g a n
permasalahan yang timbul terkait
organisasi dinas kesehatan
khususnya pengelolaan obat di
Provinsi dan Kabupaten/Kota,
dirasakan perlu melakukan
pertemuan Kelembagaan Instalasi
Farmasi sebagai upaya
memperkuat Kelembagaan baik
untuk Instalasi Farmasi maupun
Dinas Kesehatan dalam
menciptakan pengelolaan obat
yang efektif dan efisien di Provinsi
dan Kabupaten/Kota.
Selain sambutan dan paparan dari
Sekretaris Direktorat Jenderal Bina
Kefarmasian dan Alat Kesehatan,
beliau juga berkenan membuka
secara resmi Kegiatan Pengumpulan
Materi Kelembagaan Instalasi Farmasi
ini.
Materi lain yang disajikan dalam
Kegiatan Pengumpulan Materi
Kelembagaan Instalasi Farmasi ini
adalah sebagai berikut:
a. Kelembagaan Dalam Penyediaan
Obat dan Alat Kesehatan yang
dipaparkan oleh Sesditjen Binfar
dan Alkes.
b. Suatu Pemikiran Keberadaan
Instalasi Farmasi di Pusat dan
Daerah Dalam Rangka Penyaluran
Obat ke Daerah dipaparkan oleh
DR Faiq Bahfen
c. Kelembagaan Instalasi Farmasi
Dinas Kesehatan Provinsi
Kalimantan Selatan yang
dipaparkan oleh Kepala Dinkes
Kalimantan Selatan
d. Eksistensi Kelembagaan dalam
rangka Penyaluran Obat ke
Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Pemerintah yang dipaparkan oleh
Deputi Kelembagaan Kementerian
Ulasan
Pendayagunaan Aparatur Negara
& Reformasi Birokrasi.
e. Peranan Dan Kedudukan Dinas
Kesehatan Dalam Rangka
Penyaluran Obat Ke Fasilitas
Kesehatan Pemerintah Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota yang
dipaparkan oleh dr. Setiawan
Soeparan, MPH
f. Peranan dan Kedudukan Instalasi
Farmasi Nasional/Propinsi/
Kabupaten/Kota dalam
Penyaluran Obat ke Fasilitas
Kesehatan Pemerintah yang
dipaparkan oleh Direktur Bina
Obat Publik dan Perbekalan
Kesehatan
Kegiatan Pengumpulan Materi
Kelembagaan Instalasi Farmasi ini
d i l a ks a n a ka n d e n ga n m eto d e
penyajian materi dan pembahasan
mendalam antara peserta dengan
narasumber.
Yang kemudian
dilanjutkan dengan diskusi kelompok,
dimana seluruh peserta dibagi
menjadi 2 kelompok diskusi.
Rangkuman dari Kegiatan
Pengumpulan Materi Kelembagaan
Instalasi Farmasi ini adalah sebagai
berikut:
a. Untuk Peningkatan Peran Dinas
Kesehatan maka Kelembagaan
untuk pengelolaan obat sebaiknya
diatur secara spesifik, karena obat
merupakan komoditi khusus dan
strategis yang memerlukan tata
cara khusus dikaitkan dengan
ketentuan yang berlaku.
b. Keputusan Menteri Kesehatan No
267 Tahun 2008 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Organisasi
Daerah sudah tidak sesuai dengan
tugas dan fungsi pelayanan
kefarmasian dan alat kesehatan,
sehingga perlu dilakukan revisi
untuk memperkuat kelembagaan
struktur organisasi Dinas
Kesehatan Provinsi dan
Kabupaten/Kota serta Instalasi
Farmasi sebagai UPT Daerah.
c. Berdasarkan UU 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah dan
Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara
Pe m e r i n ta h , Pe m e r i n ta h a n
Daerah Provinsi, Dan
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota, telah disebutkan
bahwa urusan di bidang
Kesehatan khususnya
penyimpanan dan pendistribusian
obat telah diserahkan kepada
Daerah. Oleh karena itu
pembentukan kelembagaan
diserahkan kepada Pemerintah
Daerah. Untuk itu peran
Pemerintah Pusat dalam hal ini
Kementerian Kesehatan melalui
Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat
Kesehatan melakukan
Penyusunan Kebijakan, Bimbingan
Teknis, Penyusunan Standar
Pelayanan Minimal (SPM) dan
Penyusunan NSPK
d. Kemenkes harus berkoordinasi
dgn Kemendagri terkait
pelaksanaan peraturan di bidang
kesehatan di daerah. Hal ini
dikarenakan Pemerintah Daerah
cenderung lebih mematuhi
Kementerian Dalam Negeri
ketimbang Kementerian
Kesehatan. Hal ini juga disebabkan
oleh euforia berlebihan dari
kebijakan desentralisasi/otonomi
daerah, sehingga ada daerahdaerah yang menganggap
Peraturan Daerah lebih tinggi
kedudukannya dibandingkan
Peraturan Menteri Kesehatan
e. Untuk melakukan penguatan
kelembagaan kefarmasian dan
alat kesehatan di dinas kesehatan
provinsi/kabupaten/kota dan
Instalasi Farmasi di daerah perlu
dilakukan inventarisasi tugas dan
fungsi dari organisasi dimaksud
untuk selanjutnya ditentukan
eselonisasinya.
f. Perlu adanya kejelasan tugas dan
fungsi dari organisasi kefarmasian
dan alat kesehatan di dinas
kesehatan menetapkan kebijakan
di bidang kefarmasian dan alat
kesehatan sedangkan Instalasi
Farmasi mempunyai tugas dan
fungsi manajemen logistik.
Ulasan
KUNJUNGAN KERJA KOMISI IX DPR KE PROVINSI SULAWESI UTARA
Pada tanggal 6 s.d. 10 November 2012
Ko mis i IX D PR RI melaku kan
Kunjungan Kerja Ke Provinsi Sulawesi
Utara. Tujuan kunjungan kerja ke
Provinsi Sulawesi Utara yang
dilakukan oleh Komisi IX DPR RI ini ke
beberapa daerah pada setiap reses,
merupakan pelaksanaan dari fungsi
DPR RI dalam hal legislasi, anggaran,
dan pengawasan sehingga selama
kunjungan kerja, Komisi IX dapat
mengetahui persoalan-persoalan
mendasar yang dihadapi oleh
Pemerintah Provinsi dan masyarakat.
Tim Kunjungan Kerja ke Provinsi
Sulawesi Utara dipimpin oleh Wakil
Ketua Komisi IX DPR RI, Drs. H. Irfan
Chairul Mahfiz, M.Si, dengan 22 orang
anggota Tim, 4 orang dari Sekretariat
DPR RI, 1 orang dari Tenaga Ahli DPR
RI, yang didampingi oleh Perwakilan
Pemerintahan dan BUMN
sebagaimana terlampir dalam laporan
ini.
Kunjungan kerja dilakukan ke
beberapa tempat di wilayah Sulawesi
Utara meliputi kantor Gubernur
Sulawesi Utara, Balai Latihan Kerja
Provinsi, Walikota Kotamobagu, RS
Datoe Binangkang, RSUD Kota
Kotamobagu. Selain itu, diadakan
pertemuan dengan PT Askes dan PT
Jamsostek Regional setempat.
Dari hasil kunjungan kerja dan
pertemuan dengan BUMN terkait,
diperoleh beberapa isu strategis yang
berkaitan dengan bidang kesehatan
sebagai berikut:
a. Pemerintah Provinsi Sulawesi
U t a ra m e m p e r s i a p k a n d i r i
menyambut Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS) 2014.
Namun, ada beberapa kendala
yang dihadapi sebagai berikut:
1) Sulawesi Utara butuh dibangun
6 RS Pratama berkapasitas 50
kamar, yang nantinya akan
menunjang program BPJS. Hal
ini dikarenakan jumlah kamar
untuk pasien kelas III masih
kurang. Rumah sakit yang ada
di Sulut saat ini hanya memiliki
2.100 tempat tidur kelas III,
masih kekurangan 300 tempat
tidur.
2) Permohonan bantuan dana
untuk penyelesaian
pembangunan rumah sakit di
Kabupaten Bolaang
Mangondow Utara (saat ini
sementara pembangunan
rumah sakit kelas C).
3) Permohonan bantuan dana
untuk pembangunan rumah
sakit sebagai rujukan di
Kabupaten Bolaang
Mangondow Induk.
4) Bolaang Mangandau Timur
merupakan daerah yang baru 4
tahun dimekarkan, tidak
mempunyai rumah sakit,
hanya mempunyai 1
puskesmas rawat inap. Oleh
karena itu, memohon bantuan
dana untuk pembangunan
r u m a h s a k i t d a n
pembangunan puskesmas
rawat inap di setiap
kecamatan.
5) Untuk pembangunan rumah
sakit sebagai pusat rujukan di
Kotamobagu membutuhkan
dana 38 M. Saat ini rumah sakit
yang ada hanya untuk rawat
Buletin INFARKES Edisi II - April 2012 l Hal. 11
Ulasan
a.
jalan dan rawat inap tetapi
belum bisa dijadikan sebagai
pusat rujukan.
6) RS U D D ato e B i n a n g ka n g
memiliki kondisi bangunan
yang sudah tidak memenuhi
standar pelayanan rumah sakit
kelas C, sehingga diperlukan
dana untuk melakukan
renovasi gedung rumah sakit.
7) RS U D D ato e B i n a n g ka n g
kekurangan dokter spesialis
dasar dan dokter spesialis
penunjang sesuai dengan
standar pelayanan rumah sakit
ke l a s C, s e h i n g ga p e r l u
penambahan dokter spesialis
dasar dan dokter spesialis
penunjang.
b. Pelaksanaan Jamkesmas di
Provinsi Sulawesi Utara sudah
cukup baik, meskipun masih ada
hambatan antara lain, masih ada
masyarakat miskin yang belum
mengerti sistem alur pelayanan
rujukan dari Puskesmas sampai ke
Rumah Sakit, sehingga sebagian
pasien langsung berobat ke RS
tanpa membawa rujukan dari
puskesmas dan menyulitkan
pelayanan ke pasien.
c. Bantuan Operasional Kesehatan
(BOK) sudah berjalan, namun ada
beberapa hambatan :
1) Belum tersosialisasi secara baik
Hal. 12 l Buletin INFARKES Edisi III - Juni 2012
te nta n g j u k n i s B O K ke
Puskesmas sehingga masih
kurang pemahaman tentang
pelaksanaan BOK oleh
Puskesmas.
2) S K S a t k e r t e r l a m b a t
dikeluarkan oleh karena
adanya pergantian pemerintah
daerah juga pergantian Kepala
Dinas setempat.
3) SPJ dari Puskesmas belum
lengkap
4) SDM yang menangani BOK di
puskesmas belum maksimal.
5) Belum optimalnya koordinasi
antar program di Puskesmas
m a u p u n
D i n k e s
Kabupaten/Kota.
d. Pemerintah Sulut mengusulkan
agar ada insentif khusus bagi
dokter dan tenaga medis yang
bertugas di daerah-dae rah
kepulauan Sulut, ini merupakan
pertimbangan yang diharapkan
dapat dikaji kembali oleh Komisi IX
DPR RI., mengingat tingkat
kesulitan di daerah kepulauan
sangat jauh berbeda dengan yang
ada di pusat
e. Anggaran DAK turun menjadi 3,5
M. Pertumbuhan ekonomi Kota
Kotamobagu sebesar 8,2%.
Dari isu-isu strategis yang berkaitan
d e n g a n b i d a n g ke s e h a t a n
tersebut di atas, maka diperoleh
b.
c.
d.
e.
f.
kesimpulan bahwa rencana tindak
lanjut dan rekomendasi dari hasil
kunjungan kerja ini sebagai
solusinya adalah sebagai berikut:
Untuk pembangunan rumah sakit
dan alat-alat kesehatan, pada
dasarnya pemerintah pusat siap
membantu dengan persyaratan
tetap melalui prosedur yang
diawali dengan pengusulan
melalui e-planning (melalui
Dinkes Sulawesi Utara) yang akan
disesuaikan dengan anggaran
y a n g a d a d i Ke m e n t e r i a n
Kesehatan. Saat ini, penyerapan
anggaran BOK masih di bawah
60%. Oleh karena itu, disarankan
untuk mengajukan bantuanbantuan yang dibutuhkan sesuai
dengan prosedur yang telah
ditetapkan.
Komisi IX DPR RI akan mengkaji
kembali harapan Pemerintah
Sulut mengenai adanya insentif
khusus bagi dokter dan tenaga
medis yang bertugas di daerahdaerah kepulauan Sulut
mengingat tingkat kesulitan di
daerah kepulauan sangat jauh
berbeda dengan daerah lainnya.
Komisi IX DPR RI akan
mempertimbangkan kenaikan
anggaran DAK di tahun
mendatang.
Pemerintah Pusat dibantu oleh
Pemerintah Daerah perlu
meningkatkan sosialisasi untuk
Juknis BOK.
Pemerintah perlu meningkatkan
sosialisasi sistem rujukan di
rumah sakit.
Pemerintah perlu meningkatkan
pelatihan-pelatihan untuk SDM
untuk pengelolaan manajemen
rumah sakit dan puskesmas.
Liputan
HARI KESEHATAN NASIONAL KE 48 TAHUN 2012
Pembangunan kesehatan selama
b e b e ra p a d a s a w a r s a t e ra k h i r
menunjukkan berbagai keberhasilan.
Diharapkan kesuksesan tersebut dapat
ditingkatkan dengan kerja keras dan
kerja cerdas. Banyak upaya-upaya yang
harus dilakukan agar derajat kesehatan
masyarakat Indonesia mencapai target
Millennium Development Goals
(MDGs) 2015.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri
Kesehatan, dr. Nafsiah Mboi, Sp.A,
MPH, pada acara Malam Pemberian
Penghargaan dalam rangka
memperingati Hari Kesehatan Nasional
atau HKN ke 48 tahun 2012, di Jakarta
(12 November 2012).
HKN Ke-48 tahun 2012 mengangkat
tema Indonesia Cinta Sehat, dengan
Sub-tema Ibu Selamat Anak Sehat.
Tema ini dipilih untuk meningkatkan
semangat, kepedulian, komitmen dan
gerakan nyata seluruh lapisan
masyarakat dan segenap komponen
bangsa dalam menyukseskan
pembangunan kesehatan. Sedangkan
sub-tema yang dipilih terkait dengan
prioritas pembangunan kesehatan
periode 2010-2014, yaitu menurunkan
angka kematian anak dan angka
kematian ibu.
Oleh karena itu, mari jadikan
peringatan HKN Ke-48 tahun 2012 ini
sebagai momentum untuk
membangkitkan semangat,
meningkatkan kepedulian, dan
memantapkan kerjasama antar
seluruh stakeholders pembangunan
kesehatan, seru Menkes.
Pencap a ia n d era j at kes eh ata n
masyarakat yang setinggi-tingginya
tidak mungkin dicapai oleh jajaran
kesehatan sendiri, pembangunan
kesehatan bersifat multidimensi,
multidisiplin, dan multisektor. Dengan
kata lain, pembangunan kesehatan
memerlukan dukungan dan kerjasama
dari berbagai sektor termasuk dunia
usaha, organisasi kemasyarakatan, dan
perorangan. Suksesnya pembangunan
kesehatan juga sangat ditentukan oleh
koordinasi, integrasi, dan sinergi
a nta ra Pe m e r i nta h P u s at d a n
Pemerintah Daerah yang
dikoordinasikan oleh Gubernur dan
Bupati/Walikota.
Pada kesempatan tersebut Menkes
menyampaikan penghargaan kepada
perorangan dan institusi yang telah
menunjukkan komitmen, memberikan
dukungan, serta melakukan upayaupaya bagi suksesnya pembangunan
kesehatan di Tanah Air.
Menkes berharap agar penyerahan
penghargaan tersebut akan
mendorong dan menginspirasi semua
pihak dan seluruh lapisan masyarakat
untuk mendukung, berperan serta,
dan menunjukkan komitmen kuat bagi
suksesnya pembangunan kesehatan di
seluruh wilayah Indonesia.
Seperti HKN tahun
sebelumnya, penghargaan diberikan
kepada institusi dan perorangan yang
berprestasi, yaitu : 1) Rumah Sakit yang
mengelola Dana Jamkesmas terbaik, 2)
Rumah Sakit Berseri, 3) Puskesmas
yang memberikan pelayanan promotif
dan preventif terbaik, dan 4)
perorangan yang menunjukkan
prestasi di bidang tugasnya, yaitu:
D o s en Po litekn ik b erp resta s i,
Widyaiswara berprestasi, Tenaga
Kesehatan berprestasi, Tenaga
Kefarmasian pengelola obat teladan.
Hadir pada malam penghargaan
tersebut para penerima penghargaan
Manggala Karya Bakti Husada (MKBH),
Ksatria Bakti Husada (KBH), dan Mitra
Bakti Husada (MBH). Diantara
penghargaan-penghargaan yang
diberikan, ada pula penghargaan yang
diberikan kepada enam orang Tenaga
Kefarmasian Pengelola Obat
Berprestasi di Instalasi Farmasi
Provinsi/Kabupaten/Kota, antara lain
dra. Lusia Ang, Apt, Pengelola Instalasi
Farmasi Provinsi Papua; Arwis, S.Si,
M.M.Kes, Apt, Kepala UPTD Instalasi
Farmasi Kabupaten Bulukumba
Provinsi Sulawesi Selatan; dan Sri
Winarni, S.Si, Apt, M.Kes, Kepala UPTD
Instalasi Farmasi Kabupaten Sleman,
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Dalam kesempatan tersebut Menkes
s e ca ra k h u s u s m e nya m p a i ka n
apresiasi dan penghargaan kepada
Keluarga Almarhum dr. Subagyo
Partodihardjo, yang semasa hidupnya
menjabat Anggota DPR RI Komisi IX
atas jasanya dalam pembangunan
kesehatan. Menkes juga mengajak
hadirin untuk mengenang
Almarhumah dr. Endang Rahayu
Sedyaningsih dan Almarhum dr.
Suwardjono Suryaningrat karena jasajasa mereka menjadi inspirasi
perjuangan dalam mewujudkan
derajat kesehatan masyarakat yang
setinggi-tingginya.
***
Buletin INFARKES Edisi VI - Desember 2012 l Hal. 13
Liputan
PERTEMUAN TAHUNAN BAKOHUMAS TINGKAT NASIONAL TAHUN 2012
DAN LOMBA ANUGERAH MEDIA HUMAS 2012
Dalam rangka Keterbukaan Informasi
Publik, pada tanggal 5 s.d 7 November
2012 telah dilaksanakan Kegiatan
Pertemuan Tahunan Bakohumas
Tingkat Nasional Tahun 2012 dan
Lomba Anugerah Media Humas 2012 di
Hotel Aston, Makassar, Sulawesi
Selatan.
Pertemuan dihadiri oleh Menteri
Komunikasi dan Informatika Ir. Tifatul
Sembiring, Wakil Menteri Hukum dan
HAM Denny Indrayana, Gubernur
Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo,
dan sejumlah ahli di bidang kehumasan
(Kabareskrim Polri, Ketua Perhumas,
Direktur Pemberitaan Metro TV,
Deputi Sekretaris Wakil Presiden
Bidang Kesra dan Wakil Menteri
Pertahanan), 600 praktisi kehumasan
dari berbagai kementerian/lembaga,
H u m a s B U M N , T N I - Po l r i , d a n
perguruan tinggi seluruh Indonesia.
Maksud dan tujuan pertemuan ini
adalah:
a. Memantapkan konsepsi dan
pemahaman anggota Bakohumas
t e n t a n g o p t i m a l i s a s i p e ra n
ko m u n i kato r p u b l i k d a l a m
membangun reputasi lembaga dan
kepemerintahan
b. M e n i n g k a t k a n k e m a m p u a n
anggota Bakohumas baik aspek
teoretis maupun teknis akan peran
ko m u n i k a t o r p u b l i k d a l a m
membangun reputasi lembaga dan
kepemerintahan
c. Meningkatkan pengetahuan humas
Pemerintah dalam merespon
perkembangan kehidupan politik,
ekonomi dan sosial
kemasyarakatan, serta berbagai
permasalahan yang muncul dan
berkembang di masyarakat
d. Meningkatkan peran strategis
Bakohumas dalam pembentukan
opini publik menghadapi era
globalisasi dan Pemilu 2014
e. Menumbuhkan komitmen bersama
antara anggota Bakohumas dengan
memberikan apresiasi atas karya
kehumasan
Te m a y a n g d i a n g k a t d a l a m
penyelenggaraan Pertemuan Tahunan
ini adalah “OPTIMALISASI PERAN
H U M A S P E M E R I N TA H d a l a m
MENCIPTAKAN KINERJA PEMERINTAH
yang OPTIMAL”. Tema ini cukup
penting dan sangat relevan, dikaitkan
dengan kondisi nyata dan tantangan
yang dihadapi oleh pemerintah pada
umumnya, dan humas pada
khususnya. Dengan tema pertemuan
tahunan ini tentunya diharapkan, para
pejabat/praktisi humas, dan seluruh
peserta pertemuan tahunan,
disamping tentunya mendapatkan
kesegaran kognitif di bidang pelayanan
informasi publik, juga diharapkan
mampu memberikan kontribusi bagi
peningkatan/optimalisasi peran
humas di masing-masing instansi
pemerintah.
Acara diawali dengan menyanyikan
lagu Indonesia Raya, dilanjutkan
dengan Laporan Ketua Penyelenggara
oleh Ketua Umum Bakohumas yaitu
Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik
Hal. 14 l Buletin INFARKES Edisi VI - Desember 2012
Kementerian Komunikasi dan
I nfo r m at i ka F re d d y H Tu l u n g ,
d i l a n j u t ka n d e n ga n s a m b u ta n
Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul
Yasin Limpo yang langsung disambung
dengan sambutan dari Menkominfo
Tifatul Sembiring yang sekaligus juga
membuka secara resmi Pertemuan
Tahunan Bakohumas Tingkat Nasional
Tahun 2012 dan Lomba Anugerah
Media Humas 2012.
Menkominfo Tifatul Sembiring dalam
sambutannya memaparkan hal-hal
sebagai berikut:
a. P e r t e m u a n t a h u n a n y a n g
diselenggarakan secara rutin oleh
Humas-humas pemerintah Ini
merupakan suatu bukti bahwa
humas pemerintah baik di tingkat
pusat, provinsi, maupun
kabupaten/kota memiliki
keperdulian dan komitmen yang
tinggi dalam upaya melakukan
evaluasi dan sekaligus berbenah
diri guna mengoptimalkan peran
Humas Pemerintah dalam
menjalankan tugas dan fungsinya.
b. Ada korelasi antara peran yang
diemban humas dengan kinerja
pemerintah. Semakin baik peran
yang dilakukan oleh humas
pemerintah, maka semakin baik
pula citra pemerintah dimata
publik/rakyat. Dan bila semakin
baik citra pemerintah di mata
publik/rakyat, maka semakin tinggi
pula peran serta masyarakat yang
diwujudkan. Hipotesis ini harus kita
jawab dan buktikan kebenarannya,
apakah benar bahwa peran humas
memiliki kontribusi bagi
terciptanya kinerja pemerintah
yang optimal.
Salah satu aspek tugas dan fungsi
humas adalah pelayanan informasi
publik di masing-masing badan
Liputan
publik, dalam rangka implementasi
UU No. 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik.
Pertanyaan kita, apakah semua
Badan Publik Negara/pemerintah
saat ini sudah melaksanakan
Keterbukaan Informasi Publik ini?
c. Undang-undang yang kini sudah
b e r u m u r 4 ta h u n 6 b u l a n ,
mewajibkan Badan Publik untuk
memberikan pelayanan informasi
publik. Dari aspek kelembagaan
bahwa Komisi Informasi baik pusat
Pusat maupun Provinsi seharusnya
sudah terbentuk, namun yang ada
baru 18 provinsi. PPID atau pejabat
Pengelola Informasi dan
Dokumentasi seharusnya sudah
terbentuk di semua Badan Publik,
kenyataannya baru 24% yang telah
membentuk. Ini tentunya akan
b e rd a m p a k d a n b e r ko re l a s i
langsung dengan kinerja humas
atau satker yang membidangi
informasi dan komunikasi, yang
pada gilirannya akan berdampak
pada kinerja pemerintah itu sendiri.
d. Hasil survey dari beberapa LSM dan
Kominfo sendiri juga
menindikasikan bahwa dari aspek
kelembagaan dan pelayanan
informasi oleh Badan Publik masih
belum berjalan secara maksimal.
Dari sini sudah dapat diambil suatu
gambaran, bahwa dalam hal
pelayanan informasi yang
dilaksanakan oleh satuan kerja
Humas atau satuan kerja yang
menangani informasi dan
komunikasi, baik tingkat pusat,
Dinas, Badan, maupun Kantor
Informasi dan Komunikasi, kiranya
perlu mendapat perhatian.
e. Ada 3 aspek yang perlu kita
perhatikan dan pertimbangkan
masak-masak dalam upaya kita
f.
g.
h.
i.
(1) Mengingatkan kembali kepada
meningkatkan kinerja kehumasan
seluruh Badan Publik
pemerintah, yakni “suprastruktur”,
pemerintah/negara, bahwa aspek
” I n f r a s t r u k t u r ”, d a n
ke l e m b a ga a n p e n g e l o l a a n
“infostrukturnya”.
informasi publik di setiap Badan
Dari aspek suprastruktur Badan
Publik Pemerintah/Negara atau
Publik, yang perlu diperhatikan
yang kita kenal sebagai PPID
adalah berkait dengan masalah
merupakan keniscayaan yang
“goodwill” pimpinan/kebijakan
perlu segera diwujudkan;
pimpinan, penyediaan SDM dan
(2)
Menyikapi beberapa hasil
lega l i ta s p e n ge l o l a l aya n a n
survey, monitoring dan evaluasi
informasinya.
yang telah dan sedang dilakukan
Aspek infrastruktur, yang terkait
terhadap pelaksanaan UU ini
dengan sarana dan prasarana kerja
sebagaimana data tersebut
dalam mengoptimalkan layanan
dimuka, serta berbagai masukan,
informasi; dan aspek ke tiga adalah
kritikan yang sering muncul, baik
bagaimana informasi yang dimiliki
dari masyarakat, LSM, maupun
oleh Badan Publik dapat distruktur
pemerhati transparansi
sedemikian rupa, dapat dikemas
informasi, bahwa Badan Publik
dengan baik sehingga informasi
Pemerintah/Negara, baik pusat
yang disampaikan kepada publik
maupun daerah, harus
memberi nilai tambah bagi
memaksimalkan dan
kehidupan masyarakat
meningkatkan kualitas layanan
Pertanyaan sederhana kita adalah,
informasi publiknya, sebagai
sudah sejauh mana Pimpinan
bentuk komitmen Badab Publik
Badan Publik telah berkomitmen
dalam menjalankan amanat UU
untuk melaksanakan amanat
tentang Keterbukaan Informasi
Undang-Undang tentang
Publik;
Keterbukaan Informasi Publik ini.
Memberikan motivasi atau
Pertanyaan berikutnya adalah, (3)
dorongan kepada Badan Publik
sudah sejauhmana pula kualitas
dalam upaya mencari solusi dari
layanan informasi publik yang
berbagai persoalan menyangkut
dilaksanakan oleh Badan Publik.
lambatnya pengimplementasian
Pertanyaan ini sengaja
UU tentang Keterbukaan Informasi
dimunculkan, untuk :
Liputan
legalitas, konten yang kredibel dan
Publik, yang antara lain terkait
penyampaian pesan yang sesuai
persoalan: “political will” atau
d e n g a n ko n d i s i p u b l i k n y a ,
komitmen pimpinan Badan Publik,
diharapkan humas pemerintah
terkait dengan kelembagaan
mampu menjawab segala
pengelolaan informasi publik,
persoalan yang mendominasi
terkait dengan
mindperkehidupan kita dalam
set/culture/kualitas SDM, sarana
bermasyarakat, berbangsa, dan
dan prasarana, anggaran serta
bernegara. Melalui suguhan
kualitas layanan informasi publik.
informasi yang benar dan utuh,
j. Badan Publik dalam kerangka
tindak komunikasi yang lancar dan
pelaksanaan amanat UU tentang
santun
oleh seluruh komponen
Keterbukaan Informasi Publik ini,
kekuatan humas pemerintah,
dan sekaligus dalam upaya
hendaknya
berposisi
mampu
mudah-mudahan isu-isu yang
komitmen Pemerintah Indonesia
memelihara
nama
baik
institusi,
berkembang di masyarakat tentang
sebagai salah satu Ketua “OGI” di
(sebagai
“value
indicator”),
mampu
radikalisme, terorisme, korupsi,
Tahun 2013 (Open Government
m
e
l
a
k
u
ka
n
p
e
l
ay
a
n
a
n
a
t
a
u
persatuan dan kesatuan, konflikInisiative), atau “OGP” (Open
services
yang
memadai,
atau
konflik horizontal dan lain-lain,
Government Partnership), dituntut
berperan sebagai “value
dapat dieliminir dan dihilangkan.
untuk mengejawantahkan
enhancer”,
mampu
menjalankan
Insyaallah humas pemerintah dapat
transparansi, partisipasi dan
aktivitas
yang
sesuai
dengan
berkomitment dan bekerja secara
akuntabilitas dalam melaksanakan
kebutuhan
dan
tuntutan
khalayak
nyata
untuk bangsa dan negara
tugas dan fungsinya. Hal ini selaras
akan
informasi,
atau
sebagai
“value
tercinta,
Indonesia.
dengan komitment Bapak Presiden
enabler”.
Dengan
demikian,
setiap
Materi lainnya yang dibahas.oleh para
dalam pelaksanaan Pemerintahan
informasi
yang
dikelola
oleh
n
arasumber dalam acara ini
yang terbuka. Bapak Presiden
Humas,
disamping
mampu
menjadi
diantaranya
adalah :
menyatakan bahwa : “…Undangwahana
“to
enrich
the
value”,
juga,
a. Optimalisasi Humas Pemerintah
Undang Keterbukaan Informasi
yang
lebih
penting
lagi
adalah
Kinerja
D a l a m M e n u n j a ng
Publik meniscayakan apa yang
sebagai
institusi
yang
mampu
“to
Pemerintah
Melalui
Pemanfaatan
dilaksanakan oleh pemerintah,
c r e a t e t h e v a l u e ”. H u m a s ,
Te k n o l o g i I n f o r m a s i D a n
publik memiliki hak untuk
disamping
sebagai
“image
building
Komunikasi,
yang dipaparkan oleh
mengetahuinya”.
institution”
juga
sekaligus
sebagai
Menkominfo Tifatul Sembiring
k. Inilah ciri-ciri dari open government
“public information ser vice b. Optimalisasi Humas Sebagal Agent
yang menjadi salah satu nilai dalam
institution”.
Soft Campaign Tentang Wawasan
n e g a r a d e m o k r a s i .” “ O p e n
m.
M
e
m
b
a
n
g
u
n
m
a
s
y
a
r
a
k
a
t
Kebangsaan Untuk Iklim
Government mengaktualisasikan
demokratis berkualiatas melalui
Pemerintahan Yang Kondusif, yang
secara praktis pengertian
kemudahan aksesibilitas informasi
sedianya akan dipaparkan oleh
pemerintahan dari, oleh, dan untuk
yang
juga
berkualitas.
Informasi
Menko Polhukam, namun dalam
rakyat” “Open Government pada
berkualitas
dapat
lahir
jika
aspek
kesempatan ini diwakili oleh
dasarnya adalah pemerintahan
k
e
l
e
m
b
a
g
a
a
n
p
e
n
g
e
l
o
l
a
Kabareskrim Polri.
yang terbuka/transparan,
informasinya
memiliki
legalitas,
c. Kunci Sukses Humas Pemerintah
mengundang elemen masyarakat
kontennya
memiliki
kredibilitas,
Dalam Menciplakan Citra Positlf
berpartisipasi, dan mengajak
dan
layanan
informasinya
memiliki
Dan Merespon Situasi Yang
segenap unsur masyarakat
sinergitas,
ketiganya
kita
kenal
Aktual, yang rencananya akan
b e r ko l a b o ra s i m e m e c a h ka n
sebagai
pengembangan
dan
dipaparkan
oleh Sekretaris Kabinet,
pelbagai masalah demi
pemberdayaan
“ICIS”,
yakni
tapi akhirnya diwakili oleh Wakil
kesejahteraan rakyat”.
Institution,Content, Infrastructure,
Menteri KUMHAM Denny
l. Pejabat Humas dalam menjalankan
dan
Services.
Dengan
kelembagaan
Indrayana.
aktivitas tugas dan fungsinya,
humas pemerintah yang memiliki
Artikel
d. Kemitraan Antara Pemangku
Kepentingan Dan Humas
Pemerintah Dalam Diseminasi
Informasi, yang dipaparkan oleh
Ketua Perhumas Prita Kemal
Gani.
e. Kemitraan Humas Pemerintah
Dan Media Dalam Penyediaan
I nfo r m a s i Ya n g M e n d i d i k ,
Mencerahkan, Dan
Memberdayakan Khususnya
Menyikapi Agenda Setting Publik,
yang dipaparkan oleh Ketua
Dewan Pers.
f. Sosialisasi Standar Pelayanan
Minimum (SPM) Bidang Kominfo,
yang dipaparkan oleh DR. James
Pardede, MM.
g. Best Practice Penerapan Standar
Pelayanan Minimum, yang
dipaparkan oleh Kadis Kominfo
Provinsi Sumatera Utara.
h. Peningkatan Motivasi Kinerja
Humas Pemerintah Dalam
Melaksanakan Pelayanan
Informasi Kepada Masyarakat,
yang dipaparkan oleh Praktisi
Public Relation (PR) Rhenald
Kasali.
Kegiatan Pertemuan Tahunan
Bakohumas Tingkat Nasional Tahun
2012 dan Lomba Anugerah Media
Humas 2012 ini dilaksanakan dengan
metode ceramah penyajian materi
dan diskusi, disertai dengan acara
Lomba Anugerah Media Humas 2012.
Dimana media humas yang menjadi
pemenang anugerah ini adalah:
a. Pemerintah Provinsi (Pemprov)
Jawa Barat yang dimotori oleh
Humas Pemerintah Kota Bogor
menjadi Juara Umum dengan
menjuarai 2 dari 4 kategori yakni
Juara I Laporan Kerja Humas Tahun
2011 dan Juara II Pelayanan
Informasi Melalui Internet.
b. Sedangkan Majalah "TABUIK"
yang diterbitkan oleh Bagian
Humas Sekretariat Daerah Kota
Pariaman berhasil keluar sebagai
Juara II Tingkat Nasional.
c. Juara III Anugerah Media Humas
(AMH) Tingkat Nasional Tahun
2012 diraih oleh Humas
Pemerintah Kota Pontianak.
d. PT Pelabuhan Indonesia III
(Pelindo III) dinobatkan sebagai
salah satu BUMN yang menjadi
juara dalam pelaksanaan
Anugerah Media Humas Tahun
2012, yang meraih Juara III
Nasional pada Anugerah Media
Humas 2012 untuk kategori
Laporan Kerja Humas Tahun 2011.
Kesimpulan Pertemuan Tahunan
Bakohumas Tingkat Nasional Tahun
2012 dan Lomba Anugerah Media
Humas 2012 sebagai berikut:
a. Masyarakat dan media bisa
memperoleh informasi yang
proporsional melalui media
informasi yang dimiliki humas
pemerintah sehingga
meningkatkan pemahaman atas
kebijakan yang ditetapkan
pemerintah serta dapat
mengeliminir opini negatif
masyarakat terhadap kinerja
pemerintah.
b. Humas harus sudah mulai
membuka diri terhadap
informasi-informasi yang sangat
diperlukan oleh publik
( m a sya ra kat ) u nt u k d a p at
d i a k s e s , ke c u a l i te r h a d a p
informasi yang memang
berdasarkan undang-undang
dikecualikan.
c. Untuk itu, humas pemerintah
perlu meningkatkan kinerjanya
melalui minimal 10 aktivitas
kehumasan, antara lain : (1)
melakukan perencanaan,
penyusunan, pembuatan serta
pelayanan informasi publik
berbasis web 2.0; (2) melakukan
perencanaan, penyusunan,
pembuatan informasi publik
tercetak; (3) membuat pressrelease/news yang berkualitas
(“fit to print”), artinya apa yang
dimuat di media massa, adalah
sama apa yang direlease oleh
humas; (4) membina hubungan
antar lembaga/sektor, hubungan
interpersonal internal, hubungan
dengan media secara sinergitas
dan harmonis; (5) meningkatkan
kualitas pelayanan informasinya;
(6) mampu menjaga nama baik
institusinya/institution identity;
(7) menyediakan bahan publikasi
baik cetak, audio, maupun audiovideo; (8) mampu menjadi event
organizer dl lingkungan
instansinya; (9) mampu mengatur
ritme antara “supply” informasi
dengan “demand” masyarakat;
oleh karena itu (10) dituntut
untuk bisa mengetahui karakter
dan sifat demografis khalayak
sasarannya melalui berbagai cara,
s
e
p
e
r
t
i
survey/penelitian/monitoring
khalayak. Intinya dalam bekerja
Humas Pemerintah harus
m e m p e d o m a n i K e b e n a ra n
Bekerja (do the things right and
do the right things); dan “tell the
truth but not all the truth”. Humas
harus tahu bagaimana
menerjemahkan istilah ini.
Artikel
REVIEW PENERAPAN SISTEM PELAPORAN
NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA WILAYAH BARAT
Pada tanggal 1 s.d. 3 November 2012
telah dilaksanakan Kegiatan Review
Penerapan Sistem Pelaporan Narkotika
dan Psikotropika Wilayah Barat di Solo,
Jawa Tengah.
Pertemuan ini diikuti oleh 90 orang
peserta, yang terdiri dari masingmasing 1 (satu) orang staf yang
menangani pelaporan Narkotika dan
Psikotropika
di selurah Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota dari 5
propinsi yang meliputi Provinsi Banten,
DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah
dan DI. Yogyakarta. Turut hadir pula
peserta dari lingkungan Ditjen Bina
Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
Acara diawali dengan Laporan Ketua
Panitia, Kasubdit Kemandirian Obat
dan Bahan Baku Obat, Dita Novianti SA,
mengingat hal tersebut dapat
S.Si, A pt , M M ya n g l a n g s u n g
menjadi salah satu dasar bagi
d i l a n j u t ka n d e n ga n s a m b u ta n
pemerintah untuk mengetahui
pembukaan dari Direktur Bina
bagaimana kondisi distribusi dan
Produksi & Distribusi Alat Kesehatan
p e n g g u n a a n n a r ko t i ka d a n
yang pada kesempatan ini berhalangan
hadir, sehingga sambutan beliau
psikotropika di suatu wilayah dan
dibacakan juga oleh yang mewakili
kemudian membuat keputusan
yaitu Kasubdit Kemandirian Obat dan
untuk merencanakan langkahBahan Baku Obat. Dalam
langkah selanjutnya yang harus
sambutannya, di antaranya dipaparkan
diambil guna menjamin
hal-hal sebagai berikut:
keters ed iaan n arko tika d an
a. Kebutuhan akan sebuah sistem
psikotropika di wilayah tersebut.
yang mampu mengontrol atau b. Sistem yang baik adalah sistem yang
memantau arus pendistribusian
dinamis, yang tepat guna, mudah
narkotika dan psikotropika kepada
digunakan, dapat diaplikasikan
masyarakat, serta penggunaan
dengan kondisi sosial, ekonomi,
terhadap narkotika dan
pendidikan, dan budaya Negara
psikotropika yang terjadi di
Indonesia yang majemuk, serta
masyarakat, sangat dibutuhkan,
sistem yang mampu mendeteksi
permasalahan-permasalahan yang
Artikel
terjadi pada saat implementasi di
lapangan, sehingga mampu
meminimalisir human error yang
terjadi pada saat digunakan.
Untuk mencapai sistem seperti
i n i , m a ka p e n g e m b a n ga n pengembangan sistem harus
terus dilakukan secara
berkelanjutan.
c. Seiring dengan meningkatkannya
jumlah item obat Narkotika dan
Psikotropika yang beredar dan
b e l u m d i a ko m o d i r d a l a m
Software SIPNAP, meningkatnya
jumlah sarana pelayanan
kesehatan serta menyesuaikan
dengan peraturan perundangan
yang berlaku, maka dilakukan
pengembangan software SIPNAP
yang dulunya berbasis aplikasi
desktop menjadi aplikasi SIPNAP
berbasis web, yang
memungkinkan tenaga
kefarmasian di unit layanan dapat
melaporkan penggunaan
Narkotika dan psikotropika secara
online melalui gadget.
Pengembangan aplikasi SIPNAP
berbasis web juga akan
mempermudah dan
mempercepat pelaporan dari
Dinas Kesehatan Kab/Kota,
sehingga diharapkan dapat
diperoleh laporan narkotika yang
valid, akurat dan tepat waktu.
d. Sehubungan dengan adanya
pengembangan software SIPNAP
yang berbasis web, maka perlu
dilakukan sosialisasi
pengembangan Software SIPNAP
kepada petugas pengelola SIPNAP
di Dinas Kabupaten/Kota. Melalui
kegiatan ini diharapkan akan
meningkatkan kemampuan dan
keterampilan petugas pengelola
SIPNAP di Dinas Kabupaten/Kota
dalam mengimplementasikan
software SIPNAP. Dan nantinya
diharapkan dapat ditndaklanjuti
dengan melakukan sosialisasi
kepada tenaga kefarmasian di unit
layanan yang berada di wilayah
kabupaten/Kota tersebut,
sehingga akan didapatkan laporan
Narkotika dan Psikotropika yang
valid dan akuratSehubungan
dengan adanya pengembangan
software SIPNAP yang berbasis
web, maka perlu dilakukan
sosialisasi pengembangan
Software SIPNAP kepada petugas
pengelola SIPNAP di Dinas
Kabupaten/Kota. Melalui kegiatan
ini diharapkan akan meningkatkan
kemampuan dan keterampilan
petugas pengelola SIPNAP di Dinas
Kabupaten/Kota dalam
mengimplementasikan software
SIPNAP. Dan nantinya diharapkan
dapat ditndaklanjuti dengan
melakukan sosialisasi kepada
tenaga kefarmasian di unit
layanan yang berada di wilayah
kabupaten/Kota tersebut,
sehingga akan didapatkan laporan
Narkotika dan Psikotropika yang
valid dan akurat.
e. kegiatan ini dapat meningkatkan
pengetahuan dan keterampilan
pengelola SIPNAP dalam
mengoperasionalkan software
SIPNAP sehingga diharapkan
dapat meningkatkan kualitas dan
kuantitas data dan informasi
realtime, komprehensif, akurat,
dan valid mengenai peredaran
Narkotika dan Psikotropika dan
dapat menjadi sumber data dalam
pelaporan ke International
Narcotic Control Board (INCB).
Selain sambutan dan paparan dari
Direktur Bina Produksi & Distribusi
Kefarmasian yang diwakili Kasubdit
Kemandirian Obat dan Bahan Baku
Obat, Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Tengah juga turut
memberi sambutan yang dibacakan
oleh yang mewakili.
Materi lain yang disajikan dalam
kegiatan Review Penerapan Sistem
Pelaporan
Narkotika dan
Psikotropika Wilayah Barat ini adalah
sebagai berikut:
a. K e b i j a k a n K e m e n t e r i a n
Kesehatan Tentang Sistem
P e l a p o r a n N a r ko t i k a d a n
Psikotropika (SIPNAP) yang
d i p a p a r ka n o l e h Ka s u b d i t
Kemandirian Obat dan Bahan
Baku Obat.
Dalam paparan ini diantaranya
dibahas tujuan pengaturan
narkotika dan psikotropika, yaitu
menjamin ketersediaan untuk
Artikel
kepentingan pelayanan
kesehatan dan ilmu
pengetahuan,
m e n c e ga h
terjadinya penyalahgunaan, dan
memberantas peredaran gelap
narkotika dan psikotropika.
Juga dibahas fungsi pencatatan
dan pelaporan penggunaan
narkotika dan psikotropika, yaitu
mencegah terjadinya
penyimpangan / kebocoran ke
jalur ilicit/ilegal,
memudahkankan bagi petugas
dalam melaksanakan
pemeriksaan setempat, sebagai
sumber informasi tentang
peredaran dan penggunaan
Narkotika dan Psikotropika, dan
memudahkan bagi instansi
pemerintah dalam pembuatan
laporan yang akan dikirimkan ke
International Narcotics Control
Board (INCB).
b. Paparan selanjutnya adalah dari
Bapak Masdar yang bertemakan
Perencanaan Pengembangan
Sistem SIPNAP dan PBF. Dalam
paparan ini Pak Masdar
menjelaskan keunggulan Aplikasi
SIPNAP terbaru. Dimana kini
Aplikasi SIPNAP tidak lagi
menggunakan sistem desktopbased, tetapi sekarang
menggunakan sistem web-based
yang servernya berada di pusat
( Ke m e n t e r i a n Ke s e h a t a n ) .
Kelemahan mencolok Aplikasi
yang memakai sistem desktopbased adalah mudah terserang
virus dan kurang adaptatif
dengan perkembangan operating
system komputer yang terbaru.
Sedangkan Aplikasi SIPNAP yang
terbaru kini menggunakan sistem
web-based, sehingga user hanya
perlu menggunakan jaringan
internet untuk login (masuk) dan
mengakses aplikasi. Tidak adalagi
masalah virus komputer yang
sangat mengganggu dalam
sistem lama yang menggunakan
desktop-based.
Review Penerapan Sistem Pelaporan
Narkotika dan Psikotropika Wilayah
Barat ini dilaksanakan dengan
metode penyajian materi dan
pembahasan mendalam antara
peserta dengan narasumber. Yang
kemudian dilanjutkan dengan
praktek simulasi penerapan Aplikasi
SIPNAP yang dipandu oleh
narasumber Bapak Masdar.
Ke s i m p u l a n Ke g i a ta n Re v i e w
Pe n e ra p a n S i ste m Pe l a p o ra n
Narkotika dan Psikotropika Wilayah
Barat sebagai berikut:
a. Kendala yang dihadapi dalam
penggunaan Aplikasi SIPNAP
yang berbasis web jauh lebih
sedikit dan mudah dibandingkan
Aplikasi SIPNAP versi sebelumnya
yang menggunakan tekhnologi
desktop-based..
b. Aplikasi SIPNAP ini berbasis di
web Kementerian Kesehatan,
tepatnya Direktorat Jenderal Bina
Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
c. Keunggulan Aplikasi SIPNA
berbasis web adalah
pengoperasian yang mudah,
dapat dioperasikan cukup hanya
dengan koneksi internet, serta
disediakan fasilitas TEST APLIKASI
b a g i m e r e ka ya n g b e l u m
menguasai, sehingga dapat
berlatih dahulu
d. Puskesmas tidak perlu membuat
laporan SIPNAP. Hal ini karena
supply obat ke puskesmas berasal
dari Instalasi Farmasi
Kabupaten/Kota, kecuali untuk
kasus tertentu seperti di Provinsi
DKI.Jakarta dimana puskesmas
melakukan pengadaan obat
sendiri, sehingga puskesmas di
wilayah DKI Jakarta harus
dihitung sebagai unit pelayanan
e. Ada kendala beberapa kabupaten
tertentu di Jawa Tengah, dimana
ada Balai Pengobatan Swasta yang
mendapat supply obat
psikotropika dari Instalasi Farmasi
namun dia juga membeli obat
narkotika dari PBF di luar dengan
dana sendiri. Juga ada puskesmas
yang mengalami kondisi yang
sama. Maka untuk hal ini
puskesmas dan Balai Pengobatan
semacam itu harus dihitung
sebagai unit pelayanan
f. Masih ada faktor human error
dalam penggunaan Aplikasi
SIPNAP versi web-based ini.
Sehingga dibutuhkan latihan dan
sosialisasi kepada unit pelayanan.
Karena yang mengisi data laporan
adalah unit pelayanan langsung.
g. Meskipun Aplikasi SIPNAP terbaru
ini masih memiliki beberapa
kekurangan, namun semua
peserta menyatakan aplikasi yang
baru berbasis web ini sangat jauh
lebih mudah dalam
operasionalnya ketimbang versi
terdahulunya. Kendalanya
hanyalah koneksi internet yang
mungkin masih agak sulit bagi
Provinsi yang infrastrukturnya
masih kurang seperti di Indonesia
Wilayah Timur.
Artikel
TELAAH KEBIJAKAN PEMERINTAH
TENTANG FLUORIDE PADA PASTA GIGI
Sediaan kosmetika yang mengandung
fluoride umumnya berupa sediaan higiene
mulut seperti pasta gig dan, mouthwash.
Maka dengan ini dibuat suatu Telaahan
Kebijakan Pemerintah Tentang Fluoride Pada
Pasta Gigi.
Berdasarkan regulasi, maka kita dapatkan
tinjauan sebagai berikut:
a. Sesuai UU No. 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan Pasal 105 ayat 2, sediaan
kosmetika harus memenuhi standar
dan/atau persyaratan yang ditentukan.
Pemerintah berkewajiban membina,
m e n gat u r, m e n ge n d a l i ka n , d a n
mengawasi produksi, promosi, dan
pengedaran sediaan farmasi, termasuk
kosmetika. Hal ini merupakan amanah
UU No. 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan Pasal 98 ayat 4.
b. Pada tahun 2008, Indonesia telah
mengikuti harmonisasi ASEAN di bidang
kosmetika, yang kemudian
ditransformasikan menjadi Permenkes
No. 1175 Tahun 2010 tentang Izin
Produksi Kosmetika dan Permenkes No.
1176 Tahun 2010 tentang Notifikasi
Kosmetika.
c. Sesuai Permenkes No. 1176/2012
tentang Notifikasi Kosmetika Pasal 2 dan
5, sediaan kosmetika harus memenuhi
persyaratan keamanan-mutu-manfaat
sesuai peraturan, termasuk di dalamnya
adalah persyaratan teknis yang meliputi
p e rsya ra t a n ke a m a n a n , b a h a n ,
penandaan, dan klaim.
d. Sesuai ASEAN Cosmetic Directive (ACD)
Annex III Part.1, fluoride termasuk bahan
yang penggunaannya dalam kosmetika
harus mengikuti ketentuan tertentu.
Pada sediaan oral higiene mulut
(termasuk pasta gigi), fluoride dibatasi
maksimal 0.15%, dihitung sebagai total
unsur F (fluor) bila pada sediaan tersebut
mengandung senyawa lain berunsur
fluoride. Untuk sediaan pasta gigi anak
usia 6 tahun ke bawah, maka harus
mencantumkan ukuran penggunaan
sebesar biji jagung dan pengawasan
dan pasca produk ada di pasar (post
penggunaan guna mencegah tertelan.
marketing surveillance). Hal ini dilakukan
e. Sesuai Peraturan Kepala BPOM No.
untuk memastikan pasta gigi yang
HK.03.1.23.08.11.07517 Tahun 2011
beredar tidak mengandung fluoride
tentang Persyaratan Teknis Bahan
melebihi batas. Umumnya fluoride
Kosmetika, total kadar F tidak boleh
dalam pasta gigi terdapat dalam bentuk
melebihi 0.15%. Jumlah total fluoride
senyawa tertentu (misal. Sodium
Monofluorofosfat,
dll), sehingga
dalam satu unit kemasan tidak lebih
menyulitkan
perhitungan
total F untuk
dari 300 mg. Persyaratan ini tidak
diperiksa
kesesuaiannya
terhadap
batas
berlaku untuk sediaan pasta gigi yang
yang ditetapkan. Oleh karenanya, bila
merupakan program pemerintah
dirasakan perlu, konsumen dapat
untuk perlindungan terhadap karies
menanyakan hal ini ke Unit Layanan
gigi (contoh : program perawatan gigi
Pengaduan Konsumen Badan POM (No.
di sekolah). Untuk pasta gigi yang
telp. 021-4263333) atau pun Pusat
mengandung 0,1-0,15% fluoride,
Tanggap Respon Cepat Kemenkes
(No.telp. 021-500567).
kecuali sudah ada penandaan
kontraindikasi untuk anak-anak b. Bukti klinis yang ada hingga saat ini
menyebutkan bahwa penggunaan
(misalnya: 'Hanya digunakan untuk
fluoride pada pasta gigi untuk mencegah
dewasa'), maka penandaan wajib
timbulnya karies gigi mempunyai rasio
mencantumkan:” Anak-anak usia 6
manfaat yang lebih besar daripada resiko
tahun dan dibawahnya : Gunakan
bahaya timbulnya fluorosis (kadar fluor
seukuran biji jagung untuk penyikatan
yang berlebihan, ditandai dengan
gigi yang diawasi untuk memperkecil
munculnya warna lain pada enamel gigi,
kemungkinan tertelan. Dalam hal
dampak lebih lanjut terhadap kesehatan
asupan fluoride dari sumber lainnya,
belum
diketahui). Bila kemudian
konsultasikan dengan dokter gigi atau
terdapat bukti ilmiah penggunaan
dokter”.
Selanjutnya bila kita melihat dari sisi
fluoride yang berlebihan dapat
permasalahan yang terjadi, maka
membahayakan kesehatan, maka
diperoleh hasil:
Kemenkes akan memperketat fungsi
a. Peluang terdapatnya sediaan pasta gigi
pembinaan dan pengawasan guna
yang mengandung fluoride melebihi
melindungi kesehatan masyarakat dari
batas yang ditentukan.
bahaya tersebut.
b. Bagaimana sikap Kemenkes bila
c. Kemenkes berperan untuk menjamin
terbukti penggunaan fluoride yang
bahwa penggunaan fluoride pada pasta
berlebihan dapat mengancam
gigi memenuhi aspek keamanankesehatan?
manfaat-mutu yang ditetapkan. Jaminan
c. Bagaimana peran Kemenkes terhadap
tersebut diterapkan dengan melakukan
penggunaan fluoride pada pasta gigi?
pembinaan terhadap produsen pasta
Berdasarkan kajian di atas, maka
gigi, pemberian izin produksi kosmetika,
dihasilkanbeberapa solusi pemecahan
pemberian notifikasi, hingga
masalah sebagai berikut:
a. Terhadap peluang ditemukannya pasta
pengawasan pasca beredarnya produk di
gigi yang mengandung fluoride
pasaran. Fungsi pemberian notifikasi dan
melebihi batas yang ditentukan,
pengawasan produk pasca beredar
pemerintah telah melakukan
dilakukan oleh Badan POM, dan hasilnya
pengawasan ketat sejak sebelum
dilaporkan kepada Kemenkes sebagai
produk tersebut beredar (notifikasi)
bahan pengambilan keputusan.
Back to Nature
10 KHASIAT SUSU KEDELAI
1. Mengatasi Intolerensi Laktosa.
Air Susu Ibu (ASI) merupakan minuman
sekaligus makanan terbaik dan alami
untuk bayi.Yang paling bersih, bergizi, dan
murah. Namun, karena berbagai kendala
atau alas an, tidak sedikit kaum ibu yang
coba menggantikan ASI dengan susu sapi.
Padahal, pada kenyataannya banyak
anak, terutama balita yang allergi
terhadap susu sapi. Responnya bisa
berupa mual, muntah, diare, dan gejala
sakit perut lainnya. Ini pertanda system
pencernaan tidak mampu mencerna dan
menyerap laktosa (lemak susu) dengan
baik. Kondisi demikian dikenal dengan
istilah Intoleransi Laktosa, yang
disebabkan terbatasnya enzyme laktase
dalam tubuh- yang berfungsi memecah
laktosa menjadi glukosa dan galaktosa
(monosakarida) agar lebih mudah dicerna
usus
Sebagai alternatif, susu kedelai dapat
dijadikan pengganti susu sapi dan
minuman pendamping ASI bagi balita.
Salah satu kelebihan susu kedelai
dibandingkan dengan susu sapi adalah,
tidak adanya laktosa susu . Karena itu,
anak yang allergi terhadap susu sapi
sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi
susu kedelai; demikian juga untuk orang
dewasa yang alergi terhadap susu sapi.
Khusus untuk balita, susu kedelai
sebaiknya diberikan setelah anak
berumur diatas satu tahun. Porsinya
cukup 250 500 ml. atau 1 2 gelas perhari.
Dua gelas susu kedelai mampu men-
suplai 30 % kebutuhan protein perhari
bagi balita. Susu kedelai dapat diberikan
setelah atau sebelum makan, tergantung
kebiasaan dan selera anak.
2. Minuman untuk Penderita Autisme.
Autisme adalah gangguan perkembangan
yang terjadi pada masa anak-anak,
sehingga membuat seseorang tidak
mampu mengadakan interaksi sosial dan
seolah-olah hidup dalam dunianya
sendiri. Autisme pada anak-anak biasanya
disebut Autisme Infatil. Penderita
Autisme sebaiknya tidak mengkosumsi
makanan yang mengandung Kasein
(Protein susu) dan Glutein (protein
tepung). Karena selain sulit dicerna ,
makanan yang mengandung kedua jenis
protein tersebut dapat menyebabkan
gangguan fungsi otak. Jika dikonsumsi
perilaku penderita autisme akan menjadi
lebih hiperaktif. Sumber Kasein berasal
dari susu hewani (susu sapi) serta
berbagai macam produknya, seperti keju
dan krim. Bagi penderita Autisme , Susu
Sapi dapat diganti dengan Susu Kedelai.
Dengan demikian, para penderita autisme
tetap memperoleh masukan protein,
vitamin, dan mineral yang cukup. Hal
terpenting dari semua itu, susu kedelai
tidak mengandung Kasein dan Glutein.
3. Minuman untuk Vegetarian
Vegetarian adalah orang yang menganut
pola makan berpantang daging, termasuk
produk pangan lainnya yang berasal dari
hewan seoerti telur , susu serta hasil
olahannya. Namun pada kenyataannya
para vegetarianpun sangat
membutuhkan sumber gizi hewani-yang
merupakan sumber gizi tinggi bagi
pertumbuhan dan perkembangan tubuh
manusia. Bagi vegetarian, susu kedelai
dapat disajikan sebagai minuman utama.
Selain enak dan menyegarkan, nilai
gizinya tidak kalah dengan susu sapi. Susu
kedelai merupakan minuman sumber
vitamin (B1,B2,B6, dan provitamin A),
sumber mineral (Kalsium, Magnesium,
Selenium, Fosfor), sumber Karbohidrat,
sumber Protein, dan sumber Lemak).
4. Mengurangi Kadar Kolesterol Darah.
Di dalam tubuh kolesterol akan
bergabung dengan protein, membentuk
senyawa yang disebut Lipoprotein; yang
terdiri dari dua jenis yaitu Low Density
Lipoprotein (LDL) dan High Density
Lipoprotein (HDL). LDL dikenal sebagai
Kolesterol Jahat, karena sering memicu
penumpukan plak kolesterol didinding
arteri. Sementera HDL dikenal sebagai
Kolesterol Baik, karena berfungsi
membersihkan kolesterol di dinding arteri
dan membawanya kembali kehati tempat
kolesterol dipecah dan dikeluakan. Susu
Kedelai mampu menghalau kolesterol
jahat (LDL), karena susu kedelai
mengandung Lesitin; yang bersifat
mengemulsi (melarutkan) kolesterol
dalam darah, sehingga tidak ada lagi
penyempitan dan penyumbatan. Khasiat
lesitin ini telah diteliti oleh Dr. Edward dan
dipublikasikan dalam Biocontrol News
and Information, Discover & Science
News. Selain Lesitin; Zat Gizi lain yang
dapat menggempur kolesterol adalah
Isoflavon yang berfungsi sebagai
antioksidan dan mampu meningkatkan
HDL. Penelitian olah America Heart
Association menunjukkan konsumsi Susu
Kedelai selama tiga bulan mampu
meningkatkan HDL rata-rata 4,7 %.
5. M e n c e g a h A r t e r i o s k l e r o s i s ,
Hipertensi, Jantung Koroner, dan
Stroke.
Selain Lesitin dan Isoflavon, susu kedelai
juga mengandung Vitamin E (Tokoferol)
yang juga dapat membantu mencegah
terjadinya Penyakit Jantung Koroner dan
Stroke. Vitamin E ini juga mampu
mencegah Teroksidasinya kolesterol LDL;
sehingga tidak menimbulkan Plak yang
menyebabkan tersumbatnya pembuluh
darah arteri, dan meremajakan kembali
Back to Nature
arteri yang sudah tua, sehingga lebih
elastis dan menghindari terjadinya
Arteriosklerosis (pengerasan pembuluh
darah). Penelitian pada Harvard
University; menunjukkan mereka yang
memperoleh Vitamin E 200 I.U/ hari;
risiko mendapat gangguan kardiovaskular
berat menurun sebesar 34 %. Kandungan
asam Folat dan Vitamin B6 dalam susu
kedelai juga dapat mencegah penyakit
jantung.
Untungnya lagi Susu kedelai mengandung
mineral Magnesium yang mampu
mengatur tekanan darah seseorang.
Tidak hanya itu, hasil penilitian Jery L.
Nadler dari City of Hope Medical Center
California; menyebutkan Magnesium
mampu menghambat pelepasan
Tromboksan yaitu suatu zat yang
membuat Trombosit (kepingan darah)
menjadi lebih lengket dan mudah
membentuk gumpalan, sehingga mampu
mencegah naiknya tekanan darah
sekaligus mencegah stroke dan gangguan
jantung.
6. Mencegah Diabetes Melitus
Diabetes Melitus muncul karena tubuh
kekurangan Insulin; yang mengakibatkan
kelainan metabolisme karbohidrat,
protein, lemak, air, dan elektrolit. Susu
kedelai yang mengandung Asam Amino
Glisin dan Asam Amino Arginin mampu
menjaga keseimbangan Hormon Insulin.
Selain itu, protein dalam susu kedelai
lebih mudah diterima organ ginjal
dibandingkan dengan protein hewani.
Karena itu Susu Kedelai baik dikonsumsi
oleh penderita Diabetes Melitus.
7. Hambat Menopause dan Cegah
Osteoporosis.
Kendati prose alami, tak sedikit kaum
wanita merasa takut dan khawatir
menghadapi masa menopause. Hal ini
wajar karena proses yang ditandai dengan
berhentinya siklus menstruasi itu kerap
menimbulkan gangguan psikis dan fisik
yang sangat mengganggu; baik sebelum
maupun setelah memasukinya.
Kolom Hikmah
Berhentinya siklus haid pada wanita
menopause sangat dipengaruhi oleh
Hormon Estrogen yang diproduksi oleh
Kelenjar Ovarium. Karena itu terapi medis
yang biasa diberikan adalah Hormone
Replacement Therapy (HRT).
Meskipun cukup ampuh mengatasi
beberapa sindroma menopause; tetapi
dalam jangka panjang bisa menyebabkan
gangguan kesehatan; antara lain Kanker
Payudara (33%), Stroke (49.1 %),
Thromboemboli (125.3 %), dan Penyakit
Jantug (34.4%)- (Woman Health Initiaive
USA). Solusi yang bisa dilakukan adalah
terus mencari dan meneliti Fito-Estrogen
atau Estrogen yang berasal dari tumbuhtumbuhan .Salah satunya yang terbukti
efektif mengatasi sindroma menopause
adalah Isoflavon yang terkandung dalam
Susu Kedelai. Selain harganya murah;
produknya juga telah dikenal masyarakat.
Selain Isoflavon, zat gizi susu kedelai yang
dapat menghambat menopause adalah
Vitamin E; yang bermanfaat menjaga
keseimbangan hormone yang
memperlambat terjadinya menopause.
Vitamin E alami lebih mudah diserap
tubuh dibandingkan Vitamin E sintetik.
Selain mampu menghambat Menopause,
Isoflavon ternyata dapat mencegah
Osteoporosis; dengan menstimulir proses
Osteoblastik melalui aktifitas reseptor
estrogen; dan meningkatkan produksi
Hormon Pertumbuhan (Insuline Like
Growth Factor 1 (IGF-1). Mengkonsumsi
Susu Kedelai secara teratur dapat
mempertahankan tulang tengkorak dan
tulang belakang. (Susan M.Potter
University of Illionis USA)
8. Mencegah Migraine
Migraine dikenal juga dengan sakit kepala
sebelah yang berulang dan bersifat
idiopatik (timbul dengan sendirinya tanpa
diketahui penyebabnya); serta bersifat
kambuhan. Penyakit ini lebih banyak
menyerang wanita disbanding pria (3 : 1).
Faktor utamanya adalah adanya siklus
hormonal pada wanita. Dengan sifatnya
yang idiopatik migraine sangat berkaitan
dengan perubahan biokimiawi.
Mengkonsumsi susu kedelai secara
teratur dapat mencegah dan meredakan
migraine; terutama yang disebabkan oleh
deffisiensi zat gizi. Hal ini disebabkan
karena Susu Kedelai merupakan sumber
Vitamin B-Complek (kecuali B12),
Mineral, (terutama Kalium), dan Asam
Amino (terutama Lisin) dengan jumlah
cukup tinggi.
9. Minuman Anti Kanker
Apakah anda pernah mendengar atau
melihat iklan susu yang mampu
mencegah kanker? Susu tersebut adalah
Soymilk alias Susu Kedelai. Karena Susu
Kedelai merupakan salah satu minuman
kesehatan sumber mineral, selenium,
Vitamin E, Isoflavon, dan Asam Amino
Triptopan. Untuk mengatasi paparan
radikal bebas pemicu, kanker diperlukan
zat atau senyawa yang berfungsi sebagai
anti-oksidan. Selain Selenium, antioksidan pada Susu Kedelai adalah Vitamin
E dan Genistein, yang secara sinergis
mampu menghalau kanker.
10. Mencegah Penuaan Dini (Anti Aging)
Bagi setiap orang; memjadi tua adalah
sebuah kepastian yang sebenarnya tidak
perlu ditakutkan. Salah satu cara yang
diyakini paling ampuh menangkal
penuaan dini adalah dengan
mengandalkan Anti Oksidan yang
bersumber dari makanan atau minuman.
Mengkonsumsi makanan atau minuman
sumber anti-oksidan merupakan pilihan
bijak, sekaligus pilihan tepat untuk
mengatasi penuaan dini. Anti oksidan
umumnya berasal dari golongan vitamin
dan mineral; diantaranya vitamin B, E, C,
Beta-Karoten, Chromium, Selenium,
Kalsium, Tembaga, Magnesium, dan
Isoflavon.
Susu Kedelai layak dimasukkan kedalam
daftar menu diet Anda, agar Anda tetap
awet muda. Susu Kedelai mengandung
berbagai zat senyawa Anti Aging
(menghambat penuaan dini).

Rapat Konsultasi Teknis Direktorat Bina Obat Publik dan

Transcription

Similar documents

EDUPHARMA-Komunikasi Efektif Praktik Apoteker

Untitled - Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Untitled - Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Draft Buletin Infarkes Edisi VI Desember 2014_revisi002

liputan - Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Draft Buletin Infarkes Edisi III Juni 2014

topik utama - Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Untitled - Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Untitled - Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Untitled - Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan

sosialisasi peraturan alat kesehatan

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Penyakit Malaria Pengertian dan Sejarah Malaria